SBY-JK Gagal Bangun Sistem Perumahan Layak bagi Rakyat Miskin

Sejumlah LSM menilai maraknya penggusuran di Jakarta menunjukkan kegagalan pemerintah memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak atas perumahan dan hak atas standar hidup yang layak.  Penilaian tersebut disampaikan menyusul penggusuran masyarakat miskin di Sunter Papango Jakarta Utara ( Taman BMW), 24 Agustus 2008 lalu.

Sejumlah LSM mendesak Pemda DKI untuk melakukan moratorium penggusuran terhadap komunitas miskin yang hidup di Ibu Kota. Pengusuran semena-mena atas nama kepentingan umum ataupun alasan lain tidak dibenarkan sampai terbentuknya standar dan petunjuk teknis penggusuran yang disusun bersama masyarakat. Standar ini diperlukan untuk menjamin dipenuhinya prinsip dan kewajiban hak asasi manusia dalam tindakan penggusuran dan untuk menjamin perlindungan hak bagi rakyat miskin yang menjadi korban penggusuran. 

Desakan LSM-LSM ini disampaikan kepada pers  Selasa kemarin (26/8), di kantor YLBHI Jakarta,  menyusul penggusuran warga masyarakat miskin di Sunter Papango Jakarta Utara ( Taman BMW), 24 Agustus 2008 lalu.

Pemerintah menurut mereka harus segera mengambil langkah-langkah merealisasikan komitmen penataan sektor informal dan perbaikan kampung seperti telah dijanjikan sejak tahun 2007. Mengevaluasi dan menghentikan subsidi bagi pihak swasta untuk program pembangunan perumahan yang mengatasnamakan skema perumahan murah bagi masyarakat miskin.

Gabungan LSM tersebut meminta pemerintah menghentikan promosi yang menyesatkan mengenai program rusunami besubsidi sebagai program pemerintah untuk memenuhi hak atas perumahan rakyat miskin.

“Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah proaktif dan konkrit untuk mengimplementasikan kewajiban pemenuhan atas hak perumahan di Jakarta khususnya dan di Indonesia pada umumnya,” kata Koalisi LSM tersebut dalam siaran persnya.
Penggusuran Warga Miskin

Sungguh ironis, di saat hari Perumahan Nasional setiap tanggal 25 Agustus, perayaan tersebut justru ditandai dengan aksi penggusuran warga masyarakat miskin di Sunter Papango Jakarta Utara (Taman BMW), 24 Agustus 2008. Semestinya hari Perumahan nasional tersebut merupakan simbol komitmen pemerintah terhadap penyediaan skema perumahan bagi masyarakat.

Penggusuran ini melengkapi serangkaian penggusuran lain yang intensif dilaksanakan Pemda DKI atas nama ketertiban umum dan keindahan kota. Seperti penggusuran terhadap pedagang ikan hias dan bunga Barito, Jakarta Selatan dan pemukiman warga dan pasar keramik di Rawasari, Jakarta Pusat. Penggusuran yang terakhir terjadi adalah pengguran terhadap 1.000 jiwa di Sunter Papango Jakarta Utara (Taman BMW).

Penggusuran  terhadap rakyat miskin di Ibukota ini akan terus berlanjut. Karena berdasarkan APBD tahun 2008, alokasi anggaran pembebasan lahan di dinas PU sebesar Rp 609 milyar. Alokasi dana penggusuran ini dilakukan dengan berbagai alasan. Diantaranya refungsi ruang terbuka hijau, normalisasi sungai, melanggar ketertiban umum.

Selain itu, beberapa lokasi juga akan segera menjadi target penggusuran, seperti diwilayah Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur.  Padahal, setahun lalu telah ada komitmen politik yang diikrarkan oleh Gubernur DKI melalui  Minimum Komitmen, yang berjanji untuk melakukan penataan sektor informal dan penataan kampung.

Maraknya penggusuran ini semakin menunjukkan kegagalan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas perumahan, sebagai bagian yang utuh dari hak perlindungan terhadap hak atas standar  hidup yang layak.  Hak ini telah dijamin sebagai hak konstitusional dalam UUD 1945 seperti diatur dalam pasal 28H.

Jaminan perlindungan tersebut dikuatkan melalui ratifikasi Kovenan Internasional hak ekonomi sosial dan budaya di tahun 2005 melalui UU no 11 tahun 2005.  Melalui ratifikasi ini, pemerintah terikat pada kewajiban untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai pemenuhan atas hak melalui pencabutan ketentuan perundang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi. Hal tersebut diatur dalam kovenan. Selain itu, mengalokasi anggaran yang memadai untuk dapat mencapai tingkat pemenuhan minimum atas hak perumahan tersebut.   

Alih-alih mengambil langkah-langkah segera untuk memenuhi hak atas perumahan dan standar hidup yang layak, pemerintah justru mendorong praktik penggusuran rakyat miskin. Praktik penggusuran telah ditetapkan oleh PBB sebagai suatu Pelanggaran HAM Berat (gross violation of human rights). Secara khusus praktik penggusuran menunjukkan adanya pengabaian atas prinsip-prinsip hak asasi yang ditetapkan oleh Badan PBB.

Penggusuran  tidak dapat dilakukan dengan alasan apapun kecuali korban memperoleh jaminan untuk mendapatkan kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya.
 
Center on Housing Rights and Eviction (COHRE), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Forum Warga Kota (FAKTA), Federasi Organisasi Pedagang Pasar Indonesia (FOPPI), Institute for Ecosoc Rights, KontraS, LBH APIK, LBH Jakarta, LBH Mawar Saron, PBHI Jakarta, Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Urban Poor Consortium (UPC), Walhi Jakarta, YLBHI

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to SBY-JK Gagal Bangun Sistem Perumahan Layak bagi Rakyat Miskin

  1. TERIMAKASIH TAS INFORMASI DAN TULISANNYA, CUKUP BERMANFAAT BUAT BACAAN. KUNJUNGI JUGA SEMUA TENTANG PAKPAK DAN UPDATE BERITA-BERITA DARI KABUPATEN PAKPAK BHARAT DI GETA_PAKPAK.COM http://boeangsaoet.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s