Demo Serentak di Berbagai Kota: Buruh Tolak Sistem Kerja Kontrak

Tempo, 2 Mei 2008–Sejumlah titik di kawasan Ibu Kota tangal 1 Mei digoyang aksi demonstrasi puluhan ribu buruh untuk menyambut May Day atau Hari Buruh Internasional. Aksi berlangsung antara lain di Bundaran Hotel Indonesia, depan Istana Negara, depan gedung DPR/MPR, dan di Monumen Proklamasi.

Sejumlah tuntutan, antara lain menolak sistem kerja kontrak dan outsourcing, disuarakan. Aksi serupa juga berlangsung di berbagai kota di Indonesia, yakni Bandung, Semarang, Surabaya, dan Malang.

“Pemerintah gagal membuat kebijakan yang mendukung buruh,” kata Nining Elitos, Koordinator Hubungan Masyarakat Aliansi Buruh Menggugat, di Bundaran Hotel Indonesia. Akibatnya, angka pengangguran dan kemiskinan terus meningkat. “Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak,” kata Nining.

Kalangan jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen ikut bergabung dalam aksi May Day. Ketua AJI Jakarta Jajang Jamaluddin menyatakan pihaknya menuntut perbaikan upah wartawan hingga Rp 4,1 juta per bulan. “Kita juga meminta perbaikan kondisi kerja berupa jaminan pensiun serta asuransi,” katanya.

Suasana di Monumen Proklamasi lebih meriah. Selain buruh setempat, datang perwakilan buruh migran dari India, Nepal, Sri Langka, Bangladesh, Malaysia, Hong Kong, dan Filipina. Mereka menjadi saksi Deklarasi Pengakuan Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja. “Kami meminta agar teman-teman kami di Indonesia memperoleh hak yang sama dengan semua mitra domestik di mana pun,” ujar Ika Irwaniati dari Serikat Buruh Migran Indonesia.

Di Bandung, Dikdik, aktivis perburuhan Front Mahasiswa Nasional, menyatakan penindasan terhadap buruh saat ini diperparah oleh maraknya percaloan dalam proses rekrutmen. Dengan menyetor Rp 1-1,5 juta kepada calo, yang biasanya preman atau aparat desa, menurut dia, seorang pencari kerja bisa diterima bekerja sebagai buruh kontrak pabrik tanpa melalui tes apa pun. Padahal, setelah tiga bulan bekerja, “Kontrak si buruh bisa saja diputus secara sepihak oleh perusahaan,” katanya. Menurut Dikdik, praktek semacam itu masih bisa ditemui di kawasan industri Rancaekek dan Majalaya, Kabupaten Bandung.

Jamaludin, Koordinator Aliansi Buruh Menggugat Jawa Timur, menyoroti sistem kontrak dan outsourcing yang ia nilai tidak manusiawi dan semakin merajalela. Menurut dia, hampir tak ada satu pun perusahaan yang tidak menerapkan sistem ini. Untuk itu, “Kita minta pemerintah segera menghentikan praktek yang memiskinkan buruh tersebut,” katanya saat berdemo di depan kantor Gubernur Jawa Timur.

Tuntutan senada disampaikan oleh Ketua Serikat Pekerja Nasional Kota Semarang Nanang Setyono, dan Agastani, Pejabat Hubungan Masyarakat Forum Perjuangan Rakyat Malang.

Sebelumnya, berkaitan dengan Hari Buruh, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono menilai pemerintah telah gagal meningkatkan kesejahteraan buruh. Rendahnya kesejahteraan buruh tampak dari rendahnya upah minimum regional (UMR). Kondisi itu semakin diperparah oleh lemahnya pengawasan pemerintah. “Pemerintah harus mengawasi pelaksanaan UMR tersebut,” katanya di gedung DPR, Rabu lalu.

Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s