Pernyataan Pers INFID Tentang Tragedi Kematian dalam Pemburuan Zakat di Pasuruan Jawa Timur

 

Peristiwa meninggal 21 orang, satu orang kritis Dan 12 lainnya terluka dalam pembagian zakat di rumah seorang muzaki bernama  Haji Syaichon,  Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan  Jawa Timur, sungguh merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan.

Terhadap peristiwa ini, Pemerintah buru-buru mengklaim bahwa peristiwa itu bukan berarti membantah penurunan angka kemiskinan yang telah berhasil dicapai  dari 17,7 persen pada 2006 menjadi 15,4 persen pada Maret 2008.

 

Meningkatnya jumlah masyarakat pemburu Zakat, secara jelas merupakan potret Dan indikator riil kemiskinan di Indonesia. Diakui atau tidak oleh pemerintah, kebijakan kenaikan harga BBM, konversi minyak tanah ke Gas Dan dihapuskannya kendali pemerintah terhadap harga pokok pangan, sebagai konsekwensi dari perjanjian utang,  merupakan sebab utama semakin meningkatnya kaum pemburu zakat, yaitu fakir miskin.

 

Sikap pemerintah yang melakukan pembiaran terhadap tidak terpenuhinya hak atas Hidup Layak Dan penelantaran terhadap kaum fakir miskin merupakan pelanggaran UUD 1945 Dan UU No 11 tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, khususnya Pasal 11 dari Kovenan Hak EKOSOB. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah tersebut juga menjadi petunjuk awal kemungkinan kegagalan Indonesia dalam mencapai MDG.

Dalam waktu dekat, besar kemungkinan bahwa peristiwa di Pasuruhan dapat terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, mengingat jumlah kelompok miskin yang semakin meningkat secara drastis. 

Berkaitan dengan itu, International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) lembaga yang fokus kerjanya adalah advokasi untuk penghapusan kemiskinan, penghapusan utang Dan reformasi sektor pertahanan  menyatakan bahwa:

1.      INFID menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya saudara-saudara Kita yang menjadi korban dalam pembagian Zakat di Pasuruan. INFID berharap, pihak penyelenggara bertanggung jawab secara perdata Dan pidana terhadap keluarga korban yang telah dirugikan.

2.      Pihak keamanan, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, perlu mengubah cara pandang terhadap layanan kemanan bagi masyarakat pada Hari Raya Idul Fitri yang selama ini hanya difokuskan pada pengamanan arus mudik Dan aktifitas takbir keliling Dan Rasia Petasan. Pengamanan Hari Raya tersebut harus meliputi pengamanan sejak awal lama Ramadhan hingga berakhirnya perayaan idul Fitri. Dengan demikian Kepolisian berkewajiban memberikan layanan keamanan bagi semua aktifitas di bulan Ramadan yang menimbulkan konsentrasi (pengumpulan) masyarakat dalam jumlah besar seperti : Dzikir di ruang terbuka, pembagian sedekah Dan Zakat yang dilakukan oleh individu ataupun lembaga.

3.      KAPOLRI perlu menerbitkan aturan internal terkait dengan pelaksanaan layanan pengamanan selama Bulan Ramadan Dan Hari Raya Idul Fitri, sehingga semua lembaga kepolisian di tingkat daerah memberikan pelayanan keamanan dengan standard yang sama.

4.      KAPOLRI beserta jajarannya wajib memberikan pendidikan secara massal tentang standard-standard minimal yang harus dipenuhi  bagi masyarakat, individu Dan lembaga penyelenggara kegiatan yang menimbulkan konsentrasi massa, termasuk di dalamnya menginformasikan risiko hukum yang harus dihadapi apabila terjadi kelalaian Dan menimbulkan luka atau hilangya nyawa orang, dalam rangka kegiatan Ramadhan Dan Idul Fitri.

5.      Realitas meningkatnya jumlah kaum fakir miskin menunjukkan bahwa program-program Dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini, yang berasal dari proyek utang, terbukti gagal mengatasi kemiskinan. Bahkan program Dan kebijakan tersebut merupakan instrument  pemiskinan secara sistematis. Untuk itu, program Dan kebijakan tersebut harus dihentikan. Utang atas proyek-proyek tersebut juga harus dibatalkan. 

INFID berharap dalam proses pemilihan Kapolri baru yang akan mengikuti Uji Kelayakan Dan Kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR, persoalan kemampuan dalam merumuskan konsep Dan kebijakan untuk perbaikan layanan keamanan bagi masyarakat menjadi bahan pertimbangan yang ikut menetukan.

 

Jakarta, 17 September 2008

 

Hormat Kami,

Dian Kartikasari

Deputy Direktur Eksekutif

 

Kontak Person:

Dian Kartikasari  Hp. 0816-759865

Nawawi Bahrudin Hp. 0815-9613469

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s