Fenomena drastisnya peningkatan pengiriman buruh migran dari Indonesia kenegera-negara maju adalah fenomena akutnya krisis yang dialami oleh Indonesia. Krisis yang melahirkan kemiskinan di Indonesia tersebut telah memaksa jutaan rakyat Indonesia melakukan apapun agar dapat bertahan hidup.
Krisis yang ditandai dengan struktur kepemilikan tanah yang tidak demokratis dan kebergantungan yang akut terhadap investasi asing, membuat mayoritas rakyat Indonesia tidak memiliki kesempatan untuk berproduksi didalam negeri. Akibatnya rakyat tanpa pekerjaan, miskin dan lapar.
Dalam masa kepemimpinan sebelumnya, sejak dia dilantik pada tahun 2004, SBY telah menempatkan ekspor tenaga kerja sebagai bagian dari penopang ekonomi negara. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya instruksi presiden tentang percepatan iklim investasi dan inpres tentang reformasi system penempatan TKI. Dalam perkembangannya, kedua kebijakan ini kemudian menjadi dasar peningkatan target pengiriman tenaga kerja baru dari 700.000 orang pertahun menjadi 1.000.000 per tahunnya. Bahkan target ini kemudian direvisi pada tahun 2008 menjadi 1–2 juta orang per tahunnya.
Naiknya SBY-Budiono Kembali dalam memimpin Republik ini, ternyata sama sekali bukan Solusi menyelesaikan persoalan Rakyat. Janji untuk mensejahterakan rakyat adalah senjata ampuh untuk mengelabuhi, Kenyataannya hak dasar rakyat tidak pernah dipenuhi oleh pemerintah macam ini. sudah berjibun bukti yang menunjukan wajah bopeng Rejim, tak bisa disangkal lagi bahwa rejim SBY-Boediono Anti terhadap kepentingan Rakyat. Ditetapkanya PB 4 menteri untuk merampas Upah Buruh, sistim kerja kontrak dan outsourcing untuk memastikan pasar Kerja tetap Flexibel, semakin meletakkan kaum buruh Indonesia pada derita yang berkepanjangan.
Jakarta, Detik News- Sekitar 100 demonstran berhasil mencapai seberang Gedung DPR, Senayan. Begitu iring-iringan kendaraan SBY-Boediono lewat, ratusan massa langsung meneriaki rombongan.
Selasa, 20 Oktober 2009 | 12:14 WIB
Salam Demokrasi !
Tidak lama lagi rakyat Indonesia secara resmi akan mendapatkan pemerintahan baru