Jam-Jam Saat Marsinah Menghilang; Represi dan Resistensi

Sebagai perluasan modal dari PT. CPS Rungkut, Surabaya yang telah beropersi sejak 1980 dengan nama PT. Putra Watch Industry, didirikanlah PT. CPS Porong di desa Siring Sidoarjo, pada tahun 1991. Sebenarnya perusahaan yang modalnya berasal dari akumulasi modal sendiri dan pinjaman domestik ini merupakan jenis dari pemodal nasional yang mandiri. Dalam proses akumulasinya di sektor kompetitif, ia tidak memperoleh fasilitas, kemudahan atau hak-hak istimewa melalui patronase negara, sebagai mana yang umum terjadi di Indonesia. Bahkan pada saat perusahaan telah semakin besar dan kuat, sekali lagi, PT. CPS memperlihatkan ciri kemandiriannya ketika menolak ajakan kerjasama usaha patungan dari sebuah perusahaan jam jepang yang kuat, Seiko.

Namun, kemandirian dari pengayoman negara adalah satu hal. Eksploitasi terhadap buruh adalah soal yang lain lagi. Upah yang dirasa kurang dan kondisi kerja yang kurang memadai masih menjadi keluhan utama para buruh di sana. “Saya sudah lama bekerja, tapi kok upah saya belum juga naik,” begitu keluh Marsinah suatu hari kepada induk semang pondokannya. Keluhan lain yang menyangkut soal kondisi kerja antara lain tidak tersedianya jaminan kesehatan yang memadai, peralatan kerja yang masih disubsidi oleh buruh melalui sewa mesin, dan pembelian sejumlah perlengkapan kerja oleh buruh sendiri.

Seperti pernyataan seorang buruh PT. CPS: “Kalau di bagian saya, bagian poles, peralatan kerja seperti kaos tangan, alat untuk membersihkan logam, kain poles yaitu kain kasar, kain jilatan, kain biru, dan kain nanas, terus kertas gosok itu semua beli. Cuma caranya utang. Teman-teman buruh itu utang dulu, nanti kalau dapat target, hasilnya lebih dari yang di targetkan, maka hasilnya akan dipotong untuk membeli barang-barang itu.” “Sedangkan setiap hari mesin poles itu untuk menyewanya harus membayar Rp 1425,-” tambahnya. Buruh yang lain lagi menambahkan: “Poliklinik di sana belum ada. Seandainya ada teman yang mengalami kecelakaan kerja itu di bawa ke Puskesmas atau ke Rumah Sakit dengan jaminan uang dari perusahaan hanya 50%.” “pada saat cuti hamil, gaji tidak diberikan. Cuti haid tidak ada,” kata seorang buruh perempuan sebelum terjadi pemogokan.”Saat istirahat yang cuma setengah jam sehari itu, buruh-buruh tidak boleh keluar dari tempat kerja. Yang kerja di gudang tetap di gudang. Makan dan sholat ya di situ. Makannya harus bawa atau beli sendiri sebelum masuk kerja. Padahal uang makan hanya diberikan Rp300,- sehari,” kata buruh bagian gudang.

Padahal hampir semua buruh PT. CPS merupakan pekerja migran dari berbagai daerah seperti Malang, Jember, Jombang, Nganjuk, dan sebagainya. Mereka harus tinggal di rumah pondokan dekat pabrik, yaitu di desa Siring. Sehingga pengeluaran biaya hidup mereka pun harus bertambah lagi untuk makan dan pondokan.

Para buruh lebih terkejut lagi ketika pada bulan februari 1993, tiba-tiba terbentuk kepengurusan PUK-SPSI tanpa mereka merasa pernah terlibat dalam pembentukan dan pemilihan pengurusnya. Apalagi kemudian para pengurus PUK-SPSI menurut pendapat mereka tidak pernah memperjuangkan kepentingan dan menyelesaikan persoalan mereka.

Sampai kemudian pada pertengahan April para buruh PT.CPS yang kebanyakan berpendidikan sekolah menengah ini mengetahui dari surat kabar bahwa Gubernur Jawa Timur melalui Surat Edarannya meminta para pengusaha menaikkan upah buruhnya sebesar 20% dari upah pokok semula. Ternyata mereka memang tidak bodoh dan pasif,mereka mulai mendiskusikannya. Diawali serangkaian pertemuan, mereka membahas Surat Edaran Gubernur tersebut dan melengkapinya dengan berbagai keluhan lain yang muncul.

Puncaknya pada hari minggu tanggal 2 Mei 1993 mereka berkumpul di rumah salah seorang buruh untuk membuat daftar tuntutan kepada perusahaan. Setelah selesai dibicarakan mereka menyempatkan diri berkonsultasi dengan kakak salah seorang rekan mereka yang kebetulan duduk di DPC SPSI. “sudah. Ini sudah betul,” kata anggota DPC SPSI tersebut. Jadilah mereka kemudian mengetik daftar itu dengan meminjam mesin tik di sekretaris desa.

Sementara itu Marsinah yang berpendidikan tamat SLTA, atas prakarsa sendiri pergi ke kantor Depnaker pada pagi hari tanggal 3 Mei 1993, ketika kawan- kawannya sedang mogok kerja. Ia ke sana mencari surat keputusan menteri nomor 50/Men/1992 yang menyatakan bahwa upah pokok buruh di Jawa Timur harus sebesar 2.250 rupiah sehari yang berlaku sejak 1 Maret 1992.

Rencana penyusunan tuntutan tersebut diwujudkan pada hari senin tanggal 3 Mei 1993. Sejumlah buruh bergerombol di sepanjang jalan menuju pabrik dan mengajaki buruh-buruh lain untuk tidak masuk kerja. Hari itu semua buruh harian tidak masuk kerja. Di dalam pabrik hanya buruh-buruh bulanan saja yang tetap masuk kerja, yaitu para buruh di tingkatan managemen.

Menanggapi gejala mogok kerja seperti itu, pihak Koramil (Komando Rayon Militer) 0816/04 Porong menyuruh satpam pabrik untuk mengintai siapa saja buruh yang dianggap mendalangi ‘pencegatan’ tersebut. Selain itu komando Koramil, kapten Kuaseri, juga meminta Judi astono, direktur PT. CPS Porong untuk datang ke markas Koramil sambil membawa daftar nama tersebut berdasarkan laporan keluhan kepala bagian selama ini. Usulan nama ini kemudian ditulis oleh mutiari, personalia. Setelah mendapat daftar nama beberapa buruh, baik dari laporan satpam pabrik maupun dari Judi astono, Kapten Kusaeri menyuruh anak buahnya memanggil para buruh tersebut agar datang ke markas Koramil. Waktu itu yang di panggil ke sana semuanya adalah laki-laki.

Setelah para buruh datang, bukanya menanyakan persoalan yang diajukan para buruh, Kapten Kusaeri malah membentak-bentak mereka: “Kalian menghalangi niat baik orang untuk bekerja! Itu sabotase!  Itu cara-cara PKI!” Selesai komandan koramil membentaki para buruh, Judi Astono bertanya apa kehendak para buruh sehingga melakukan mogok kerja. Para buruh kemudian menyerahkan daftar tuntutan yang telah mereka ketik kemarin. Belum sampai Judi Astono membacakan tuntutan tersebut, Kapten Kuaseri sudah mengambilnya karena terkejut melihat daftar tuntutan itu sudah dalam keadaan terketik rapi. “Siapa yang mengetik ini? Diketik di mana?” Karena tidak ada yang menjawab, Dudu (bukan nama sebenarnya), akhirnya mengaku bahwa ia yang mengetik dengan meminjam mesin tik sekretaris desa.

Selanjutnya Kapten Kuaseri mencatat identitas pribadi seluruh buruh yang hadir di situ. Sebelum pertemuan usai, ia juga sempat mengancam para buruh yang bekerja shift II (pukul 14.00-22.00) dan shift III (22.00-06.00): “Kalau kalian tidak masuk kerja, berarti kalian adalah dalangnya pemogokan. “Semua ancaman tersebut tampaknya masih belum cukup, karena sebelum meninggalkan markas Koramil Dudu mendapat sebuah surat panggilan menghadap Kepala Seksi Intel Kodim (Komando Distrik Militer) 0816 Sidoarjo esok hari. Surat tersebut berkepala surat Koramil dan ditandatangani oleh komandan Koramil.

Sepulang dari markas Koramil, Judi Astono menyuruh Rijanto, kasir sekaligus ketua PUK-SPSI bentukan perusahaan, mengantar surat pemberitahuan kepada Kanwil Depnaker Sidoarjo bahwa besok akan ada musyawarah di Pabrik.

Meskipun mereka telah mendapat tekanan dari komandan Koramil, para buruh tetap tidak menyurutkan tuntutannya. Malam hari mereka mengadakan pertemuan memilih beberapa kawan yang akan menjadi perwakilan dalam perundingan esok hari. Mereka juga berlatih dan mempersiapkan diri agar mampu mempertahankan kepentingan mereka dalam perundingan. Bahkan esok harinya, pagi-pagi sekali sekitar pukul 07.00 para buruh dari semua shif dengan lebih kompak dan berani ramai-ramai berdatangan ke pabrik siap melancarkan pemogokan. Karena sudah mengetahui akan ada musyawarah hari ini dan mencium akan ada pemogokan, pihak aparat keamanan tak kalah siap berjaga-jaga di lokasi pemogokan. Mereka antara lain dari Koramil dan Polsek (Polisi Sektor) Porong. Bersama-sama Satpam pabrik mereka berusaha melarang dan merintangi para buruh tersebut menyerbu masuk ke dalam halaman pabrik. Bahkan seorang satpam sempat memaki-maki para buruh dengan sebutan PKI. Hanya para buruh shift I yang diperbolehkan masuk ke dalam pabrik, bahkan mereka di suruh untuk bekerja. Namun mereka tetap bersikeras untuk tidak bekerja sebelum tercapai kesepakatan.

Alih-alih perundingan bipartit, pihak pengusaha lebih suka langsung melakukan perundingan triparti. Oleh sebab itu Judi Astoto melalui Mutiari menyuruh Bambang Wuryantoro untuk menjemput petugas Depnaker dan DPC SPSI Sidoarjo datang ke pabrik.

Perundingan berlangsung di ruang kerja Judi Astono pada pukul 10.00 hinga 14.00. Pihak perusahaan diwakili oleh Judi Astono, Mutiari, dan Karyono Wongso (kepala bagian produksi). Pihak buruh diwakili oleh 24 buruh. 15 buruh merupakan wakil buruh yang memang dipilih dari dan oleh buruh dalam pertemuan buruh sebelumnya. Sedangkan sembilan buruh merupakan pengurus PUK-SPSI bentukan perusahaan yang sebagian besar terdiri dari pegawai administrasi. Pihak buruh ditambah lagi dengan kehadiran dua orang dari DPC-SPSI Sidoarjo yang lebih berfungsi sebagai saksi pengamat perundingan. Sebagai penengah dan wakil pemerintah hadir dua orang dari Depnaker Sidoarjo. Namun diluar perundingan “tripartit” sebagai saksi pengamat, yaitu aparat kantor sospol Sidoarjo, Lurah desa Siring, Camat, Polsek, dan komandan Koramil.

Di awal perundingan, pejabat Kandepnaker berusaha membatasi buruh yang akan berbicara dengan menunjuk dua orang, Iip dan Marno (keduanya nama samaran) sebagai juru bicara. Namun upaya ini kurang berhasil karena pada akhirnya saling menimpali dan memperkuat pandapat temannya. Yang aktif berunding dalam musyawarah justru para buruh dengan pihak Depnaker. Djoko Sujono dan Marsudi dari Depnaker membahas tuntutan buruh satu- persatu. Judi Astono dari pihak perusahaan tinggal menyetujui atau tidak menyetujui butir-butir kesepakatan yang dibicarakan, dan selanjutnya pihak Depnaker akan mengarahkan bagaimana yang seharusnya sesuai dengan peraturan perburuhan

Dari dua belas tuntutan buruh akhirnya dihasilkan sebelas kesepakatan yang dituangkan ke dalam Surat Persetujuan Bersama dan ditendatangani oleh semua wakil buruh (dengan nama lengkap mereka), Judi Astono, dua wakil Depnaker Sidoarjo, dan  wakil DPC-SPSI Sidoarjo.

Tuntutan pertama, buruh menuntut kenaikan upah dari Rp 1.700,- menjadi Rp 2.250,- per hari sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga kerja nomor 50/1992. Oleh Depnaker kemudian dikatakan bahwa sebenarnya perusahaan sudah sesuai dengan keputusan menteri tersebut, karena yang Rp1.700,- merupakan upah pokok, sedangkan yang dikatakan kekurangan Rp 550,- sebenarnya sudah diberikan setiap hari dalam bentuk tunjangan tetap, berupa uang makan dan uang transport. Kekeliruan perusahaan hanya karena tidak memberikan uang transport dan uang makan pada saat hari libur resmi nasional dan saat cuti tahunan. Kekeliruan ini harus diperbaiki berlaku mulai 15 Mei 1993, dan kekurangan yang selama ini harus tetap diberikan. Karena perhitungan upah pokok yang diberikan perusahaan sudah dianggap benar, maka tuntutan kedua yaitu perhitungan upah lembur dengan sendirinya juga dianggap sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 72/1984.

Ada tuntutan buruh yang dibenarkan oleh pejabat Depnaker dan tentunya kemudian disetujui oleh perusahaan, yaitu pembayaran upah bagi karyawan yang mengambil cuti haid, pembayaran cuti hamil dengan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang ada, serta penyamaan upah buruh yang lepas masa training dengan buruh lain.

Tuntutan agar para buruh disertakan dalam program Astek dan Jamsostek belum bisa dipenuhi, karena akan menunggu petunjuk dan pelaksanaan lebih lanjut (tanpa disebutkan dalam Surat Persetujuan bersama apa yang dimaksud dengan petunjuk dan pelaksanaan lebih lanjut). Tuntutan pemberian Tunjangan Hari Raya sebesar satu bulan gaji juga tidak sepenuhnya diterima, dengan alasan belum ada peraturan pemerintah yang mengatur jumlah THR. Akhirnya dibuat kesepakatan bahwa THR akan diberikan sesuai dengan kemampuan perusahaaan. Sementara, kenaikan uang makan dan uang transport tidak dapat dipenuhi, karena dianggap komponen uang makan dan uang transport sudah termasuk satu ksatuan upah minimum dalam bentuk tunjangan tetap.

Selain itu buruh juga menuntut pembubaran Pengurus Unit Kerja SPSI PT.CPS Porong karena menurut buruh tidak sesuai dengan AD/ART SPSI. Namun oleh Depnaker keberadaan PUK-SPSI yang sekarang telah ada di perusahaan tetap diakui keberadaannya, dan akan difungsikan sesuai dengan AD/ART yang ada. Penggantian kepengurusan akan dilakukan menunggu masa baktinya habis. Tetapi ada satu tuntutan buruh yang sama sekali tidak disinggung dalam Surat Persetujuan Bersama, yaitu tuntutan buruh agar hak-hak yang sudah ada tidak boleh dicabut, hanya boleh ditambah.

Untuk mengantisipasi keadaan yang dapat memperlemah posisi tawar buruh, dalam daftar tuntutanya, buruh juga menuntut agar setelah pemogokan ini pengusaha dilarang mengadakan intimidasi, mutasi, dan melakukan pemecatan terhadap buruh yang melakukan pemogokan. Namun dalam Surat Persetujuan bersama, klausal ini diubah menjadi dua klausal:

(1)    Sehubungan dengan unjuk rasa ini pengusaha dimohon untuk tidak mencari-cari kesalahan karyawan;
(2)    Pihak karyawan berjanji tidak akan malakukan aksipemogokan lagi untuk masa yang akan datang, dan segala permasalahan Perselisihan Hubungan Industrial Pancasila akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berpijak pada asas musyawarah untuk mencapai mufakat dan selanjutnya karyawan sanggup kerja kembali.

Sementara tuntutan teman-temannya sedang diredam dalam musyawarah, pada saat bersamaan Dudu yang mendapat surat panggilan Kodim menghadapi intimidasi di markas Kodim. Ia diintrogasi oleh seorang petugas intel Kodim berpakai preman, Karnadi. Dudu ditanya siapa pihak ketiga yang menghasut para buruh untuk mogok dan mengajari mereka menyusun tuntutan. Apa kegiatan mereka pada hari Minggu 2 Mei. Bagaimana prosesnya sampai mereka menyusun tuntutan. Karena jawaban Dudu dianggap berbelit-belit, Karnadi marah. “Kamu tidak usah berbelit-belit! Tinggal bicara “ya” atau “tidak”! kalau berbelit-belit, ini yang bicara!” ancam Karnadi sambil memengepalkan tangannya ke kepala Dudu. Petugas intel Kodim lain yang juga berpakain preman, Buseri, mendesak Dudu untuk mengakui bahwa ia dalang pemogokan. “Karena tik-tikan ini,teman-teman kamu mogok!” katanya. Proses intimidasi ini berlangsung mulai pukul 08.00 hingga pukul 11.15.

Siang hari di pabrik, ketika perundingan telah usai, Buseri dari Kodim tiba di pabrik PT.CPS Porong untuk menemui Judi Astono. Ia datang meminta daftar nama buruh yang kemarin telah dibuat Judi Astono untuk Koramil. Buseri juga menerima fotocopi Surat Persetujuan bersama hasil Musyawarah di mana di dalamnya tercantum nama-nama buruh yang menjadi perwakilan buruh dalam perundingan. Tekanan ke buruh ternyata tidak cukup ditimpakan pada Dudu semata. Sore hari itu juga 13 buruh PT.CPS Porong, termasuk Dudu lagi, mendapat surat panggilan menghadap Pasi intel Kodim pada tanggal 5 Mei 1993. Anehnya, surat tersebut memakai kepala surat (kop) Kelurahan Desa Siring dan ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan Desa Siring.

Mengetahui teman-temannya dipanggil menghadap ke Kodim tidak membuat Marsinah berkecil hati. Ia malah menyiapkan sebuah tulisan Tanya jawab untuk menjadi petunjuk bagi teman-temannya tersebut bila mereka diinterogasi oleh kodim. Ia juga mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa bila mereka diancam untuk di-mejahijau-kan oleh Kodim, ia akan membawa persoalan ini kepada pamanya di Surabaya.

Semula Marsinah mengira, kodim bertindak seperti itu atas permintaan perusahaan, padahal antara buruh dan pengusaha sudah terjadi kesepakatan bersama dan perusahaan sudah sepakat tidak akan mencari-cari kesalahan buruh sehubungan dengan pemogokan. Oleh sebab itu atas prakarsa sendiri, Marsinah menentang ketidakadilan itu dengan membuat konsep surat yang “mengancam” perusahaan bahwa bila perusahaan tidak mencabut berbagai tuduhan terhadap para buruh, mereka akan memperkarakan perusahaan sesuai prosedur yang berlaku.

Namun protes Marsinah salah alamat. Karena pada tanggaal 5 Mei keesokan paginya ke-13 buruh PT.CPS Porong tersebut datang ke markas Kodim, petugas intel Kodim, Karnadi, justru menjelek-jelekan perusahaan dengan isu berbau rasial di hadapan para buruh. Tujuannya agar para buruh bersetuju untuk mengundurkan diri dari PT.CPS Porong. “Kita kan sama-sama Jawa. Sedangkan mereka Cina. Saya merasa kasihan kalau kalian di sana nanti hanya dibilang asu (anjing), jancuk. Sebiknya kalian mengundurkan diri saja karena mereka sudah tidak memerlukan kalian. Kalian sudah tidak dianggap. “Bahkan Karnadi menawarkan pada para buruh membuatkan surat rekomendasi untuk bekerja di tempat lain. “Aku punya tawaran menarik. Kalau kalian mau mengundurkan diri, nanti pasti intel sini akan memberi kalian memo untuk mencari kerja di perusahaan mana yang kalian anggap cocok.”

Bila Karnadi lebih bernada membujuk, lain halnya dengan Kapten Sugeng, Pasintel Kodim. Begitu masuk ruangan, Kapten Sugeng langsung membentaki para buruh, terutama Dudu dan Rahman (nama samaran). Mereka dituduh sebagai dalang, tokoh pemogokan, PKI, dan berbagai tuduhan lain yang bersifat intimidasi. Selanjutnya mereka diminta mengisi biodata yang sifatnya rahasia. Daftar biodata itu memuat sejumlah pertanyaan mengenai identitas diri, identitas orang tua, pendidikan, pengalaman organisasi, pengalaman kerja dan lima pertanyaan lain yang bertujuan melacak pendapat dan sikap mereka terhadap PKI. Puncaknya ketika mereka disodori sebuah contoh konsep surat pernyataan pengunduran diri. Mereka diminta menyalin konsep di atas kertas segel.

Setelah seharian diintimidasi sejak pagi, baru sesudah membuat surat pengunduran diri mereka diberi makan nasi bungkus oleh petugas Kodim. Sementera Buseri tampak pergi meninggalkan markas Kodim pukul14.30.

Sekitar pukul 15.00 Buseri menemui Judi Astono di PT.CPS Porong. Ia memberitahu bahwa telah terjadi pengunduran diri 13 buruh PT.CPS Porong di markas Kodim. Ia memberikan daftar nama ke 13 buruh dan meminta perusahaan menyiapkan uang pesangon bagi para buruh tersebut dan “uang kebijaksanaan”. Mengetahui hal ini pihak perusahaan cukup terkejut, mereka tidak menyangka akan terjadi tindakan PHK, apalagi hal itu terjadi di markas Kodim. Karena tidak menduga akan terjadi hal tersebut, uang di kas PT.CPS Porong tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan itu. Judi Astono lalu menelepon ke kantor pusat di Rungkut untuk mengirimkan uang sejumlah yang dibutuhkan. Sementara para staff administrasi dan personalia membuat rincian perhitungan uang pesangon dan sisa gaji, Buseri kembali ke markas Kodim.

Tepat pukul 17.40 Judi Astono, Mutiari, Rijanto dan Widayat (pengawas umum dan staf perawatan) berangkat menuju markas Kodim. Setiba di sana mereka tidak langsung bertemu para buruh. Sementara Mutiari dan Rijanto masih melanjutkan menyiapkan uang pesangon, Judi Astono menemui Kapten Sugeng di ruangan kerjanya. Setelah itu berempat mereka menemui para buruh untuk menyerahkan uang pesangon didampingi oleh Karnadi dan Buseri. Ketika hendak berpisah seusai pemberian uang pesangon, Judi Astono sempat berkata kepada para buruh: “Ini bukan kemauan saya. Saya sendiri terkejut mendengar kalian mengundurkan diri. Sebenarnya kami juga merasa berat hendak melepas kalian. Tapi bagaimana lagi. Ini kehendak Kodim. Saya juga takut.”

Setelah pihak pengusaha pergi, ke 13 buruh ditraktir makan oleh Karnadi di kantin Kodim. Sebelum membayar ke kasir kantin, Karnadi sempat berujar, “Ini, ya. Saya sumpah demi Allah. Ini bukan uang dari perusahaan. Demi Allah ini uang saya sendiri. Ayo siapa yang mau makan. Silahkan. Kalau mau bawa pulang juga silakan.” Setelah puas makan mereka beramai-ramai pergi ke Bima, sebuah tempat rekreasi dan belanja yang tak jauh dari desa Siring untuk berfoto-foto perpisahan dan menghabiskan uang pesangon tersebut.

Masih belum mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di Kodim, Marsinah sore itu keluar rumah memfotocopi surat yang telah ditulisnya untuk perusahaan. Seusai memfotocopi ia menemui Bram (nama palsu) untuk memberikan fotocopi surat dan menanyakan kabar teman-teman buruh yang dipanggil Kodim. Sama-sama tidak tahu, Bram mengajak Marsinah menemui Anto (juga bukan nama asli). Marsinah meminta Anto mengantar dengan motornya ke rumah Rijanto, mereka lalu ke pabrik dan menyerahkan surat tersebut kepada satpam yang sedang berjaga di pos satpam. Selepas mengantarkan surat tersebut, Marsinah dan Anto langsung kambali ke rumah Bram.

Di rumah Bram, mereka mmutuskan untuk menyusul teman-teman mereka ke markas Kodim. Bram bersama dua buruh yang lain pergi naik kendaraan umum, sedangkan Marsinah diboncengi Anto. Setibanya di markas Kodim, Marsinah dan Bram masuk ke pos penjagaan yang saat itu ditempati oleh 4 orang petugas jaga. Sementara teman-teman yang lain menunggu di dekat pagar halaman Kodim. Marsinah dan Bram menanyakan kabar teman-temannya yang dipanggil Kodim. Lantas mereka kembali ke teman-teman yang menunggu untuk memberitahkan bahwa teman-teman yang mereka cari sudah pulang. Marsinah dan Bram kembali lagi ke piket dan bercakap-cakap dengan petugas jaga cukup lama. Seterusnya mereka bersama-sama meninggalkan markas Kodim. Marsinah dan Anto naik sepeda motor, Bram dan teman-teman yang lain menuggu kendaraan umum dari arah Surabaya. Sebelum kembali ke desa Siring, Marsinah sempat mampir di rumah dua orang buruh PT.CPS untuk memberikan fotocopi surat pernyataan untuk perusahaan.

Sesampai di perempatan desa Siring Marsinah melihat Didi (nama samaran) dan beberapa kawan yang siang tadi dipanggil Kodim. Marsinah minta di turunkan di situ saja seraya memanggil-manggil teman-temannya itu. Didi langsung diajak ke rumah pondokannya untuk menceritakan apa yang telah terjadi di Kodim. Ketika Didi mengisahkan seluruh pengalamannnya di markas Kodim, Marsinah baru mengetahui bahwa sejumlah temannya telah dikenai PHK oleh Kodim. Lalu sambil merebut surat panggilan Kodim milik Didi dari tangan Didi, Marsinah berkata dengan gusar: “Saya tidak terima! Saya mau ke paklik (paman) saya di Kejaksaan Surabaya!”

Setelah Didi pulang, Marsinah masuk ke kamarnya dan tak lama kemudian sekitar pukul 21.15 keluar rumah mengenakan kaos putih dan rok cokelat bersandal jepit. Ia pamit hendak ke rumah sahabat satu desa, Marni (bukan nama asli). Tapi Marni sedang bekerja shif malam. Selanjutnya Marsinah pergi ke rumah Dudu bersam As dan Joko, sesama buruh PT.CPS. Di rumah Dudu Marsinah berkali-kali berucap “Saya tidak rela! Saya tidak rela teman-teman di PHK!” Surat Persetujuan Bersama itu membuktikan bahwa perusahaan semestinya tidak memiliki alasan untuk mencari-cari lagi kesalahan buruh apalagi sampai terjadi pemecatan di Kodim. Rupanya Marsinah hendak mengadukan Kodim yang membuat surat panggilan ke pengadilan.

Dari rumah Dudu, kira-kira pukul 21.20 Marsinah mengajak Joko dan As membeli makanan. Namun Joko dan As menolak karena sudah makan. Mereka berpisah di bawah pohon mangga dekat rel kereta api. Joko dan As menuju pondokannya masing-masing. Marsinah pergi ke arah Tugu Kuning menuju jalan raya. Tak ada yang tahu persis ke mana Marsinah kemudian pergi. Tapi yang jelas ia tidak pergi mencari makan, karena semua warung atau gerobak makan di Tugu Kuning sudah tutup pukul 21.00. lagi pula menurut seorang saksi mata: “Tak mungkin Marsinah mencari makan malam itu, karena seingat saya dia sudah makan di sini jam tujuh malam.”

Dengan membawa surat panggilan Kodim milik Dudu, dan membawa Surat Persetujuan Bersama hasil perundingan, Marsinah kemudian entah pergi kemana. Empat hari kemudian mayatnya ditemukan di sebuah gubuk tani di desa asalnya, yaitu di desa Wilangan, Nganjuk. Ia telah dibunuh sebelum sempat mewujudkan rencananya, yaitu menggugat pembuat surat panggilan yang telah memPHK kawan-kawannya.

Penganiayaan dan pembunuhan terhadap buruh yang hendak memperjuangkan haknya merupakan gejala semakin kerasnya represi terhadap mereka. Tetapi ternyata pembunuhan terhadap Marsinah bukan akhir dari kesewenangan terhadap buruh, begitu pula kematian Marsinah bukan akhir dari perlawanan buruh. Pada tanggal 7 Mei 1993 masih ada 8 buruh PT.CPS yang dipanggil Kodim, 7 orang langsung di-PHK hari itu juga dan seorang diminta untuk kembali lagi esoknya. Namun karena esoknya ia tidak kembali, ia malah luput dari PHK. Sedangkan seorang buruh lain yang dipanggil tanggal 8 Mei juga menerima nasib yang sama. Walhasil total jumlah buruh PT.CPS Porong yang telah di-PHK oleh Kodim semuanya adalah 21 orang.

Mereka mencoba untuk tidak tinggal diam saja. Pada tanggaal 7 tersebut 3 orang buruh tersebut mencoba mencari bantuan ke Depnaker Sidoarjo. Setelah mereka menjelaskan tuduhan terhadap mereka sampai dipanggil Kodim, petugas Depnaker itu berkata: “Lho, kalau begitu alasannya, kami tidak bisa campur tangan. Tapi kalian saya sarankan, jangan bilang kalau ini dari saya agar pihak sini nanti tidak berbenturan dengan Kodim, kalian punya wakil rakyat……mengadu saja……”

Ketika ke DPC SPSI, mereka disarankan membuat surat pengaduan dan mohon perlindungan ke Depnaker Sidoarjo mengenai proses PHK yang menurut mereka tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan dan kesepakatan bersama hasil perundingan dengan pengusaha. DPC SPSI Sidoarjo juga telah mereka beri kuasa untuk mempermasalahkan kejadian tersebut.

Lama sekali mereka tidak mendapat jawaban dan berita baik dari DPC SPSI maupun dari Depnaker Sidoarjo. Hampir setiap hari sampai tanggal 24 Mei 1993 mereka mendatangi kantor DPC untuk menanyakan kabar soal mereka, tetapi pihak DPC selalu meminta mereka bersabar karena masih menunggu panggilan Depnaker. Melihat gelagat ini sebagian mulai patah semangat. Pihak DPC SPSI malah tampak kurang memberi dorongan, dengan mengatakan: “Secara hukum pengaduan kalian benar bahwa mem-PHK di Kodim itu tidak sesuai dengan peraturan, tetapi karena situasi dan kondisi dan ditinjau dari beberapa segi dan keadaan yang makin memanas, saya cuma menjaga keselamatan kalian masing-masing. Kalian sedang dalam keadaan terpojok. Dari segi politik, kelemahan kalian cuma satu yaitu tuntutan kalian mengenai dibubarkannya SPSI. Ketika seorang buruh mencoba menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah pembubaran kepengurusannya, petugas DPC SPSI itu menjawab: “Ya, saya tahu kalau kalian bicaranya dengan saya. Tapi kalau kalian bicara dengan orang lain kalian bisa dikira Komunis. Sekarang begini, kita tunggu saja jawaban dari Depanker. Pokoknya yang penting dari pihak Kodim jangan sampai kehilangan muka.”

Surat jawaban Depnaker yang baru keluar tanggal 28 Mei 1993, ternyata menyakitkan lagi. Dalam suratnya Depnaker menyebutkan bahwa proses PHK yang mereka alami adalah sah. Menanggapi jawaban Depnaker, petugas DPC SPSI hanya bisa menyarankan pada mereka: “Ini kamu pelajari dulu. Kalau cocok, berarti masalah beres dan kamu tinggal mengambil hak-hak kamu di perusahaan. Tetapi kalau tidak puas kamu mempunyai hak naik banding. Untuk berpikir-pikir diberi waktu satu minggu”. Akhirnya mereka menjadi tidak sabar lagi dan mencabut kuasa mereka dari DPC SPSI. Kini mereka sedang mencoba menggugat peristiwa tersebut melalui kuasa LBH Surabaya. Represi demi represi telah mereka hadapi. Namun tidak juga mematikan resistensi mereka. Meskipun kegigihan mereka harus dibayar dengan semakin meningkatnya pengerasan represi. Ini mungkin terjadi karena di dalam Rejim Pengendali buruh semua aparat negara diberi wewenang untuk mengendalikan, mencegah, meredam, mematahkan bahkan menghancurkan resistensi buruh.(B)

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s