Pemerintah Lamban Atasi BBM

Unjuk Rasa dan Spekulasi Pasar Semakin Merebak
Selasa, 13 Mei 2008 | 01:09 WIB

Jakarta, Kompas – Pemerintah dinilai lamban dalam mengambil kebijakan bahan bakar minyak untuk mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Akibatnya, tindakan spekulasi tak terbendung. Selain penimbunan BBM, unjuk rasa kini merebak di berbagai kota di Tanah Air, sementara harga minyak terus melejit.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Mohamad S Hidayat di sela-sela rapat koordinasi bidang perhubungan di Jakarta, Senin (12/5), menegaskan, pemerintah terlalu lamban dalam mengatasi masalah BBM.

”Spekulasi di pasar sudah tak terbendung. Kebijakan menaikkan harga BBM sebetulnya tidak perlu menunggu sampai akhir Mei. Apalagi, kini harga minyak terus naik,” ujarnya.

Di bursa New York, Jumat, harga minyak jenis light sweet untuk kontrak pengiriman Juni naik 71 sen dollar AS menjadi 125,25 dollar AS per barrel. Sementara di bursa London, minyak jenis brent turun 56 sen dollar AS menjadi 124,84 dollar AS per barrel.

Hari Jumat lalu, harga minyak di bursa New York tercatat 126,27 dollar AS per barrel, sedangkan di bursa London mencapai 125,90 dollar AS per barrel.

Hidayat tidak menampik bahwa percepatan kepastian kenaikan harga BBM merupakan dorongan Kadin Indonesia. Semakin lama diputuskan, spekulasi pasar makin bermunculan. Ketidakpastian ini meresahkan dunia usaha.

Hidayat menjelaskan, bagi industri padat karya, kenaikan harga BBM menyebabkan lonjakan biaya produksi. Industri dihantam bertubi-tubi oleh kebijakan pemerintah karena selama ini industri sudah mengalami kenaikan harga BBM industri. Yang dibutuhkan sekarang adalah kepastian pemerintah agar prospek usaha bisa dikalkulasi secara tepat.

Kadin berharap kenaikan harga BBM segera dibarengi kebijakan insentif bagi industri, misalnya penundaan insentif pajak. Sasaran pengalihan subsidi BBM untuk keluarga miskin pun tidak boleh meleset. Pemerintah juga didorong untuk segera menyiapkan program proyek-proyek padat karya sampai di tingkat kecamatan sehingga masyarakat memiliki penghasilan dan daya beli dapat meningkat.

Demo tolak kenaikan

Di tengah ketidakpastian soal waktu kenaikan harga BBM, berbagai elemen masyarakat di hampir semua daerah berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Pemerintah dinilai keliru karena naiknya harga BBM akan memukul masyarakat kelas bawah.

Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Surabaya terkait peringatan Hari Pendidikan Nasional di Universitas Airlangga (Unair), Senin, diwarnai unjuk rasa sekitar 500 mahasiswa. Ketegangan antara pengunjuk rasa dan polisi yang sempat terjadi berakhir dengan penangkapan satu mahasiswa.

Para pengunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM serta menuntut pemerintah memerhatikan pendidikan dan para korban lumpur panas Lapindo. ”Kalau Presiden ke Surabaya itu janganlah hanya mampir di Unair, tapi lihat juga korban Lapindo,” kata koordinator kelompok Front Perjuangan Rakyat, Faqih Alfian.

Di Jakarta, hiruk-pikuk unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM mulai terasa di Bundaran Hotel Indonesia (HI) sejak pukul 10.15. Para demonstran datang dengan bus dan truk-truk terbuka. Mereka membawa spanduk dan poster-poster. Sebagian memakai ikat kepala berslogan atau bertulis nama kelompoknya. Sebagian membawa panji atau bendera organisasinya, sementara mahasiswa demonstran memakai jaket almamater warna-warni, kuning, oranye, hijau, dan biru.

Secara bertahap, mereka bergerak ke Istana Merdeka. Menjelang tengah hari, seluruh ruas Jalan Jenderal Sudirman dari Bundaran HI ke Bundaran BI tertutup arus pengunjuk rasa.

Di Bali, DPRD Provinsi Bali menolak rencana kenaikan harga BBM. Selain makin menambah beban masyarakat, pembangunan daerah dikhawatirkan mandek.

Sementara itu, dalam berbagai kesempatan, pemerintah menekankan, kenaikan harga BBM merupakan pilihan pahit dan sulit yang harus diambil untuk menyelamatkan keuangan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pekan lalu mengatakan, kenaikan harga BBM merupakan pilihan berat agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bisa menjalankan fungsinya.

Namun, lanjut Menkeu, seiring dengan kenaikan harga BBM, pemerintah melakukan berbagai langkah untuk menyangga kehidupan masyarakat kelas bawah, di antaranya dengan program bantuan langsung tunai (BLT).

Secara terpisah, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, pemerintah ingin mengalihkan subsidi BBM langsung kepada masyarakat yang paling terkena dampak kenaikan harga pangan dan energi. Saat ini, pemerintah sudah menyalurkan subsidi lewat program pembagian beras untuk orang miskin sebanyak 15 kg per jiwa dan minyak goreng kemasan bersubsidi Rp 2.500 per liter untuk 19,1 juta jiwa penduduk miskin. (OSA/HAM/WIN/KSP/NTA/SF/A10/ A14/A11/DYA/RWN/BEN/AYS/AFP)

Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s