Dunia Protes Kenaikan Harga BBM

Sejak menembus harga US$ 100 per barel Januari 2008, lonjakan harga minyak mentah di pasar dunia terus mengalami gejolak. Kenaikan harga minyak ini seolah tak tertahankan lagi. Bahkan pada akhir Mei lalu telah mencapai US$ 135 per barel. Kondisi ini memicu aksi protes di sejumlah negara Eropa dan Asia.

Pada akhir Mei dan awal Juni, ratusan ribu sopir truk di Paris, Prancis, Spanyol, Portugal, dan Hong Kong, menggelar aksi protes menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dua sopir truk pun tewas, masing-masing di Spanyol dan Portugal, Selasa (10/6). Sebelumnya, demonstrasi juga dilakukan para nelayan Spanyol dan Portugal.

Demonstrasi sopir truk di Spanyol, dilakukan sedikitnya 20 persen dari total 380 sopir truk yang ada. Antrean panjang truk yang mogok, diparkir di jalan-jalan menyebabkan gangguan lalu lintas luar biasa. Lebih jauh, berdampak mengancam kelangsungan industri dengan terhambatnya distribusi bahan baku dan produk.

Unjuk rasa damai yang dilakukan para sopir truk selama beberapa hari, mulai berubah menjadi kekerasan setelah Pemerintah Spanyol menolak permintaan para sopir, terutama yang memiliki truk sendiri, untuk menetapkan batas minimum tarif angkut.

Kenaikan harga BBM yang sangat tinggi, membuat para sopir truk mandiri itu sulit bersaing dengan perusahaan truk besar, yang mampu memberikan tarif rendah untuk mendapatkan banyak pekerjaan. Tanpa penetapan batas minimum tarif, para sopir itu yakin bakal kalah bersaing dengan perusahaan truk besar.

Tapi, pemerintahan Perdana Menteri Jose Luis Rodriguez Zapatero menolak permintaan para sopir, dengan alasan bertentangan dengan prinsip kompetisi pasar bebas.

Sementara itu, di Kashmir, India, aksi protes menentang kenaikan harga BBM disertai bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi. Tempat bisnis, sekolah, dan jalan-jalan ditutup, setelah kelompok perdagangan besar di negara bagian yang berbatasan dengan Pakistan itu menyerukan digelarnya aksi protes besar, menentang kenaikan harga bahan bakar hingga 10 persen.

Para demonstran bahkan meneriakkan seruan untuk merdeka, lepas dari India, saat polisi dan tentara berusaha menghentikan aksi protes.

Protes di Kashmir, yang memisahkan India dan Pakistan, berubah menjadi demonstrasi anti-India, di mana Kashmir sendiri telah diperebutkan Pakistan dan India sejak merdeka dari Inggris pada 1947. Aksi protes juga terjadi di Nepal, menyusul kenaikan harga BBM antara 25-27 persen.

Di Brussel, aksi protes ratusan nelayan dari Belgia, Italia, Prancis, Spanyol, dan beberapa negara anggota Uni Eropa ke markas besar Uni Eropa, dibubarkan polisi Belgia menggunakan kekerasan. Para nelayan itu meminta pemerintah memberikan subsidi, akibat lonjakan harga BBM yang sudah terlalu tinggi.

Di Malaysia, keputusan menaikkan harga BBM sebesar 41 persen, memberikan keuntungan pada kubu oposisi, dengan meningkatnya sentimen negatif masyarakat pada Pemerintahan Abdullah Ahmad Badawi, yang sebelumnya juga telah mendapat serangan politik setelah hasil buruk yang diraih UMNO, dalam Pemilu Malaysia.

Di negara-negara maju, lonjakan harga BBM tidak sampai menimbulkan aksi protes karena kondisi kesejahteraan masyarakatnya yang telah mapan. Dampak terparah dialami rakyat miskin di negara-negara berkembang, dengan tingkat kesejahteraan yang buruk dan kesenjangan ekonomi yang parah.

Kubu oposisi Malaysia, menilai tidak semestinya pemerintah memotong subsidi yang menyebabkan kenaikan harga BBM begitu tinggi. Pasalnya, Malaysia merupakan negara penghasil minyak, dengan jumlah ekspor yang jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri.

Karena itu, Pemerintah Malaysia semestinya mendapatkan keuntungan besar dari lonjakan harga minyak dunia, seperti Rusia, dan negara-negara Arab yang menikmati tingginya harga minyak mentah saat ini.

Lebih Murah

Di Venezuela, harga minyak tetap rendah dan bahkan lebih murah dibandingkan harga minuman soda.

Negara penghasil minyak kelima terbesar di dunia itu, turut menikmati keuntungan dari hasil penjualan 14.000 stasiun pengisian bahan bakar di Amerika Serikat (AS), yang dimiliki Citgo, anak perusahaan minyak Pemerintah Venezuela, PDVSA. Selain itu, keuntungan penuh juga didapat dari nasionalisasi perusahaan pertambangan minyak di dalam negeri.

Kondisi itu berbeda dari negara-negara berkembang, seperti Indonesia, dengan eksplorasi dan penjualan minyak yang dikuasai perusahaan pertambangan asing seperti Exxon atau Conoco. Tokoh oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, mengatakan investasi harus memperhatikan hukum.

Dikatakan, untuk menjadikan negara sebagai tempat tujuan yang menarik bagi para penanam modal, hukum serta kerangka dasar regulasi harus diperhatikan. Namun, yang terpenting bagaimana investasi memberikan insentif bagi pembangunan manusia di negara yang bersangkutan.

Dia menegaskan, pasar bebas bukan harus mengharamkan campur tangan negara. Campur tangan pemerintah tetap diperlukan, terutama menyangkut kebijakan energi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan untuk mengatasi dampak melonjaknya biaya hidup.

Pelaksanaan pasar bebas jangan melupakan persoalan keadilan sosial bagi rakyat. “Kita sebut itu ekonomi yang manusiawi,” katanya pertengahan Mei lalu, di Singapura.

Berbeda dengan negara lain, di Tiongkok, perusahaan minyak asing dibiarkan berteriak, tanpa ada keinginan pemerintah membebani rakyatnya dengan menaikkan harga BBM, demi menambah keuntungan perusahaan minyak asing, yang mengklaim rugi karena dipaksa menjual produk mereka dengan harga rendah.

Permintaan Melonjak

Pada pertemuan negara-negara konsumen minyak terbesar, di Aomori, Jepang, Sabtu (7/6), Menteri Energi AS, Samuel Bodman mengatakan subsidi BBM di Tiongkok dan India mendorong peningkatan permintaan, yang mengakibatkan naiknya harga.

Pertumbuhan industri yang tinggi di kedua negara ini membuat mereka menjadi konsumen minyak dunia dalam jumlah besar. Di sisi lain, lonjakan harga minyak membuat biaya produksi melambung tinggi di Eropa, yang tidak mengenal subsidi. Hal ini menciptakan peluang bagi industri di Tiongkok untuk menghasilkan produk lebih banyak dengan harga yang murah, karena biaya produksi lebih rendah.

“Kita tahu permintaan meningkat karena banyak negara masih mensubsidi minyak dan itu harus dihentikan,” kata Bodman.

Namun, India bersikeras menolak perjanjian penghapusan subsidi pada pertemuan di Aomori ini. Utusan India mengatakan negaranya belum siap untuk membiarkan pasar menentukan harga bahan bakar yang harus dibayar rakyatnya. Sedangkan, Tiongkok mengatakan mereka harus mempertimbangkan dengan hati-hati, karena penghapusan subsidi dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan politik. [B-14]

Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s