LBH Jakarta hari ini meminta dukungan rekan-rekan untuk melakukan urgent action terhadap Penahanan Tommy Albert Tobing (Pengacara Publik) dan M. Haris Barkah (Assisten Pengacara Publik) LBH Jakarta, Penahanan Saksi yang masih berusia di bawah umur, Kekerasan terhadap Asfinawati (Direktur) Nurkholis Hidayat dan Kiagus Ahmad BS (para pengacara Publik) yang keseluruhannya dilakukan oleh oleh aparat dan pimpinan POLRES Jakarta Pusat.
Palu – (Selasa, 28 Juli 2009). Media Alkhairat
Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP) Sulteng, meminta agar Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Palu harus segerah diaudit, terkait pemadaman Listrik di Kota Palu.Ketua SPHP Sulteng, Muhammad Nuzul, senin (27/7) mengatakan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) selalu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang secara hokum memegang penuh hak monopoli penyedia hubungan energy listrik bagi masyarakat, tidak pernah trasparan dengan mengungkapkan persoalan sebenarnya terjadinya pemadaman ini.
Berita Aksi Buruh Nestle..
Pemerintah Mengecewakan!!
Pengusaha Kepala Batu!!
sudah dua tahun kami memperjuangkan hak politik kami, untuk meletakkan Hak perundingan Upah dalam perjanjian Kerja Bersama/ PKB. setiap Minggu kami Aksi Piket di depan Pabrik, kami juga terus berusaha merundingkan Hak kami pada Pengusaha. Sampai Kami jauh-jauh datang dari Lampung ke Jakarta, Semua itu kami lekukan Hanya untuk mendapatkan Hak Kami. Tapi Pengusaha Masih Keras Kepala, Mengabaikan Tuntutan Serikat. Kami Tidak Akan pernah Berhenti Berjuang, Sampai Hak Serikat ada dalam Genggaman, Pengusaha akan terus TAK DEMO KE MANA-MANA! Ujar Eko Sumaryono, Ketua Serikat Buruh Nestle Indonesia, Pajang (SBNIP).
Salam Juang!
Persoalan-demi persoalan seolah tidak ada henti-hentinya menimpa penghidupan kaum buruh dan rakyat Indonesia, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, upah yang jauh dari kebutuhan hidup layak, system kerja yang sangat tidak manusiawi, kondisi kerja yang buruk, dengan tidak adanya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan masih banyak lagi problem-problem mendasar yang harus dihadapi oleh kaum buruh Indonesia.
Persoalan tersebut secara nyata juga dialami oleh buruh-buruh yang bekerja di PT. NESTLE Indonesia yang berada di Panjang, meskipun perusahaan tersebut adalah merupakan perusahaan multinasional, Namun pada kenyataannya perusahaan yang sangat besar tersebut selama ini telah melakukan pelanggaran hak dasar buruh berupa hak untuk melakukan perundingan masalah upah agar dapat di tetapkan di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang jelas-jelas diatur didalam perundang-undangan yang berlaku, dan hampir dua tahun lamanya buruh-buruh PT NESTLE berada didalam ketidak pastian upah, dan selama itu pula buruh-buruh PT. NESTLE melalui serikatnya yaitu SERIKAT BURUH NESTLE INDONESIA PANJAN (SBNIP) telah melakukan perjuangan untuk menuntut haknya, naum pihak manageman PT NESTLE seolah tidak peduli dan mengindahkan sama sekali hak-hak serikat pekerja yang dilindungi oleh konvensi ILO tentang perundingan bersama, Deklarasi Tripartit ILO tentang Prinsip-prinsip Mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial dan Panduan OECD tentang Perusahaan Multinasional, tidak memberikan hak untuk merundingkan upah dan skala upah pada pekerjanya dan mencantumkannya dalam PKB. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 17 Tahun 2005, jelas-jelas menyebutkan bahwa upah ditetapkan atas kesepakatan antara buruh dan perusahaan. Namun selam ini Upah buruh menjadi hak prerogratif dan telah ditetpkan secara sepihak oleh pihak perusahaan dengan alas an yang tidak jelas. Hal ini merupakan bentuk perlawanan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia. Read the rest of this entry »
Next year will mark the International Rice Research Institute’s (IRRI’s) half-century of existence. No doubt it will be a grand day for the Institute that claims to “help feed almost half the world’s population”. IRRI is an international research institution established in 1960, entrusted by the United Nations to safeguard the diversity of the world’s rice germplasm at its International Rice Genebank, and mandated to support the development of rice research within national agricultural research systems (NARS). It is the self-proclaimed “home of Green Revolution in Asia”; the central institution through which the Green Revolution model for rice expanded throughout Asia in the 1970s.
Before the dawn of June 28 in Honduras, some 200 heavily armed soldiers of the Honduran army stormed the residence of elected President Jose Manuel Zelaya, took him at gunpoint and drove him to an airplane that flew him to Costa Rica. A few hours later, the National Congress comprised of the country’s oligarchs quickly installed erstwhile Speaker of the House Don Roberto Micheletti Bain as “interim president” who read a bogus letter of resignation allegedly signed by Zelaya himself. Later in the day, the military arrested members of Zelaya’s cabinet, detained the ambassadors of Venezuela and Cuba, began hunting down leaders of progressive mass organizations and imposed a nationwide curfew.
Jakarta 7 Juli 2009.
Dalam rangkaian menyambut pesta demokrasi borjuasi, atau yang biasa disebut dengan pemilu yang telah memasuki putaran untuk memilih Presiden-Wakil Presiden tanggal 8 juli 2009 sekaligus menegaskan sikap dan pandangan FPR terhadap pemilu 2009. Diadakan putaran diskusi yang dilakukan di Galeri Publik IGJ Jl Diponegoro pada tanggal 7 juli 2009, tema diskusinya sendiri adalah “PEMILU 2009 Hanya Ilusi Politik Semata, Tidak akan Mampu Menjawab Persoalan Pokok Rakyat”.
Jakarta, – Lima hari menjelang pemilihan presiden putaran pertama sejumlah tempat di Jakarta diwarnai dengan demonstrasi. Di Bundaran Hotel Indonesia, Front Perjuangan Rakyat (FPR) menggelar aksi mimbar bebas dan teaterikal menggambarkan sengitnya persaingan antar ketiga calon presiden. Mereka menggambarkan bahwa calon presiden yang sedang melangkah ke Istana hari ini tak lebih dari sekedar boneka imperialis Amerika. siapapun presiden terpilih nanti tetap saja tidak akan pernah mampu menyelesaikan persoalan rakyat seperti harus menghentikan perampasan Upah, Tanah dan Kerja. Siapapun presiden yang tidak menghentikan tindakan perampasan hak-hak rakyat adalah boneka Imperialis Amerika, ungkap Retno Paquita Dewi (Koordinator Aksi).
PEMILU Presiden 2009: Hanya Ilusi Politik Semata, Bukan Jawaban Atas Persoalan Pokok Rakyat Indonesia
Hentikan Perampasan Upah, Tanah dan Kerja
Jurang krisis ekonomi dunia semakin dalam, Kemerosotan ekonomi telah membawa malapetaka besar bagi mayoritas umat manusia di bumi, khususnya Kaum buruh dan Tani. Penghancuran atas kehidupan klas buruh dan rakyat pekerja terus berlangsung tanpa henti. Poros kekuatan imperialis dunia – Uni Eropa-AS-Jepang–menunjukkan krisis yang semakin kronis. Solusi yang mereka jalankan adalah penyelamatan kepentingan kapitalis monopoli agar tetap berkembang dan di sisi lain menumbalkan kepentingan klas buruh di negerinya sendiri dan rakyat tertindas di negeri-negeri jajahan dan setengah jajahan. PHK massal, meningkatnya pengangguran, merosotnya standar hidup layak bagi rakyat pekerja, dan seluruh faktor yang semakin memperkuat suramnya masa depan seluruh rakyat pekerja. Restrukturisasi agresif atau PHK besar-besaran tetaplah menjadi pilihan industry Kapitalis dan usaha memberi suntikan dana serta berbagai paket penyelamatan oleh Negara adalah kebiasaan negeri-negeri Imperialis daripada melidungi para Pekerja dari PHK. Sudah tidak terbantahkan lagi, Kapitalisme Monopoli akan selalu melahirkan krisis. Saat ini negera-negara imperialis mengalami krisis paling Tajam sejak Malaise 1929 dan 1970, Krisis likuiditas dan terpukulnya sektor riil telah memicu kemerosotan hampir di seluruh sektor industri modern Dunia. Rezim yang berkuasa tak mampu menghentikan merosotnya ekspor komoditas dan semakin tingginya defisit neraca perdagangan yang tiap saat bisa memicu krisis politik.
Krisis kronis ekonomi Indonesia jauh lebih mengenaskan. Kekeringan likuiditas yang menyelimuti perbankan nasional karena rendahnya kredit modal kerja dan investasi telah memukul ekonomi riil dalam posisi yang mengarah pada kebangkrutan dan memperdalam kerusakan ekonomi nasional. Program penyelamatan dengan stimulus ekonomi senilai 73, 3 trilyun rupiah tidak akan menjawab masalah pokok rakyat tentang upah, kerja dan tanah. Proyek pembangunan infrastruktur yang dirancang untuk mengurangi jumlah pengangguran, hanya akan berjalan dalam jangka yang sangat pendek dan dalam skala kecil. Hal ini sangat bertolak belakang dengan daya rusak krisis finansial global yang sangat dalam, panjang dan tak ada jalan keluar seperti situasi sebelumnya.
