Hentikan Kekerasan dan Kriminalisasi terhadap Kaum Tani Di Wilayah Sengketa Agraria Di Jawa Barat

Pada situasi belakangan ini, gejala perampasan terhadap tanah-tanah yang telah dikuasai serta dikelola oleh kaum tani serta serangan-serangan dalam berbagai bentuk, seperti pemanggilan, penahan, ancaman pengusiran, pemidanaan serta beragam bentuk tindakan kekerasan lainnya terhadap kaum tani dan masyarakat pedesaan semakin mengalami peningkatan secara significant. Perampasan tanah maupun serangan-serangan politik tersebut bak wabah penyakit yang menyebarkan rasa cemas, rasa takut dan lebih jauh merupakan ancaman yang paling serius terhadap masa depan penghidupan kaum tani serta masyarakat pedesaan pada umumnya. Gejala yang meresahkan ini terjadi terutama sekali di wilayah-wilayah dimana usaha monopoli atas sumber-sumber agraria semakin intensif berlangsung, seperti terhadap kaum tani di sekitar areal perkebunan, pengusahaan hutan, pembangunan infrastruktur, maupun di wilayah-wilayah yang diperuntukan bagi keperluan institusi militer

Paling tidak, selama periode Januari-Agustus 2008, organisasi kita, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) mencatat sekurang-kurang terdapat 3 kasus konflik agraria dalam skala besar di sejumlah wilayah di Jawa Barat, mulai dari Karangsari-Garut, Tajur Halang-Bogor, Rumpin-Bogor, Dimana, secara umum konflik agraria yang mengemuka tersebut merupakan konflik agraria antara kaum tani dengan pihak perkebunan (baik milik pemerintah maupun swasta), perhutani, pertambangan serta dengan pihak Militer yang sedang getol berusaha mengembangkan fasilitas militer. Demikian juga dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, sebagai akibat pelelangan besar-besaran yang dilakukan oleh Pemerintahan SBY-Kalla, pada Infrastruktur Summit 2005 lalu, semisal pembangunan waduk/bendungan, bandara, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan lain lain. Kesemua proyek tersebut, merupakan penyebab utama tergusur dan terkucilnya masyarakat dari lahannya. Selain ciri konflik yang demikian, dari berbagai konflik agraria tersebut juga telah menimbulkan kerugian secara materiil dan non materiil maupun korban di kalangan kaum tani. Dari catatan yang dapat dihimpun dari sejumlah wilayah tersebut, paling tidak telah terjadi berbagai tindak kekerasan terhadap sekitar 17 kaum tani seperti, pemanggilan, pemidanaan, pemenjaraan serta berbagai bentuk teror lainnya.

Kejadian terakhir berlangsung Di Desa Karangsari Kecamatan Pekenjeng Kab. Garut, ada 6 orang petani yang saat ini di tangkap di polres Garut, sementara 10 orang lainnya sedang dalam pengejaran polisi. Tuduhan terhadap mereka antara lain perusakan terhadap barang perkebunan yang menjadi sengketa. Kaum tani ini terjerat pasal 187 ke 1e dan pasal 170 ayat (1), (2) Ke 1e Subs pasal 406 ayat (1) KUHP, dan 1 orang terkena pasal UU Perkebunan dengan tuduhan sebagai Tersangka. 2 orang terkena pasal 170 sub 406, sub 55 sub 56, sub 160 KUHP dengan tuduhan sebagai Terlapor. Bentuk intimidasi lain seperti pengepungan rumah-rumah penduduk, pengejaran dan penangkapan paksa juga di lakukan oleh aparat kepolisian Polres Garut dan Brimob Polda Jabar. Selain itu ketenangan warga juga terganggu dengan kehadiran aparat kepolisian yang membuat camp-camp di lokasi lahan sengketa.

Konflik agraria yang berlangsung di Desa karangsari sebenarnya sudah cukup lama. Tuduhan perusakan dan pembakaran milik perkebunan PT. Condong sebenarnya merupakan puncak kemarahan kaum tani atas situasi yang selama puluhan tahun telah menyingkirkan dan menindas mereka. Berdasrkan catatan kaum tani, pihak PT. Condong telah menggusur lahan mereka mulai tahun 1972. Padahal kaum tani di sana sudah mengusahakan lahan tersebut sejak keluarnya S.K Kepala Inspektorat Agraria Jabar  No 145 tgl 16 Desember 1964 yang menyatakan bahwa tanah garapan masyarakat berada di blok Cibadak, Desa Cilampayan (sekarang sudah di mekarkan  termasuk desa Karangsari) tercatat berupa tanah darat seluas 275,106 Ha dan tanah sawah seluas 7,07 Ha, dinyatakan milik masyarakat. Dan lahan tersebut dinilai strategis karena memilki pasokan air yang cukup. Sedangkan versi BPN Garut, luas lahan objek landreform yang dimilki warga seluas 163,000 Ha, sisanya merupakan HGU yang di pegang PT Condong Garut. Sejak terjadinya penggusuran pada tahun 1972 warga telah kehilangan lahan garapan yang sebelumnya telah dijadikan areal pemukiman penduduk serta kawasan pekuburan penduduk. Semua bukti-bukti fisik di lapangan telah di hancurkan dan selanjutnya dijadikan areal perkebunan.

Keinginan warga untuk menguasai lahan garapan yang digusur dengan cara melakukan perebutan kembali tanah tersebut telah dijegal oleh pihak perkebunan melalui serangkaian tindakan intimidasi, teror, penagkapan, hingga pemenjaraan. Tindakan kriminalisasi terhadap kaum tani ini mulai berlangsung sejak tahun 2004, Masyarakat yang menggarap di tangkap oleh kepolisian sector Pakenjeng yaitu Yusuf dan Dadang dengan tuduhan penyerobotan tanah perkebunan PT. Condong, Samsu di vonis selama 8 bulan penjara oleh PN Garut. SK Redis sebanyak 60 buah sebagai barang bukti kepemilikan lahan disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti dan sampai saat ini tidak jelas dimana SK Redis tersebut di simpan. Tahun 2005, 3 orang petani dari kampung Panyereden masing-masing yaitu Didin di vonis (1,5 tahun penjara), Iha (9 bulan Penjara), Mimin (9 bulan penjara). Dan terakhir pasca pendudukan lahan pada Maret 2008, 12 orang petani di panggil polisi, 6 orang sudah mendekam di Polres Garut. Pihak PT. Condong bekerjasama dengan aparat kepolisian selalu menyeret kaum tani yang sedang berjuang menuntut hak mereka atas tanah yang telah di rebut oleh perkebunan menjadi tindakan kriminal.

Upaya warga untuk mendapatkan kembali lahan yang telah di kuasai oleh perkebunan telah melahirkan adanya tim penyelesaian sengketa tanah antara warga dengan PT. Condong. Tim ini terdiri dari Pemerintah Kabupaten Garut melalui Asisten Daerah (ASDA I), BPN Kab. Garut, Dinas Tanaman Pangan, Holtikutlura dan Perkebunan Kab. Garut, Muspika Pakenjeng, Pemdes Karangsari, LBH Bandung, AGRA. Tetapi lagi-lagi tim ini tidak bekerja secara cepat dan tidak mengambil tindakan-tindakan inisiatif dan telah membiarkan proses penyelesaian menjadi berlarut-larut. Sementara di lapangan kaum tani terus di kejar dan di tangkap. Pemerintah dan kepolisian telah menyeret kaum tani terhadap tindakan kriminal, padahal peristiwa pembakaran tersebut merupakan rangkaian sengketa agraria yang dibiarkan berlarut-larut dan merupakan puncak kemarahan warga terhadap perkebunan yang telah menyengsarakan kaum tani selama puluhan tahun.

Tidak hanya di Desa Karangsari Kab. Garut, di wilayah sengketa agraria yang lain seperti di Rumpin Kab. Bogor, proses penyelesaian sengketa juga belum berujung selesai, tindakan intimidasi masih terus terjadi dalam bentuk-bentuk lain dan kecemasan kaum tani untuk mengolah lahan petanian mereka menjadi terganggu.

Oleh karena itu, terkait dengan meningkatnya tindakan kekerasan terhadap kaum tani yang belakangan ini meningkat eskalasinya di Jawa Barat, kami Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Jawa Barat Banten yang merupakan ormas tani berskala nasional yang memperjuangkan kepentingan sosial ekonomi kaum tani untuk mendapatkan hak-hak demokratisnya berupa pemenuhan hak kaum tani atas tanah dan sumber agraria yang lain, dengan ini menyatakan sikap dan menuntut segera kepada pemerintah dan aparat kepolisian untuk :

Bebaskan segera 6 orang petani yang di tahan di Kepolisian Resort Garut karena mereka telah di seret oleh perkebunan PT. Condong agar kaum tani ini jera dan tidak melakukan pendudukan lahan;
Hentikan sweeping, pengejaran, pengepungan rumah-rumah warga, pemanggilan, penangkapan dan pemenjaraan terhadap kaum tani yang sedang berjuang menuntut hak-hak atas tanah di Desa Karangsari Kecamatan Pekenjeng Kab. Garut;
Menuntut kepada Tim penyelesaian sengketa dari unsur pemerintah kab. Garut untuk segera mengambil langkah-langkah inisiatif dan bertindak cepat dalam penanganan penyelesaian sengketa agraria di Desa Karangsari Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut serta bertindak adil terhadap kaum tani;
Hentikan kriminalisasi terhadap kaum tani di wilayah sengketa Agraria yang ada di Jawa Barat;
Laksanakan Reforma Agraria sejati berdasarkan UUPA No. 5 tahun 1960 dan menolak Program Pembaruan Agraria palsu seperti PPAN.
 

Demikian press release ini kami buat untuk segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan.

 

Bandung, 11 Agustus 2008

AGRA Jawa Barat Banten

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s