Front Perjuangan Rakyat

Melalui Acara Konferensi Pers (Kamis,25/11) FPR Menyampaikan Pandangan dan Sikapnya atas Berbagai Problem Rakyat yang tidak Mencerminkan Tegaknya Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Oleh Koordinator FPR (Rudi HB. Daman) disebutkan beberapa Rangkaian Kegiatan yang akan digelar Oleh FPR dalam Momentum Hari Hak Asasi Manusia Internasional 2010 di Tingkat Nasional dan FPR yang tesebar diberbagai Daerah dan beberapa Negara di Luar Negeri. Dalam Konferensi Pers tersebut FPR juga Menyampaikan Sikap dan Kecamannya terhadap Pemerintah Atas kekerasan yang dihadapi oleh Rakyat diberbagai daerah, khususnya Kasus Penembakan Petani di Jambi, Penggusuran di Lampung, Lombok Timur dan Kasus Penganiayaan BMI (Sumiyati dan Kikim Komalasari) di Arab Saudi.

Hidup Rakyat Indonesia…!!

Jayalah Perjuangan Rakyat…!!

Salam Demokrasi…

Front Perjuangan Rakyat yang menghimpun Berbagai Organisasi dari Sektor Buruh, Tani, Pemuda Mahasiswa, Perempuan, Buruh Migrant, NGO dan berbagai Organisasi Rakyat lainnya, Terus menjalankan berbagai Aktifitas dan Kegiatan Untuk Memperingati Hari HAM 2010. Hari Kamis tanggal 25 November lalu, Front Perjuangan Rakyat (FPR) juga telah Menyelenggarakan Konferensi Pers sebagai Rangkaian Kegiatan Kampanye Hari Hak Asasi Manusia yang akan di Puncaki pada tanggal 10 Desember 2010 mendatang.

Dalam Acara konferensi Pers yang diselenggarakan oleh FPR tersebut dimeriahkan dengan penampilan Theaterikal dari Buruh Migran (ATKI & IMWU) yang menggambarkan soal jeratan Ekonomi rakyat Indonesia yang memaksanya harus bekerja keluar Negeri menjadi Tenaga Kerja tanpa ada jaminan Kesejahteraan dan Keselamatan.

Konferensi Pers yang telah diselenggarakan tanggal 25 lalu selain untuk Menyampaikan Pandangan, Sikap dan Menyiarkan berbagai bentuk Kegiatan yang akan dijalankan oleh FPR, Konfernsi Pers tersebut sekaligus sebagai salah satu Upaya perjuangan FPR untuk Mengabarkan kepada seluruh Rakyat Indonesia dan Mengecam Tindak kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam kasus penembakan Petani di Jambi yang mengakibatkan satu warga (Petani) Meninggal Dunia karena tertembak dibagian Kepala, kemudian kasus serupa (Kasus Penggusuran di Lampung) dan, Lombok Timur serta mengecam Tindak Kekerasan atas Kasus penganiayaan terhadap BMI (Sumiyati dan Kikim Komalasari) di Arab Saudi.

Dalam Acara Konferensi Tersebut dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan, mulai dari Media, Anggota Organisasi yang tergabung dalam FPR dan massa luas yang diundang secara terbuka lainnya. Penyampaian Pandangan dan Sikap dalam Acara Siaran Pers dan tanya jawab tersebut lansung dipimpin oleh Koordinator FPR (Rudi HB. Daman) dan diDampingi oleh Perwakilan beberapa Sektor yang tergabung dalam FPR yaitu: Cecep (Perwakilan dari Serikat Buruh ”GSBI”), Rahmat Ajiguna (Perwakilan Tani ”AGRA”), Retno Dewi & Sringatin (Perwakilan BMI” ATKI&IMWU”) dan, Hary Sandy Ame (Perwakilan Pemuda Mahasiswa). Masing-masing Pemateri Menyampaikan berbagai Bentuk Pelanggaran HAM di Masing-masing Sektor.

Perwakilan dari Serikat Buruh ”Bung Cecep” menerangkan bahwa Problem pokok yang marak dihadapi oleh Buruh saat ini adalah soal Ancaman PHK yang bisa datang setiap Saat, Upah murah dan berbagai variasi Pemotongan Upah yang dilakukan oleh Perusahaan melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah yang sesungguhnya telah Melegalkan praktek tersebut, Praktek inilah senyata-nyatanya dampak dari ”Politik Upah Murah” yang djalankanoleh Pemerintah saat ini. Selain problem Tersebut, Bung Cecep juga Menyampaikan bahwa Buruh juga tengah dihadapkan dengan upaya pemberangusan gerakan perlawanan Buruh dengan Menggunakan Serikatnya (Union Busting).

Selanjutnya, Bung Rahmat selaku Perwakilan dari Organisasi Tani (AGRA) dalam Presentasinya menyebutkan beberapa Problem Pokok yang dihadapi oleh Kaun Tani di Indonesia yaitu, Persoalan Maraknya Perampasan Tanah Rakyat diberbagai daerah baik yang dilakukan oleh Swasta melalui Perusahaan Korporasi milik Borjuis besar Komprador yang bekerjasama lansung dengan Imperialis, juga dilakukan oleh Negara melalui Taman Nasional, PTPN, PERHUTANI, INHUTANI dan TNI. Monopoli atas tanah tersebut ”Bung Rahmat Melanjutkan” digunakan untuk perluasan lahan Perkebunan, Lahan Pertanian terutama untuk Perkebunan Karet, Sawit dan berbagai tanaman Komoditas lainnya. Monopoli tanah tersebut terus diperluas dengan jumlah yang semakin besar dan tersebar ke Berbagai daerah diseluruh Nusantara.

Problem Monopoli atau Perampasan atas tanah tersebut Ironisnya dilakukan selalu dengan kekerasan (Refressifitas) yang tidak sedikit menyebabkan jatuhnya Korban dari pihak Petani (Bung Rahmat Menyebutkan beberapa data kekerasan terhadap Petani). Kekerasan terhadap Petani yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut dengan menggunakan Aparat Kepolisian atapun TNI. Hal tersebut dibuktikan dengan Kasus terbaru yang terjadi di Jambi (Penembakan Petani), Penggusuran di Lampung dan di Lombok Timur. Situasi-situasi tersebut telah membuktikan bahwa Rezim hari ini (SBY-Boediono) adalah Rezim yang sangat anti terhadap Rakyat dan tak segan-segan menjadikan Rakyat sebagai Tumbal dari segala Kepentingannya demi melayani dan memenuhi kehendak Tuan Imperialisnya.

Oleh Retno Dewi dan Sringatin, dilanjutkan dengan Pemaparan berbagai kasus yang dihadapi oleh Buruh Migrant Indonesia. Buruh Migrant Indonesia terus dihisap sejak keberangkatannya hingga kepulangannya kembali ke Indonesia. Sebelum Diberangkatkan keluar Negeri, BMI tidak pernah diberitahukan Hak-haknya yang harus dipenuhi Negara Tujuan (Tempat Bekerjanya), mereka hanya diberitahukan bagaimana harus bersikap sopan dan Bagaimana Dia harus memberikan Pelayanan terbaiknya terhadap Majikannya.

Selain terancam berbagai Tindak Kekerasan yang dilakukan oleh Majikan atau Bos ditempat kerjanya ”Karena memang tidak ada jaminan Keselamtan yang diberikan oleh Pemerintah” , BMI juga dihadapkan dengan Biaya penempatan yang tinggi (Over Charging). Tingginya Biaya penempatan tersebut harus ditanggung oleh BMI melalui Pemotongan upahnya yang dilakukan selama 8, 12 hingga 15 Bulan. Ironisnya, Setelah bekerja delapan atau lima belas bulan (Masa potongan berakhir), BMI sebagian besar dihadapkan dengan pemecatan/Pemutusan Kontrak oleh Agent dengan alasan ketrampilan Kerja dan lain sebagainya. Padahal sebagaian Besar BMI berangkat menggunakan Hutang atau menggadai bahkan menjual sawahnya, namun dengan situasi demikian tentunya BMI tidak akan mampu mengembalikan hutang atau tanah yang telah digadaikan sebelumnya, sehingga mau-tidak mau BMI tersebut harus membuat kontrak baru dengan Agent didalam ataupun diluar Negeri hingga mendapatkan pekerjaan baru. Meskipun demikian, BMI tetap akan dihadapkan kembali dengan Pemotongan Upah selama beberapa Bulan tertentu.

Selanjutnya dari sektor Pemuda Mahasiswa yang diwakilkan oleh Bung Sandy, Disampaikan secara singkat beberapa problem disektor pendidikan diantaranya: Problem Kommersialisasi pendidikan yang ditunjukkan dengan kenyataan bahwa semakin meningkatnya biaya pendidikan disetiap jenjang pendidikan. Di Perguruan tinggi Sendiri biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh peserta didik mulai dari Ratusan ribu hingga Belasan juta rupiah, bahkan beberapa perguruan tinggi ternama dengan Jurusan tertentu biaya pendidikannya sudah menunjukkan Angka yang mencapai Ratusan juta rupiah.

Sandy Melanjutkan, Mahalnya biaya Pendidian tersebut telah menyebabkan hilangnya kesempatan bagi rakyat untuk dapat mengenyam pendidikan, terutama anak buruh dan Kaum tani. Tentu saja Angka Belasan juta tersebut adalah angka yang tidak sedikit dan mungkin dapat dipenuhi oleh Keluarga buruh dan Tani dengan pendapatan yang sangat rendah (Wilayah Jabodetabek berkisar sekitar 1,3 Juta Rupiah) dan terus menurun. Selain Persoaln Biaya dan jaminan lapngan Pekerjaan, pemuda Mahasiswa jug dihadapkan dengan berbagai Bentuk diskriminasi dan Tindakan refressif didalam Kampus, mulai dari Intimidasi, ancaman DO atau Skorsing, pemukulan, penangkapan bahkan sampai pada Pembunuhan Mahasiswa (Kasus Terbunuhnya M. Ridwan Mahasiswa IKIP Mataram).

Sesungguhnya Problem Pemuda dan Mahasiswa tersebut tidak terlepas dari persoalan-persoalan rakyat lainnya, Misalkan dengan Problem Pokok Kaum Tani yang terus kehilangan Lahannya, Problem buruh yang terus diPangkas upahnya dengan berbagai Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah. Namun dapat disimpulkan Bahwa Problem Pemuda Mahasiswa adalah Persoalan Mahalnya biaya pendidikan yang berdampak terhadap Akses rakyat yang semakin sempit atas pendidikan atau Ancaman putus Sekolah atau Kuliah karena persoalan Biaya dan tidak adanya jaminan lapangan Pekerjaan setelah selesai dari Pendidikan yang ditempuhnya.

Setelah Presentasi dari Masing-masing Sektor, Koordinator FPR (Rudi UB. Daman) menambahkan bahwa Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Rakyat Indonesai saat ini adalah Persoalan yang Komplek, hal demikian adalah dampak atau wujud kongkrit penindasan yang tidak akan hilang di Negara Setengah Jajahan dan Setengah Feodal (SJSF) seperti Indonesia. Atas dasar itulah Front Perjuangan Rakyat (FPR) Mengambil Inisiatif untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional 2010 saat ini dengan berbagai Rangkaian Acara yang akan diselenggarakan di FPR tingkat Nasional sampai beberapa Daerah di dalam Negeri dan beberapa Kota di Luar Negeri. Tentunya untuk memeriahkan peringatan hari HAM kali FPR juga mengundang dan mengajak seluruh kalangan dan Rakyat tertindas lainnnya untuk bergabung bersama FPR Mengkampanyekan berbagai Problem rakyat sekaligus menuntut penegakan HAM di Indonesia.

Selanjutnya setelah Acara ini ”Lanjut Bung Rudy”, FPR akan menyelenggarakan Kuliah Umum, Panggung Kebudayaan dan Testimuni dan Karnaval HAM yang akan diselenggarakan pada puncak Kampanye HAM tanggal 10 Desember 2010.

Demikian Report Kegiatan Konferensi Pers FPR Memperingati hari HAM Intrnasional 2010 dan menyikapi kasus penembakan Petani di Jambi dan tindakan kekerasan atas penyiksaan terhadap BMI (Sumiyati dan Kikim Komalasari).

Kontributor: Rudi HB. Daman (Koordinator FPR)

Dilaporkan Oleh: Harry Sandy Ame

Kamis, 25 November 2010

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)

Jalan Cempaka Baru V No 30A RT 001/07 Kelurahan Cempaka Baru, Jakarta Pusat

Kontak Person : Rudi HB Daman +6281808974078, Harry Sandy Ame +6281999431816

Website : http://fprsatumei.wordpress.com, email : fpr1mei@gmail.com

Press Release :

Untuk Peringatan Hari HAM Internasional 2010 dan Sikap FPR untuk Tindak Kekerasan dan Penembakan Kaum Tani di Jambi serta Kasus Penganiayaan (Sumkiyanti) dan Pembunuhan (Kikim Komalasari) TKI di Arab Saudi.

PEOPLES’ CAMP FOR HUMAN RIGHT

“PEKAN BERSAMA RAKYAT INDONESIA UNTUK PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA”

Hentikan Perampasan Upah, Tanah dan Kerja

Lawan Segala Bentuk Pelanggaran HAM

Salam Demokrasi!!

Tanggal 10 Desember pada setiap tahunnya selalu diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-dunia. Hari tersebut menjadi sebuah momentum penting bagi rakyat diseluruh dunia, sebagai tanda pengingat bahwa perjuangan penegakan HAM adalah sebuah keharusan, karena HAM adalah hak dasar bagi setiap manusia dan tidak ada satupun pihak atau kekuatan yang berhak merampas kemerdekaan HAM seseorang. Hal ini pulalah yang kemudian menggugah kesadaran bagi setiap orang akan arti penting memperjuangkan HAM agar mendapatkan tempat yang layak, menjadikan HAM sebagai bagian yang penting untuk mendapatkan penghargaan tertinggi dalam kehidupan manusia.

Peringatan 62 tahun hari HAM kali ini masih akan menjadi sesuatu yang istimewa karena berlangsung ditengah situasi krisis ekonomi global yang tengah melanda seluruh dunia. Krisis ekonomi yang telah berlangsung lama ini tidak lepas dari kesenjangan perkembangan ekonomi dinegara-negara maju dengan negara terbelakang. Ketidakseimbangan ekonomi yang luar biasa besar mengakibatkan daya dukung ekonomi riil hilang. Kemampuan ekonomi masyarakat dalam melakukan transaksi langsung melemah akibat tekanan ekonomi yang bergeser pada ekonomi yang berpusat di sistem keuangan. Kondisi ini terjadi akibat tingkat pendapatan masyarakat dunia semakin menurun karena akumulasi ekonomi yang berlebihan dan berpusat di korporasi-korporasi besar. Kondisi ini menyebabkan hilangnya hak masyarakat atas akses ekonomi yang lebih baik.

Bagi masyarakat Indonesia, situasi krisis ekonomi dan keuangan global semakin memperburuk situasi krisis ekonomi yang juga terjadi di dalam negeri. Defisit perdagangan dan anggaran belanja yang diakibatkan rendahnya produksi nasional dan membanjirnya barang-barang impor serta dipadu dengan beban pembayaran utang dan bunga utang yang sangat tinggi, menyebabkan naiknya berbagai kebutuhan pokok serta hilangnya lapangan kerja bagi jutaan buruh di Indonesia. Hal inilah yang juga melahirkan perampasan tanah dan monopoli atas sumber-sumber produktif rakyat, kelaparan dan gizi buruk, serta berbagai bentuk tindakan kekerasan yang saat ini marak terjadi.

Situasi obyektif yang demikian menjadikan peringatan hari HAM sedunia kali ini mempunyai arti penting. Situasi ketika deklarasi universal atas pengakuan hak asasi manusia semakin bertambah usianya, namun disisi lain implementasi atas isi deklarasi universal tersebut sama sekali tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Rakyat justru semakin sulit untuk mempertahankan haknya dan bahkan harus berjuang untuk memperolehnya. HAM sebagai hak dasar bagi rakyat di seluruh dunia semakin sulit untuk mendapatkan pengakuan, rakyat semakin tidak mudah mendapatkan pemenuhan atas haknya, termasuk juga jaminan perlindungan atas hak dasar yang dimilikinya.

Berkenaan dengan arti penting peringatan hari HAM tersebut, kami dari organisasi-organisasi rakyat maupun organisasi sosial yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) mengambil sebuah inisiatif untuk menyelenggarakan sebuah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengangkat, mengkampanyekan sekaligus menyebarluaskan tentang arti penting HAM sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi, mendapatkan jaminan perlindungan serta ditempatkan pada posisi yang utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rangkaian kegiatan ini akan digelar selama bulan Desember dengan kegiatan pucak KARNAVAL HAM pada tanggal 10 Desember 2010 bertepatan dengan peringatan hari HAM sedunia. Rangkaian kegiatan peringatan hari HAM se-dunia ini kami beri nama “PEOPLE’S CAMP FOR HUMAN RIGHT”.

Pada peringatan hari HAM kali ini, FPR akan mengusung tema Hentikan Perampasan Upah, Tanah dan Kerja serta Lawan Segala Bentuk Pelanggaran HAM. Tema  ini dalam pandangan FPR menjadi relevan mengingat sampai saat ini kaum buruh di Indonesia, termasuk buruh migran yang bekerja diluar negeri masih merasakan secara langsung berbagai bentuk perampasan upah yang dilakukan oleh pengusaha ataupun majikan. Tentu saja praktek perampasan upah ini adalah sebuah bentuk pelanggaran atas kemerdekaan seseorang untuk mewujudkan kesejahteraannya. Selain soal upah, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga menjadi masalah kongkret yang dihadapi oleh kaum buruh yang bekerja di indonesia. Hingga pertengahan Agustus 2009, BPS memperkirakan jumlah buruh yang di PHK mencapai 3 juta orang (sumber: Kompas). Tentu saja ini akan menambah jumlah angka pengangguran pada periode yang sama, angkanya diperkirakan mencapai 8,59 juta jiwa, setara dengan 7,41% dari jumlah total angkatan kerja yang jumlahnya 107 juta jiwa.

Disisi lain proses perampasan tanah melalui ekspansi perkebunan besar, taman nasional, pertambangan besar maupun project infrastruktur semakin massif terjadi dan seringkali menimbulkan korban jiwa dikalangan petani. Insiden penembakan petani yang terjadi terkahir di desa Senyerang, Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi oleh anggota Brimob Polri menjadi bukti bahwa kekerasan terhadap rakyat khususnya petani masih marak terjadi. Selama tahun 2010 saja, sedikitnya 10 petani tewas, 133 luka parah dan ringan akibat tindak kekerasan, dan 197 petani ditahan dengan berbagai tuduhan. Sedangkan angka perampasan tanah saat ini telah mencapai 24,7 juta hektar yang akan menyebabkan 11,4 juta orang kaum tani sengsara. Ditambah dengan rencana perluasan lahan sebesar 3,943,000 hektar oleh berbagai investor besar dan dipastikan akan merampas lahan pertanian, menyebabkan sedikitnya 175,000 jiwa petani tersingkir dari lahan garapannya (sumber : Aliansi Gerakan Reforma Agraria)

FPR dalam kesempatan ini juga mengecam tindak pelanggararan HAM yang masih kerap dialami oleh buruh migran Indonesia (BMI) yang bekerja di luar negeri. Kasus terakhir berupa penyiksaan yang dialami oleh Sumiati, ataupun kematian Kikim Komalasari, dua orang BMI yang bekerja di Arab Saudi semakin memperjelas lemahnya posisi pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap keselamatan dan kehidupan warga negaranya. Pemerintah Arab Saudi dan majikan yang mempekerjakan memang bersalah dan pantas mendapatkan hukuman atas perlakuan ini. Akan tetapi, pemerintah Indonesia adalah pihak yang harus memberikan pertanggung jawaban atas terjadinya kasus ini. Bagaimanapun juga kepergian mereka untuk bekerja ke luar negeri adalah sepengetahuan pemerintah dan sudah seharusnyalah mereka memberikan jaminan perlindungan yang selayaknya didapatkan. Selama tahun 2010 saja, sedikitnya 908 orang BMI meninggal dunia dan 3 orang mendapatkan vonis tetap hukuman mati. Khusus di Arab Saudi, dari 5,500 BMI yang bekerja disana mayoritas bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT). Dari jumlah tersebut, 20% mengalami penganiayaan, 65% sakit sebagai akibat buruknya kondisi kerja, dan 15% orang mengalami tindak pemerkosaan (sumber: Migrant Care),

Sedangkan serangkaian kegiatan FPR dengan tema “PEOPLE’S CAMP FOR HUMAN RIGHT” ini akan diselenggarakan secara nasional diberbagai kota serta negara di luar negeri. 26 (dua puluh enam) kota di Indonesia serta 3 (tiga) negara yang ada di luar negeri telah memastikan diri ambil bagian dalam rangkaian kegiatan ini. Total massa yang akan terlibat dalam kegiatan ini baik di Indonesia maupun di luar negeri adalah 80,000 (delapan puluh ribu) orang. Kota-kota dan Negara yang telah memastikan diri adalah :

1.             Jakarta (Jabodetabek)

2.             Bandung, Jawa Barat

3.             Purwokerto, Jawa Tengah

4.             Semarang, Jawa Tengah

5.             Wonosobo, Jawa Tengah

6.             Jogjakarta

7.             Surabaya, Jawa Timur

8.             Malang, Jawa Timur

9.             Jombang, Jawa Timur

10.         Banyuwangi, Jawa Timur

11.         Denpasar, Bali

12.         Mataram, Nusa Tenggara Barat

13.         Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat

14.         Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

15.         Kupang, Nusa Tenggara Timur

16.         Manado, Sulawesi Utara

17.         Palu, Sulawesi Tengah

18.         Makasar, Sulawesi Selatan

19.         Bulukumba, Sulawesi Selatan

20.         Gorontalo, Sulawesi Utara

21.         Bandar Lampung

22.         Palembang, Sumatra Selatan

23.         Jambi

24.         Bangka Belitung

25.         Medan, Sumatra Utara

26.         Pontianak, Kalimantan Barat

Luar Negeri:

27.         Hongkong

28.         Taiwan

29.         Macau

Berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari  “PEOPLE’S CAMP FOR HUMAN RIGHT” ini adalah :

Dalam kesempatan ini juga FPR Secara khusus, untuk kasus penembakan petani di Jambi yang menewaskan 1 orang petani (Ahmad,45^th) serta penyiksaan dan pembunuhan terhadap BMI yang bekerja di Arab Saudi (Sumiyati dan Kikim Komalasari), dengan ini FPR menyatakan sikap :

1. Mengutuk dan mengecam keras tindakan brutal dan represif aparat kepolisian Brimob Polda Jambi atas penembakan yang menewaskan, Ahmad (45 tahun), seorang petani anggota Persatuan Petani Jambi (PPJ) dan menuntut ditegakkannya hukum dengan menindak tegas pelaku penembakan;

2. Menuntut kepada pemerintah untuk menghentikan segala bentuk intimidasi kekerasan, terror, penengkapan dan kriminalisasi terhadap kaum tani, menuntut dilaksanakannya reforma agraria sejati;

3. Hentikan kekerasan terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI) sekarang juga, usut tuntas seluruh kasus kekerasan yang menimpa BMI terutama kasus Sumiyati dan Kikim Komalasari;

4. Rativikasi konvensi PBB 1990 dan Hentikan Biaya penempatan berlebih BMI (stop Overcharging);

5. Hentikan perampasan Upah, tanah dan kerja.

Karena dalam pandangan FPR semua tindakan tersebut adalah fakta konkrit pelangaran HAM atas hak dasar rakyat dan menjadi tanggung jawab Negara dalam hal ini rezim SBY-Budiono untuk menyelesaikan semua berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi selama ini.

Penutup

Sejarah telah memberikan pelajaran penuh makna, bahwa konsistensi dalam perjuangan, kerja keras yang tak kenal lelah, akan memberikan buah manis terhadap kondisi jutaan rakyat diseluruh negeri. Hari Hak Asasi Manusi harus menjadi sebuah momentum bagi bangkitnya gerakan rakyat, menggemakan aspirasi perjuangan rakyat sekaligus menjadi arena untuk menggelorakan tuntutan rakyat menolak Perampasan atas Upah, Tanah dan Pekerjaan serta Menuntut di Hentikannya Berbagai Tindak Kekerasan kepada rakyat dan menuntut untuk di tegakkannya HAM di tanah Indonesia tercinta ini

Dan berikut adalah Contact Persons kawan-kawan FPR Nasional yang bisa di hubungi setiap saat :

Rudi HB Daman               : 0818-08974078 (Koordinator)

Hary Sandy                        : 081999431816 (Sekretaris)

Oki Firman Febrian       : 081389905787 (Dept. Propaganda)

Retno Dewi                        : 0817820952 (Bendahara)

Dan demikian Press Release  ini kami buat dan sampaikan untuk di ketahui bersama. Atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terimakasih.

Hidup Rakyat Indonesia!!

Jayalah Perjuangan Rakyat!!

Jakarta, 25 November 2010

Hormat Kami,

FRONT PERJUANGAN RAKYAT  (FPR)

http://fprsatui.wordpress.com/

RUDI HB DAMAN

KOORDINATOR

HP: +62818-08974078

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)

Jalan Cempaka Baru V No 30A RT 001/07 Kelurahan Cempaka Baru, Jakarta Pusat

Kontak Person : Rudi HB Daman +6281808974078, Hari Sandy +6281999431816

Website : http://fprsatumei.wordpress.com, email : fpr1mei@gmail.com

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)
Jalan Cempaka Baru V No 30A RT 001/07 Kelurahan Cempaka Baru, Jakarta Pusat
Nomor           : 130/FPR-KM HAM/XI/2010
Perihal           : Permohonan Peliputan Kegiatan
Lampiran      : -

Kepada Yth.
Kawan-kawan Media
Di Tempat

Salam Demokrasi
Semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat sehingga seluruh aktifitas serta pekerjaan berjalan dengan lancar.

Tanggal 10 Desember pada setiap tahunnya selalu diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-dunia. Hari tersebut menjadi sebuah momentum penting bagi rakyat diseluruh dunia, sebagai tanda pengingat bahwa perjuangan penegakan HAM adalah sebuah keharusan, karena HAM adalah hak dasar dan tidak ada satupun pihak atau kekuatan yang berhak merampas kemerdekaan HAM seseorang.

Peringatan 62 tahun hari HAM kali ini masih akan menjadi sesuatu yang istimewa karena berlangsung ditengah situasi krisis ekonomi global yang tengah melanda seluruh dunia. Krisis ekonomi yang telah berlangsung lama ini tidak lepas dari kesenjangan perkembangan ekonomi dinegara-negara maju dengan negara terbelakang. Ketidakseimbangan ekonomi yang luar biasa besar mengakibatkan daya dukung ekonomi riil hilang. Kemampuan ekonomi masyarakat dalam melakukan transaksi langsung melemah akibat tekanan ekonomi yang bergeser pada ekonomi yang berpusat di sistem keuangan. Kondisi ini terjadi akibat tingkat pendapatan masyarakat dunia semakin menurun karena akumulasi ekonomi yang berlebihan dan berpusat di korporasi-korporasi besar. Kondisi ini menyebabkan hilangnya hak masyarakat atas akses ekonomi yang lebih baik.

Bagi masyarakat Indonesia, situasi krisi ekonomi dan keuangan global semakin memperburuk situasi krisis ekonomi yang juga terjadi di dalam negeri. Defisit perdagangan dan anggaran belanja yang diakibatkan rendahnya produksi nasional dan membanjirnya barang-barang impor serta dipadu dengan beban pembayaran utang dan bunga utang yang sangat tinggi, menyebabkan naiknya berbagai kebutuhan pokok serta hilangnya lapangan kerja bagi jutaan buruh di Indonesia. Hal inilah yang juga melahirkan perampasan tanah dan monopoli atas sumber-sumber produktif rakyat, kelaparan dan gizi buruk, serta berbagai bentuk tindakan kekerasan yang saat ini marak terjadi.

Situasi obyektif yang demikian menjadikan peringatan hari HAM sedunia kali ini mempunyai arti penting. Situasi ketika deklarasi universal atas pengakuan hak asasi manusia semakin bertambah usianya, namun disisi lain implementasi atas isi deklarasi universal tersebut sama sekali tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Rakyat justru semakin sulit untuk mempertahankan haknya dan bahkan harus berjuang untuk memperolehnya. HAM sebagai hak dasar bagi rakyat di seluruh dunia semakin sulit untuk mendapatkan pengakuan, rakyat semakin tidak mudah mendapatkan pemenuhan atas haknya, termasuk juga jaminan perlindungan atas hak dasar yang dimilikinya.

Berkenaan dengan arti penting peringatan hari HAM tersebut, kami dari organisasi-organisasi rakyat maupun organisasi sosial yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) mengambil sebuah inisiatif untuk menyelenggarakan sebuah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengangkat, mengkampanyekan sekaligus menyebarluaskan tentang arti penting HAM sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi, mendapatkan jaminan perlindungan serta ditempatkan pada posisi yang utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rangkaian kegiatan ini akan digelar selama bulan Desember dengan kegiatan pucak pada tanggal 10 Desember 2010 bertepatan dengan peringatan hari HAM sedunia. Rangkaian kegiatan peringatan hari HAM se-dunia ini kami beri nama “PEOPLE’S CAMP FOR HUMAN RIGHT”.
Untuk itu dalam memperingati 62 tahun lahirnya Hari HAM Sedunia, kami dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) bermaksud mengundang kawan-kawan media untuk hadir dan memberikan peliputan pada konferensi pers yang akan kami selenggarakan pada :

Hari/Tanggal   : Kamis, 25 November 2010
Waktu   :    Pukul 14.00 WIB s/d Selesai
Tempat                    : Kantor KONTRAS, Jalan Borobudur No. 14     Menteng, Jakarta Pusat 10320
Agenda                :  Penyampaian Rencana Kegiatan People’s Camp For Human Right dan Penyampaikan Pernyataan Sikap serta Tindakan FPR dalam menyikapi Penembakan Kaum Tani di Jambi serta Penyiksaan dan Pembunuhan BMI (TKI) di Arab Saudi.

Demikian undangan peliputan ini kami buat, atas perhatian dan kehadirannya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 November 2010
Front Perjuangan Rakyat (FPR)

RUDI HB DAMAN
Kordinator
HP. 0818-08974078

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)
Sekertariat: Jl. Mampang XIII No.03 RT 03/RW03 Mampang Prapatan Jakarta Selatan
Email: fpr1mei@gmail.com  Kontak Person : Rudi 0818-08974078, Sandy 0819-99431816
——————————————————-

SIKAP DAN PANDANGAN FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR) MENYAMBUT KEDATANGAN BARACK OBAMA DI INDONESIA, 9-10 NOVEMBER 2010.
KERJASAMA KOMPREHENSIF INDONESIA-AS ADALAH SKEMA IMPERIALISME AS UNTUK MENJAJAH RAKYAT INDONESIA!! TOLAK KEDATANGAN OBAMA DI INDONESIA!!
Hentikan Perampasan Upah, Tanah dan Kerja!!

SALAM DEMOKRASI
Setelah tertunda beberapa kali, gedung putih kembali mengumumkan agenda kedatangan presiden Barack Obama ke Indonesia. Berita yang sama juga dilansir oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa terkait persiapan dalam menyambut sang Tuan. Kedatangan Obama  bukanlah kunjungan pertama presiden Amerika ke Indonesia. Sebelumnya, George Walker Bush telah disambut SBY dengan jamuan super mewah yang begitu menyakiti perasaan rakyat.  Tidak hanya uang rakyat yang dihamburkan untuk menjilat majikanya, lebih dari itu berbagai kesepakatan yang dibuat telah mempersilahkan Amerika Serikat untuk menjarah berbagai kekayaan negeri ini.

Perjalanan kerjasama Amerika Serikat dan Indonesia berlangsung sejak lama, bahkan saat negeri ini berada di bawah koloni Belanda. Agen-agen dagang Amerika telah beroperasi di pusat-pusat perkebunan di Jawa dan Sumatera. Saat semangat pembebasan negeri dari kaum kolonial berkobar, AS ikut andil besar menjadi sponsor berlabuhnya kembali sistem kolonialisme. Berbagai perjanjian dipromosikan agar kolonial tetap eksis di negeri ini. Perjuangan rakyat yang patriotik diselesaikan paksa di atas meja perundingan damai. Etape perjanjian kemudian berpuncak pada Konferensi Meja Budar (KMB) tahun 1949, perjanjian yang telah membawa Indonesia kembali pada kubangan penjajahan. Secara diam-diam Amerika Serikat mengakui kemerdekaan Indonesia setelah perjanjian tersebut, AS dan sekutu merendahkan perjuangan rakyat dan arti penting proklamasi kemerdekaan untuk mengukuhkan dominasi di negeri ini dengan melahirkan pemerintahan boneka.
Dominasi AS semakin menguat, setelah naiknya Suharto di tampuk kekuasaan. Presiden yang dilantik dengan tangan yang bersimbah darah jutaan rakyat, telah memenangkan misi di bawah skema AS. Dalam waktu cepat gerbang investasi di buka lebar melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan, perusaahan besar AS secara mulus berbondong-bondong menjalankan operasi penjarahan berbagi sumber alam dan keringat rakyat indonesia.  Rezim satu berganti rejim lainnya, tapi dominasi AS bukan malah menurun, namun sebaliknya meja kesepakatan terus di buat agar kehendak AS  makin paripurna.

Sebagai pimpinan kapitalis monopoli, AS telah membangun mesin raksasa pemusat dan penumpuk hasil jarahan di negeri-negeri yang di bawah dominasinya. Penguasaan ekonomi, politik, militer dan kebudayaan terus dipoles dengan kedok “juru selamat dunia” untuk menutupi wajah keserakahan dalam merampok rakyat dunia dan telah menyebabkan krisis yang semakin kronis dalam skala dunia.

AMERIKA, RAJA YANG SEKARAT
Saat ini Amerika telah berada dalam derajat krisis yang terburuk, Bahkan sejak Depresi Ekonomi Besar pada medio 1930-an. Sistem ekonomi yang melaju dengan motif kerakusan, telah membawa keruwetan yang tak mungkin lagi terurai dengan sistem yang sama. Produksi yang berlebih tanpa dasar kebutuhan mengakibatkan pasar terseok-seok menerima limpahan barang, disisi lain persaingan bahkan perembutan pasar sudah tidak terhindarkan lagi. Saking hebatnya kerusakan ekonomi yang dialami, Amerika mengambil jalan pintas dengan menjalankan perang agresi sebagai jawaban atas tersumbatnya berbagai solusi.

Kemampuan  imperialis AS dalam memproduksi semurah apapun dan dengan kemampuan membuka pasar seluas apapun, tidak menjamin krisis ini akan terpecahkan karena kapital terus memusat dan menciut pemiliknya. Sementara itu, daya beli rakyat semakin menurun, berbading terbalik dengan jumlah produksi massal yang tidak bisa lagi dikurangi. Rakyat dipaksa membeli dengan berbagai jenis iklan tipu daya, padahal pengguran massal dan kemiskinan massal meningkat pesat.
Saat ini rakyat mengahadapi masadepan suram akibat dari kebobrokan sistem imperialisme. Setelah bos besar imperialis AS mengalami defisif, Satu per satu negeri di Eropa juga mengalami hal serupa. Prancis dan Jerman telah mendahului, fakta terbaru terjadi defisit anggaran di Yunani lebih dari 12%, telah menyebabkan pemogokan umum rakyat, sementara di Inggris mengalami kekosongan kas negara, demikian juga jepang yang mengalami stagflasi. Lonceng Keruntuhan sistim busuk imperialis semakin tak terelakkan karena overproduksi barang dagangan tehnologi tinggi dan persenjataan, ditambah dengan kapital yang terancam membusuk karena tak membiak. Skenario kuno tetap dipertahankan melalui kebijakan barbar untuk menekan biaya produksi, dipaketkan dengan mempertinggi intensitas perampokan bahan mentah dan energi di negeri setengah jajahan dan setengah feodal.

Melalui politik dominasinya, AS masuk dan mengintervensi pertemuan G20 (forum ekonomi dunia yang terdiri pimpinan 20 negara). Memaksakan sebuah garis kebijakan agar seluruh hambatan dalam investasi dan perdagangan secepatnya dihilangkan, termasuk melakukan inisiasi lahirnya kawasan-kawasan perdagangan bebas (free trade area), sebagai pasar bagi hasil produksi mereka dalam skala regional. Dengan liciknya Amerika telah menyeret China, Indonesia, India dan Brazil dalam meja perjanjian yang berbunyi perampasan bahan mentah, pasar barang komoditas dan tenaga kerja murah. Berbagai jalan yang dilakukan imperialis untuk menyelesaikan krisis tetap saja menginjak hak hidup rakyat di dunia, rakyat dipaksa menganggur, PHK, petani tak bertanah, tak punya daya beli dan hak publik tanpa Subsidi dari negara.

Krisis Imperialisme telah mengakibatkan penghancuran tenaga produktif kaum buruh karena PHK massal, sehingga memicu angka pengangguran semakin meningkat dan menurunkan daya beli rakyat. Krisis imperialism juga telah membawa jutaan kaum buruh dan rakyat di seluruh dunia hidupnya semakin miskin dan sengsara, kelaparan pun semakin merebak di penjuru dunia. Sejak Desember 2007 hingga September 2009 saja, jumlah pengangguran di negeri Imperialisme AS meledak dari 7,6 juta orang menjadi 15,1 juta orang (Bureau of Labor Statistics U.S. Department of Labor, News Release: The Employment Situation–September 2009). Di sisi lain, biaya krisis yang sudah dikeluarkan AS menyebabkan defisit terburuk sejak 1945. Sejak pemerintahan Obama dimulai, AS mengalami defisit APBN hingga US$ 1,4 triliun. Jumlah hutang pemerintah AS pun bertambah US$ 2,75 triliun sejak Desember 2007. Di Bulan Desember 2007 hutang AS mencapai US$ 9,15 triliun dan kini sudah menyentuh US$ 11,90 triliun (treasurydirect.gov). Akibatnya, beban pembayaran bunga juga bertambah besar tiga kali lebih banyak dari anggaran pendidikan AS.

OBAMA TAK BEDA DENGAN PRESIDEN SEBELUMNYA
Terpilihnya Barack obama terpilih menjadi presiden seolah menjadi harapan bagi dunia dan rakyat di dalam negerinya. Antusiasme rakyat Amerika tampak ketika peristiwa pelantikannya, lautan manusia merayap di White House. Namun apakah harapan itu bisa dipenuhi Obama? Kalau ditelusuri lebih mendalam sejak kampanye obama mendapat sokongan dana kampanye dari perusahaan-perusahaan besar yang berpusat di Wall Street, perusahaan-perusahaan raksasa yang hidup dari perampokan bahan mentah dan tenaga rakyat di seluruh dunia.

Tak lama menjabat, Obama membuat keputusan yang mengejutkan dengan mengeluarkan kebijakan bailout sebesar U$D 700 triliun, sebuah kebijakan yang tentu saja melidungi para punggawa perusahaan besar imperialis. Obama juga setahap demi setahap menurunkan anggaran subsidi publik, sebagai ongkos untuk memulihkan  defisit anggaran. Keputusan Obama tersebut tak berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, kibijakan yang lebih menyelamatkan segelintir korporasi besar daripada kesalamatan rakyat.

Berbagai cara yang ditetapkan Obama dalam meredam kejolak ekonomi, telah terbukti tidak sanggup menyelesaikan masalah pengangguran dan daya beli warga Amerika. Di saat rakyatnya berjibaku dengan semakin merosotnya penghidupan, sang Presiden terus melanjutkan program presiden Bush dengan terus melancarkan perang. Sikap awal obama dalam mendiamkan pembantaian rakyat Gaza Palestina lambat laun mulai tersibak watak aslinya, Sikap Barack dalam medukung keputusan Israel terhadap penyerangan Misi Fredoom Flotila, armada mavi marmara yang membawa bantuan kemanusiaan di jalur Gaza adalalah bukti yang tidak bisa dibantah lagi. Politik penjajahan Amerika berkedok perang melawan teror juga terus berlanjut di Iraq, Obama tetap mempertahankan pasukannya di negeri yang kaya minyak tersebut. Hal yang sama juga terjadi di Afganistan, bukan penarikan pasukan yang di lakukan, malah sebaliknya ribuan tentara reguler dikirim sebagai tambahan.

KEMITRAAN MENYELURUH (COMPREHENSIVE PARTNERSHIP) ADALAH SKEMA PENJAJAHAN IMPERIALIS AS ATAS RAKYAT INDONESIA
Indonesia adalah aset penting Amerika sebagai salah satu penyangga utama penyelesaian krisis imperialis, kekayaan alam yang melimpah, tenaga kerja yang murah dan pasar yang luas adalah barang dagangan yang mustahil untuk dilepaskan. Pemerintahan Indonesia di bawah SBY telah memberi komitmen yang tak terbatas dan tak bersyarat. Cetak biru dan regulasi terus diperbarui agar kerjasama terus berjalan secara simultan. Kedua pemerintahan talah bersepakat untuk memperkuat, memperdalam dan memperluas perjanjian pada seluruh sektor.

Kehadiran Barack Husein Obama di Indonesia mengagendakan penyempurnaan hasil kesepakatan sebelumnya, baik pertemuan bilateral sebelumnya maupun di sela-sela pertemuan multilateral, demikian juga beberapa putaran pertemuan tingkat tinggi dan yang terakhir pertemuan kedua menteri luar negeri antara Hillary Rodman Clinton  dan Marty Natalegawa pada bulan september 2010. Kedua menteri sepakat untuk melakukan rencana aksi kemitraan komprehensif meliputi kerjasama bidang politik dan keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Komisi ini  dibagi menjadi beberapa kelompok kerja yakni kelompok kerja bidang pendidikan, demokrasi, iklim dan lingkungan, perdagangan dan investasi, keamanan, dan energi. Kedua menteri juga tengah menjajaki kelompok kerja tambahan. Poin-poin tersebut yang akan menjadi dasar pertemuan.

Selain di sektor ekonomi, investasi terbesar AS di Indonesia adalah dalam lapangan politik. AS menggelontorkan uang dalam jumlah besar untuk mendukung perubahan kebijakan dan peraturan di lapangan ekonomi, politik, kebudayaan dan militer. Tidak mengherankan pada periode pertama sistem pemerintahan SBY ditandai oleh pembaruan simultan seluruh cetak biru dan regulasi ekonomi, politik, militer dan kebudayaan sesuai dengan agenda imperialis AS. Sistem ekonomi dirombak agar memperlancar barang, modal, investasi, keuntungan dan transfer pricing milik imperialis tanpa ancaman nasionalisasi. Sistem politik diciptakan sedemikian rupa untuk memperkuat kedudukan pemerintah boneka dan mempermudah imperialis melakukan intervensi politik terhadap badan-badan negara dan pemerintahan. Juga sistem politik demokrasi palsu ini harus dapat menyalurkan dan meredam kemarahan rakyat serta mencegah pertententangan dan segala bentuk radikalisme. Sistem keamanan di perbaharui agar tentara dan kepolisian RI memiliki kemampuan mengamankan seluruh kepentingan dan milik imperialis di Indonesia dan bekerja secara efektif untuk menindas kekuatan rakyat. Pembaruan sistem kebudayaan dilakukan dengan sistematis terutama merombak institusi pendidikan agar dapat mengabdi pada kepentingan imperialis AS dan klas yang berkuasa. Demikian pula dengan penguasaan teknologi dan aneka ragam kesenian massal.

KERJASAMA PENDIDIKAN
Dalam kerjasama pendidikan Amerika Serikat akan menginvestasikan U$D 165 juta selama lima tahun, program tersebut meliputi pertukaran penting dalam pengalaman kepemimpinan dan manajemen, keahlian ilmiah dan teknis, serta pemahaman budaya. Secara terperinci kerjasama tersebut berisi program Pengembangan program Fulbright, Community College Initiative, layanan konsultasi mahasiswa dan pertukaran lainnya yang disponsori oleh Departemen Luar Negeri AS. memperbaiki mutu pendidikan tinggi di Indonesia melalui program Kemitraan Perguruan Tinggi yang akan mendukung kerjasama lembaga-lembaga pendidikan tinggi Indonesia dan Amerika Serikat. Pemerintah AS juga akan mengundang Menteri Pendidikan Nasional ke AS pada musim panas mendatang untuk menghadiri KTT Pendidikan Tinggi AS-Indonesia untuk memajukan kerjasama.
Dari bentuk-bentuk kerjasama yang akan di tandatangani, amerika begitu ngebet untuk memastikan agar haluan sistem pendidikan Indonesia berada dalam garis yang diinginkan. Setelah AS melalui lembaga yang multilateral yang di pimpinnya seperti WTO dan World bank yang telah berhasil memaksa seluruh anggotanya untuk menjalankan program privatisasi pendidikan, kerjasama bilateral kali digunakan untuk mempercepat serta memastikan seluruh skema sector ini agar relevan dengan kepentingan imperialis di bawah dominasi Amerika.

Setahun paska Konferensi Meja Bundar Program Fulbright sudah mulai memberi bantuan untuk pendidikan Indonesia, program tersebut sebagai inisiatif setahap-demi setahap merubah sistim pendidikan Indonesia. sementara program pertukaran pelajar secara terus menerus berusaha ditingkatkan yang pada puncaknya tahun 1997 sebesar 13,000 mahasiswa Indonesia belajar di negeri paman sam. Kepentingan AS terhadap pertukaran pelajar cukup jelas, karena AS ingin menciptakan tentara-tentara intelektual yang akan melegitimasi seluruh kebijakannya di negeri ini. Selanjutnya AS sangat berkepentingan agar kurikulum pendidikan Indonesia berada di bawah kebudayaan imperialis, jauh dari realitas penghidupan rakyat dan mengubah aspirasi sejati rakyat dengan teori usang yang dimilikinya.

Investasi besar yang dikeluarkan AS melalui berbagai program, bukan saja membangun institusi pendidikan sebagai corong atas kepentingannya. Di samping itu bantuan U$D 165 juta adalah kredit bagi program Komersialisasi dan Privatisasi pendidikan, mengubah kampus dan sekolah-sekolah sebagai mesin dagang yang akan memberikan keuntungan berlipat. Saat ini AS adalah salah satu dari  Negara pengeksport pendidikan selain inggris dan Australia, jadi salah satu misi penting kerjasama sector ini adalah mendulang untung bisnis pendidikan.

KERJASAMA LINGKUNGAN HIDUP DAN PERUBAHAN IKLIM
Presiden Obama berkomitmen untuk mengucurkan bantuan senilai 136 juta dollar AS untuk tiga tahun dalam bentuk program-program yang mendukung kerjasama Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, seperti: Kemitraan SOLUSI senilai U$D 119 juta yang mencakup bidang kerjasama lingkungan hidup dan perubahan iklim seperti Ilmu Pengetahuan, Kelautan,  Penggunaan Lahan dan Inovasi. Program-program yang termaktub dalam SOLUSI adalah perjanjian Tropical Forest Conservation Act ke-dua, Forestry and Climate Support Project (IFACS), Marine and Climate Support Program (IMACS), Clean Energy Development (ICED), dan lain-lain.

Selain itu memberikan dukungan Indonesia dalam mendirikan Pusat Perubahan Iklim di tingkat nasional, regional, dengan kebijakan prioritas strategis tahap awal pada emisi lahan gambut. AS mengumumkan bantuan senilai U$D 7 juta untuk lembaga ini dan 10 juta dollar AS untuk proyek-proyek maupun kemitraan-kemitraan yang berkaitan termasuk kemitraan publik-swasta yang fokus berhubungan dengan perubahan iklim.

Kepentingan besar AS dalam program ini adalah menyuap Negara-negara dibawah dominasinya seperti Indonesia agar AS bebas dari kesepakatan internasional pengurangan karbon di negerinya yang jauh diambang batas. Selain itu yang lebih penting dari salah satu poin dari kesepakatan tersebut adalah penggunaan lahan, program tersebut adalah bagian dari usaha untuk mensterialkan wilayah-wilayah hutan dari rakyat yang mengantungkan hidupnya dari bertani. Program tersebut setali dengan kebijakan SBY yang mengunakan topeng reboisasi dan berbagai program lingungan lainnya untuk mengusir kaum tani dari tanahnya. Selanjutnya area-area tersebut yang akan menjadi program investasi jangka panjang untuk meningkatkan pengerukan bahan mentah yang membutuhkan lahan seluas-luasnya.

KERJASAMA PERTANIAN (KETAHANAN PANGAN)
Direktur Perencanaan Agribisnis dan Sumber Daya Alam Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Indra Darmawan menuturkan investasi AS selama 2000-2009 senilai US$ 10,96 juta. Investasi ini dilakukan pada tanaman pangan dan perkebunan. Nilai tersebut merupakan bagian dari total investasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Indonesia sebesar US$2,61 miliar, untuk 302 proyek. Komoditas yang dikerjasamakan antara lain kakao, kopi, minyak kelapa sawit (CPO) dan produk turunannya.  pada bidang investasi, Pemerintah Indonesia mengundang investor AS untuk meningkatkan investasi di sektor pertanian. Investor AS tersebut akan didorong untuk berinvestasi pada lahan tanaman pangan seperti di food estate Merauke, Papua.

Kebijakan SBY dalam melayani sang tuan amerika selalu mengorbankan rakyat, berbagai sumber bahan mentah akan diserahkan sepenuhnya untuk imperialis. Kerjasama komprehensif tersebut digunakan untuk meningkatkan penjualan berbagai komoditas pertanian yang melambung di pasar dunia, pemerintahan SBY berdalih bahwa peningkatan ekport akan meningkatkan devisa, tapi SBY tidak pernah berfikir bahwa kebutuhan pangan dalam negeri di penuhi. Politik pangan SBY yang memilih eksport komoditi daripada pertanian yang kebutuhan dalam negeri telah membawa negeri ini pada kekurangan pangan dan naikkan barang-barang kebutuhan pokok.

Lahan-lahan rakyat di paksa dikonversi menjadi perkebunan perkebunan besar, perampasan tanah mengalami peningkatan pesat yang di monopoli oleh tuan-tuan tanah besar yang berhubungan langsung dengan imperialis. Sehingga tidak heran jika beberapa perusahaan besar seperti PT. Sinar Mas Group, PT. Wilmar Group, PT. Bakrie Group, PT. Smart Group dan perusahaan besar lainnya bisa terus eksis dan terus membesar sebagai agen resmi dari Imperialis.

KERJASAMA ENERGI
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi langsung perusahaan AS di Indonesia pada kuartal I/2010 mencapai US$436,9 juta. Nilai tersebut, tuturnya, merupakan 11,6% dari total keseluruhan penanaman modal asing pada rentang waktu tersebut. Jumlah itu menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2009 nilai investasi penanaman modal langsung AS sebesar US$171,5 juta dan 2008 sebesar US$151,3 juta. Di sektor energi, pemerintah memasang target kenaikan produksi energi terbarukan pada 2025 sebesar 17%. Untuk itu Indonesia investasi mengundang investasi sebesar US$13,2 miliar.

Sebelum pemerintahan obama, selama 30 tahun investasi amerika mencapai U$D 6,4 trilyun, yang berasal perusahaan besar seperti PT. Freeport McMoran Co dan Newmon Mining Co. sementara perusahaan AS menguasai 85 % atas energy Indonesia di 160 area Ekploitasi. Sampai tahun depan pemerintah menargetkan peningkatan kerjasama energy dengan Amerika sebesar 15%, dengan mengundang 40 pengusaha tambang AS pad bulan mei lalu, pada bulan September 4 perusahaan Amerika menjajaki kerjasama saat agenda Indonesia-USA (Midwest) Bussines Forum on Construction and Energy.

Kepentingan AS atas sumber energy Indonesia sangat besar, kedatangan obama di Indonesia adalah bagian dari usaha untuk menjaga dan meningkatkan supley energy ke Amerika. Limpahan sumber energy ke negeri-negeri imperialis terutama AS nyatanya sama sekali tidak memberi keutungan bagi rakyat, berbagai konsesi pertambangan yang telah terjalin, sama sekali tak memberi arti bagi kemajuan kesejahteraan rakyat.

KERJA SAMA KEAMANAN
Masalah keamanan dan militer adalah isu paling vital dalam kerja sama kemitraan komprehensif. Tujuan dari kerja sama ini adalah membangun skema politik-militer untuk mempertahankan kedudukan negeri-negeri jajahan/setengah jajahan dan menghancurkan seluruh usaha rakyat yang menganggu dan menghancurkan sistem busuk di bawah dominasi imperialisme AS ini. Selama ini pemerintah AS berusaha terus menerus meningkatkan kerja sama militer untuk menopang kedudukan pemerintah Boneka SBY agar semakin efektif dalam menjalankan kepentingan Imperialis AS di Indonesia. Peningkatan kerja sama keamanan dan militer ini menyangkut pendidikan militer bagi perwira dan sipil, meningkatkan penjualan peralatan perang modern, dan berbagai kerjasama lainnya menyangkut peningkatan kapasitas militer dan peralatannya.  Kerjasama ini adalah bagian dari usaha AS untuk meningkatkan penjualan senjata sebagai jawaban atas overproduksi industry persenjataanya.

SIKAP FPR ATAS KEDATANGAN OBAMA DI INDONESIA 9 – 10 NOVEMBER 2010.
Indonesia adalah negara yang menguntungkan bagi kepentingan imperialisme dalam usahanya memperbaiki krisis. Kekayaan sumber daya alam, kepadatan penduduk dan pasar strategis yang dimiliki Indonesia mendorong imperialis AS untuk tetap berdominasi secara ekonomi dan politik. Beberapa perusahaan AS sudah beroperasi melakukan eksplorasi kandungan mineral dari puluhan tahun yang lalu dan belum menunjukkan akan hengkang dari Indonesia. Bahkan beberapa kontrak tambang dibuat kembali untuk memperluas usaha eksplorasi perusahaan AS, seperti Exxon Mobil Oil, dan Freeport. Namun dengan tingkat persaingan antar negara imperialis yang sedang berusaha memperbaiki krisis di negerinya upaya pelipatgandaan pengusaan sumber bahan mentah terus meningkat. Dibawah kepemimpinan rezim boneka imperialis AS, pemerintah Indonesia membuka seluas-luasnya kepentingan imperialisme atas sumber daya alam di Indonesia.

Keberlangsungan kepentingan imperialisme AS di Indonesia mengancam kehidupan klas buruh dan kaum tani. Ancaman bagi terjadinya monopoli tanah dan perampasan terhadap upah. Ancaman terjadi seiring dengan peningkatan perluasan tanah untuk tanaman-tanaman kebutuhan eksport. Akibatnya kaum tani harus tergusur dari lahan produksinya. Selain itu di industri-industri buruh dipaksa mengikuti kebijakan efisiensi produksi yang dijalankan perusahaan. Kebijakan efisiensi dilakukan sebagai usaha untuk mengurangi pengeluaran dan meningkatkan nilai keuntungan.
Rencana kedatangan Barrack Obama, telah memunculkan euphoria yang berlebihan. Banyak kalangan dan terutama pemerintah cenderung melihat kehadiran Obama sebagai bukti adanya sikap baik pemerintah AS terhadap Indonesia . Bahkan ada sebagian kalangan yang mencoba menggunakan garis sejarah masa kecil Obama di Jakarta sebagai pembenaran adanya benang merah hubungan politik ekonomi yang akan berjalan ke arah yang lebih adil. Pemerintah pun dengan sangat bangga dan sigap menyambut Obama dan menyokong kebijakan pemerintah AS dalam melawan terorisme.

Untuk itu dalam pandangan Front Perjuangan Rakyat (FPR) Rencana kedatangan Obama di Indonesia hanya untuk menindaklanjuti beberapa kesepakatan yang telah ditandatangani sebelumnya dalam pertemuan APEC pada bulan November 2009 lalu, dimana pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia telah menyepakati beberapa program kerjasama terutama di bidang Energi, dari pertemuan APEC tersebut talah di sepakati 8 poin program kerja sama antara AS-Indonesia di antaranya adalah a). Peningkatan Kerjasama Perdagangan dan Investasi, b). Peningkatan Teknology dan Sains, c). Kerjasama bidang Ketahanan Pangan, d). Peningkatan Kerjasama Bidang Energy, e). Kerjasama Penanganan Penyaki Menular, f). Kerjasama Anti-Terorisme di Indonesia, g). Peningkatan Kerjasama Bidang Pertahanan, h). Peningkatan Kerjasama Bidang Pendidikan, lahirnya hubungan kerja sama ini ketika SBY datang berkunjung ke Washington pada tahun 2008 kemarin. Jadi jelas kedatangan Obama adalah semata-mata untuk mengkongkritkan kembali kemitraan bersama yang telah di sepakati, kemudian akan di tindaklanjuti melalui beberapa perjanjian Overseas Privat Investment Cooperation (OPIC). Dalam pertemuan ini hanyalah upaya Imperialisme untuk terus mendominasi Indonesia, lewat Tanah, sumber daya alam dan politik upah murah.

Yang lainnya bahwa Kedatangan Obama ke Indonesia tangal 9-10 November nanti tidak terlepas dari kepentingan Imperialis AS untuk bertemu Komprador dan rejim bonekanya untuk mendiskusikan skema penindasan dan penghisapan atas rakyat Indonesia dan untuk memastikan bahwa segala kepentingan AS di Indonesia dapat terjamin dan terlaksana, sekaligus memaksa Indonesia untuk membuka ruang Investasi seluas-luasnya bagi masuknya Investasi lansung (direct investment) ke Indonesia yang merupakan kesepakatan dalam OPIC, sementara rejim boneka (SBY) dan komprador lainnya menikmati keuntungan atas kerjasama yang dihasilkan dengan menjual kekayaan alam dan keringat rakyat Indonesia.

Bagi kami Front Perjuangan Rakyat, bahwa pemerintah AS di bawah Barack Obama adalah rejim pelaku kejahatan HAM dan rezim pencipta bencana di belahan dunia yang telah menghadirkan beberapa masalah sebagai berikut:
1.    Setelah memporak-porandakan Irak, Afganistan dan juga Pakistan, kini AS telah memperkuat basis militernya di Amerika Latin maupun di Guam atau kawasan Pacifik dan telah meningkatkan provokasi militernya melawan pemerintah dan gerakan progresif  di kawasan ini. Bahkan secara sistematis berusaha memprovokasi Iran dan Korea Utara kearah kancah kekerasan baru dengan dalih menghentikan upaya pengembangan senjata nuklir.
2.    Pemerintah AS secara tidak langsung telah mendukung serangan militer Israel terhadap rakyat palestina pada akhir Desember 2008 hingga Januari 2009 yang mengakibatkan ribuan warga sipil tewas mengenaskan dan terusir dari pemukimannya. AS selaku anggota Dewan Keamanan PBB tidak melakukan apapun atas serangan tersebut.
3.    Melalui Naval Medical Research Unit 2 (NAMRU 2), yang telah berubah menjadi Indonesia-United Centre for Medical Research (UIS), pemerintah AS telah mengumpulkan data intelijen dan mengembangkan industry antivirus di Indonesia.
4.    Perusahaan-perusahaan tambang AS di Indonesia beroperasi dengan cara-cara yang merusak lingkungan dan dibawah tekanan lobi pemerintah AS untuk memaksakan pelanggaran penerapan standar pengelolaan lingkungan yang aman bagi kehidupan. Ini bisa dilihat dari kegiatan PT Freeport Indonesia, Mobile Oil, Exxon dan PT Newmont Indonesia.
5.    Para buruh di Indonesia yang bekerja di berbagai perusahaan yang memproduksi produk yang diekspor ke AS (Nike, GAP, Talbots, S.Oliver, dll)  pada umumnya bekerja dengan upah murah dan dengan kondisi kesejahteraan yang rendah serta kondisi dan syarat-syarat kerja yang sangat buruk.
6.    Kunjungan Obama ke Indonesia adalah kunjungan yang tujuannya tidak lebih dari upaya memperkuat aliansi global untuk mempertahankan dominasi militer dan ekonomi AS di kawasan ini. Tidak ada keuntungan apapun yang bisa diperoleh rakyat maupun gerakan progresif di kawasan ini dengan kunjungan tersebut.

Maka atas paparan di atas, tidaklah salah jika Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyimpulkan dan bersikap bahwa KERJASAMA KOMPREHENSIF INDONESIA-AS ADALAH SKEMA IMPERIALISME AS UNTUK MENJAJAH RAKYAT INDONESIA!! Dan dengan ini kami Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan sikap atas kedatangan Obama di Indonesia, adapun sikap kami adalah Sebagai berikut :
1.      Menolak kedatangan Obama di Indonesia!
2.     Mendesak pemerintah untuk menghentikan berbagai bentuk kerjasama bilateral maupun multilateral yang melibatkan AS!
3.     Hentikan perampasan upah, tanah dan kerja!

Demikian sikap dan pandangan politik FPR ini kami sampaikan.

Jakarta, 07 November 2010
Front Perjuangan Rakyat (FPR)

http://fprsatumei.wordpress.com/

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)

Sekertariat: Jl. Mampang XIII No.03 RT 03/RW03 Mampang Prapatan Jakarta Selatan, Email: fpr1mei@gmail.com Kontak Person : Rudi 0818-08974078, Sandy 0819-99431816.

PERNYATAAN SIKAP FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR) ATAS TINDAKAN REPRESIV DAN PENEMBAKAN PETANI DI JAMBI.

Mengutuk dan mengecam keras tindakan brutal dan represiv aparat kepolisian (Brimob Polda Jambi) atas penembakan yang menewaskan saudara Ahmad (45 tahun) seorang Petani Anggota PPJ, dan Menuntut ditegakkannya hukum dengan menindak tegas pelaku penembakan terhadap Anggota PPJ;

HENTIKAN PERAMPASAN UPAH, TANAH DAN KERJA SERTA LAKSANAKAN LAND REFORM SEJATI SEKARANG JUGA.

SALAM DEMOKRASI

Kebijakan rezim SBY dalam melayani kaum Kapitalis Monopoli Asing dan Tuan tanah besar komprador  selalu mengorbankan rakyat. Keadaan ini tak terbantahkan lagi, Hari ini, Senin tanggal 08 November 2010,  dimana kaum tani telah menjadi korbannya dalam konflik agraria dengan PT Wira Karya Sakti (WKS) – anak perusahaan Sinar Mas Group. Dua orang petani Desa Senyerang, Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi ditembak oleh polisi Brimob daerah Jambi pada saat melakukan aksi untuk merebut kembali hak atas tanahnya seluas 7.224 ha yang telah dirampas oleh PT. WKS. Seorang petani yang bernama Ahmad (45 tahun) tewas di tempat dengan luka tembak di bagian kepala, satu orang lainnya mengalami luka tembak di bagian paha sementara lainnya luka-luka.

Berdasarkan Informasi dan kronologis yang FPR terima. Peristiwa penembakan ini dipicu oleh tindakan PT. WKS yang membawa aparat keamanan (Brimob dan security perusahaan) dan berusaha membubarkan secara paksa aksi massa para petani yang pada saat kejadian menggunakan kapal pompong (kapal gethek). Pada jam 13.30 (waktu setempat) aparat kepolisian menembak para petani dengan membabi buta dari atas Kapal yang mereka naiki, tanpa diawali tembakan peringatan terlebih dahulu.

Aksi ribuan petani yang tergabung dalam Persatuan Petani Jambi (PPJ), yang dilakukan dengan cara melarang Kapal Perusahaan PT. WKS untuk melintasi Sungai Pengabuan ini disebabkan hingga saat ini tidak ada itikad baik dari pihak perusahaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Petani menuntut perusahaan untuk mengembalikan tanah yang telah direbut oleh PT. WKS, namun pihak perusahaan tidak pernah merespon tuntutan petani. Kejadian Ini merupakan lanjutan dari kejadian sebelumnya yang terjadi sekitar sebulan lalu, dimana rakyat ketika itu juga direpresi dengan kekerasan ketika sedang mengadakan sholat di masjid di lahan yang menjadi milik kaum tani.

Di samping kasus diatas, masih di propinsi Jambi, dimana saat ini terdapat sekitar 15 ribu pengungsi karena terusir dari tanah garapan kopi-nya di Lembah Masurai Kabupaten  Merangin. Peristiwa ini jelas merupakan salah satu petaka yang dilahirkan dari kebijakan Moratorium Hutan Oslo. Moratorium ini adalah kedok pemerintah SBY untuk memperoleh dana RADD yang tidak seberapa dengan mengorbankan jutaan rakyat Indonesia.  SBY dapat dana, Rakyat Kehilangan Tanah. Bencana ini hanya salah satu dari ribuan kasus lainnya yang segera menyusul dan mengusir jutaan kaum tani yang secara turun-temurun menguasai daerah hutan dan seluruh taman nasional di Indonesia.

Kejadian tersebut menambah panjang bentangan tindakan kekerasan, intimidasi, teror dan kriminalisasi terhadap kaum tani pada masa pemerintahan SBY. Di sisi lain, penghidupan kaum tani juga terus di tindas dan diancam kedaulatan hidupnya dengan berbagai kebijakan yang mempermudah perampasan tanah. Karena berbagai sumber bahan mentah diserahkan sepenuhnya untuk imperialis. Lahan-lahan rakyat di paksa dikonversi menjadi perkebunan perkebunan besar, perampasan tanah mengalami peningkatan pesat yang di monopoli oleh tuan-tuan tanah besar yang berhubungan langsung dengan imperialis. Sehingga tidak heran jika beberapa perusahaan besar seperti PT. Sinar Mas Group, PT. Wilmar Group, PT. Bakrie Group, PT. Smart Group dan perusahaan besar lainnya bisa terus eksis dan terus membesar sebagai agen resmi dari Imperialis.

Dalam Pandangan Front Perjuangan Rakyat (FPR) Soal-soal diatas dapat dipastikan akibat dampak dari situasi krisis umum Imperialisme yang semakin parah dan menuju pada puncak kebangkrutannya. Atas situasi tersebut kelas-kelas yang menggantungkan hidup dari sistem yang  lapuk ini terus menerus berupaya untuk menyelamatkannya, sehingga penderitaan rakyat baik di negara-negara induk kapitalis ataupun negara setengah jajahan dan setengah Feodal seperti Indonesia lebih khusus lagi menimpa dan mendera kaum tani yang tinggal di pedesaan, dengan penghisapan setengah feodalnya melalui monopoli atas tanah.

Monopoli atas tanah dan akibat ekspansi besar-besaran pada areal lahan yang luas demi profit tanpa batas telah mendorong berbagai tindak kekerasan serta perampasan terhadap kaum tani dalam berbagai bentuk, seperti perampasan tanah yang semakin brutal di Pedesaan, penangkapan petani, intimidasi, terror dan bentuk-bentuk kekerasan yang lain seperti pemukulan dan penembakan.

Dari sederet kejadian tersebut semakin membuka kedok rejim SBY sebagai rejim Fasis, rejim yang selalu mereaksi aspirasi sejati rakyat dengan tindakan kekerasan, semakin meyakinkan rakyat bahwa pemerintahan SBY-budiono adalah wakil dari kepentingan Imperialis, yang anti- Rakyat dan anti- Demokrasi. Peranan pemerintahan SBY–Boediono hanyalah sebagai pemerintahan boneka untuk memastikan berjalannya skema imperialis di Indonesia, demi kepentingannya terhadap Barang mentah, tenaga kerja murah dan pasar bagi barang overproduksi imperialisme.

Atas Peristiwa penembakan dan tindakan brutal Polisi Brimob Daerah Jambi yang telah menewaskan 1 orang petani  dan 1 orang luka tembak,kami Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mengutuk dan mengecam keras tindakan brutal dan represiv aparat kepolisian (Brimob Polda Jambi) atas penembakan yang menewaskan saudara Ahmad (45 tahun) seorang Petani Anggota PPJ, dan Menuntut ditegakkannya hukum dengan menindak tegas pelaku penembakan terhadap Anggota PPJ;

2.      Menuntut kepada pemerintaha untuk segera mengHentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, teror, penangkapan dan kriminalisasi terhadap kaum tani;

3.      Menuntut  di Laksanakan reforma Agraria sejati sekarang juga;

4.      Hentikan perampasan Upah, Tanah dan Kerja.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat dan disampaikan kepada semua pihak untuk menjadi perhatian bersama, atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terimakasih.

Jakarta, 08 November 2010

Hormat kami,

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

http://fprsatumei.wordpress.com/

RUDI HB DAMAN

KOORDINATOR