Saham Bakrie dari Kaca Mata Pasar Modal

 

Oleh Yanuar Rizky

elrizkyNet, 21 Oktober 2008 (http://www.elrizky.net/artikel.php?opt=1&id=253)

 

Ketika ditanya dalam dengar pendapat di Kongres Amerika Serikat (AS), Eksekutif Lehman Brothers mengatakan kurang lebihnya menyiratkan “bola salju krisis yang terjadi kemudian adalah akibat Lehman tidak di-bail-out sehingga penyangga sistem keuangan, yaitu kepercayaan terpatahkan”. Ketika pertama kali, saya mengenal industri keuangan, prinsip dasar (basic belief) dari bangungan kepercayaan adalah “my word is my bond”.

Kata, sesuatu yang menurut pujangga sastra harus lahir dari “jernihnya hati” karena dikeluarkan dari lidah tak bertulang. Si empunya kata akan dipercaya tatkala perjalanan panjang kredibilitas dan konsistensi telah dilaluinya. Lehman Brothers adalah “menara gading” industri Finansial, sebuah raksasa yang “nama besar” adalah “jaminan” dari rasa percaya dari nasabahnya menitipkan pengelolaan aset-nya.

Wajar, eksekutif Lehman mengatakan “dengan tidak diselamatkannya Lehman, politik AS telah mematahkan episentrum kepercayaan, sehingga kepanikan (rush) melanda nasabah untuk segera menarik besar-besar-an asetnya dari lembaga keuangan”. Padahal, industri keuangan dari sisi teori tradisional tentang perbankan adalah mengelola “dana menganggur” masyarakat untuk disalurkan ke instrumen produktif.

Pemilik dana menganggur, jika saat yang sama mengambil dananya, maka ambruklah industri keuangan. Di titik terendah, inilah yang disebut dengan mengelola “panic syndrome” yaitu memberikan sirine bahwa lembaga keuangan masih bisa dipercaya dibandingkan dengan “dibawah bantal”.

Ketika Lehman yang memiliki “nama besar kelas dunia” ambruk. Tentu, responnya adalah panik. Artinya, nama besar sudah lagi tak menjamin jernihnya kata “my word is my bond”.

Betapa banyak, fraud yang selama ini tertutupi “nama besar” ternyata memiliki lubang yang terlalu dalam. Kita lupakan dulu soal Lehman, karena itu ada di pangkuan paman Sam, mari kita liat kondisi LeKman di pangkuan Ibu pertiwi.

 

Repo dalam Bahasa Angkot

Disadari atau tidak, dibalik isu Perpu dan sebagainya dari penyelesaian masalah di Bursa Efek Indonesia (BEI) akibat patahnya “kepercayaan” di transmisi finansial global, bermuara ke hot isu saham Grup Bakrie.

Historisnya, sebelum suspensi seluruh pasar-nya, BEI terlebih dahulu mensuspen saham grup Bakrie.

Saya telah menulis dari setahun lalu, secara rutin di media maupun elrizkyNet, bahwa ada korelasi antara penerbitan kontrak Repo antara The Fed dengan dealer-nya dengan proses penarikannya kembali (reverse Repo) dengan pola profit taking di indeks BEI dari Jum’at ke Kamis (catatan The fed menutup rekening mingguan-nya setiap kamis).

Apa itu Repo? Dengan literasi masyarakat yang berada di bursa hanya 0,2%, tentu banyak yang asing dengan istilah ini.

Analoginya, Bahlul membutuhkan uang tunai. Pergilah dia ke Bank, maka dia akan ditanya “punya aset apa yang akan diagunkan?”. Dijawablah oleh Bahlul “saya punya angkot”.

Bank kemudian melakukan penilaian atas aset Bahlul, ketika saat jatuh tempo. Menilai harga agunan saat jatuh tempo di masa kini, itulah yang disebut dalam bahasa finansial “present value”.

Kalau angkot itu adalah saham yang bisa diperdagangankan di bursa, maka apraisalnya adalah mengacu ke harga pasar. Nah, posisi saham yang diagunkan, jika digadaikan konsukuensinya disimpan di kustodian. Lalu, munculah kreatifitas, bagaimana jika saham tersebut tetap bisa “diputar”.

Sama dengan cerita Bahlul sang bandar angkot, dia mengajukan usul angkot tetap beroperasi. Maka, Bank akan minta tambahan berupa “bagi setoran”. Nah, itulah yang disebut dengan “suku bunga Repo”.

Lalu, karena beroperasi resiko penurunan nilai agunan akibat dioperasikan meningkat. Maka, Bank akan menetapkan batas bawah harga saham, jika harga meluncur dari batas awah maka Bahlul harus menambah “dana” untuk menutupinya. Ini yang dalam bahasa finansial disebut Top Up.

 

Kesalahan Pemerintah sebagai Wasit

Karena faktor apraisal yang mengacu ke harga pasar, dimana disana terdapat publik diluar peserta arisan “angkot Bahlul”, maka prinsip sistem dan mekanisme perdagangan bursa harus menjamin tidak terjadinya “gol berbau off side” atau seperti gol “tangan tuhan” Maradona.

Caranya, sesuai dengan prinsip tata kelola perdagangan yang baik (good market governance), maka harga yang digoreng dilarang semu. Apa itu transaksi semu? Pasal 91 UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal mengatur unsur transaksi yang memberi gambaran semu adalah harga yang terbentuk tanpa terjadi peralihan kepemilikan efek.

Atau, transaksi dibentuk oleh 4L (Lu Lagi Lu Lagi) untuk memancing investor minoritas menjadi korban. 4L dapat terjadi sendiri-sendiri atau juga persekongkolan. Dalam persektif aturan afiliasi, maka Bahlul dan Bank adalah pihak terafiliasi. Jadi, jika saham Repo itu diputar diantara 4L itu jelas semu.

Dalam teori bandar, ada yang disebut dengan free float saham beredar. Apa itu? Yaitu, barang yang bisa diperdagangankan di bursa tidak dikuasai pihak tertentu. Inilah pentingnya regulasi posisi saham gadai dan Repo ditegakkan. Agar publik dapat mengetahui secara persis, saham berputar apakah “arisan 4L” ataukan “pasar dari interaksi floating publik yang lebar”.

Kalau gadai, harusnya Bakrie dan Investment Bank-nya (serta Bank Kustodian yang ditunjuk) melakukan registrasi ke KSEI (Kustodian Efek Indonesia) ke dalam status jaminan. Lalu, dalam rekening efek atas nama Bakrie oleh KPEI (Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia) dimasukkan di posisi rekening dalam jaminan. Dia, tidak akan bisa diperdagangankan karena statusnya “gadai”.

Lalu, munculah aksi korporasi (corporate action) dari Bakrie yang mengumumkan jumlah saham beredar berkurang karena digadaikan (sepanjang cermatan saya ini belum ada kejalasan sampai hari ini). Posisi ini secara otomatis akan menjadi parameter alert dari sistem manajemen resiko penjaminan, yaitu saat saham yang diperdagangkan melebihi “free float” harusnya langsung “disemprit” agar tidak menjadi virus penyakit. Ini poinnya, perlindungan pasar adalah kredibilitas wasit-nya.

Kalau Repo, tentu jumlah saham beredar tak berkurang. Tapi, bukan berarti registrasi dan corporate action tidak penting. Harusnya saham yang direpo-kan diregistrasi ke KSEI masuk ke rekening SLB (Securities Lending and Borrowing) dan rate-nya diendorse dalam skema manajemen resiko penjaminan pasar (KPEI).

Jadi, kalau baunya sudah jelas gadai dan atau repo, tapi Bapepam-LK tidak bisa jawab berapa free float-nya, maka wasit-nya sedang “mematahkan kredibilitas dirinya sendiri”. Kalau sudah terlanjur, bukankah seharusnya “investigasi langsung” segera dilakukakan (dijamin UU Pasar Modal dalam fungsi Bapepam sebagai PPNS – Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

 

Bakrie dari Kaca Mata Lehman

Eksekutif Lehman mengatakan instrumen yang dimilikinya telah mendunia dengan meibatkan puluhan juta nasabah di seluruh dunia, begitu kami tidak ditolong maka kepanikan melanda seluruh nasabah. Nuansa ini, seolah dibangun jika saham Bakrie tidak ditolong akan terjadi patahan yang dahsyat di masyarakat.

Apakah benar? Menjadi menarik, bagi saya, saat ini mengetahui posisi frea float saham Bakrie. Itu kuncinya!.

Anda bisa bayangkan jika hampir seluruhnya saham di-repo-kan dan atau di-gadai-kan, maka selama ini harga yang terbentuk adalah dari pusaran arisan 4L, dalam mengatur hasil goreng-mengoreng sahamnya.

Kalau posisi-nya seperti itu, mudah saja, mana ada perspektif publik seperti cerita Lehman. Karena end of the doomsday scenario menunjukan barang-nya masih disitu-situ juga. Kalau mau tegas, biarkan peserta arisan 4L menyelesaiakan masalahnya sendiri, tanpa harus minta tolong dana publik (internal BUMN pun dana publik, karena BUMN adalah alat negara mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi).

Toh, ketika mereka “harmonis” apakah publik dibagi hasil gorengan yang mereka nikmati. Salah satu peserta arisan, pasti ada yang jadi korban. Tapi, keputusan untuk me-repo-kan sahamnya adalah keputusannya, dalam mazhab pasar “high risk high return”. Jangan cengeng!.

Ada yang bilang, kalau aset Bakrie pindah ke Asing maka tidak ada nasionalisme. Kita patut bertanya, apakah Repo Bakrie ke global hedge fund bukan titik awal dari tercederainya nasionalisme? Terlebih dampaknya ke fluktuasi kurs yang menyebabkan harga tempe naik.

Ada Menteri yang ngomong “putusan BUMN murni bisnis”. Kalau begitu, biarlah pengusaha pribumi lain yang jauh lebih berbisnis yang mengambil peran. Bisnis BUMN jelas alat kesejahteraan rakyat!

Bukankah, rakyat miskin? Adilkah jika dananya habis untuk cuci piring makan dari kelompok kaya?

Bagaimana investor minoritas di Bursa yang jadi korban dan terjebak di permainan “arisan 4L”. Sekali lagi, wasit harus menjalankan aturan main. Yaitu, Peraturan Bapepam IX.H.1 (http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/regulasi_pm/peraturan_pm/IX/IX.H.1.pdf) tentang tender offer (atau pengambil alihan pemegang saham pengendali) butir angka 12 huruf f:

” Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender paling kurang sama dengan harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a atau sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud dalam angka 7.”

Jadi, perlindungan investor minoritas bukanlah kewajiban negara. Karena negara tidak ikut-ikut di arisan 4L tersebut. Siapapun pengendali dari posisi off side arisan 4L ini harus segera membeli barang investor minoritas dari KANTUNGNYA bukan uang negara!.

Wasit harus tegas, di peraturan jelas amar-nya adalah “harga rata-rata tertinggi 90 hari terakhir” sejak posisi peralihan pengendali terjadi. Jika, ini belum ditetapkan dan sahamnya diperdagangkan terus dalam posisi “sangat tipisnya free float”, maka minoritas akan ditekan harga rata-rata 90 harinya dengan terus diturunkan oleh sang bandar 4L.

Kalau pasar modal ingin direspek, jalankanlah aturan main dari mazhab “my word is my bond”. Atau, kita memang tengah bermain dalam degradasi kredibilitas dan wibawa negara sebagai seorang wasit? Peribahasa menyatakan “janganlah gara-gara nila setitik, rusak susu sebelangga”.

Mulailah, dengan mengumumkan hasil investigasi atas kontrak Bakrie dengan para kreditornya. Selesaikanlah masalahnya dengan budaya pasar modal itu sendiri “high risk high return”, dengan transmisi pasar “let’s market operate itself”. [Yanuar Rizky, http://www.elrizky.net]

Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s