SIARAN PERS MENJELANG 1 MEI 2008

Front Perjuangan Rakyat
Peringati May Day dengan Persatuan  Buruh dan Tani
Melawan Rejim Anti Rakyat SBY-Kalla!

HAPUSKAN SISTEM KERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING
NAIKAN UPAH BURUH DAN BURUH TANI
SEDIAKAN LAPANGAN PEKERJAAN DENGAN UPAH LAYAK BAGI RAKYAT
TURUNKAN HARGA SEMBAKO SEKARANG JUGA
LAKSANAKAN REFORMA AGRARIA SEJATI

I. Pengantar
Pada hari ini, Kamis 1 Mei 2008,  klas buruh, kaum tani, pemuda dan mahasiswa, perempuan, serta berbagai golongan rakyat tertindas lainnya di negeri ini memperingati peristiwa penting dalam tonggak perjuangan buruh sedunia, yaitu Hari Buruh se-Dunia (May Day). Setiap 1 Mei, hampir seluruh dunia merayakan peristiwa ini, tak terkecuali di Indonesia. Perayaan itu sendiri sebenarnya merupakan satu upaya untuk mengenang satu peristiwa bersejarah yang terjadi pada abad ke-19, yaitu demonstrasi besar yang dilakukan oleh klas buruh di AS berkenaan dengan tuntutan pengurangan jam kerja dari 12-16 jam per hari menjadi 8 jam perhari. Selain itu, perayaan yang selalu dilangsungkan secara meriah dan penuh antusias tersebut juga dimaksudkan untuk memelihara dan memperteguh pandangan dan pendirian berjuang dari klas buruh terhadap sistem sosial yang sampai saat ini kian hebat melangsungkan penindasan dan penghisapan terhadap seluruh rayat di berbagai negeri. Sistem sosial yang dimaksudkan itu adalah imperialisme sebagai tahap tertinggi kapitalisme yang berpadu dengan sistem lama yakni sisa-sisa feodalisme yang masih bercokol di banyak negeri terbelakang di berbagai belahan dunia.

Meski klas buruh secara gemilang dapat meraih kemenangan pada saat itu, akan tetapi imperialisme dan sisa-sisa sistem lama di berbagai negeri, melalui rezim bonekanya tidak pernah berhenti melakukan penindasan politik dan penghisapan ekonomi terhadap klas buruh, klas pekerja dan seluruh rakyat dengan cara mengembangkan taktik-taktik baru agar keuntungan yang diperolehnya semakin berlipat ganda. Oleh karenanya, kemenangan perjuangan klas buruh dalam menuntut pengurangan jam kerja yang kemudian dirayakan setiap Tanggal 1 Mei tersebut sesungguhnya juga milik seluruh rakyat tertindas di semua negeri diseluruh belahan dunia.
Di Indonesia sendiri peringatan Hari Buruh se-Dunia (May Day) selalu dirayakan dengan gelombang aksi-aksi massa guna menyuarakan aspirasi dan tuntutan rakyat atas persoalan klas buruh maupun persoalan rakyat secara umum. Dengan demikian, keistimewaan peringatan Hari Buruh se-Dunia pada saat ini terletak pada bahwa peringatan tersebut tidak hanya mencerminkan perjuangan dari kelas buruh semata, akan tetapi juga mencerminkan perjuangan yang dilakukan oleh seluruh rakyat tertindas di Indonesia, dengan aliansi dasar klas buruh dan kaum tani yang disokong oleh berbagai sektor dan golongan rakyat tertindas lainnya.

II. Situasi Ekonomi-Politik Dunia

Kabar terkini dari sistem kapitalisme dunia adalah krisis yang terhitung paling buruk dalam sejarah kapitalisme. Depresi ekonomi dunia telah di ambang pintu menuju jurang krisis yang semakin dalam.  Krisis energi, krisis finansial, krisis pangan dan krisis ekosistem lingkungan telah berpadu yang semakin menjelaskan wajah dunia di bawah perintah kekuasaan kapitalis monopoli dunia. Kemiskinan dan kelaparan telah memicu berbagai kerusuhan sosial dan krisis politik yang telah merambah negeri-negeri bergantung seperti  Afrika, Amerika Latin dan Asia. Forum G7 (Inggris, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, dan AS) dalam bulan April 2008 ini, melahirkan komunike bersama untuk mengatasi defisit keuangan akibat krisis finansial yang kian tak teratasi dan krisis pangan yang telah mengoyak negeri-negeri miskin seperti di Haiti dan Kamboja. Ekonomi dunia, menurut catatan IMF pada bulan April, hanya mengalami pertumbuhan 3,7 persen atau mengalami koreksi rata-rata 1 persen akibat hantaman berbagai badai krisis tersebut.

Gejala yang paling jelas adalah apa yang tengah menimpa perekonomian Amerika Serikat sebagai negeri induk imperialisme dan hegemoni tunggal. Sejak semester kedua 2007, krisis finansial di Amerika Serikat belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Justru sebaliknya, semakin banyak perusahaan keuangan besar raksasa dunia ”babak belur” karena kerugian besar dalam transaksi subprime mortgage, yang kemudian menular ke berbagai instrumen keuangan lainnya. Betapa parah dampak krisis keuangan bagi perekonomian AS, hal itu tercermin dari pertemuan Federal Reserve, 18 Maret 2008, ”… Penentu kebijakan The Fed menilai harga-harga yang berjatuhan di dalam negeri dan kekalutan pasar keuangan dapat mengarah kepada kecenderungan menurun yang jauh lebih hebat dan berlarut-larut daripada yang diperkirakan pada saat ini” (The Wall Street Journal, 9 April 2008). Situasi ini semakin menjelaskan, bagaimana teoritisi dan ekonom kapitalis seperti serdadu tua yang semakin ompong seiring dengan semakin tua dan sekaratnya kapitalisme itu sendiri.

Tak ada lagi keraguan bahwa perekonomian AS telah memasuki resesi. Pada triwulan I-2008 perekonomian AS hampir bisa dipastikan mengalami kontraksi, atau pertumbuhan negatif, dan akan berlanjut pada triwulan kedua. Proyeksi pertumbuhan ekonomi AS 2008 mengalami koreksi paling tajam. Persis setahun lalu, perekonomian AS tahun 2008 diproyeksikan tumbuh 2,8 persen, tetapi April tahun ini sudah terpangkas menjadi hanya 0,5 persen. Jumlah pengangguran juga meningkat pesat di AS. Mengingat sumbangan AS dalam perekonomian dunia masih dominan, yakni 25,5 persen pada tahun 2007, sudah barang tentu kemerosotan ekonomi di negeri kepala dari imperialis ini akan berimbas pada perekonomian dunia.

Perang agresi, sebagai salah satu instrumen politik kekerasan imperialis yang paling brutal dewasa ini, tak kalah besar memberi konstribusi kerusakan ekonomi AS. Menurut Joseph Stiglitz dalam bukunya berjudul “The Three Trillion Dollar War: The True Cost of the Iraq Conflict`, ia menyimpulkan bahwa operasi-operasi militer AS di Irak telah melampaui ongkos perang 12 tahun di Vietnam dan lebih dari dua kali lipat biaya yang dikuras dalam Perang Korea. Perang ini satu-satunya dalam sejarah AS yang menelan biaya lebih dari ongkos yang mesti dibayar dalam Perang Dunia II, ketika 16,3 juta tentara AS berperang selama empat tahun terakhir, yang menelan biaya sekitar lima trilyun dolar. Jika dikalkulasi dengan nilai dolar sekarang, perang Irak menguras biaya 400.000 US dolar per tentara. Sebuah angka yang fantastis bila dikalikan jumlah pasukan pendudukan AS di Irak yang lebih dari 100.000 tentara.

Namun politik agresi dan terorisme negara dari kekuatan imperialis ini belum akan berakhir. Perebutan sumber-sumber kekayaan alam khususnya yang dipicu oleh tekanan krisis energi, telah menjadi penyulut api peperangan di Irak dan Afghanistan; masih akan terus berlangsung dan semakin intensif. Ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi dunia (negeri-negeri Imperialis vs negeri-negeri setengah jajahan dan setengah feudal dan negeri-negeri bergantung), dan gesekan kepentingan antar-negeri imperialis sendiri akan semakin meruncing yang bisa menyulut krisis keamanan dunia setiap saat. Di tengah situasi dunia yang demikian krisis, kampanye tentang ‘neo-liberal’ sebagai solusi ekonomi dunia juga semakin menunjukkan kebangkrutannya. Ia tak ubahnya menjadi mitos kemakmuran yang tak akan pernah dicapai. Berbagai terminologi seperti de-nasionalisasi, penanaman modal, liberalisasi perdagangan, privatisasi dan deregulasi; semua resep ini semakin merusak negeri-negeri bergantung, rakyat pekerja, kaum perempuan dan lingkungan. G
Globalisasi “pasar bebas” adalah slogan dari kapitalisme monopoli untuk merayakan perkiraan mereka bahwa sejarah sudah selesai dalam kapitalisme dan demokrasi liberal. Motif kampanye ini untuk menghancurkan negeri-negeri dan rakyat pekerja yang berjuang untuk kemerdekaan nasional, nasionalisasi dan sosialisasi dari ekonomi mereka. IMF sebagai institusi promotor dari berbagai kebijakan neo-liberal juga semakin bangkrut. Salah satu lembaga piaraan imperialis itu semakin memperjelas diri sebagai lembaga lintah darat (parasit) dunia. Masih dalam bulan April 2008, IMF terpaksa menjual simpanan berupa 400 ton emas karena beberapa negara pengutang yang biasa ia cekik dengan bunga tinggi mengembalikan utang mereka lebih dini untuk menghindar beban bunga yang tinggi.

Sistem kapitalisme telah melewati periode keemasannya. Dunia kapitalis tidak akan mendapati lagi kemunculan negeri-negeri persemakmuran (welfare-state) sebagaimana terjadi pada era booming kemakmuran tahun 1970-an hingga 1980-an. Pemangkasan subsidi sosial, kesehatan, pendidikan, dsb, menjadi kenyataan pahit bagi rakyat di tengah kondisi penghidupan yang semakin dimiskinkan; baik di negeri-negeri maju belahan Utara maupun negeri-negeri bergantung di belahan Selatan. Di tengah berbagai upaya kebijakan imperialis menangani krisis dengan cara mengintensifkan penghisapan dan penindasannya terhadap rakyat dunia, khususnya rakyat di negeri-negeri jajahan, setengah jajahan maupun negeri bergantung lainnya; kabar yang terpenting adalah timbulnya kebangkitan perjuangan massa rakyat yang semakin meluas di berbagai belahan dunia. Gerakan pembebasan nasional, protes rakyat menentang keberadaan rezim-rezim komprador, dan berbagai perlawanan rakyat menentang kebijakan anti-rakyat terus meluas di sektor buruh, petani, mahasiswa, perempuan, dan kaum miskin perkotaan. Gerakan rakyat semakin berkobar di pedesaan maupun perkotaan.

III.  Situasi Ekonomi-Politik Dalam Negeri

Sementara, bagi Indonesia, sebagai akibat dominasi imperialisme pimpinan AS tersebut yang dipadukan dengan sistem sisa-sisa feodalisme yang masih bercokol luas di pedesaan, penderitaan rakyat dari waktu kewaktu semakin hebat dan memerikan hati kita semua. Semua klas, sektor dan golongan mayoritas rakyat berada dalam himpitan beban ekonomi dan represi politik yang semakin tinggi. Selain pukulan-pukulan pada beban ekonomi dengan melambungnya sejumlah harga bahan-bahan pokok rakyat, seperti beras, terigu, minyak goreng, minyak tanah dan kedelai, seluruh rakyat tertindas mengalami hambatan-hambatan dan tekanan-tekanan kebebasan berorganisasi dan didalam menyampaikan pendapat di muka umum. Situasi ini menjelaskan dasar bagi potensi dan tendensi fasisme dari rezim SBY-Kalla akan terus mengalami peningkatan.
Rezim SBY-Kalla semakin menunjukkan watak reaksionernya terhadap rakyat dan meningkat watak kompradornya terhadap kepentingan kapitalisme monopoli internasional. Berbagai kebijakan yang dikeluarkannya, untuk semua kelas, sektor dan golongan rakyat tertindas lainnya semakin memperhebat penderitaan secara ekonomi dan politik. Klas buruh dipaksa menerima sistem politik upah murah, kerja kontrak dan outsourching, Jam kerja panjang, PHK dan berbagai perundang-undangan yang mencerminkan kebijakan anti-buruh, serta tekanan-tekanan terhadap kebebasan berserikat dan berpendapat. Sementara kaum tani, dari waktu ke waktu dihadapkan dengan ancaman perampasan tanah (land grabbing) akibat perluasan perkebunaan skala besar, perluasan areal eksplorasi pertambangan, dan kehutanan yang dilegitimasi melalui berbagai produk perundangan seperti UU Penanaman Modal, UU Perkebunan dan UU Kehutanan. Situasi inilah yang telah menimbulkan meluasnya sengketa antara kaum tani dan masyarakat pedesaaan dengan pemerintahan SBY-Kalla. Dimana, dalam sejumlah peristiwa yang ada, kaum tani selalu menjadi pihak yang paling menanggung beban dan kerugian baik secara materil maupun non materil. Banyak kalangan dari kaum tani yang ditahan, ditangkap, dipenjarakan, dan menerima serangkaian tindakan teror dan intimidasi. Disamping itu, kaum tani juga dihadapkan oleh berbagai sistem pertukaran dan distribusi hasil-hasil pertanian yang tidak adil. Tiadanya proteksi maupun perlindungan terhadap produk pertanian dalam negeri serta pencabutan subsidi atas beberapa sarana produksi pertanian, mulai dari pupuk, obat-obatan hingga benih adalah sejumlah persoalan yang dimaksudkan. Oleh karenanya secara keseluruhan, akibat soal-soal tersebut, kedaulatan pangan nasional telah hancur dan sepenuhnya berada dalam kontrol kepentingan imperialisme.

Sementara, bagi kaum miskin kota di sejumlah kota-kota besar di Indonesia, seperti pedagang kecil hampir setiap hari mengalami penggusuran dari tempat-tempat berdagang mereka. Atas dalih ketertiban, keindahan dan penataan ulang kota, para pedagang kecil harus menerima paksaan kehilangan mata pencahariannya. Situasi demikian tentu saja semakin menambah jumlah angka pengangguran yang sesungguhnya telah menggunung akibat ketidak mampuan pemerintahan SBY-Kalla dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Demikian halnya dengan apa yang dialami oleh sektor pemuda dan mahasiswa, selain dihadapkan pada tingginya biaya pendidikan, mereka juga dihadapkan pada sulitnya lapangan pekerjaan. Berbagai kebijakan pemerintahan SBY-Kalla pada sektor pendidikan semakin membangun sistem pendidikan di Indoenesia jatuh dalam cengkeraman kepentingan imperialisme dan masih mengawetkan feodalisme. Berbagai persoalan itu diantaranya adalah, rendahnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh negara, yang hingga saat ini tidak pernah mencapai 20% seperti yang diamanatkan oleh UUD, meluasnya privatisasi perguruan tinggi negeri, semakin mahalnya biaya pendidikan,  hingga sarana-prasarana sekolah atau proses belajar-mengajar yang minim. Kesemua itu telah menyebabkan kualitas pendidikan di negeri ini semakin merosot serta semakin menghalangi akses rakyat miskin terhadap hak atas pendidikan.
Singkatnya seluruh kaum buruh seluruh klas, sektor dan golongan rakyat, termasuk golongan perempuan dan golongan profesional rendahan lainnya dalam situasi saat ini, akibat krisis ekonomi yang terjadi merupakan pihak yang paling menderita dan menanggung beban atas krisis yang berlangsung. Oleh karenanya, keadaan obyektif ini telah meningkatkan serta memperluas perlawanan dan perjuangan rakyat di dalam negeri terhadap Rezim SBY-Kalla yang semakin menunjukkan dirinya sebagai rezim anti rakyat.

III. MAY DAY (SATU MEI) SEBAGAI MOMENTUM PERSATUAN BURUH DAN TANI SERTA RAKYAT TERTINDAS LAINNYA DENGAN MEMOBILISASI MASSA MELAWAN REZIM YANG ANTI RAKYAT.

Dengan demikian, sekali lagi penting bagi seluruh rakyat pada saat ini untuk terus menghimpun diri baik klas buruh, kaum tani, nelayan dan suku bangsa minoritas maupun golongan rakyat tertindas lainnya bersatu dan bersama-sama berjuang mengangkat tuntutan-tuntutan sosial-ekonominya dan berjuang untuk membongkar ketidakmampuan Pemerintahan SBY-Kalla dalam mengatasi krisis ekonomi dan seluruh problem rakyat yang ada. Perjuangan ini akan memberi arti penting bagi usaha-usaha secara nasional lebih lanjut dalam perjuangan demokratis nasional, yaitu perjuangan anti imperialisme dan anti feodalisme.

Oleh karena itu Front Perjuangan Rakyat (FPR) dengan kekuatan pokok kaum buruh dan tani, pemuda mahasiswa serta kekuatan perlawanan rakyat lainnya pada tanggal 1 Mei nanti akan melakukan aksi yang akan di gelar di 24 (dua puluh empat) kota di Indonesia dan dua kota di luar negeri yaitu : JAKARTA, BANDUNG, GARUT, PURWOKERTO, WONOSOBO, JOGJAKARTA, SURABAYA, BANYUWANGI, MALANG, JOMBANG, DENPASAR, MATARAM, LOMBOK TIMUR, MEDAN, PALEMBANG, JAMBI, LAMPUNG, PONTIANAK, BANJARMASIN, MAKASAR, PALU, BULU KUMBA, DONGGALA, KENDARI DAN DI HONGKONG SERTA MACAU.  Dengan sasaran adalah pusat-pusat kekuasaan, seluruh badan-badan pemerintahan di semua tingkatan, mulai dari ISTANA NEGARA KE PRESIDENAN di Jakarta, kantor-kantor gubernur hingga kantor-kantor bupati.

FPR untuk di Jakarta aksinya akan mengambil titik kumpul di Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada pukul 09.00 dan akan bergerak ke Istana. FPR juga akan melakukan aksi bersama di istana negara dengan berbagai elemen antara lain Aliansi Buruh Menggugat (ABM).

Bagi FPR 1 MEI  adalah hari perlawanan, hari dimana seluruh kaum buruh dan seluruh rakyat tertindas didunia bersatu untuk menggalang kekuatan, untuk menggalang persatuan menghentikan mesin produksi, menghentikan aktifitas sehari-hari sebagai buruh, turun kejalan dan bergerak kepusat-pusat kekuasaan datangi Istana Negara untuk menuntut rezim SBY-KALLA memenuhi tuntutan kaum buruh dan rakyat tertindas.

Untuk itu FPR juga  mengecam keras dan menolak rencana Perayaan 1 MEI dalam bentuk MAY DAY FIESTA di Gelora Bung Karno (Istora Senayan), yang akan diselenggarakan oleh SPN, SPMI, SPSI LEM dan beberapa serikat buruh lainnya. Penyelenggaraan MAY DAY FIESTA akan menghadiri PENGHIANAT DAN PENJAJAH BURUH. Para Antek-anteknya kaum kapitalis dimana yang akan hadir adalah SBY-Kalla, ketua MPR Hidayat Nur Wahid, ketua DPR Agung Laksono dan elit-elit borjuis lainnya yang akan menyampaikan pidato pepesan kosong yang isinya hanya bualan-bualan yang tidak ada buktinya. MAY DAY FIESTA mencerminkan seolah olah kaum buruh sudah sejahtera dan ini merupakan bentuk dari ketidak konsistennya pempinan serikat buruh yang telah menyepakati melakukan aksi massa pada tanggal 1 MEI 2008. MAYDAY FIESTA adalah kebelingernya para pemimpin SPN, SPMI, SPLEM dan pemimpin Serikat Buruh yang terlibat didalamnya, dan MAYDAY FIESTA adalah Ilusi dan merupakan kekeliruan serta upaya mereduksi gerakan klas buruh.

Maka melalui momentum 1 Mei 2008 ini FPR menyerukan kepada seluruh buruh dan tani Indonesia, pemuda mahasiswa serta seluruh rakyat tertindas dan organisasi-organisasi massa penggiat pejuang demokrasi rakyat, mari kita rapatkan barisan, satukan suara, satukan perjuangan, kita kepung Istana Negara dan KINILAH WAKTUNYA KLAS TERTINDAS BANGKIT MELAWAN. Untuk itu  FPR  mengajak kepada seluruh kaum buruh dan tani serta Rakyat Indonesia untuk ikut terlibat bersama melakukan aksi turun kejalan pada hari Kamis, 01 Mei 2008 menuntut Pemerintah SBY-JK yang telah menciptakan kemiskinan dan kesengsaraan, melalui kekuatan dan kesolidan kita perangi kemiskinan, SBY-JK harus bertangggung jawab untuk mensejahterakan rakyat dan kaum buruh Indonesia.

Atas dasar pandangan maupun uraian tersebut di atas, maka kami dari berbagai organisasi massa buruh, tani, pemuda dan mahasiswa serta organisasi sosial lainnya yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyampaikan tuntutan  :

1. Turunkan harga-harga bahan pokok rakyat serta berikan subsidi bagi rakyat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik lainnya.
2. Naikkan upah buruh sesuai standar kebutuhan hidup layak (KHL), termasuk buruh tani dan pekerja pertanian di pedesaan serta golongan pekerja rendahan lainnya.
3. Menolak dan menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing serta menuntut penghentian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam bentuk apapun .
4. Menuntut penyediaan Lapangan Pekerjaan serta Pendidikan gratis bagi anak-anak buruh, buruh tani dan petani miskin serta pendidikan murah bagi seluruh rakyat.
5. Menuntut dijadikanya 1 Mei sebagai Hari Buruh dan Libur Nasional.
6. Legalisasi tanah-tanah yang telah diolah dan dimanfaatkan oleh kaum tani, kembalikan tanah-tanah yang dirampas kepada rakyat dan kaum tani, berikan perlindungan dan subsidi atas hasil-hasil pertanian kaum tani dalam negeri serta terhadap sarana-prasarana produksi pertanian, mulai dari pupuk, obat dan benih. Selain itu, juga menuntut pelaksanaan UUPA No.5 tahun 1960 secara murni dan konsekuen serta cabut berbagai perundang-undangan yang bertentangan dengan UUPA No.5 tahun 1960 dan yang bertentangan dengan kepentingan kaum tani Indonesia.   Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan Land Reform Sejati.
7. Hentikan Kriminalisasi terhadap buruh dan Aktivis buruh serta kaum tani, Bebaskan tanpa syarat kaum tani dan rakyat lainnya yang ditahan dan menuntut penghentian segala bentuk intimidasi dan teror terhadap seluruh rakyat yang berjuang menuntut hak-hak sosial-ekonomi dan hak-hak sipil demokratisnya. Selain itu, juga menuntut kebebasan berserikat dan berpendapat dimuka umum.
8. Menuntut penghentian penggusuran terhadap para pedagang dan memberikan kebebasan kepada para pedagang dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Demikian juga kebebasan dan kesamaan hak bagi perempuan di semua lapangan kehidupan.
9. Menuntut penghapusan segala biaya yang berlebih (overcharging) yang dibebankan kepada buruh-buruh migran Indonesia serta menuntut persamaan hak bagi buruh migran untuk dipandang sebagaimana buruh-buruh lain yang bekerja di sektor-sektor lain.
10. Menuntut ratifikasi konvensi PBB tahun 1990 tentang  perlindungan bagi Buruh Migran Indonesia dan Keluarga dan menuntut penghapusan seluruh MoU bilateral yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia dengan negara-negara penerima yang tidak mengindahkan perlindungan dan pengakuan hak bagi buruh migran dan keluarganya.
11. Menuntut dicabutnya UUK No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI, RUU Jamsospek sebagai pengganti UU Jamsostek serta UU No. 39 tahun 2004 tentang  PPTKILN.
12. Menuntut dihentikannya praktek diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan termasuk praktek-praktek perdagangan anak dan perempuan.
13. Menuntut dan menolak segala bentuk privatisasi aset-aset/perusahaan-perusahaan Negara (BUMN).
14. Menuntut untuk ditangkap, diadili dan disita seluruh harta para koruptor, termasuk menuntut para pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak kaum buruh.
15. Menuntut dan menolak campurtangan IMF, WB, ADB, WTO dan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya terhadap kebijakan ekonomi dan politik Indonesia, termasuk menolak utang luar negeri yang telah menjadi beban rakyat.

 
Jakarta, 28 Mei 2008
Front Perjuangan Rakyat (FPR)

 

Rudy HB Daman
Koordinator

Mobile phone : 0818-08974078

 

 

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s