Seribu Petani Datangi DPRD Garut

GARUT, (GM).-Sekitar 1.000 petani dari Desa Karangsari, Kec. Pakenjeng, Kab. Garut, mendatangi Gedung DPRD Kab. Garut, Selasa (6/5). Kedatangan mereka terkait berlarut-larutnya kasus sengketa tanah garapan, antara para petani dengan Perkebunan PT Condong.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reformasi Agraria (AGRA) Kab. Garut itu, menuntut pemkab segera turun tangan menuntaskan soal sengketa tanah, antara warga petani dengan PT Condong. Mereka juga mendesak PT Condong agar mengembalikan sebagian tanah mereka yang digarap PT Condong dan menuntut dilaksakanannya reformasi agraria.

Massa juga meminta dihentikannya segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap kaum tani. Selain itu, kata Koordinator AGRA, Erfan Fariadi, pihaknya menuntut segera dibentuk tim penyelesaian sengketa. Dalam pelaksanaannya, katanya, tim tersebut harus melibatkan perwakilan masyarakat dalam proses penyelidikan lapangan, penelusuran objek, dan sejarah tanah agar didapatkan kebenaran objektif.

Massa menuntut hak atas tanah yang dirampas pemerintah Orde Baru dan diberikan kepada PT Condong sejak 1976. Padahal tanah tersebut sudah didistribusikan kepada 664 KK, yang didapat melalui SK Inspektorat Agraria Provinsi Jawa Barat No. 145/d/VIII/59/1964 pada Desember 1964, sebagai tanah objek landreform seluas 275,106 ha, berupa tanah darat dan tanah sawah seluas 7,07 ha.

Keabsahan

Menurut Erfan, petani setempat bahkan telah menggarap tanah di luar areal HGU PT Condong sejak 1960. Mereka menggarap lahan di luar tanah redis yang telah diberikan keabsahannya oleh pemerintah RI, hingga di sana berdiri perkampungan, ladang, dan sawah. “Sudah puluhan tahun kaum tani tidak bisa menggarap tanahnya sendiri. Mereka hanya bisa menjadi buruh perkebunan dengan penghasilan pas-pasan,” kata Erfan.

Ia juga menilai, Tim 11 selama ini tidak terbuka dan demokratis, bahkan para petani tidak ada yang dilibatkan. Setelah sempat berkumpul di depan Gedung DPRD, massa akhirnya diperkenankan masuk ke Ruang Paripurna DPRD Garut, dengan dikawal ketat aparat Polres Garut. Massa diterima Ketua Komisi A, Ahab Syihabudin, juga anggota Iip Saripudin, Daryan, dan Ganiyasa.

Setelah didesak massa, Komisi A akhirnya merekomendasikan agar pihak eksekutif memberikan izin penggarapan sementara kepada warga, sambil menunggu hasil proses pengkajian ulang atas kasus tersebut.

Menanggapi hal itu, Asda I Pemkab Garut, Wowo Wibowo yang juga hadir di Gedung DPRD bersama Kabag Pemerintahan, Kuswanda, berjanji pihaknya akan membentuk tim penyelesaian sengketa dengan melibatkan unsur petani.

Dikonfirmasi secara terpisah, Dirut PT Condong, Herry Sunardi mengaku menyambut positif langkah AGRA yang beraudiensi dengan DPRD dan instansi lainnya. (B.117)**

Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s