PERNYATAAN SOLIDARITAS INDIES

Mengecam Pemukulan yang dilakukan Aparat KJRI-Hongkong terhadap BMI!

Mendukung Perjuangan yang Militan dari BMI untuk Menegakkan Hak-Haknya!

 

Peristiwa pemukulan yang dilakukan aparat KJRI Hong Kong terhadap aktivis Buruh Migran Indonesia yang tergabung dalam Indonesian Migrant Worker Union (IMWU) di dalam Gedung Quenn Elizabeth, Hong Kong adalah pertunjukkan yang paling vulgar tentang sikap dan karakter anti-rakyat dan anti-buruh migran Indonesia dari pemerintah Indonesia pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK), minggu (7/9). Insiden tersebut terjadi pada saat KJRI Hong Kong menyelenggarakan peringatan HUT ke-63 RI yang dihadiri oleh Menakertrans Erman Suparno dan beberapa artis penghibur.

Bagi kami, peristiwa ini tidak hanya memalukan, melainkan juga turut mencabik luka-luka buruh migran Indonesia yang selama ini diperlakukan ibarat barangdagangan dan warga negara terbuang.

Telah sangat umum diketahui, hingga saat ini, tidak satupun peraturan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan rejim SBY-JK yang berpihak pada BMI. Pemerintah masih belum mau mengoreksi UU No. 39 tahun 2004 tentang PPTKILN yang memberikan kewenangan sangat besar terhadap agensi penempatan untuk memeras BMI. Pemerintah juga masih belum mau mencabut ketentuan yang mewajibkan BMI untuk pulang melalui terminal khusus TKI atau yang biasa disebut “terminal IV”. Pemerintah juga belum mau mencabut peraturan-peraturan biaya penempatan yang berlebih, yang menyebabkan terjadinya pemotongan upah yang sangat besar terhadap BMI dan underpayment, serta yang paling buruk menempatkan BMI sebagai objek perbudakan atas utang (debt bondage) yang otomatis merendahkan derajat kemanusiaan BMI.

Tanpa sedikitpun memperhatikan tuntutan-tuntutan BMI dan berkonsultasi dengan perwakilan-perwakilan BMI, Pemerintah SBY-JK memberlakukan ketentuan tentang biaya penempatan yang didasarkan pada Surat Keputusan Dirjen Binapenta No. 186 tahun 2008 yang memuat ketentuan biaya penempatan BMI di Hong Kong sebesar Rp 15 juta dan US$ 15. SK tersebut sangat layak untuk ditolak karena tidak hanya bertentangan dengan UU yang menetapkan menteri sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan peraturan tersebut, melainkan juga karena struktur biaya dan jumlah dana yang dibebankan kepada buruh migran sama sekali tidak berorientasi pada pemihakan, pengakuan, dan perlindungan hak-hak BMI.  

Khususnya di Hong Kong, Pemerintah melalui KJRI Hong Kong, pimpinan Ferry Adamhar, telah berkali-kali berupaya untuk memperburuk kehidupan BMI melalui kebijakan-kebijakannya. Salah satu kebijakan terakhir yang sempat menuai gelombang protes yang sangat besar dari BMI adalah Surat Edaran 2258 tahun 2007 yang mewajibkan BMI menempuh prosedur penempatan melalui agensi–yang sama dengan mempertahankan penindasan dan penghisapan atas diri dan kerja BMI–ketika hendak memperbarui kontrak. 

Selain itu, Ferry Adamhar sebagai pimpinan KJRI Hong Kong juga gagal menjadikan kantor konsulat sebagai rumah yang nyaman bagi buruh migran, khususnya mereka yang bermasalah. Tidak sedikit buruh migran yang mengeluhkan lambannya pelayanan keimigrasian dan pemenuhan hak-hak sipil sebagai warga negara yang diberikan KJRI Hong Kong. Tidak hanya itu, pelayanan konsulat di Macau, yang telah menjadi tuntutan BMI selama tahun-tahun belakangan ini, hanya diberikan dalam bentuk-bentuk yang artifisial dan tidak komprehensif.

Tidak ada yang salah dari apa yang sudah dilakukan oleh para BMI, sebab hakikatnya, seluruh tindakan tersebut hanyalah respon perlawanan yang paling alamiah atas segala bentuk penindasan dan penghisapan dialaminya. Respon-respon tersebut kian menemukan dasarnya ketika hingga saat ini, rejim SBY-JK masih belum memberikan perlindungan tanpa syarat dan sepenuhnya terhadap buruh migran. Atas dasar pandangan tersebut, dan khususnya terkait dengan insiden pemukulan terhadap aktivis IMWU di Gedung Quenn Elizabeth, kami atas nama Institute for National and Democratic Studies (INDIES) menyatakan sikap;

1. Mengecam Pemukulan yang dilakukan Aparat KJRI-Hongkong terhadap BMI!

2. Mendukung Perjuangan yang Militan dari BMI untuk Menegakkan Hak-Haknya!

3. Menuntut pertanggungjawaban dan permintaan maaf secara terbuka dari Ferry Adamhar selaku pimpinan KJRI Hong Kong dan Menakertrans Erman Suparno terhadap BMI atas insiden tersebut.

 

Jakarta, 9 September 2008

 

 

 

Syamsul Ardiansyah

Program Manager – Institute for National and Democratic Studies

http://putarbumi.wordpress.com, http://indies.my-php.net/

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s