PERNYATAAN SIKAP FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR) TENTANG KTT KE-34 G-8

F R O N T   P E R J U A N G A N   R A K Y A T
POSKO PUSAT GMKI—Jalan Salemba Raya 10 Jakarta Pusat
e-mail: fpr1mei@yahoo.co.id Blog https://fprsatumei.wordpress.com/

PERNYATAAN SIKAP FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)
TENTANG PERTEMUAN TINGKAT TINGGI G-8
DI HOKKAIDO, JEPANG. SEJAK 7-9 JULI 2007

Hakikat dari seluruh agenda pertemuan dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-34 Negara-Negara Industri maju yang tergabung dalam Kelompok (Group) 8 atau “G-8” adalah upaya negeri-negeri imperialis pimpinan Amerika Serikat untuk memperbaiki syarat-syarat penindasan dan penghisapan terhadap rakyat dan bangsa di seluruh dunia, khususnya dari negeri-negeri Jajahan dan setengah jajahan agar untuk mengurangi beban krisis ekonomi yang kian buruk dalam tubuh kapitalisme monopoli.

Agenda-agenda pokok, seperti krisis minyak dan pangan, pembangunan Afrika, lingkungan hidup dan perubahan iklim, masalah program nuklir Korea Utara dan Iran, sesungguhnya tidak mewakili kepentingan rakyat pekerja dan bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk bisa melepaskan diri dari belenggu krisis ekonomi yang kian kronis.

Dalam masalah krisis minyak dan pangan misalnya, Negara-negara G-8 sesungguhnya tidak memberikan tawaran baru bagi dunia. Program yang diusung dan hendak disepakati masihlah seputar dorongan untuk liberalisasi pasar, dengan kembali menghidupkan agenda perundingan perdagangan bebas dalam Putaran Doha WTO yang sebenarnya sudah tidak lagi diterima oleh berbagai kalangan, khususnya rakyat.

Perdagangan bebas yang dipaksakan oleh negara-negara maju tidak lebih dari penjara bagi rakyat di seluruh dunia, di mana hak hidup telah digadai murah dan hampir sepenuhnya berada dibawah kendali kapitalis monopoli. Integrasi pasar yang kerap dibumbui dengan janji-janji pemerataan dan keadilan ternyata tidak pernah mampu membawa kesejahteraan. Krisis ekonomi, khususnya krisis minyak dan pangan yang melanda Indonesia saat ini telah merupakan contoh terbaik dari buruknya dampak yang diakibatkan dari integrasi pasar dan perdagangan bebas.

Demikian pula dengan agenda perubahan iklim dan perbaikan kualitas lingkungan. Gagalnya inisiatif Protokol Kyoto dalam mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca dari Negara-negara maju, khususnya karena ketidaksediaan AS untuk meratifikasi dan menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam protokol tersebut, justru disikapi dengan perumusan agenda baru yang jauh lebih buruk.

Hadirnya wacana energy alternatif, dalam hal ini bahan bakar-nabati (biofuel) untuk menggantikan bahan bakar fosil yang tidak terbarukan, justru menjadi dorongan baru perusakan lingkungan, monokulturisasi, dan hancurnya keanekaragaman hayati di negeri-negeri selatan seperti Indonesia. Ekspansi perkebunan kelapa-sawit, jarak, dan adanya konversi bahan pangan (kedelai, jagung, dan lain-lain) untuk menjadi bahan baku bioethanol, tidak hanya menyumbang kerusakan lingkungan, melainkan juga kelaparan dan kekurangan gizi bagi rakyat miskin dan kaum pekerja di negara-negara terbelakang seperti Indonesia.

Demikian pula dengan agenda pembangunan Afrika yang tidak lain hanya mengedepankan kepentingan negara-negara pemberi utang untuk memperluas pasar ekspor kapital, baik dalam bentuk utang luar negeri, portofolio, maupun investasi asing langsung, demi menggelembungkan volume net-negative transfer dari negara-negara miskin di Afrika.

Sementara itu, masuknya masalah Nuklir Korea Utara dan Iran dalam agenda pembahasan dalam KTT G-8 saat ini semakin menegaskan nafsu dan watak reaksioner dari negeri-negeri imperialis untuk menghabisi kedaulatan bangsa-bangsa, khususnya kedaulatan di bidang energi, untuk tetap mempertahankan hegemoni dan kekuasaan politiknya atas dunia.

Sangatlah berlebihan bila forum G-8 dijadikan tumpuan untuk merealisasikan kesejahteraan, kemanusiaan, dan kedamaian di muka bumi. Sebaliknya, kehancuran, dehumanisasi, perampokan, dan perang adalah akibat yang bukan tidak mungkin akan semakin sering terjadi pasca pertemuan ini. Oleh karenanya, kehadiran Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam KTT tersebut sesungguhnya sia-sia.

Kecuali mempertontonkan keberpihakannya pada imperialisme, kehadiran Presiden SBY dalam KTT ini akan menjadi legitimasi untuk makin berlipatnya penindasan dan penghisapan bagi bangsa, khususnya kaum pekerja, kaum miskin dan marjinal di Indonesia.

Atas dasar penilaian tersebut, Front Perjuangan Rakyat (FPR) sebagai salah satu elemen masyarakat sipil yang berhimpun dan berjuang menegakkan hak-hak rakyat Indonesia menyatakan sikap;

1.    Menentang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G-8 ke-34 di Hokkaido, Jepang, menolak seluruh agenda dan komitmen, khususnya yang melibatkan Indonesia, serta mengecam kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Konferensi Tingkat Tinggi G-8 tersebut.
2.    Menuntut Negara-Negara G-8 untuk menghormati kedaulatan bangsa dengan mengembalikan seluruh kekayaan, khususnya sumber-sumber daya produktif (minyak, gas, batubara, dan sumber-sumber mineral lainnya) yang selama ini diperoleh dari hasil perampasan.
3.    Menuntut pembatalan kenaikan harga BBM dan penurunan harga-harga kebutuhan pokok.
4.    Naikkan Upah dan Laksanakan Land-Reform Sejati

Demikian, pernyataan ini kami sampaikan.

Jakarta, 7 Juli 2008
Front Perjuangan Rakyat

Rudi HB Daman
Koordinator

Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong (ATKI-HK), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Serikat Buruh Aspirasi Pekerja Indonesia (SB-API), Serikat Buruh Koas Eterna Jaya Industries (SBK-EJI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gerakan Mahasiswa Keristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (HIKMAHBUDHI), Gerakan Mahasiswa Nasional Kerakyatan (GMNK), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Sarekat Hijau Indonesia (SHI), Liga Pemuda Bekasi (LPB), Arus Pelangi (AP), Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Forum Pemuda Kota Bekasi (FORDASI), Gerakan Rakyat Indonesia (GRI), Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), Serikat Becak Jakarta (SEBAJA), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), International NGO Forum of Indonesia Development (INFID), Institute for National and Democratic Studies (INDIES), LP3ES, MIGRANTCARE, Urban Poor Consortium, UPLINK, PBHI Nasional, Cianjur Peduli Migrant (CPM), Jaringan Advokasi Tambang

Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s