PERNYATAAN SIKAP TENTANG KENAIKAN TARIF TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM

Pada tanggal 29 Mei 2008 di Selong Lombok Timur

Assalamu’alaikum Wr.WB.

Kami dari Serikat Pekerja Transportasi “Asosiasi Sopir Kendaran Umum” ASKUM LOMBOK saat ini kondisi jasa pelayanan kami mengalami beberapa persoalan, yakni dengan naiknya BBM 28,7 persen tidak di imbangi dengan kenaikan tarif angkutan. sejak kenaikan BBM pada tanggal 24 Mei 2008 lalu sampai saat ini belum ada kepastian dalam penetapan kenaikan biaya angkutan transportasi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Kenyataan ini jelas memberatkan dan merugikan kami sebagai sopir, karena jelas kalau menggunakan tarif lama sementara harga BBM naik maka akan merugikan kami.

Hampir seminggu sudah Rezim SBY JK menaikkan Harga BBM, namun upaya penyesuaian tarif angkutan umum belum juga terealisasikan. Rezim SBY JK sampai cabang kekuasaannya di daerah sangat lambat menangani persoalan akibat kenaikan harga BBM. Pemerintah pusat sampai daerah menunjukkan dirinya lamban tidak cerdas mengurus persoalan rakyat. Hal ini menimbulkan persoalan banyaknya keluhan masyarakat penumpang ketika kami berinisiatif sendiri menaikkan tarif, sikap lamban ini seolah mengadu rakyat antara kami para sopir dengan para penumpang. Belum lagi persoalan trayek BUS belum juga terselesaikan padahal dialog pada tanggal 15 Mei 2008 lalu telah disepakati antara Serikat Pekerja Sopir “ASKUM” dengan DPRD dan Dinas Perhubungan NTB  untuk melarang  BUS menaikkan penumpang dijalan, Bus hanya boleh menaikkan penumpang di Terminal Mandalika.

Untuk menghindari persoalan ini semakin rumit maka kami menuntut hal tersebut segera diselesaikan. Kami dari  Serikat Pekerja Sopir “ASKUM LOMBOK” menuntut beberapa hal yakni :

Pertama adalah Kenaikan harga BBM tidak hanya berimbas pada naiknya biaya operasional kendaraan terutama BBM, namun juga suku cadang/onderdil juga naik. Hal ini jelas sangat memberatkan kami. Kondisi perekonomian masyarakat juga menjadi persoalan jika tarif dinaikan, kami dari ASKUM sadar dan tidak mau memberatkan masyarakat penumpang.

Oleh Karena itu kami menuntut pemerintah memberikan subsidi bagi Transportasi Angkutan Umum yakni subsidi BBM dan Onderdil/sukucadang bagi angkutan umum Namun jika hal ini tidak dapat terselesaikan maka kami terpaksa menuntut agar KENAIKAN TARIF  sebagai akibat kenaikan harga BBM.

Kedua adalah Kenaikan harga BBM tidak diimbangi langsung dengan penyesuaian tarif angkutan transportasi di daerah sejak tanggal kenaikan harga BBM. Oleh kerena itu kami minta pemerintah segera menyesuaikan kenaikan tarif angkutan. Kaitan dengan hal ini tentu tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, namun dibicarakan secara bersama-sama dengan pekerja sopir/serikat pekerja sebagai pelaku jasa transportasi yang paling merasakan imbas kenaikan BBM.

Maka kami menuntut pemerintah agar segera menaikkan tarif transportasi angkutan umum yang ada diseluruh NTB.

Ketiga adalah hasil kesepakatan antara sopir dan Dinas perhubungan serta DPRD pada tanggal 8 Mei 2008 di kantor DPRD NTB tentang pelarangan angkutan BUS menaikkan penumpang dijalan tidak di indahkan/dipatuhi oleh sopir dan PO BUS.

Maka kami menuntut agar pemerintah provinsi NTB/dinas perhubungan menerbitkan regulasi berupa SURAT KEPUTUSAN tentang pelarangan angkutan BUS untuk tidak menaikkan penumpang jurusan Mataram-Sumbawa atau Sumbawa-Mataram di JALAN. Angkutan BUS tersebut hanya boleh menaikkan penumpang di TERMINAL MANDALIKA.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan atas persoalan yang kami hadapi saat ini sebagai akibat kebijakan rezim SBY JK menaikkan harga BBM. Saat keluarnya pernyataan sikap ini kami minta pemerintah daerah Provinsi NTB maupun Pemerintah daerah Kabupaten se NTB agar memiliki sikap ANTISIPASI DINI terhadap persoalan rakyat (sopir) yakni segera merealisasikan tuntutan kami. Wassalam

Mataram,  Kamis 29 Mei 2008

Dewan Pimpinan Pusat
ASKUM LOMBOK

M.Tahir Royaldi, SIP
K e t u a

Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s