Akibat Kelalaian Pemerintah, Buruh Migran Jadi Budak Utang

Selasa, 29-April-2008 12:09:17
Oleh : Rahmi

Buruknya perlindungan dan pelayanan dari pemerintah bagi Buruh Migran Indonesia (BMI) – terutama di Hongkong membuka peluang praktek overchanging atau penarikan biaya penempatan yang sangat mahal. Akibatnya, seluruh BMI terjebak dalam dilema perbudakan utang.

“Seseorang yang terjebak perbudakan utang, adalah saat tenaganya dijadikan alat untuk membayar tunjangan atau mengembali uang yang dibayar di muka,” terang Eni Lestari, Ketua Asosiasi Tenaga kerja Indonesia di Hongkong (ATKI-HK), Senin (28/04).

Menurutnya, utang yang muncul bisa akibat pelayanan yang dibayar tak semestinya. Padahal majikan menyediakan makanan dan akomodasi dengan biaya yang cukup tinggi. “Pada akhirnya, mereka sulit terbebas dari utang tersebut,” tambah Eni.

Ketika masa perekrutan dan pengiriman, lanjut Eni, BMI umumnya sudah berutang. “Sehingga saat mereka baru menginjakkan kaki di luar negeri, mereka sudah punya banyak utang,” terangnya. Dan inilah yang banyak terjadi di Indonesia.

Ia mencontohkan pada BMI yang ditempatkan di Hongkong. Meski biaya penempatan sebenarnya sangat kecil, yaitu sekitar Rp. 2-3 juta, namun mereka juga harus masuk dan membayar training center milik Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).

Pada akhirnya, biaya melonjak menjadi Rp. 25 juta yang harus dibayar selama tujuh bulan pertama. “Memang saat proses perekrutan, seseorang tidak dipungut biaya. Beberapa biaya itu ditanggung terlebih dahulu oleh pihak PJTKI, tapi sebagian biaya kemudian di mark up,” tudingnya.

Di luar negeri, paspor mereka langsung ditahan. Akibatnya mereka tak bisa berbuat apa-apa, sudah tidak punya paspor, punya utang lagi. Mau telepon agen, hanya disuruh bersabar. Sementara mau pulang pun tak bisa, karena tak bisa bayar utang.

“Sehingga konsep yang ada di kepala mereka hanyalah bagaimana terus bertahan dalam kondisi apapun. Selama mereka mampu, minimal sampai lunas bayar utang. Sudah banyak yang jadi korban,” kisahnya.

Eni yakin, kondisi ini tak hanya dialami para BMI di Hongkong saja, tapi juga di negara-negara lain. Keadaan ini, lanjutnya, adalah akibat kelalaian pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tidak berpihak pada buruh migran.

Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s