BBM Naik, SBY-JK Ingkar Janji!

FPR | Jakarta (6/5)—Rakyat masih ingat dengan janji Presiden SBY pada November 2007 lalu yang tidak akan menaikkan harga BBM. Namun layaknya janji-janji politisi, tidak ada yang ditepati. Senin (5/5) lalu, melalui rapat kabinet terbatas bidang ekonomi, Presiden SBY melanggar janji dengan mengumumkan akan menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Tahapan sekarang bukan lagi naik atau tidak naik. Kalau naik, berapa? Komoditas apa saja? Apakah naiknya 20 persen, 25 persen, atau 30 persen? Mengapa sampai pada angka itu? Kemudian instrument yang menyertai kenaikan harga BBM apa saja?” ujar Presiden SBY di Istana Negara (Kompas, 6/5).

Menurut rencana, kebijakan ini akan disertai dengan penghematan total konsumsi BBM dan pemberian kompensasi yang cukup besar kepada kalangan miskin. Akan tetapi, pemerintah masih belum menentukan berapa prosentase kenaikkan, kapan akan diberlakukan, dan jenis komoditi BBM bersubsidi apa saja yang akan dinaikkan.

Seusai rapat kabinet terbatas tersebut, Menko Perekonomian Budiono hanya mengatakan, masih dihitung rinci dan pada waktunya akan diumumkan. “Soal besaran kenaikan harga BBM, pemerintah masih menghitung dan menyelesaikan persoalan teknisnya. Akan tetapi besarannya masih dalam jangkauan yang bisa ditanggung masyarakat,” ujar Budiono.

Faktor utama yang melatarbelakangi kenaikan harga BBM ini adalah kenaikan harga minyak mentah dunia. Minggu ini, harga minyak dunia bertengger di angka 116 dollar AS per barrel. Menurut perkiraan, harga minyak dunia akan terus naik hingga melebihi 120 dollar AS per barrel. Kenaikan ini sendiri sesungguhnya anomali, karena terjadi pada saat perekonomian dunia diperkirakan akan mengalami pelambatan. “Bila pertumbuhan ekonomi melambat, konsumsi minyak pun sebenarnya turun, jadi harga minyak seharusnya ikut turun,” jelas A. Prasetyantoko.

Kenaikan harga minyak dunia disebabkan adanya banjir bandang dana perusak (toxic derivative) yang muntah dari krisis finansial AS ke pasar komoditi. Sebagaimana diberitakan berbagai media massa, saat ini setidaknya terdapat 516 triliun dollar AS dana perusak yang menyebabkan naiknya harga berbagai komoditas penting seperti minyak dan pangan. Dana perusak ini mengepung kertas-kertas perjanjian jual-beli minyak dan komoditi pangan sehingga permintaan secara virtual mengalami peningkatan. Inilah biang keladi utama naiknya harga-harga di seluruh dunia.

Kenaikkan harga minyak dunia dikatakan telah mencekik APBN. Meskipun pemerintah menggunakan patokan harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price) yang nilai per barrel-nya 5 dollar AS lebih rendah dibandingkan West Texas Intermediate (WTI), namun beban APBN 2008 tetap saja tinggi. “Setidaknya Rp 260 triliun atau seperempat dari dana APBN harus digelontorkan untuk menjaga harga BBM,” jelas beberapa pengamat.

Membengkaknya dana subsidi BBM dalam APBN dipandang akan mengurangi kepercayaan terhadap APBN dan menyebabkan indeks harga saham gabungan sulit mengalami kenaikan. Harga obligasi pemerintah pun akan mengalami tekanan. “Untuk memulihkan kepercayaan terhadap APBN, rasanya pemerintah memang terpaksa menaikkan harga BBM?” jelas Purbaya Yudhi Sadewa, Chief Economist Danareksa Research Institute (Kompas, 5/5).

Senada dengan pernyataan itu, Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat mengatakan pihaknya masih menantikan kebijakan konkret pemerintah terkait dengan krisis BBM. Semakin cepat semakin baik bagi dunia usaha. “Dengan begitu, spekulasi-spekulasi yang terutama di pasar finansial dapat segera ditiadakan,” kata Hidayat. Kadin mengkhawatirkan kelambanan pemerintah bisa menyebabkan capital flight.

Tolak Kenaikan Harga BBM

Apa yang dipikirkan pemerintah, pengusaha, dan para ekonom pro-modal, sesungguhnya tidak mencerminkan aspirasi konkret dari rakyat Indonesia yang hingga kini masih dibelit kesulitan ekonomi. Rakyat sebenarnya sempat lega ketika mendengar bahwa kenaikan BBM adalah langkah terakhir yang akan ditempuh pemerintah. Bahkan, pada saat perayaan Mayday 2008 lalu, rakyat yang menuntut pemerintah untuk segera menurunkan harga-harga kebutuhan pokok, termasuk BBM.

Rudhi HB Daman, Koordinator Front Perjuangan Rakyat mempertanyakan kebijakan tersebut. Menurut Rudhi, krisis minyak dunia yang turut mencekik Indonesia sesungguhnya tidak bisa diselesaikan dengan hanya menaikkan harga BBM. Dibutuhkan koreksi yang fundamental atas tatanan ekonomi Indonesia dan dunia untuk mengatasi krisis ini. “Justru kebijakan tersebut akan semakin menyuburkan spekulasi harga-harga kebutuhan pokok di pasar dalam negeri.”

Sementara itu, Erpan Faryadi dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyatakan, kenaikan harga BBM akan menyebabkan inflasi harga kebutuhan pokok di pedesaan akan semakin melonjak. Pada saat ini, buruknya infrastruktur transportasi pedesaan telah menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok melambung lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. “Bila harga BBM dinaikkan, beban bagi masyarakat desa yang mayoritas tani miskin dan buruh tani akan semakin tinggi,” jelas Erpan.

Harga minyak sebenarnya bukan satu-satunya beban APBN 2008. Setidaknya terdapat 40 persen beban anggaran APBN yang harus dialokasikan untuk membayar cicilan utang dan bunga utang luar negeri. Selain itu, pemerintah juga masih bisa melipatgandakan pendapatan bila mau menghapus tax holiday (pembebasan pajak investasi) dan memperpendek masa asset recovery bagi korporasi-korporasi asing. Hal ini dikemukakan Don K. Marut, Direktur Eksekutif INFID.

Pilihan lain yang juga tersedia adalah restrukturisasi kontrak bagi hasil pertambangan, khususnya minyak dan gas, antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan raksasa yang bergerak dalam sektor perminyakan. Perusahaan-perusahaan seperti Caltex, Chevron, British Petroleum, dan Exxon Mobile Oil adalah imperialis-imperialis raksasa di sektor perminyakan yang tentu saja mendulang keuntungan yang sangat besar akibat kenaikan harga minyak dunia. “Berdasarkan UUD 1945, pemerintah memiliki kewenangan untuk merombak struktur bagi hasil agar bisa lebih menguntungkan Indonesia,” tegas Rudhi HB Daman. 

Keengganan pemerintah untuk merombak struktur bagi hasil pertambangan dan melulu hanya memilih kenaikan harga menunjukkan karakter pemerintah SBY-JK sebagai pemerintahan boneka yang bekerja untuk imperialisme. “Tidak ada pilihan bagi kami selain menolak kenaikkan harga BBM!” tegas Rudhi.***
 

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s