Organisasi BMI Hong Kong berkoalisi Sikapi rencana amandemen UU nomer 39

Posted by suara on Dec 8, ’08 1:27 PM for everyone

SUARA Vol.V No.103 5 Desember 2008

Menyikapi rencana pemerintah untuk mengamandemen Undang Undang nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, organisasi-organisasi buruh migran Indonesia (BMI) di Hong Kong akan membentuk koalisi guna menolak rencana tersebut. Pembentukan koalisi akan dilakukan pada Minggu (7/12) ini dengan mengambil tempat di City University dan akan dihadiri puluhan organisasi BMI yang ada di Hong Kong.

Kalangan organisasi menilai selain pemerintah hanya melibatkan kalangan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) juga langkah amandemen tersebut hanya akan memperburuk kondisi perlindungan BMI.

Bahkan mereka juga menganggap amandemen sebagai langkah yang sama sekali tidak berguna tanpa pemerintah meratifikasi terlebih dahulu Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tahun 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya. Apalagi, menurut mereka dasar dan motivasi rencana amandemen ini tak lebih dari bagaimana menciptakan sistem dan iklim investasi di Indonesia dengan menyerahkan urusan perlindungan BMI ke pihak swasta yang dalam hal ini PJTKI.

“Pemerintah ini hanya mau tanda tangan saja soal konvensi itu. Tapi tidak pernah punya niat dan mau meratifikasi Konvensi perlindungan buruh migran ini. tanpa ratifikasi terlebih dahulu Kovensi PBB itu, amandemen tak ada artinya,” ujar ketua Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) saat dihubungi lewat telepon pada Selasa (2/12).

Pernyataan keras juga disampaikan oleh Ketua Asosiasi tenaga Kerja Indonesia (ATKI) Eni Lestari soal pentingnya ratifikasi Konvensi PBB tersebut.

“Makanya sejak awal kan tuntutan kita sudah jelas, cabut Undang Undang Nomor 39 dan ratifikasi dulu Konvensi PBB tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya. Tanpa itu tidak ada gunanya. Dari awal UU ini sudah tidak baik dan diamandemen pun tidak akan menjadi baik,” tegasnya, Rabu (3/12) lewat telepon.

Bagi ATKI, rencana amandemen itu hanya kepentingan pemerintah dan bukan pada bagaimana memperbaiki perlindungan terhadap BMI. Karena itu pula bisa dipastikan PJTKI akan menjadi pihak yang sangat diuntungkan.

“Selama ini PJTKI itu kan seolah sudah kebal hukum. Bagaimanapun kejahatan mereka paling banter dikasih surat peringatan dan kemudian ditutup,” tambahnya.

Kerena alasan-alasan tersebut dua organisasi utama BMI Hong Kong itu, IMWU dan ATKI menggalang koalisi dengan beberpa organisasi BMI yang lain untuk melakukan penolakan terhadap Undang-Undang 39 Tahun 2004 itu.

“Pertemuan tanggal 7 nanti masih dalam taraf sosialisasi masalah ini terhadap seluruh kalangan buruh migran di Hong Kong. namun begitu koalisi sudah pasti akan dibentuk,” terang Rusemi.

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s