BLT untuk Membungkam Perlawanan Rakyat!

FPR|JAKARTA|19/05| BLT adalah jawaban utama pemerintah SBY-JK dalam menanggapi protes masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM. Program ini sebenarnya pernah dilaksanakan pada tahun 2005-2006 yang waktu itu ditujukan untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM per Oktober 2005. Sekitar 16 juta keluarga miskin mendapatkan jatah dana sebesar Rp 100 ribu per bulan yang dibayarkan per-tiga bulan.

Kendala utama dalam pelaksanaan BLT pada saat itu adalah ketidakakuratan data. Pemerintah pada awalnya dihadapkan pada dua data keluarga miskin yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Di antara dua data tersebut terdapat perbedaan, baik dari aspek jumlah maupun metodologi.

Data keluarga miskin berdasarkan BKKBN ternyata jauh lebih besar, yakni mencapai 19 juta keluarga, dibandingkan data BPS, yang hanya 16 juta keluarga. Tanpa alasan yang jelas dan perdebatan yang memadai, pemerintah memilih data dari BPS dan mengabaikan data BKKBN.

Secara metodologi, penentuan kriteria keluarga miskin dilakukan secara tersentral, tidak transparan, dan tidak pula partisipatif. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penentuan tersebut sehingga baik ketepatan maupun akuntabilitas sosialnya diragukan. Beberapa kalangan yang merasa berhak namun tidak kebagian, melakukan protes bahkan sampai pada tindakan kekerasan, yang diarahkan pada aparat pemerintahan paling rendah.

Puluhan warga masyarakat yang kebetulan menjabat ketua RT, RW, hingga lurah, harus menanggung apes karena menjadi korban dari keresahan massa. Mereka dianggap tidak becus, sekongkol, dan mementingkan kepentingan keluarganya sendiri, meski sebenarnya banyak diantara ketua-ketua RT atau RW tersebut yang tidak memahami dasar penentuan keluarga miskin yang sebenarnya.

Kini, bayangan kelam pendistribusian BLT tahun 2005 itu kembali dihadirkan di hadapan masyarakat. Ekspresi kekhawatiran muncul dari pejabat-pejabat pemerintah pada tingkat terendah. Tidak sedikit dari pejabat-pejabat itu yang meminta pemerintah pusat memikirkan kembali rencana pendistribusian BLT.

Sebab uang Rp 100 ribu yang dibagikan ke setiap keluarga miskin yang terdata, sesungguhnya tidak sebanding dengan resiko biaya maupun sosial yang harus ditanggung baik oleh keluarga-keluarga tersebut maupun oleh mereka yang menjadi barisan terdepan pendistribusian BLT.

Apa itu BLT?

Bila menyimak penjelasan pemerintah, dasar logika dasar BLT adalah adanya pemberian subsidi BBM sebagai kebijakan yang salah sasaran. Menurut pemerintah, anggaran yang saat ini dibebankan untuk pengadaan BBM, sesungguhnya memanjakkan orang-orang kaya yang memiliki kendaraan bermotor. Padahal, dana yang cukup besar untuk mengadakan BBM, sebenarnya bisa dialokasikan untuk membiayai program pengentasan kemiskinan.

Contoh yang sering digunakan pemerintah adalah beban APBN-P 2008 akibat naiknya harga minyak dunia. Ketika harga minyak mencapai tingkat 120 dollar AS per barrel, pemerintah terpaksa mengalokasikan dana Rp 260 triliun untuk menjamin pasokan BBM. Dana sebesar itu disebabkan karena pada saat ini konsumsi minyak Indonesia sudah melebihi kemampuan produksi. Singkatnya, biaya sebesar itu harus dialokasikan untuk mengimpor minyak.

“Daripada digunakan untuk impor minyak, lebih baik digunakan untuk membiayai program dana bantuan langsung bagi rakyat miskin yang disebut BLT dan mendorong proyek-proyek padat-karya dan tunjangan-tunjangan rakyat miskin lainnya”, demikian tegas Pemerintah.

Caranya bagaimana? Ya, dengan menaikkan harga atau disebut juga mencabut “subsidi BBM”. Dari hitung-hitungan pemerintah, bila harga BBM dinaikkan sebesar 30 persen, pemerintah bisa menghemat anggaran sebesar Rp 35 triliun dan inflasi dalam kisaran yang berada dalam batas kesanggupan masyarakat, yakni sebesar 2,8-3 persen. Dana sebesar Rp 35 triliun itulah yang akan diberikan langsung kepada 16 juta rakyat miskin yang akan menjadi kalangan paling menderita akibat kenaikan harga BBM. Sederhana, bukan?

Masalahnya?

Masalahnya justru berasal dari kenyataan bahwa kemiskinan dan jatuhnya daya beli masyarakat sesungguhnya tidak bisa disederhanakan seperti model analisis di atas. Analisis pemerintah juga keliru dan penuh dengan kebohongan. Kita bisa mengetahuinya dari beberapa fakta yang kita dapat dari pemberitaan media massa, baik cetak, elektronik, maupun online.

Pertama, pemerintah SBY-JK selalu mengemukakan bahwa kenaikan harga BBM membebani APBN. Padahal, karena Indonesia juga merupakan salah satu produsen minyak, Indonesia masih memperoleh pendapatan tambahan dari kenaikan harga minyak dunia. Nah, sekarang berapa perkiraan pendapatan pemerintah dari eksplorasi minyak di Indonesia?

Dengan perkiraan produksi perhari sebesar 1,1 juta barel perhari (bph) di mana 894 ribu bph diantaranya adalah minyak mentah, dengan harga minyak per-barrel mencapai 120 dollar AS, dan asumsi harga dollar AS adalah Rp 9200, pemerintah setidaknya mendapatkan pendapatan perhari sebesar Rp 140,8 miliar dan pendapatan tahunan sebesar Rp 472 triliun.

Jauh lebih besar dibandingkan dengan pembengkakan anggaran yang diklaim pemerintah SBY-JK sebesar Rp 260 triliun sebagaimana yang dikemukakan pemerintah. Setidaknya terdapat selisih pendapatan dan pengeluaran per tahun sebesar Rp 212 triliun. Jadi, tidak benar keterangan pemerintah tentang adanya pembekakkan anggaran, yang terjadi sesungguhnya justru pelipatgandaan pendapatan.

Asal tahu saja, karena pemerintah mematok harga jual minyak dalam APBN sebesar 90 dollar AS per-barrel, maka akan ada pendapatan pemerintah yang tidak tercatat dalam APBN. Ternyata, jumlah pendapatan yang tidak masuk dalam rekaman APBN-P 2008, cukup besar, yakni sebesar Rp 140 triliun. Sementara pendapatan dari penjualan migas dengan harga yang dipatok pemerintah hanyalah Rp 322 triliun.

Bila pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 35 triliun untuk subsidi langsung tunai, sesungguhnya dana tersebut hanya berkisar 7% dari total pendapatan pemerintah dari sektor migas per tahun atau hanya 16% dari sisa selisih pendapatan dan beban anggaran untuk migas. Bila demikian, penyaluran BLT sesungguhnya bisa dilakukan tanpa harus menaikkan harga BBM. Lantas ke mana pula larinya sisa dana yang tidak terserap melalui program BLT? Ya tentu saja tidak lari ke tangan rakyat.

Kedua, program BLT tidak membantu rakyat, malah memerburuk keadaan penghidupan rakyat. Kenyataan ini sudah jelas dari kasus penyaluran dana BLT tahun 2005. Untuk membantu kita mengingat kembali masalah-masalah sosial akibat BLT, kita bisa membuka pemberitaan di Harian Kompas edisi 22 Oktober 2005 yang secara khusus mengulas dampak sosial akibat BLT. (Ulasan tentang program BLT tahun 2005 bisa di download di bawah ini).

Pada saat ini, pemerintah hanya akan memberikan dana BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM kepada 16 juta keluarga miskin. Data tersebut berasal dari data penyaluran BLT pada tahun 2005. Menurut pemerintah, 95% penyaluran BLT sebenarnya tepat sasaran dan media hanya menggembar-gemborkan “beberapa” kasus yang muncul.

Data ini belum disesuaikan dengan angka kemiskinan terbaru, perkembangan jumlah keluarga miskin pasca kenaikan BBM tahun 2005 dan pasca krisis inflasi harga pangan yang terjadi sepanjang tahun 2007. Bila mengacu pada siaran Bank Dunia per-Maret 2007, perkembangan jumlah keluarga miskin di Indonesia telah mengalami peningkatan dari 16 juta menjadi 19,5 juta di antara Maret 2006-Maret 2007.

Pada saat menetapkan jumlah 16 juta keluarga miskin saja sudah terjadi banyak masalah. Sebagian memandang jumlah tersebut terlalu sedikit karena banyak sekali keluarga miskin yang belum terdata sebagai penerima BLT. Nah, bisa dibayangkan bila ternyata jumlah keluarga miskin mengalami peningkatan.

Melalui penyaluran BLT, pemerintah pusat berusaha “mendistribusikan” beban akibat tekanan politik dari istana negara ke kantor-kantor kepala desa hingga rumah-rumah ketua RT dan RW. Beban politik bagi jajaran pemerintah terendah sudah barang tentu akan lebih berat dibandingkan pemerintah pusat. Jajaran pemerintah terbawah adalah pihak yang sudah pasti akan secara langsung berkonfrontasi dengan rakyat, baik dari mereka yang kecewa akibat kenaikan harga BBM maupun mereka yang marah karena tidak kebagian dana BLT.

Pemberian BLT kepada sebagian keluarga miskin adalah taktik “belah-bambu” yang diterapkan pemerintah. Sebagian diangkat, sebagian diinjak. Dengan demikian, BLT tidak lebih dari provokasi pemerintah bernilai triliunan rupiah untuk memecah persatuan masyarakat. Dengan cara ini, pemerintah berharap perhatian masyarakat bisa terpecah dan dialihkan dari isu kenaikan harga BBM ke isu-isu lain.

Ketiga, pemerintah menyatakan bahwa kenaikan harga BBM sebesar 30% hanya akan menyumbang inflasi rata-rata sebesar 2,8-3%. Besaran inflasi sebanyak itu dipandang masih bisa ditoleransi oleh masyarakat. Padahal, laju inflasi di masing-masing daerah tidaklah sama. Inflasi harga di kota dan di desa misalnya, juga tidak sama. Terkadang, akibat buruknya infrastruktur jalan yang menghubungkan kota dengan desa, inflasi di pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan.

Pada saat ketika pertanian di desa-desa sudah bergeser dari pertanian pangan ke komoditi (cash-crop), ketergantungan masyarakat desa kepada kota sesungguhnya sudah sangat besar. Hampir semua kebutuhan pokok diperolah dari pasar-pasar yang berada di perkotaan. Bisa dibayangkan bila BBM naik, biaya transportasi untuk menjual hasil pertanian dari desa ke kota pun akan naik, demikian pula dengan biaya belanja kebutuhan masyarakat desa ke kota pun akan turut naik. Dengan demikian, nilai jual produk pertanian desa pun akan mengalami penurunan, sementara biaya hidup masyarakat miskin pedesaan akan mengalami kenaikan.

Dampak yang sama juga akan dialami oleh para buruh-buruh industry. Dengan upah rata-rata dibawah Rp 1 juta per bulan, kenaikan harga BBM saat ini sudah pasti akan semakin banyak menyedot pengeluaran mereka sebab kenaikan BBM sudah pasti akan diikuti oleh kenaikkan harga-harga kebutuhan lainnya. Di sisi lain, karena adanya penghematan BBM, industry kecil menengah yang menggunakan BBM akan banyak terpukul dan mengalami kebangkrutan. Otomatis, daya beli masyarakat akan semakin turun.

Terlebih lagi bagi kalangan miskin kota dan pekerja sektor informal yang bermodal kecil. Kenaikan harga pangan saat ini saja sudah banyak menggulung usaha-usaha ekonomi mereka. Tidak sedikit dari kalangan ini yang terpaksa menganggur akibat melambungnya harga-harga. Pangsa pasar yang umumnya dari kalangan bawah yang terjepit kenaikan harga menyebabkan pekerja sektor informal ini tidak bisa semena-mena menaikkan harga.

Semua ini menunjukkan bahwa persoalan beban akibat kenaikan BBM sesungguhnya tidak bisa disederhanakan semata-mata dengan perhitungan-perhitungan matematis tentang inflasi. Sebab, beban ekonomi sesungguhnya hanyalah salah satu dari beban-beban sosial yang harus ditanggung rakyat miskin dan marjinal akibat kenaikan harga BBM. Bisa sudah begitu, BLT yang hanya Rp 100 ribu per bulan sudah pasti tidak akan bisa menambal bolongnya kebutuhan hidup akibat kenaikan harga BBM.

Sikap FPR

Front Perjuangan Rakyat melihat bahwa BLT sesungguhnya merupakan propaganda sesat pemerintah RI untuk mengalihkan perhatian massa dari isu kenaikan harga BBM. Dengan menggunakan isu BLT, pemerintah SBY-JK secara jelas hendak melemahkan gerakan protes masyarakat yang saat ini giat menolak kenaikan harga BBM.

Front Perjuangan Rakyat (FPR) sendiri tidak menolak pemberian BLT kepada kaum miskin. Bagaimana pun pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menyantuni kaum miskin yang saat ini hidup dalam kesusahan dan kesengsaraan. Artinya, BLT atau santunan-santunan lain sejenis itu merupakan merupakan kewajiban pemerintah dan hak kaum miskin sebagai warga negara Indonesia.

Yang ditolak oleh FPR adalah mekanisme pelaksanaan BLT yang rawan konflik dan tujuan politik yang bersemayam dibalik rencana penyaluran BLT. Dalam hal mekanisme pelaksanaan BLT, penentuan kriteria keluarga miskin yang berhak mendapatkan santunan dana secara langsung dilakukan secara terpusat dan tidak mengindahkan keberagaman masyarakat Indonesia.

Musyawarah dengan masyarakat untuk menentukan keluarga-keluarga yang berhak mendapatkan santunan BLT tidak pernah dilakukan, sehingga indikasi ketidaktransparanan sangatlah kuat. Tidak adanya pelibatan masyarakat dalam penentuan sasaran penyaluran BLT inilah yang tidak hanya memunculkan kesimpang-siuran, melainkan juga turut memantik konflik dan korban jiwa di kalangan masyarakat.

Selain itu, FPR mengecam tujuan politik BLT yang melulu hanya untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari isu kenaikan BBM. Menurut pandangan FPR, pemberian BLT bisa dilakukan tanpa harus menaikkan harga BBM. Bahkan dalam perhitungan FPR, dana sebesar Rp 35 triliun yang dibagikan kepada masyarakat melalui program BLT hanyalah 7% dari total pendapatan Indonesia dari penjualan migas atau 16% dari selisih lebih pendapatan migas setelah dikurangi pengeluaran pemerintah yang diklaim mencapai Rp 260 triliun.

Sekali lagi kami sampaikan, dengan perkiraan produksi perhari sebesar 1,1 juta barel perhari (bph) di mana 894 ribu bph diantaranya adalah minyak mentah, dengan harga minyak per-barrel mencapai 120 dollar AS, dan asumsi harga dollar AS adalah Rp 9200, pemerintah setidaknya mendapatkan pendapatan perhari sebesar Rp 140,8 miliar dan pendapatan tahunan sebesar Rp 472 triliun.

Jauh lebih besar dibandingkan dengan pembengkakan anggaran yang diklaim pemerintah SBY-JK sebesar Rp 260 triliun sebagaimana yang dikemukakan pemerintah. Setidaknya terdapat selisih pendapatan dan pengeluaran per tahun sebesar Rp 212 triliun. Jadi, tidak benar keterangan pemerintah tentang adanya pembekakkan anggaran, yang terjadi sesungguhnya justru pelipatgandaan pendapatan.

Bila dalam kenyataannya pendapatan sebesar Rp 472 triliun dari total ekspor migas atau dana Rp 212 triliun selisih pendapatan dan pengeluaran migas per tahun 2008 itu tidak bisa dikuasai oleh pemerintah, tentunya masalahnya tidak pada masyarakat. Sebaliknya, pemerintah justru memiliki kewajiban untuk menjelaskan kemana larinya dana hasil jual-beli migas yang sangat besar itu?

***

Kumpulan Berita BLT tahun 2005 klik disini blt2005

atau lihat di https://fprsatumei.files.wordpress.com/2008/05/blt2005.doc

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to BLT untuk Membungkam Perlawanan Rakyat!

  1. Pingback: BLT untuk Membungkam Perlawanan Rakyat! » Yess!! I am PrabuMahaAnu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s