Laksanakan Landreform dan Reforma Agraria Sejati Bagi Kaum Tani Sekarang Juga !!!

 

Hentikan Tindak Kekerasan, Penangkapan serta Kriminalisasi Terhadap Kaum Tani Indonesia !!!

Pada 24 September 2008 ini kaum Tani dan seluruh rakyat Indonesia tak terkecuali kaum buruh akan merayakan Hari Tani Nasional yang ke 48 thn. Dimana Presiden Soekarno 48 tahun lalu menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan UUPA 1960.

Penetapan UUPA dapat dipandang sebagai tonggak sejarah paling penting dalam sejarah Agraria di Indonesia. Struktur agraria warisan feodalisme dan kolonialisme di masa-masa awal revolusi kemerdekaan yang masih menjadi problem pokok yang membelenggu kaum tani Indonesia pada saat itu, di mana penguasaan tanah didominasi oleh kaum feodal dan perusahaan-perusaha an kapitalis perkebunan, oleh pemerintahan Soekarno berupaya dirombak, salah satunya melalui penetapan UUPA 1960.

Sejak kelahirannya UUPA 1960 dengan jelas bahwa cita-cita yang melandasi ditetapkannya Undang-undang ini tidak lain untuk menciptakan pemerataan struktur penguasaan tanah yang diyakini akan mengangkat harkat penghidupan kaum tani dan untuk menciptakan kemakmuran bersama kaum tani Indonesia, yaitu dengan menjalankan program Land Reform (pembaruan agraria). Tanah tidak boleh lagi dikuasai secara luas oleh sekelompok kecil orang, dalam hal ini kaum feodal dan kapitalis, tapi harus dibagikan secara merata kepada kaum tani yang nyata-nyata membutuhkan dan bekerja di atas tanah 

Atas dasar komitmen itulah Bung Karno kemudian, melalui Keputusan Presiden No. 169 Tahun 1963, menetapkan hari kelahiran UUPA 1960 sebagai “Hari Nasional Petani Indonesia”.  

Sebagaimana diketahui bersama dan telah ditunjukkan dalam sejarah Indonesia, belum lagi UUPA ini berhasil dijalankan secara seksama, telah terjadi peralihan kekuasaan politik dari Presiden Soekarno ke Jendral diktatur Soeharto dimasa itu. Sejalan dengan pergantian pemerintahan, maka oleh pemerintahan Soeharto program pembaruan agraria (Land Reform) di petieskan, serikat-serikat petani dibatasi ruang geraknya. Justru beberapa tahun kemudian dengan kekuasaan politiknya pemerintahan di bawah rezim Soeharto langsung membukakan pintu seluas-luasnya bagi rezim kapitalisme Internasional (Imperalisme) dengan mengeluarkan sejumlah perundang-undangan yang melapangkan jalan masuknya Imperialisme di Indonesia, yang di masa pemerintahan Soekarno justru dianggap sebagai musuh. Maka dimulai sejak rezim Orde Baru berkuasa pada tahun 1966 telah terjadi penghianatan terhadap UUPA 1960 yang sesungguhnya memiliki semangat untuk menciptakan pemerataan penguasaan tanah.

Pada Mei 1998 kekuasaan Presiden diktatur Soeharto berakhir, pergantian  rezim demi rezim silih berganti hingga di masa pemerintahan SBY-JK saat ini, namun demikian tidak satupun yang berhasil membawa perubahan nasib kaum tani dan sebagian besar nasib rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik.Yang terjadi justru sebaliknya, penguatan, pemantapan, dan perluasan Imperialisme (Neoliberalisme) di Indonesia, yang dari waktu ke waktu malahan semakin membawa penderitaan berkepanjangan di kalangan kaum tani. Melebihi komitmen politik yang seharusnya diabdikan kepada rakyat yang memilihnya, pemerintahan SBY-JK pada kenyataannya justru mengabdi pada kepentingan imperialisme (neoliberalisme) dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi perputaran akumulasi modal. Sejumlah perundang-undangan di bidang agraria telah berhasil dikeluarkan, antara lain UU Perkebunan, Mineral dan Batubara, Kehutanan, Sumber Daya Air, dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, bukan didasari keprihatinan atas kehidupan rakyat, tapi semata-mata untuk memfasilitasi pertumbuhan imperialisme di Indonesia, Perpres No. 36 tahun 2005 yang kini menjadi Perpres No. 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, termasuk berhasilnya mengesahkan UU Penanaman Modal UU No. 25 tahun 2007 (menggantikan UU No.11 Tahun 1970 dan UU No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang diubah dengan UU No 12 Tahun 1970 ). Bahkan di tengah kekisruhan permasalahan dan konflik agraria yang terjadi di tanah air, rezim SBY-Kalla melancarkan desakkan perubahan ataupun mengamandemen  UUPA thn1960.

Untuk itu  sudah tidak bisa di bantah lagi bahwa negeri kita Indonesia tercinta sekarang sudah sepenuhnya merupakan bagian integral dari sistem kapitalisme dunia tahap tinggi yaitu Imperialisme dimana globalisasi dan pasar bebas (liberalisme) nya yang saat ini sedang dilancarkan diberbagai segi. Indonesia senyatanya menjadi negeri neo-kolonialisme dan sisa-sisa feodalisme yang masih akut terutama di pedesaan, dimana rezim yang berkuasa saat ini adalah menjadi agen resminya atas sistem ini yang bertindak sebagai penjaga, penyedia berbagai sarana bisnis yang dibutuhkan oleh kapitalis-imperiali sme- terutama sebagai jalur bisnis pemodal raksasa dari berbagai negara imperialis pimpinan AS.

Sebagai negeri agraris Indonesia memiliki potensi alam yang sangat kaya raya baik didarat maupun dilaut. Akan tetapi semua kekayaan alam Indonesia itu baik yang ada di laut, udara dan darat telah habis dan ludes dijual obral oleh setiap rezim yang berkuasa kepada para imperialisme. Mereka para penguasa dengan menggunakan hasil-hasil penjualan obral kekayaan alam bangsa Indonesia sehingga kehidupan mereka bersama-sama kroninya berlimpah ruah dan bermewah-mewah diatas penderitaan dan kemiskinan kaum buruh, kaum tani, kaum miskin kota dan juga para nelayan miskin.

Dimana hampir setiap hari, media massa daerah dan nasional ramai mewartakan permasalahan konflik tanah dan dampak eksploitasi sumber daya alam, kemiskinan, merosotnya modal dan produktivitas kesejahteraan petani. Seperti: penggusuran paksa dan perampasan hak atas tanah di semua tempat, kekerasan dan penangkapan paksa, pendudukan lahan dan reclaiming, kegiatan land cleraing dan perluasan kebun sawit yang merusak ekosistem hutan di Sumbar, Riau dan di Kalimantan, pengrusakan hutan dan banjir, kekeringan, krisis pangan, kelaparan, banjir lumpur Lapindo yang tidak punya AMDAL, dan sebagainya.

Data kekerasan, penagkapan dan pengkriminalan petani misalkan menunjukkan peningkatan dan terus menerus terjadi, menurut data dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) selaku organisasi tani dalam kurun waktu periode Januari- Juli2008 telah terjadi 12 kasus konflik agraria dalam skala besar di Indonesia seperti yang terjadi di Banyuwangi, Malang, Bojonegoro, Wonosobo, Banyumas, Jogjakarta, Garut, Bogor, Sumatera Utara serta Kalimantan Barat  dan dari sejumlah wilayah tersebut tidak kurang dari 66 orang anggotanya di tangkap, dikriminalkan dan ditahan di sel tahanan, blm lagi yang mengalami tindak kekerasan dan intimidasi serta bermacam bentuk teror lainnya.

Begitu juga dengan kondisi kaum buruh yang masih hidup dibawah syarat-syarat manusiawi, upah murah, jam kerja panjang, jaminan kesehatan dan jaminan sosial yang buruk, cuti hamil, kebebasan berserikat/berorgan isasi, tunjangan hari raya, dan berbagai hak normatif lain masih sebatas wacana, labour market flexibility (sistem kerja kontrak dan outsorcing) yang semakin gencar yang tak lagi memberikan kepastian kerja bagi kaum buruh serta ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terus merongrong kalangan buruh.

Kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia  (buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota) semakin buruk dan terperosok pada jurang kehidupan yang sulit, sebagaimana di gambarkan dalam kasus berebut zakat yang menyebabkan 21 orang tewas seketika di Pasuruan, Jawa Timur, pekan ini, merupakan cermin buram kondisi ekonomi masyarakat Indonesia.

Kemiskinan yang selalu dila-porkan pemerintah berkurang, sebagaimana data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan per Maret 2008 mencapai 34,96 juta jiwa atau 15,42 persen dari total penduduk. Sementara pada Maret 2007, angka kemiskinan 37,17 juta jiwa (16,58 persen). Dengan demikian, terjadi penurunan sebanyak 2,21 juta jiwa. Sementara P2E-LIPI justru memperkirakan warga miskin tahun ini akan bertambah menjadi 41,7 juta orang (21,92 persen), lonjakan ini akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM 28,7 persen pekan lalu. Dengan kata lain tambahan penduduk miskin tahun ini naik 4,5 juta dibandingkan posisi 2007, maka menunjukkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2008 akan menjadi 41,7 juta jiwa, atau sekitar 21,9 persen dari penduduk Indonesia dengan garis kemiskinan Rp195 ribu per bulan. Ternyata kemiskinan secara kualitatif masih sangat akut.

Berpijak pada dasar pandangan tersebut, untuk itu dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional yang ke – 48, Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) menyatakan sikap sebagai berikut:

1.      Laksanakan Landreform dan Reforma Agraria Sejati Bagi Kaum Tani Sekarang Juga dan Bangun serta perkuat Industrialisasi Nasional sebagai jawaban atas krisis pangan, kemiskinan, pengangguran yang semakin akut. Maka untuk itu GSBI Menyerukan kepada pemerintah dan segenap jajarannya termasuk seluruh rakyat Indonesia untuk kembali ke semangat awal UUPA No.5 tahun 1960. Bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia yakni memajukan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia. Semangat untuk melindungi kaum tani dari ancaman perampasan hak atas tanah dari pihak luar. Semangat untuk membawah bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka dan mandiri dari dominasi dan pengaruh kapitalisme dan imprialisme serta feodalisme yang telah terbukti menyengsarakan rakyat Indonesia;

2.      Hentikan segera tindak kekerasan, penangkapan dan pengkriminalan terhadap kaum tani dan aktivis tani dan bebaskan segera kaum tani dan aktivis tani (para pimpinan serikat tani) yang di tahan, dimana selama ini dengan adanya konflik-konflik agraria yang terjadi selalu menempatkan para petani dalam posisi sebagai korban baik itu kekerasan maupun kriminalisasi atas perjuangan mereka;

3.      Legislasi segera tanah-tanah yang sudah di kuasai para petani (rakyat Indonesia) selama ini, yang mana Legalisasi tanah-tanah rakyat ini sangat penting kedudukannya dalam kerangka memberikan jaminan bagi para petani atas penguasaan tanah dan kepastian hukum, sebagaimana yang menjadi salah satu tujuan dari UUPA No.5 tahun 1960, Hal ini sehubungan dengan banyak tanah-tanah yang sudah di reklaeming oleh para petani dan dikuasai secara de facto di berbagai darah wilayah Indonesia. Penguasaan tanah oleh petani tersebut telah  terbukti mengatasi ancaman kelaparan dan kemiskinan, bahkan menjadi basis produksi bagi peningkatan taraf hidup para petani;

4.      Pemerintah harus sigaf dan segera memprioritaskan mencari upaya-upaya penyelesaian konflik agararia yang selama ini terjadi agar konflik Agararia ini tidak terus-menerus berlangsung mengingat ketimpangan struktur penguasaan tanah semakin nyata dan mengcolok di berbagai wilayah, tentunya dengan keadaan dimaksud  jika tidak ada upaya dan tindakan-tindakan serius dari pemerintah konflik agraria akan terus menerus terjadi diiringi dengan kekerasan terhadap petani;

5.      Hentikan segera segala upaya dan usaha-usaha untuk melakukan Amandemen UU N0. 5 thn 1960 tentang UUPA;

6.      Turunkan harga-harga bahan pokok rakyat serta berikan subsidi bagi rakyat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik lainnya;

7.      Naikkan upah buruh sesuai standar kebutuhan hidup layak (KHL), termasuk buruh tani dan pekerja pertanian di pedesaan serta golongan pekerja rendahan lainnya;

8.      Menolak dan menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing serta menuntut penghentian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam berbagai bentuk dan modus operandinya;

9.      Menuntut penyediaan lapangan pekerjaan serta pendidikan gratis bagi anak-anak buruh, buruh tani dan petani miskin serta pendidikan murah bagi seluruh rakyat;

10. Kepada seluruh kaum tani di Indonesia, Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) menyerukan untuk terus bersatu dan berhimpun dalam wadah-wadah serikat tani/organisasi massa kaum tani yang independen, militan dan progresif serta dari dasar hati secara tulus menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas perjuangan kaum tani di Indonesai selama ini. Tetap dan teruslah berjuang hingga cita-cita kaum tani tercapai, kita bangun dan perkuat terus persatuan kaum buruh dan tani dibawah kepemimpinan klas buruh.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat agar menjadi perhatian semua pihak, segenap Pimpinan dan anggota Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) mengucapkan Selamat Hari Tani Nasional dan tetaplah berjuang sampai pada titik kemenangan.

 

”Galangan Solidaritas Lawan Penindasan”

 

Jakarta, 23 September 2008

Hormat kami

Dewan Pimpinan Pusat

Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI)

 

 

Rudy HB. Daman                         Emelia Yanti MD Siahaan

Ketua Umum                                    Sekretaris Jenderal

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Laksanakan Landreform dan Reforma Agraria Sejati Bagi Kaum Tani Sekarang Juga !!!

  1. lola says:

    aku kok kurang jelas ya????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s