Infid: Kenaikan Harga BBM dan Tindakan Represi Aparat Adalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Akhirnya kebijakan anti rakyat miskin berupa menaikkan harga BBM tetap dipaksakan, meskipun berbagai lapiran masyarakat telah menyatakan penolakannya.   Kenaikan BBM yang diumumkan  tanggal 24 Mei 2008, mulai berlaku  jam 00.00 WIB, telah memicu protes Dan perlawanan dari rakyat (termasuk didalamnya mahasiswa). Bahkan penentangan kebijakan ini sudah dilakukan sejak Presiden SBY mengumumkan rencana kebijakan ini, sekitar 2 bulan yang lalu.

Alih-alih mendengar aspirasi rakyat Indonesia yang makin melarat Dan akan terus terbebani oleh efek domino kenaikan harga BBM (misalnya kenaikan tarif angkutan umum, kenaikan harga komoditas pokok Dan makin mahalnya harga kesehatan Dan pendidikan), Rejim SBY-Kalla malah menggunakan pendekatan represif untuk mengamankan kebijakan kenaikan harga BBM. Sejak tanggal 24 Mei 2008 dinihari, POLRI mengumumkan kondisi siaga I untuk mendapatkan legitimasi melakukan represi pada aksi-aksi rakyat Dan mahasiswa yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM.

Barisan aksi Front Perjuangan Rakyat  (FPR) yang melakukan longmarch dari Salemba ke Istana Negara dihalang-halangi bahkan direpresi, 29 aktivis FPR ditangkap. Brutalisme POLRI makin terang benderang ketika POLRI menyerbu kampus Universitas Nasional, bukan hanya menangkapi sekitar 150 orang mahasiswa yang sedang memprotes kenaikan harga BBM tetapi juga merusak ruang perkuliahan Dan menjarah barang dagangan Koperasi Mahasiswa.  Selama ini  SBY Dan POLRI selalu menekankan agar masyarakat tidak berbuat anarchis dalam menyampaikan pendapat. Namun kenyataan di Kampus Universitas Nasional menunjukkan polisi lah yang berlaku anarkhis.

Kekerasan yang dilakukan oleh POLRI sudah dilakukan Hari-Hari sebelumnya, dengan menangkap mahasiswa Dan rakyat yang berdemonstrasi di dekat Istana Negara Dan DPR-RI serta di tempat-tempat lain di Indonesia sejak marak perlawanan rakyat menolak kenaikan harga BBM. Tindakan tidak manusiawi ini terjadi pada saat POLRI sudah mengklaim dirinya menjadi alat sipil negara, namun ternyata keberingasannya tak pernah berkurang sejak masa Orde Baru.

Dalam perspektif penegakan hak asasi manusia, kebijakan kenaikan BBM Dan sikap represif POLRI dalam mengamankan kebijakan tersebut adalah bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Kebijakan kenaikan harga BBM adalah pelangaran hak-hak ekonomi, sosial Dan budaya karena negara telah dengan sengaja menciptakan kebijakan yang memiskinkan rakyat Dan bukan sebaliknya melindungi rakyat dari kerentanan hidup. Kebijakan represif POLRI yang secara brutal menangkapi mahasiswa Dan rakyat serta merusak sarana pendidikan adalah bentuk paling nyata dari pelanggaran hak-hak sipil Dan politik, yang didalamnya menjamin hak untuk berekspresi, mengeluarkan pendapat Dan berorganisasi.

Pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial Dan budaya Dan hak-hak sipil Dan politik ini dilakukan oleh Pemerintah RI yang sejak tahun 2005 meratifikasi Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya (UU No.11/2005) Dan Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil Dan Politik (UU No.12/2005). Tentu saja ini merupakan ironi, apalagi sejak tahun 2006, Indonesia telah menjadi anggota Dewan HAM PBB. Dalam kenyataannya, kebijakan-kebijakan politik ekonomi yang diproduksi merupakan kebijakan yang melahirkan pelanggaran HAM.

Atas dasar situasi tersebut, INFID, sebagai jaringan NGO yang bekerja untuk memonitor kebijakan politik ekonomi di Indonesia menyatakan sikap:

1. Mengecam kebijakan kenaikan harga BBM Dan menuntut pemerintah untuk membatalkan kebijakan tersebut.  
2. Mengecam tindakan represif POLRI untuk mengamankan kebijakan BBM yang jelas-jelas tidak berpihak kepada rakyat .
3. Menuntut POLRI untuk bertanggung jawab atas kerusakan Dan kehilangan akibat penyerangan yang dilakukannya di Kampus Universitas Nasional
4. Menuntut POLRI untuk membebaskan semua rakyat yang ditahan karena menyampaikan aspirasi menolak kenaikan BBM.
5. Mendukung penuh Dan turut serta dalam perlawanan rakyat terhadap kebijakan kenaikan harga BBM

Selain itu, dalam Sidang Dewan HAM PBB Sessi ke 8 di Jenewa pada tanggal 2-18 Juni 2008 yang akan datang, INFID  sebagai NGO  dengan Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations akan mempersoalkan masalah kebijakan kenaikan BBM yang memiliki dimensi pelanggaran hak ekonomi, sosial Dan budaya Dan hak sipil Dan politik. Secara khusus masalah brutalisme POLRI juga akan dipersoalkan dalam kerangka pelaksanaan Konvensi Anti Penyiksaan Dan Perlakuan Kejam Dan Sewenang-wenang yang pada sessi terdahulu sudah menjadi sorotan Pelapor Khusus PBB untuk Masalah Penyiksaan Dan Perlakuan Kejam Dan Sewenang-wenang.

 

 

Jakarta , 26 Mei 2008

 

 

Donatus K Marut

Direktur Eksekutif

 

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s