Kepala Desa Menolak BLT: Kriteria Keluarga Miskin Perlu Direvisi

Jumat, 16 Mei 2008 | 00:37 WIB
Garut, Kompas – Sejumlah kepala desa di Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis, Jawa Barat, tidak sependapat dengan rencana pemberian bantuan langsung tunai atau BLT kepada rakyat miskin. Mereka menyarankan pemerintah menggunakan dana bantuan itu untuk program padat karya berkelanjutan.

Program padat karya bisa berupa pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan jaringan irigasi. Bisa pula berbentuk modal usaha bergulir di masyarakat. Langkah ini lebih mendidik rakyat daripada pemberian BLT.

”BLT sangat rentan menimbulkan gejolak sosial. Kepala desa sering menjadi bulan-bulanan mereka yang cemburu karena tidak menerima BLT. Lebih baik dana dipakai untuk program padat karya,” kata Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Garut Asep Hamdani, Kamis (15/5). Karena itu, seluruh kepala desa di Garut menolak BLT.

Kepala Desa Sidamulih, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Ciamis, Sugiharto saat dihubungi juga menyatakan kurang setuju dengan rencana pemberian BLT. Selain nominalnya tidak sebanding dengan kenaikan harga-harga akibat kenaikan harga BBM, BLT juga merepotkan petugas lapangan dari kepala desa sampai ketua RT.

Asep menuturkan, saat pembagian BLT tahun 2005 ada kepala desa yang dipukul warga yang tak puas. ”Kalau pembagian BLT memakai data lama, potensi gejolak semakin besar,” tutur Asep.

Hal senada dikemukakan Dede Purnama, Kepala Desa Purwaharja, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.

Perlu direvisi

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Iskak, mengusulkan, pemerintah merevisi kriteria rumah tangga miskin. Kriteria BPS dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat.

Kriteria itu, misalnya, hanya makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. Kenyataannya, di Kediri banyak warga miskin yang makan tiga kali sehari; bukan nasi, melainkan nasi aking atau nasi tiwul.

Kriteria lain, penerangan tidak menggunakan listrik. Kenyataannya, banyak warga di desa menggunakan listrik dengan cara menyalurkan listrik dari tetangga yang mampu dengan biaya Rp 2.000-Rp 5.000 per bulan. Biaya itu lebih murah dibandingkan menggunakan lampu petromaks.

Berbeda dengan Pemkab Kediri yang bersikap menunggu, Pemerintah Kota Kediri lebih proaktif, yaitu dengan melakukan penelitian dan pencocokan data penerima BLT tahun 2005 untuk mengetahui perubahan di lapangan.

Menurut Gubernur Jatim Imam Utomo, selama menunggu instruksi dan petunjuk pelaksanaan BLT 2008, Pemprov Jatim menyiapkan data warga miskin.

Gubernur Kalbar Cornelis di Pontianak menyatakan, Kalbar akan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat menyalurkan BLT apa pun risikonya.

Kepala BPS Sulawesi Tenggara Mohamad Razif di Kendari berharap praktik pengijon yang membeli kartu seharga Rp 80.000 dari jatah BLT Rp 100.000 bisa dihentikan aparat keamanan. (ADH/NIK/INA/YAS/WHY)

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s