“The Jakarta Commitment” adalah Reinkarnasi CGI Dan merupakan “Komitmen Ketergantungan”

Dalam pidato awal tahun 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan pada tanggal 31 Januari 2007 dinyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia secara resmi memutuskan untuk mengakhiri program CGI (Consultative Group on Indonesia). Pada saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan sudah saatnya Kita juga mampu merancang Dan memutuskan sendiri program ekonomi Kita, Dan memilih secara merdeka Dan independen sumber pembiayaan pembangunan, tanpa harus dikonsultasikan dengan negara-negara atau lembaga-lembaga internasional yang tergabung dalam forum CGI. Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut tentu layak untuk diapresiasi setelah sekian lama Republik Indonesia ini berada dalam cengkeraman utang luar negeri Dan policy-driving negara Dan lembaga-lembaga multilateral yang memberi utang kepada Indonesia.

Pada sisi yang lain, pemerintah juga selalu berkilah bahwa sekarang ini beban utang Indonesia semakin berkurang dengan ukuran rasio utang terhadap PDB. Pengukuran tersebut tentu layak dipertanyakan, karena persoalan beban utang bukan hanya pada persoalan stok utang Dan rasio utang, tetapi juga telah membawa implikasi yang serius terhadap kedaulatan kebijakan ekonomi-politik serta eksploitasi sumberdaya alam.

Tekad Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Indonesia harus merancang Dan memutuskan sendiri program ekonomi Indonesia tanpa berkonsultasi dengan negara-negara donor ataupun lembaga keuangan internasional tentu juga merupakan keinginan seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian, dalam kenyataannya sampai sekarang dari setiap kebijakan yang didanai (baik oleh skema pembiayaan utang ataupun hibah) selalu disertai dengan persyaratan (conditionalities).

Bentuk-bentuk persyaratan (conditionality) tersebut biasanya berupa paket tied aid (bantuan mengikat: harus menggunakan produk-produk Dan konsultan dari negara pemberi bantuan), technical assistance (bantuan teknis mulai dari perencanaan Dan pelaksanaan) hingga pada perubahan legislasi (dengan mengintervensi kedaulatan parlemen). Secara kasat Mata, Kita bisa melihat Ada ruang-ruang khusus yang disediakan untuk lembaga-lembaga donor (baik bilateral maupun multilateral) berada di BAPPENAS, departemen-departemen teknis Dan bahkan sudah menjarah ke daerah-daerah.

Kini, setelah dua tahun CGI secara resmi dibubarkan, Pemerintah Indonesia kembali mengambil inisiatif inter-governmental yang melibatkan 22 negara donor Dan lembaga multilateral dalam hal pengelolaan bantuan (baik dalam bentuk utang maupun hibah). Inisiatif yang dikenal sebagai “The Jakarta Commitment” tersebut diyakini oleh Pemerintah Indonesia merupakan wujud kemandirian dalam pengelolaan utang luar negeri terhadap intervensi kreditor. Namun sesungguhnya, jika “The Jakarta Commitment” tersebut dibaca secara kritis, malah nampak sebaliknya. Inisiatif tersebut menunjukkan semakin tergantungnya Indonesia terhadap utang luar negeri Dan kebijakan yang diinginkan oleh para donor Dan kreditor. Tekad Pemerintah Indonesia untuk mengurangi beban pembiayaan pembangunan dari utang tidak akan pernah terjadi. Adanya “The Jakarta Commitment” semakin meneguhkan sikap pemerintah Indonesia yang tidak mau melepas diri dari ketergantungan pada utang. Kenyataan ini dikukuhkan dengan adanya Sekretariat Bantuan untuk Efektifitas Pembangunan yang berkantor di BAPPENAS sebagai pelaksana Jakarta Commitment yang senyatanya adalah CGI wajah baru.

Berdasarkan kajian kritis INFID terhadap dokumen “The Jakarta Commitment” disimpulkan bahwa “The Jakarta Commitment” mengingkari elemen-elemen kunci yang terkandung dalam Paris Declaration Dan Accra Agenda for Action yang selalu menjadi acuan dari dokumen ini serta makin melemahkan kedaulatan ekonomi Indonesia. Pengingkaran-pengingkaran tersebut antara lain:

1. Dokumen “The Jakarta Commitment” tidak menyertakan prinsip yang terkandung dalam Accra Agenda of Action terkait soal proses konsultasi kebijakan pembangunan untuk memastikan adanya penghargaan terhadap kesepakatan-kesepakatan internasional tentang keadilan gender, hak asasi manusia, penyandang cacat Dan kelestarian lingkungan hidup.

2. Dokumen “The Jakarta Commitment” akan makin memperkuat model pendanaan Multi Donor Trust Fund (yang sudah dimulai dari pembiayaan BRR Aceh – Nias, Java Recovery Trustfund Dan PNPM) yang standar pengelolaannya dikontrol oleh World Bank Dan tidak melalui mekanisme yang biasa dijalankan menurut sistem keuangan negara Pemerintah Indonesia, serta bebas dari kontrol demokratis parlemen Dan rakyat.

3. Dokumen “The Jakarta Commitment” tidak merumuskan komitmen tentang pencegahan Dan pemberantasan korupsi dalam pengelolaan bantuan.

4. Dokumen “The Jakarta Commitment” sama sekali tidak memperlihatkan peta jalan bagi Indonesia untuk membebaskan diri dari jebakan utang. Dokumen ini tidak memberi ruang bagi jalan diplomasi pengurangan Dan penghapusan utang (termasuk didalamnya illegitimate debt).

5. Institusionalisasi “The Jakarta Commitment” dalam bentuk “Aid for Development Effectiveness Secretariat” adalah reinkarnasi dari CGI yang akan mengganggu kedaulatan kebijakan pembiayaan pembangunan Indonesia.

Atas dasar studi tersebut, INFID menyatakan sikap bahwa dokumen “The Jakarta Commitment” bukan merupakan jawaban atas masalah utang luar negeri Indonesia tapi malah Menjadi beban baru yang makin menjerumuskan Indonesia dalam jebakan utang. “Jakarta Commitment” juga dengan jelas menjadi komitmen pemerintah Indonesia untuk tetap bergantung pada utang luar negeri Dan kebijakan-kebijakan yang dirancang oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. Dengan “Jakarta Commitment” pemerintah dengan jelas merendahkan martabat pemerintah sendiri di Mata bangsa-bangsa yang berjuang untuk bebas dari ketergantungan pada negara-negara Dan lembaga-lembaga kreditor internasional, Dan juga merendahkan martabat bangsa yang besar seperti Indonesia. Dengan “Jakarta Commitment” maka Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menyatakan dengan tegas akan ketergantungannya pada kreditor-kreditor internasional, baik dari segi pembiayaan pembangunan maupun dari segi kebijakan.

Jakarta, 30 Januari 2009

Don K Marut
Direktur Eksekutif

Informasi lebih lanjut hubungi :

Dian Kartika Sari
Wakil Direktur
0816759865

Wahyu Susilo,
Kepala Divisi Jaringan Dan Kampanye
08129307964

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to “The Jakarta Commitment” adalah Reinkarnasi CGI Dan merupakan “Komitmen Ketergantungan”

  1. maretta says:

    saya juga ga yakin kalo Jakarta Commitment itu bisa membebasakan pemerintah untuk mandiri dalam mengelola utangnya tanpa syarat2 yang mengikat…. mungkin saya seorang pesimis tapi naif banget deh kalo dipikir pikir… Masa ada buaya yang mau melepas mangsa yang udah ada di mulut n tinggal telan hanya karena mangsanya protes atau mungkin memohon.. Bahkan kalo ada buaya lain atau singa atau kingkong yang ingin merebut mangsa tersebut, saya juga ga yakin kalo buaya tersebut mau memberikannya begitu saja….

    Tapi saya jadi penasaran sama isi dari Jakarta Commitment tsb.. Mohon di upload dong….tengkyu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s