Solidaritas LPB untuk Petani Karangsari

Bebaskan 4 Petani Karangsari, Kembalikan Tanah Milik Kaum Tani yang Diklaim PT. Condong!

Hentikan Perampasan Tanah dan Kekerasan Terhadap Kaum Tani!

Pada tanggal 26/08/08) sekitar 800 petani yang tergabung dalam ALIANSI GERAKAN REFORMA AGRARIA (AGRA) Desa Karangsari Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut, dengan menggunakan berpuluh-puluh truk kembali melakukan aksi ke Polres Garut dengan tuntutan :

1. Penghentian kekerasan terhadap petani
2. Penarikan mundur aparat kepolisian dari wilayah desa

Aksi massa tersebut terkait dengan sengketa lahan antara petani dengan perkebunan PT. Condong. Aksi ini merupakan bagian dari kampanye nasional kaum tani melawan tindakan kekerasan dan represifitas dari pihak kepolisian setelah sebelumnya pada tanggal 14 agustus 2008, bersama dengan kaum buruh, pemuda, mahasiswa dan golongan demokratis lainnya yang tergabung dalam FPR melakukan mobilisasi massa nasional ke mabes polri dan BPN Pusat dengan tuntutan utama penghentian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi dalam menghadapi kasus tanah.

Aksi yang berlangsung damai ini kemudian berujung dengan penangkapan paksa oleh aparat kepolisian terhadap 4 (empat) orang petani yaitu Mulyana, Dayat, Dede dan Asep, selepas massa aksi kembali pulang dalam perjalanan menuju kampungnya masing-masing. Keempat orang ini sendiri, merupakan pimpinan dan anggota Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) desa setempat dan wilayah Jabar Barat (Jabar) dan Banten.

Selama sengketa tanah berlangsung, Polres Garut turut terlibat dalam sengketa dengan melakukan berbagai tindakan intimidasi dan represfitas terhadap petani. Kejadian terakhir berlangsung pada 30 April 2008, ketika petani menduduki lahan yang selama ini diklaim PT. Condong Garut sejak tahun 1973. Padahal tanah tersebut merupakan tanah SK Redis tahun 1964 dan selama kurun waktu 9 tahun (1964-1973) sudah menjadi lahan garapan dan perkampungan warga Desa Karangsari.

Pada saat menghadapi tuntutan kaum tani atas tanah tersebut, Polres Garut mengerahkan 2 truk PHH berjumlah 100 orang, 3 mobil kijang berjumlah puluhan polisi, 3 orang anggota TNI AD, serta massa sipil berjumlah sekitar 700 an orang Pemuda Pancasila (PP), GIBAS serta anggota Serikat Buruh Perkebunan (SP BUN) PT. Condong untuk menghalau aksi kaum tani. Keterlibatan kepolisian dalam sengketa lahan ini jelas sangat tidak bisa diterima karena tidak sesuai dengan fungsinya dan sesungguhnya telah dibentuk Tim 11 Penyelesaian Sengketa Tanah yang terdiri dari Pemerintahan Kabupaten Garut, BPN Garut, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Garut.

Penangkapan (bahkan bisa dikatakan penculikan) yang terjadi terhadap keempat petani tersebut, dilakukan secara semena-mena. Aparat Kepolisian, melakukan pencegatan di jalan (di Cikajang dan Sodong Siu), tanpa seragam dan menggunakan senjata lengkap kemudian menangkap ke empat petani tersebut tanpa prosedur yang jelas. Mulyana, Dayat dan Dede, saat ini ditahan di Polres Garut. Sementara Asep hingga saat ini belum diketahui keberadaannya.

Apa yang dilakukan pihak Polres Garut ini, jelas-jelas telah melanggar komitmen Mabes Polri ketika AGRA dan berbagai ormas lainnya melakukan kampanye massa nasional “Hentikan Perampasan Tanah dan Kekerasan Terhadap Kaum Tani” di Jakarta dan berbagai daerah lainnya pada 14 Agustus 2008. Dalam dengar pendapat dengan pihak Humas Mabes Polri waktu itu, pihak Mabes Polri menyatakan bahwa apa yang dilakukan aparat kepolisian dalam kasus sengketa tanah di Karangsari, bukanlah wewenang kepolisian atau pihak kepolisian tidak boleh mengintervensi dalam soal-soal sengketa lahan dan agraria. Ketika itu diajukan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) di waktu yang bersamaan, pihak BPN juga menyatakan dalam sengketa tanah di Karangsari, tanah tersebut dinyatakan menjadi hak dari kaum tani. 

Apa yang dialami oleh kaum tani di Karangsari Garut, menunjukkan bahwa perampasan tanah kaum tani dan tindakan kekerasan terhadap kaum tani terus mengalami peningkatan, seiring kebijakan rejim SBY-Kalla untuk terus menyediakan lahan (alih fungsi/konversi lahan) bagi tanaman-tanaman komoditi untuk kebutuhan negeri-negeri imperialis, pembangunan infrastruktur (waduk, pembangkit tenaga listrik, jalan tol, bendungan, pusat-pusat perbelanjaan modern) hingga proyek-proyek areal latihan tempur militer. Di mana ini semua dilakukan dengan bekerja sama dengan borjuasi besar komprador, tuan tanah besar dan kapitalis besar yang menjadi kaki tangan imperialis di dalam negeri.

Menghadapi kenyataan tersebut diatas, maka  LIGA PEMUDA BEKASI (LPB) secara tegas menyatakan :

1. Memberikan dukungan sepenuhnya terhadap aksi-aksi kaum tani dalam menuntut haknya terhadap negara

2. Menuntut pembebasan segera tanpa syarat seluruh petani yang ditangkap

3. menuntut penghetian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Negara melalui aparat-aparatnya maupun preman-preman bayaran

4. Kembalikan tanah kaum tani

Bekasi, 27 Agustus 2008

Ketua

Isnaeni de Andreoti

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s