Mari Bersama Tolak Kenaikan BBM!

Tolak Kenaikan Harga BBM! Turunkan Harga Kebutuhan Pokok! Naikkan Upah! Laksanakan Reforma Agraria Sejati (Land Reform)!

Salam Demokrasi!
Detik-detik kenaikan harga BBM tinggal sebentar lagi. Artinya, rakyat Indonesia tengah menanti sebuah pukulan penderitaan yang lebih dahsyat dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM hingga 30 persen. Kenaikan harga BBM kali ini merupakan yang ketiga kalinya selama masa kekuasaan SBY-Kalla. Akibat kenaikan harga BBM, yang terjadi adalah PHK meluas, mahalnya biaya produksi, membludaknya pengangguran, bertambahnya kemiskinan, naiknya biaya transportasi dan melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok. Lantas, apa yang harus kita lakukan melawan tindakan membabi buta dari rejim yang sejak berkuasa tidak pernah mempedulikan rakyat sedikitpun?

Harga BBM Naik Karena SBY-Kalla Tidak Becus

Pemerintah SBY-Kalla menyatakan kenaikan harga BBM merupakan pilihan satu-satunya karena melonjaknya harga minyak dunia. Menurut pemerintah kenaikan harga minya dunia akan membuat kas negara tekor karena harus membeli BBM impor dengan harga pasar dunia yang mahal. Benarkah demikian? Ada fakta menyedikhkan, karena Indonesia saat ini telah menjadi negeri pengimpor minyak dengan produksi hanya 980.000 juta barel (1 barel = 159 liter) per hari. Tragis memang, karena kita sampai saat ini masih masuk dalam organisasi pengekspor minyak (OPEC).

Kenapa Indonesia menjadi negeri pengimpor minyak? Di Indonesia sebagian besar sumber-sumber minyak dan gas (migas) dikuasai perusahaan migas asing negeri-negeri imperialis (AS, China, Uni Eropa) dan antek-anteknya (borjuasi besar komprador, tuan tanah besar dan kapitalis birokrat) di dalam negeri, seperti Exxon Mobil Oil (EMOI), Caltex, Shell, Unocal, British Petroleum (BP), Stanvac, Conocco Philips, Petrochina, Petronas, Medco, Lapindo, dsb. Pertamina hanya memiliki sedikit sekali kilang dan sumur-sumur minyak yang tidak bisa lagi beroperasi karena dimakan usia, ditambah lagi keterbatasan untuk memproduksi minyak mentah menjadi BBM. Perusahaan migas asing dan antek-anteknya ini yang banyak menguasai pasokan minyak dalam negeri. Migas yang mereka kuasai digunakan untuk memasok ke cadangan minyak di negeri asalnya dan mereka lepas ke pasar internasional dengan harga tinggi. Artinya mereka menjadi penimbun sekaligus pemain harga (spekulan) atas komoditas minyak.

Akibat menipisnya pasokan migas dalam negeri, kaum imperialis yang didukung antek-anteknya memaksa Indonesia mengimpor BBM mereka dengan harga mahal. Hal itu membuat kita harus mengeluarkan biaya yang besar. Dengan dalih itulah, pemerintah kemudian melahirkan kebijakan mencabut subsidi BBM atau menaikkan harga BBM. Padahal, Indonesia juga mengekspor minyak. Seharusnya kita justru untung jika harga minyak dunia tinggi, tetapi hasil keuntungan ekspor habis untuk membeli BBM impor dan dikeruk para broker atau pemain harga dalam negeri.

Kaum imperialis dan antek-anteknya di dalam negeri juga memaksa kita menaikan harga jual BBM di dalam negeri, agar mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari penjualan BBM milik mereka di dalam negeri. Mereka bukan saja menguasai minyak tapi juga menguasai jalur perdagangannya. Jika harga BBM yang disubsidi pemerintah tidak dipangkas, maka harga minyak mereka yang dijual berdasarkan harga pasar dunia pasti akan sulit terbeli. Dengan memanfaatkan produksi minyak kita yang sedikit, tidak ada pilihan selain membeli BBM yang mereka jual dengan harga mahal, karena BBM sangat dibutuhkan untuk produksi, industri, listrik, transportasi dan sebagainya. Itu juga kenapa yang membuat listrik terus mahal dan harga-harga kebutuhan pokok terus melambung tinggi. Jika pemerintah terbatas dananya untuk membeli BBM dari kaum imperialis tersebut, mereka tidak tanggung-tanggung untuk mengucurkan utang sebagai penutup kebolongan kas negara, sehingga kita terus terjerat dalam utang yang bebannya harus ditanggung oleh rakyat dengan pencabutan subsidi dan penggenjotan pajak.

Alasan pemerintah bahwa subsidi BBM membuat kas negara terkuras sesungguhnya tidak betul. Selama ini kas negara justru terkuras karena membayar utang luar negeri. Setiap tahun, 30 persen (Rp. 63 triliun) APBN dihabiskan untuk membayar cicilan bunga utang saja, belum utang pokoknya. Utang itu sendiri tidak dinikmati rakyat, karena untuk mendanai proyek-proyek imperialis dan antek-anteknya di dalam negeri seperti pembangunan jalan tol, perumahan mewah, gedung-gedung perkantoran mewah, pusat-pusat perbelanjaan besar, dan perluasan areal-areal perkebunan untuk tanaman komoditi pesanan imperialis seperti kelapa sawit, jarak, jagung untuk energi alternatif (biodiesel). Belum lagi habis untuk gaji pejabat tinggi, untuk anggaran militer dan kepolisian, dan pos-pos lain yang tidak terlalu berarti.

Kenapa semua itu bisa terjadi? Pemerintah SBY-Kalla selama ini telah menutupi kenyataan bahwa kita terpaksa melakukan itu semua karena tekanan imperialis agar mendapatkan impor bahan baku bagi industri “rakitan” di dalam negeri. Alasan lainnya, kita membutuhkan devisa (utang luar negeri) untuk mengimpor barang baku industri ‘jahitan” dalam negeri dan beberapa barang keperluan pokok, seperti beras, gula, tekstil dan lain sebagainya. Dimana secara nota bene-nya dapat dihasilkan di dalam negeri dengan syarat ada reforma agraria sejati, terutama land reform (redistribusi tanah).

Dengan demikian, kenaikan harga BBM sesungguhnya menunjukkan betapa tidak becusnya pemerintah SBY-Kalla dalam mengelola sendiri energi dalam perut bumi ibu pertiwi untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. “Duet maut” SBY-Kalla yang terus menghancurkan penghidupan rakyat Indonesia sehari-hari, lebih sedia dan berdiri tegak sebagai pembela kaum imperialis dan antek-anteknya di dalam negeri, daripada membela rakyatnya yang terus tercekik dan terhimpit. Rezim berkuasa ini lebih memilih menaikkan harga BBM daripada menaikkan upah (buruh dan buruh tani) dan gaji (pegawai dan prajurit rendahan), melaksanakan land reform, membuka lapangan pekerjaan, menurunkan harga kebutuhan pokok, menjamin kesempatan mengenyam pendidikan bagi seluruh rakyat ataupun memberikan pelayanan kesehatan terjangkau dan bermutu bagi rakyat.

Penderitaan Rakyat Akibat Kenaikan Harga BBM

Kenaikan harga BBM tak pelak lagi akan menambah penderitaan rakyat di tengah melambungnya harga-harga kebutuhan pokok. Jika harga BBM dinaikkan akan memicu naiknya inflasi karena melonjaknya harga-harga. Inflasi mencerminkan kenaikan harga kebutuhan pokok yang menekan daya beli masyarakat di luar perkiraan. Artinya kenaikan harga BBM pasti akan memicu kenaikan harga di segala lini. Dengan rendahnya upah dan pendapatan rakyat Indonesia yang rata-rata di bawah 2 dollar AS per hari, bisa dipastikan barang-barang dan berbagai kebutuhan lainnya akan sulit terjangkau oleh masyarakat. Hal ini tentu saja akan mematikan perekonomian dalam negeri.

Kemiskinan dan angka pengangguran juga pasti akan meningkat. Ketika harga BBM dinaikkan bulan Maret dan Oktober 2005, telah mengakibatkan peningkatan jumlah angka kemiskinan dari 15,97% pada Februari 2005 menjadi 17,75% pada Maret 2006 (Hasil Susenas BPS, 2006). Angka kemiskinan saat ini menurut BPS sekitar 36,8 juta jiwa atau 16, 85 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi memperkirakan, kenaikan harga BBM sebesar 30 persen berpotensi mengakibatkan orang miskin bertambah sebesar 8,55 persen atau sekitar 15,68 juta jiwa dan pengangguran diprediksikan meningkat 16,92 persen dari angka pengangguran resmi yang dilansir BPS sebesar 10,11 juta hingga Agustus 2007.

Kepastian jelas dari kenaikan harga BBM bahwa penghidupan massa rakyat semakin merosot dan hancur. Daya hidup buruh, kaum tani miskin dan buruh tani, pegawai negeri rendahan, prajurit rendahan, nelayan, intelektual demokratis, pedagang kecil dan semua klas semi-proletar perkotaan (tukan asongan, loper koran, dsb) semakin lemah dan terancam bangkrut. Buruh terancam PHK secara luas akibat pengusaha melakukan efisiensi dengan alasan mahalnya ongkos produksi untuk bahan baku sebagai akibat naikknya harga BBM, atau menambah jam kerja buruh untuk terus meningkatkan produksi agar perusahaan tidak lekas bangkrut. Hal ini terutama mengancam industri-industri kecil dan menengah. Di pedesaan, kaum tani miskin akan sangat mudah kehilangan tanah akibat jeratan utang para lintah darat yang mengincar tanah mereka, dengan memanfaatkan ketidakberdayaan tani miskin dalam memenuhi beban kebutuhan hidup akibat kenaikan harga BBM. Buruh tani akan kehilangan pekerjaan, karena biaya produksi pertanian yang tinggi dan tuan tanah-petani kaya akan mengurangi penggunaan tenaga kerja dan mengurangi waktu kerja, termasuk meningkatkan jumlah kerja yang tidak dibayarkan. Angka anak putus sekolah terutama dari kaum tani miskin dan buruh tani meningkat tajam, karena tidak sanggup membayar uang gedung, SPP, dan biaya buku serta seragam sekolah.

Di sisi lain, para nelayan terancam kehilangan pendapatan akibat mahalnya biaya solar untuk melaut. Ibu rumah tangga semakin pusing tujuh keliling karena minyak tanah dan gas mahal dan sulit didapatkan. Ongkos tranportasi umum naik, biaya sekolah juga ikutan naik dan pastinya kenaikan biaya keperluan hidup paling pokok seperti beras-lauk pauk dan sandang. Ini tentu akan diikuti beban penderitaan langsung maupun tidak langsung yang menggerogoti penghasilan, gaji atau upah yang bernominal tetap.

Sementara rencana pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi BBM, dengan skema uang Rp 100 ribu + minyak goreng + gula bukanlah jawaban. Selama ini BLT hanya menyusahkan dan pastinya tidak akan mampu mengatasi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi, Wapres Jusuf Kalla sebaiknya menarik ucapannya yang asal bahwa demo menolak harga BBM hanya membela orang kaya dengan alasan adanya kompensasi bagi rakyat miskin?

Menyikapi hal tersebut, Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan Sikap :

1. Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM
2. Turunkan Harga Kebutuhan Pokok
3. Naikkan Upah
4. Laksanakan Reforma Agraria Sejati (land reform)

Mari Bergerak Tolak Kenaikan Harga BBM

Tidak ada kata lain bagi kita selain menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM, karena hanya akan membawa penderitaan, kemelaratan dan kemiskinan bagi rakyat Indonesia. Untuk itu, Front Perjuangan Rakyat (FPR) mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam Aksi Demonstrasi Menolak Kenaikan Harga BBM sekaligus memperingati 10 tahun reformasi pada 21 Mei 2008, mendesak pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. Aksi ini akan kami lakukan serentak secara nasional di berbagai kota yaitu Medan, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Garut, Jogja, Purwokerto, Wonosobo, Jombang, Malang, Surabaya, Lamongan, Denpasar, Mataram, Pontianak, Palu dan Makassar. Bagi Masyarakat Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) kami harapkan bisa terlibat dalam “Aksi FPR Kepung Istana Negara” “Menolak Kenaikan Harga BBM” pada 21 Mei 2008. Untuk info lebih lanjut bisa Menghubungi Posko-Posko FPR di bawah ini :

1. Posko Pusat FPR
2. Posko Jakarta Barat (Cengkareng dan sekitarnya) di Kampus Universitas Satyagama (Unsat). Kontak Paryanto ()
3. Posko Jakarta Utara ()
4. Posko Jakarta Selatan (Ciputat)
5. Posko Jakarta Timur (Cakung)
6. Posko Tangerang
7. Posko Ciledug
6. Posko Bekasi (Cikarang Barat)

Silakan Download Selebaran FPR Menolak Kenaikan BBM disini SELEBARANBBMFPR

Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s