SPHP Protes SK Definitif Taman Nasional Lore Lindu

Info Palu, 07/1/09 – Terkait penahanan warga Lore Lindu yang di tuding telah melakukan perambahan hutan Taman Nasional Lore Linduoleh pihak Polhut hingga berkelanjutan ke Proses hukum, mendapat tanggapan keras dari Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP Sulteng).

Terlepas dari proses hukumnya, Agus Faisal Said yang tergabung pada SPHP Sulteng berharap, pihak Taman Nasional Lore Lindu harus mempunyai kewenangan dan ketentuan, serta mempunyai aturan tersendiri dan harus lebih jelas hubungannya dengan dinas terkait di Kabupaten Donggala, agar tidak menjadi korban dan paham tentang aturan mengenai Taman Nasional.
Selain itu Agus juga menyinggung soal SK defenitif terhadap luas Taman Nasional yakni luas taman Nasional selalu berubah hingga masyarakat tidak paham.

SK defenitif tersebut diketahui oleh tiga Menteri yakni Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Perkebunan, sejak tahun 80-an dan diketahui areal Taman Nasionaltersebut lebih dulu ditempati oleh masyarakat setempat dan SK Defenitif yang diketahui tiga Menteri saat ini.
“Bagaimana dengan hak warga yang sebelumnya telah menempati tempat itu. Apakah Pemerintah lebih condong melindungi satwa ataukah masyarakat yang telah bermukim sebelumnya akan dihilangkan haknya begitu saja dengan adanya SK defenitif tersebut”, urai Agus Faisal.

Selain meminta agar Taman Nasional mempunyai SK tetap, ia juga menyoroti Pemerintah Kabupaten Donggala atau calon legislative yang mencari simpati masyarakat Donggala. Ia berharap Pemerintah ataupun para Caleg dapat mencarikan solusi terhadap Taman Nasional hinggah Masyarakat tidak menjadi korban.

“Bila dalam hal ini tidak ada solusi dari Pemerintah, akan lebih baik Taman Nasional Dihapuskan saja dan mengembalikan pengelolaannya pada masyarakat”, ungkap Agus. Agus juga memintah pada aparat hokum yang melakuakan penyelidikan pada perkara ini, hinggah para terdakwa harus berpisah dengan sanak keluarga mereka, agar lebih jeli dan teliti dan mengangkat suatu perkara dengan mempunyai dasar-dasar yang kuat.(lb.6)

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s