Koalisi Perempuan Indonesia: Tolak Kenaikan BBM=Menyelamatkan Bangsa

Pernyataan tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (21/5/2008) seputar kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sudah final pada kisaran 28,7% dan hanya tinggal menunggu pengumuman dari Presiden RI menjadi hadiah terburuk bagi rakyat di momentum 10 tahun reformasi ini. Pernyataan yang menegaskan soal kesiapan pemerintah untuk menaikan harga BBM dan kesiapan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk periode bulan Juni-Agustus menjadi bukti nyata betapa wakil rakyat tak bergeming akan penolakan yang menyeruak di masyarakat atas kenaikan BBM dan penolakan terhadap BLT.

Berbagai alasan dikemukakan sebagai latar belakang kebijakan ini salah satunya adalah keterpaksaan akibat tekanan dari pelaku pasar modal yang tidak mempercayai berbagai langkah yang telah ditempuh pemerintah. Sayangnya apa saja langkah itu Mentri Keuangan tidak menjelaskannya sehingga menggiring opini publik bahwa satu-satunya solusi dari defisit anggaran adalah dengan menaikkan harga BBM. Hal ini selaras dengan pernyataan sebelumnya oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla yang menyatakan kenaikan BBM justru untuk meletakan hak subsidi pada rakyat yang benar-benar membutuhkan bukan orang kaya yang ikut menikmati subsidi BBM. Bahkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sendiri merespon berbagai aksi dengan menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus bangkit dan mandiri (termasuk mandiri dalam migas) ditengah tekanan ekonomi. Pola pikir demikian sangat berbahaya karena mengeneralisasi seluruh persoalan padahal dilapangan realitas bicara lain. Namun  satu poin yang tampaknya ingin dibangun oleh pemerintah adalah jika kita ingin menyelamatkan bangsa BBM harus naik tidak ada jalan lain dan ini salah satu indikator dari kemandirian.

Dampak dari adanya upaya membangun opini sedemikian rupa berimbas akan tudingan yang dialamatkan pada berbagai gerakan aksi yang menentang kenaikan harga BBM sebagai aksi politis pro pada orang kaya dan pro pada hutang.  Lebih jauh lagi aksi ini kemudian diarahkan pada upaya untuk menggembosi pemerintah dan melawan aparat penegak hukum. Yang ujung-ujungnya menjadi pembenaran akan tindak represif yang dilakukan aparat kepolisian. Di berbagai daerah tampak teriakan protes rakyat dilawan dengan panser pembubaran aksi dengan paksa dan penangkapan massa demonstrasi. Kekerasan yang menyeruak beberapa minggu ini kian menjadi dari waktu ke waktu. Jika dibiarkan sangat mungkin kekerasan ini akan berlanjut menjadi lebih besar. Sekedar mengingatkan himbauan dari Presiden RI bahwa dalam kondisi sulit yang paling penting adalah bicara menggunakan hati nurani maka mestinya pemerintah dan penegak hukum juga membuat kebijakan yang menggunakan hati nurani bukan sekadar soal untung rugi dan semata takut akan tekanan pemilik modal.

Berangkat dari keprihatinan dan komitmen untuk tetap menjaga kedamaian dan kesejahteraan masyarakat organisasi massa dan gerakan Koalisi Perempuan Indonesia menyatakan sikap:

1. Mendesak Pemerintah untuk membatalkan rencana menaikan harga BBM dan segera mengumumkannya agar bisa memberi rasa aman dan menekan kepanikan masyarakat

2. Meminta pemerintah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan solusi konstruktif yang tidak menumbalkan rakyat misalnya dengan; menaikan pajak kendaraan mewah (yang jelas-jelas hanya orang berduit milyaran saja yang bisa memilikinya); memotong berbagai tunjangan pejabat negara sebagai bentuk mengencangkan ikat pinggang; dan melakukan moratorium pembayaran utang  luar negeri karena menaikan BBM bukan satu-satunya cara untuk menyelamatkan anggaran negara.

3. Mendesak aparat kepolisian untuk mengamankan jalannya demonstrasi dengan cara-cara anti kekerasan dan  menghentikan tindakan represif karena akan memicu kekerasan yang berkelanjutan.

4. Menyerukan kepada seluruh warga negara untuk melihat bahwa gerakan menolak kenaikan harga BBM sebagai upaya menyelamatkan bangsa dari pemiskinan ketertindasan dan kepentingan politik tertentu.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat. Pernyataan ini merupakan manifestasi dari sikap kontrol kami terhadap pemerintah dan kinerja aparat kepolisian. Juga sebagai bentuk dukungan terhadap tercapainya kesejahteraan rakyat.
 

                                                      Jakarta 22 Mei 2008

 

 

 

Masruchah
Sekretaris Jenderal

 
Dian Kartika Sari
Bernadetha Mahuse
Presidum Nasional

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s