ATKI Jakarta: SK Dirjen Binapenta No 186/2008 Rugikan BMI!

“Surat Keputusan Dirjen Binapenta No. 186 Tahun 2008  tentang Biaya Penempatan TKI tujuan Hongkong, adalah  kebijakan yang tidak berpihak kepada TKI!!”

Surat Keputusan No. 186 Tahun 2008 tentang komponen dan besarnya biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Penata Laksana Rumah Tangga, Perawat Bayi, dan Perawat Orang Tua/ Jompo untuk tujuan Hongkong.

Pertimbangan bahwa untuk lebih memberikan perlindungan kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia yang bertujuan ke Hongkong, dengan mengeluarkan SK No.186/2008, adalah pembodohan dan pemerasan terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia ataupun Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Hongkong.

Dalam Surat Keputusan tersebut, pemerintah Indonesia  memangkas biaya Penempatan Tenaga Kerja Indonesia tujuan Hongkong, yaitu dari Rp. 17.845.000 (prakteknya Rp 25.000.000) menjadi Rp. 15.550.000 plus USD 15. Surat Keputusan No.186/2008 ini adalah surat yang ketiga yang dibuat oleh pemerintah Indonesia melalui Dirjen Binapenta tentang biaya penempatan bagi Tenaga Kerja tujuan Hongkong.

Dari Surat Keputasan yang pertama yaitu SK No.B 603/1999 yang menetapkan biaya sebesar Rp. 17.845.000, yang kedua SK No.Kep. 653/2004 yang menetapkan biaya sebesar Rp. 9.132.000, dan yang terakhir pada tanggal 10 Juli 2008 lalu pemerintah Indonesia  melalui Dirjen Binapenta mengeluarkan Surat Keputusan No.186/2008 yang menetapkan biaya penempatan sebesar Rp. 15.550.000 plus USD 15.

Yang jadi pertanyaan adalah, dari sudut pandang sebelah mana Surat Keputusan tersebut di keluarkan berdasarkan keberpihakan pemerintah kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia yang bertujuan ke Hongkong, yang notabenenya Warga Negara  Indonesia  mencari penghasilan dan bekerja diluar negeri karena kemiskinan pedesaan dan tidak adanya lapangan pekerjaan di Indonesia?

Jelas sekali, dengan adanya tiga Surat Keputusan tersebut, pemerintah Indonesia  membebankan sepenuhnya biaya-biaya penempatan tersebut terhadap Calon Tenaga Kerja yang akan bekerja di luar negeri yang seharusnya biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah dari hasil Devisa penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, dan sudah seharusnya pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab atas tidak bisa menyediakan lapangan kerja dan upah layak bagi warga negaranya.

Walaupun Pemerintah Indonesia mengelak bahwa banyaknya warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah solusi pemerintah untuk mengurangi pengangguran karena ketidakmampuan mereka menyediakan pekerjaan dan upah yang layak. Faktanya, pemerintah memperluas dan memperbanyak target “pasar tradisional” untuk pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke berbagai negeri.

Pemerintah hanya melakukan ekspansi pemasaran Tenaga Kerja Indonesia, tanpa memperhatikan permasalahan- permasalahan yang dialami Tenaga Kerja Indonesia yang konkrit dengan membuat kebijakan-kebijakan yang memihak dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Seperti yang kita ketahui pemerintah memberikan julukan kepada Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dengan sebutan “Pahlawan Devisa”, karena Devisa yang dihasilkan dari Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri adalah Devisa terbesar ke dua setelah Migas, tapi nampaknya sebutan yang diberikan tersebut hanyalah pemanis belaka bagi, pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan PJTKI/PJTKA, yang berkepentingan ”Pembisnisan’ ‘ di balik pengiriman dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Yang mereka pikirkan hanya bagaimana caranya mereka dapat meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari pengiriman dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Tanpa memberikan sanksi atau membikin undang-undang yang jelas untuk setiap pelanggaran terhadap penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang seharusnya diseret ke pengadilan dan dihukum setimpal.

Faktanya dari rentetan tiga surat keputusan tersebut melalui SK No.Kep.653/2004, sekilas pemerintah Indonesia seolah-olah memperhatian perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong dengan memangkas biaya penempatan dari RP. 17.845.000 menjadi Rp. 9.132.000, namun Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Hongkong tidak pernah merasakan perubahan tersebut. Kenyataan nya Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong masih di wajibkan membayar biaya penempatan versi tahun 1999, sebesar Rp. 17.845.000 dan bahkan dengan alasan melibatkan perusahaan keuangan, biaya itu membengkak menjadi HK$ 21.000 atau sebesar Rp. 25 juta, yang pungutannya melalui potongan 5 – 7 bulan gaji.

Sejak diterbitkan SK tentang biaya penempatan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong versi tahun 2004, yaitu tidak pernah berupaya untuk merealisasikan keputusan tersebut. Pemerintah membiarkan PJTKI atau PJTKA melanggar SK tersebut, dengan tetap memaksa Tenaga Kerja Indonesia membayar biaya penempatan  versi tahun 1999.

Pada SK yang dikeluarkan tahun 1999, pemerintah memasukan komponen biaya yang sangat tidak masuk akal. Seperti biaya pemasaran, biaya pembuatan video, dan biaya pelatihan yang sangat mahal, sehingga biaya penempatan menjadi sebesar Rp. 17.845.000 ditambah biaya komisi jasa keuangan seluruhnya menjadi Rp. 25.000.000,-

Ironis sekali, Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja diluar negeri harus membayar mahal untuk bisa memenuhi biaya kebutuhan hidup bagi keluarganya yang mereka tinggalkan di Indonesia hanya karena mereka miskin dan tidak dapat kesempatan berproduksi di Indonesia. Karena di Indonesia sendiri semakin banyaknya rakyat yang harus kehilangan pekerjaan karena PHK sepihak dari perusahaan yang tidak pernah memperhatikan kesejahteraan buruhnya, para petani yang harus kehilangan tanahnya, anak sekolah dan mahasiswa harus putus sekolah karena mahalnya biaya pendidikan.

Dan pada SK yang ditetapkan tanggal 10 Juli 2008 lalu, biaya penempatan kembali melonjak secara drastis menjadi Rp. 15.550.000 plus USD 15,- dari jumlah tersebut, Calon Tenaga Kerja Indonesia harus menanggung biaya pelatihan dan sarananya sebesar Rp. 11.200.000,- di luar biaya jasa perusahaan sebesar Rp. 3.740.000 sehingga total biaya agency menjadi Rp. 14.940.000,-

Fakta ini menunjukan, bila pemerintah mau melindungi Tenaga Kerja Indonesia dengan menghilangkan beban biaya pelatihan, maka Tenaga Kerja Indonesia hanya akan terbebani oleh biaya penempatan sebesar 1 bulan gaji, dan itulah yang menjadi tuntutan Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Hongkong sekarang ini. Keputusan pemerintah ini jelas tindakan lari dari tanggung jawab dalam upaya melindungi buruh migrant dalam memperkecil beban penghisapan buruh migrant. BMI masih menjadi sapi perah bagi devisa pemerintah dan pihak PJTKI.

Dari seluruh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang biaya penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia lah yang selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, di saat pihak PJTKI/PJTKA mendapatkan perlindungan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dari proses Expor Tenaga Kerja Indonesia.

Menyikapi ditetapkannya SK No.186 tahun 2008 tentang Komponen Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Penata Laksana Rumah Tangga,Perawat Bayi, dan Perawat Orang Tua/Jompo untuk tujuan Hongkong, kami Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia di Jakarta (ATKI-JAKARTA) sebagai perwakilan Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong (ATKI-HK) menuntut :

1. Bebaskan TKI dari biaya penempatan
2. Tetapkan biaya penempatan maksimal 1 bulan gaji
3. Berikan TKI hak melakukan Kontrak Mandiri (direct Hiring)

Jakarta, 1 Agustus 2008

Retno Dewi
Biro Informasi ATKI-HK di Jakarta

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s