Pernyataan Sikap FMN untuk Kasus DO Mahasiswa STAIN Pontianak

Batalkan Rencana Drop Out dan Skorsing Rektor STAIN Pontianak Terhadap 4 (Empat) Mahasiswa dan Kawan Kami Muhammad Zein, Novi Hendryadi, Abdul Muhaimin dan Dessy Fahrunissa !

Hentikan Segala Tindakan Intimidasi dan Represifitas Terhadap Mahasiswa yang Memperjuangkan Hak-Hak Demokratis Mahasiswa!

Menuntut Kebebasan Berpendapat, Berekspresi dan Berorganisasi Bagi Mahasiswa di Kampus!

Salam Demokrasi !

Represifitas dan pengekangan terhadap kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi kembali diderita oleh mahasiswa. Empat mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak sekaligus anggota Front Mahasiswa Nasional (FMN), Muhammad Zeid (Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam), Novi Hendrayadi (Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam), saat ini terancam diberhentikan (drop out/DO). Sementara Abdul Muhaimin (Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam) dan Dessy Fahrunissa (Dakwah/komunikasi Penyiaran Islam) terancam skorsing 2 (dua) dan 1 (satu) semester.

Ancaman Skorsing berdasarkan hasil rapat dari Tim Kode Etik Akademik STAIN Pontianak, yang mendasarkan pada buku Pedoman Akademik bab V tentang pelanggaran berat dan sedang. Sementara bagi mahasiswa yang terancam skorsing dan pemberhentian kuliah di beri waktu 7 x 24 jam untuk mengajukan keberatan tertulis kepada dewan akademik.

Ancaman sanksi DO dan skorsing di latar belakangi aksi mahasiswa STAIN yang berjuang menuntut perbaikan fasilitas komputer dan ketidakjelasan praktikum yang begitu meresahkan bagi mahasiswa STAIN. Ternyata, perjuangan mahasiswa untuk mendapatkan hak–hak demokratisnya malah mendapatkan respon yang tidak semestinya dari Ketua STAIN Pontianak Haitami Salim. Setelah aksi tersebut, petugas Pimpinan Pusat FMN yang sedang bertugas di Pontianak, Oki Firman Febrian dan Koordinator STAIN Dessy Fahrunissa sempat di tahan pihak kepolisian dengan tuduhan membuat onar di kampus. Hal ini kemudian berlanjut dengan keputusan Dewan Etik Akademik yang memutuskan menjatuhkan sanksi skorsing kepada Abdul Muhaimin dan Dessy Fahrunissa masing-masing 2 (dua) semester dan 1 (satu) semester. Sementara Muhammad Zein dan Novi Hendrayadi diancam dengan pemutusan kuliah (drop out/DO). Ke empat mahasiswa ini, tidak lain adalah anggota-anggota FMN yang bersama mahasiswa memperjuangkan kepentingan mahasiswa di kampus.

Ada hal yang sangat mengganjal atas acuan yang dikemukan pihak STAIN Pontianak dalam menjatuhkan sanksi terhadap ke empat mahasiswa tersebut. Tuduhan kepada kawan Muhammad Zein dan Novi Hendrayadi atas tindakan meminum minuman keras di kampus sesungguhnya tidak lain rekayasa busuk untuk mengekang kekritisan mahasiswa. Benar bahwa kedua mahasiswa itu pernah melakukan praktek yang dituduhkan, tetapi itu berlangsung sekitar setahun lalu ketika keduanya belum menjadi anggota FMN dan ambil bagian dalam perjuangan mahasiswa di kampus. Jika memang ingin menegakkan “etika” kenapa putusan ini baru diajukan setelah adanya aksi mahasiswa pada 14 April 2008?

Sementara tuduhan yang dilimpahkan kepada Abdul Muhaimin dan Dessy Fahrunissa karena membawa pihak luar—dalam hal ini petugas Pimpinan Pusat FMN Oki Firman Febrian—yang membuat keonaran di kampus juga sangat tidak ilmiah. Kehadiran kawan Oki di Pontianak adalah dalam rangkan membangun organisasi massa mahasiswa yang ditujukan untuk memperjuangkan hak-hak mahasiswa di kampus. Apa yang dilakukan kawan Oki dan kawan-kawan FMN di STAIN Pontianak tidak ada upaya untuk melakukan kerusuhan ataupun keonaran. Sebaliknya yang dilakukan adalah sebuah proses penyadaran kesadaran mahasiswa agar mahasiswa mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan untuk mendapatkan proses pembelajaran yang lebih baik, yang salah satunya melalui aksi yang dilakukan pada 14 April 2008. Bahkan sebelum aksi dilakukan, FMN bersama mahasiswa telah dua kali berupaya melakukan dialog dengan pihak Rektorat STAIN Pontianak untuk mempertanyakan hal yang dituntut mahasiswa, tetapi hal ini selalu ditampik oleh Rektorat STAIN Pontianak. Justru yang harus dipertanyakan, sejauh mana sudah upaya yang dilakukan Rektor STAIN Pontianak Haitami Salim dan jajarannya untuk meningkatkan fasilitas pendidikan di kampus sekaligus memajukan kualitas pendidikan di STAIN Pontianak? Jika memang telah ada kemajuan, tentu tidak akan ada protes dari mahasiswa! (lebih lengkap baca kronologi kejadian)

Dengan demikian, apa yang telah dilakukan oleh Rektor STAIN Haitami Salim dan jajaran pendukungnya, jelas-jelas telah memasung proses demokratisasi di kampus. Mengekang hak mahasiswa untuk berpendapat, berekspresi dan berorganisasi. Di sisi lain, tindakan Rektor dan jajaran pendukungnya, juga tidak mencerminkan kedudukan kampus atau perguruan tinggi yang seharusnya memberikan ruang bagi adanya kebebasan akademik dan mimbar akademik. Tindakan intimidasi dan represi yang diberikan kepada kawan-kawan FMN selama melakukan berbagai aktivitasnya di kampus, juga sangat memalukan karena lebih mengedepankan pendekatan penyelesaian masalah dengan cara-cara berbau fasis yang tidak mencerminkan sama sekali tradisi intelektual yang ilmiah dan demokratis.

Hal ini semakin menambah berbagai kasus yang menimpa mahasiswa berkaitan dengan represif dan tidak demokratisnya kehidupan akademik di kampus. Kasus ini juga menambah deratan kasus pengekangan terhadap kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi di kampus seperti kasus kematian mahasiswa IKIP Mataram, M Ridwan 22 Agustus 2006, Kasus kekerasan di UISU Medan, 9 Mei 2007, kasus pengekangan kebebasan berekpresi, berpendapat dan berorganisasi di  UAD Jogja, kasus DO Sepihak 3 mahasiswa/anggota FMN STAIBU Jombang tahun 2004, Kriminalisasi terhadap mahasiswa di Jambi terhadap Arif mahasiswa Unbari/anggota FMN dan Zalman mahasiswa IAIN tahun 2006, dan kasus yang menimpa Rafiudin mahasiswa UPI (Piu)/anggota FMN yang juga terancam skorsing, April 2007, Serta sanksi skorsing yang menimpa empat mahasiswa ITS Surabaya, yaitu Tommy Dwinta Ginting,Yuliani, dan Benny Ihwani pada Mei 2007.

Pengekangan terhadap kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi adalah pelanggaran HAM, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Azazi Manusia (DUHAM) Pasal 19 dan 20, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Pasal 19, 21 dan 22, serta UUD 1945 pasal 28. Hingga jelas sudah Rektor STAIN Haitami Salim dan jajaran pendukungnya, telah melakukan pembungkaman terhadap demokrasi. Selain itu, jika kebijakan DO dan skorsing tetap dipaksakan, maka telah merampas hak mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (PP FMN) menyatakan sikap :

1. Batalkan Rencana Rektor STAIN Haitami Salim untuk Mengeluarkan dan Menskorsing Terhadap Muhammad Zeid, Novi Hendrayadi, Abdul Muhaimin dan Dessy Fahrunissa

2. Mendesak Rektorat STAIN Pontianak untuk Menghentikan Seluruh Tindakan Intimidasi dan Represifitas Terhadap Seluruh Anggota FMN dan Mahasiswa yang Memperjuangkan Hak-Haknya di STAIN Pontianak

3. Mendesak Dicabutnya Seluruh Peraturan Kampus yang Represif dan Membatasi Ruang untuk Menyatakan Pendapat, Berekspresi dan Berorganisasi

4. Mendesak Pihak Pemerintah Terkait dan Rektorat STAIN Pontianak untuk  Memberikan Jaminan Perlindungan Kebebasan Berekspresi, Berpendapat dan Berorganisasi di Kampus

Demikian pernyataan sikap ini kami buat. Perjuangan untuk Menegakkan Hak-Hak Demokratis Mahasiswa tidak akan pernah surut meskipun tirani anti demokrasi Terus menghadang!

Jakarta, 9 Mei 2008
Pimpinan Pusat
Front Mahasiswa Nasional

Sekretaris Jenderal
Ridwan Lukman

Tembusan :
1. Menteri Pendidikan Nasional RI
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Agama RI
3. Komisi III DPR RI
4. Komisi VIII DPR RI
5. Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM)
6. DPRD Pontianak
7. Walikota Pontianak
8. Kanwil Depag Pontianak
9. Organisasi-Organisasi Massa Nasional dan Daerah
10. Media Cetak, Eletronik dan Online Nasional dan Daerah
11. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nasional dan Daerah
12. Arsip

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s