GMKI Tuntut Pemprov DKI Bertanggung Jawab

Kamis, 28 Agustus 2008 | 16:13 WIB

JAKARTA, KAMIS – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menuntut Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di Sekretariat GMKI sekaligus Kantor Persekutuan Gereja-gereja Indonesia. Kerusakan itu akibat pelemparan batu yang dilakukan petugas Satpol PP saat terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan petugas.

Bentrokan itu terjadi, setelah mahasiswa menolak eksekusi lahan yang dilakukan petugas Satpol PP. Penolakan itu didasarkan pada proses hukum yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Lahan itu menjadi sengketa antara PT Kencana Indotama Persada dengan lembaga-lembaga Kristen yang tergabung dalam Himpunan Sekolah Kristen. Sengketa lahan tersebut masih dalam proses banding yang putusannya belum dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat.

“Awalnya, jam 09.30 kami meminta petugas yang mengeksekusi dengan alat berat itu menunjukkan perintah pengadilan untuk melakukan eksekusi. Mereka tidak bisa menunjukkan, kemudian kami menolak melakukan eksekusi. Kemudian, mereka bertindak represif dan secara tiba-tiba menyerang kantor kami dengan melempari batu. Padahal, mahasiswa saat itu hanya 10 orang,” kata Kepala Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Rapen Sinaga, dalam jumpa pers di Sekretariat GMKI, Jalan Salemba Raya 10, Jakarta Pusat.

Organisasi-organisasi Kristen dan organisasi mahasiswa seperti GMNI dan PMII juga menyatakan hal yang sama. Pemprov DKI Jakarta diminta turut bertanggung jawab. Sebab, kejadian perusakan ini sudah kedua kalinya terjadi. Ketua Umum DPP Persekutuan Intelegensia Kristen Indonesia Cornelius Ronowijoyo mengatakan, setelah kejadian pertama hari Selasa (26/8) lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, H. Prijanto sudah menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan akan mengganti rugi kerusakan.

“Ini barusan saya telepon, dia (Prijanto) nggak percaya waktu saya bilang rusaknya kali ini lebih parah. Padahal Wagub sudah perintah tidak boleh ada perusakan, tapi tidak diindahkan oleh anak buahnya, bagaimana ini? Selama belum ada keputusan tetap, lahan itu dalam stattus quo dan tidak boleh ada kegiatan apapun diatas lahan tersebut,” ujar Ronowijoyo.Untuk sementara, pihaknya akan berkoordinasi dengan simpul-simpul organisasi Kristen untuk mempertimbangkan, apakah akan melakukan langkah-langkah hukum terhadap apa yang terjadi.

Inggried Dwi Wedhaswary
Sent from my BlackBerry © Wireless device from XL GPRS/EDGE/3G Network

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s