TOLAK KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK!

KENAIKAN harga minyak dunia saat ini sesungguhnya buah dari krisis imperialisme, ketika spekulasi yang serakah di pasar finansial bergerak secara anarki dalam frekuensi yang semakin tinggi. Spekulasi ini, dijembatani kebijakan-kebijakan neoliberal yang didorong Bank Dunia, IMF, dan WTO, telah merusak sendi-sendi perekonomian rakyat di seluruh dunia. Spekulasi ini telah memuncakkan kontradiksi dunia ke dalam dua kutub yang saling berlawanan; yakni, antara segelintir kapitalis monopoli yang menikmati keuntungan-keuntungan super (superprofit) dari pertumbuhan ekonomi dunia dengan globalisasi kemelaratan, kelaparan, dan keterbelakangan yang terjadi di berbagai belahan dunia.

Liberalisasi yang digenjot keras pasca krisis ekonomi 1997 telah menjadi jalur yang menghubungkan denyut nadi perekonomian Indonesia dengan krisis ekonomi global-monopoli kapitalis. Di sektor migas, liberalisasi tercermin dari adanya privatisasi kontrol sumber-sumber minyak dan gas serta sumber-sumber mineral penting. Kebijakan yang secara esensi merupakan perampokkan kekayaan alam milik rakyat ini telah disahkan dengan UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. Liberalisasi, dan khususnya privatisasi, membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan raksasa di sektor migas, seperti Exxon-Mobile Oil, Conoco-Phillips, Caltex, Chevron, British Petroleum, Petronas, dan lain-lain, untuk menimbun dan merampok cadangan minyak Indonesia dan menjadikannya sebagai “instrument spekulasi”.

kenaikan harga bahan-bakar minyak (BBM) yang direncanakan SBY-JK adalah kebijakan yang tidak bisa diterima akal sehat. Kebijakan ini tidak akan mampu memecahkan fundamen krisis migas dan energy serta hanya akan memperburuk kehidupan masyarakat yang masih belum mampu melepaskan diri dari kubangan krisis ekonomi. Argumentasi-argumentasi yang dikemukakan SBY-JK pun sesungguhnya tidak berlandaskan pada perhitungan-perhitungan logis dan ilmiah. Sebaliknya, melalui kebijakan tersebut, tampak jelas kegetiran dan kebuntuan berpikir rejim SBY-JK dalam memecahkan krisis yang selama ini menjadi tanggungjawab konstitusionalnya.

Melalui kebijakan kenaikan harga BBM, SBY-JK memecahkan kebuntuan krisis ekonomi dunia dan Indonesia dengan semena-mena melemparkan beban yang tak terhingga ke pundak kelas buruh, kaum tani, nelayan, perempuan miskin, dan kalangan marjinal lainnya. Sesungguhnya semakin benar tuduhan rakyat, bahwa sejatinya SBY-JK, hanyalah boneka imperialisme yang mengabdi pada kepentingan kapitalis-kapitalis monopoli asing, dan bersimpuh dibawah kaki imperialisme Amerika Serikat. Oleh karenanya, kebijakan SBY-JK menaikkan harga BBM tidak hanya merupakan terror kepada rakyat, melainkan juga merupakan sebuah serangan terhadap kedaulatan rakyat yang menjadi pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Kenaikan harga BBM adalah tambahan beban bagi rakyat yang sesungguhnya tidak sebanding dengan kompensasi yang diberikan pemerintah. Pengalihan beban (transfer burden) dari ‘kaum miskin’ kepada ‘kaum kaya’ sebagai pijakan dasar konsep dana kompensasi atau bantuan langsung tunai sesungguhnya tidak terjadi. Terbukti pada tahun 2005, pemberian bantuan langsung tunai hanyalah upaya pemerintah pusat Pimpinan SBY-JK, untuk memecah-belah rakyat dan mendesentralisasi permasalahan. Dengan cara ini, SBY-JK sesungguhnya berupaya untuk mengalihkan beban politik akibat kenaikan harga BBM ke pundak jajaran-jajarannya yang terendah. Dengan kata lain, BLT adalah konsep untuk memagari kepentingan politik SBY-JK dari rintangan-rintangan yang bisa mengancam kekuasaannya.

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR) berpendirian bahwa sesungguhnya tidak ada cara lain untuk mengatasi krisis harga minyak dunia kecuali membangun kembali kedaulatan rakyat atas sumber-sumber mineral penting, khususnya mengambil-alih kontrol atas sumber-sumber migas dan kandungan mineral penting, menghapuskan kontrol dan kekuasaan kapitalis monopoli asing, dan mengoptimalkan seluruhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengembalian kedaulatan rakyat atas sumber-sumber mineral penting—termasuk minyak dan gas—ditempuh melalui pelaksanaan reforma agraria sejati dan diperkuat dengan pembangunan industry nasional yang kokoh.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, di tengah bergeloranya semangat patriotisme menjelang peringatan 100 tahun hari Kebangkitan Nasional dan di tengah suasana menguatnya dorongan untuk perubahan melalui peringatan 10 tahun reformasi 1998, FRONT PERJUANGAN RAKYAT bersikap;

1. MENOLAK KENAIKAN HARGA BAHAN-BAKAR MIGAS.
2. MENUNTUT DITURUNKANNYA HARGA KEBUTUHAN POKOK RAKYAT.
3. MENUNTUT DILAKSANAKANNYA REFORMA AGRARIA SEJATI
4. MENUNTUT DILAKSANAKANNYA NASIONALISASI INDUSTRI.

Demikian, terima kasih.
JAKARTA, 21 Mei 2008
FRONT PERJUANGAN RAKYAT

 
RUDHI HB DAMAN
Koordinator
081808974078

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s