PERYATAAN SIKAP ATAS PELANGGARAN HAK BERUNDING DAN KEBEBASAN BESERIKAT BAGI BURUH YANG DILAKUKAN OLEH MANAGEMEN PT. NESTLE INDONESIA

73251_unjuk_rasa_menuntut_perubahanSalam Juang!

Persoalan-demi persoalan seolah tidak ada henti-hentinya menimpa penghidupan kaum buruh dan rakyat Indonesia, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, upah yang jauh dari kebutuhan hidup layak, system kerja yang sangat tidak manusiawi, kondisi kerja yang buruk, dengan tidak adanya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan masih banyak lagi problem-problem mendasar yang harus dihadapi oleh kaum buruh Indonesia.

Persoalan tersebut secara nyata juga dialami oleh buruh-buruh yang bekerja di PT. NESTLE Indonesia yang berada di Panjang, meskipun perusahaan tersebut adalah merupakan perusahaan multinasional, Namun pada kenyataannya perusahaan yang sangat besar tersebut selama ini telah melakukan  pelanggaran hak dasar buruh berupa hak untuk melakukan perundingan masalah upah agar dapat di tetapkan di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang jelas-jelas diatur didalam perundang-undangan yang berlaku, dan hampir dua tahun lamanya buruh-buruh PT NESTLE berada didalam ketidak pastian upah, dan selama itu pula buruh-buruh PT. NESTLE melalui serikatnya yaitu SERIKAT BURUH NESTLE INDONESIA PANJAN (SBNIP) telah melakukan perjuangan untuk menuntut haknya, naum pihak manageman PT NESTLE seolah tidak peduli dan mengindahkan sama sekali hak-hak serikat pekerja yang dilindungi oleh konvensi ILO tentang perundingan bersama, Deklarasi Tripartit ILO tentang Prinsip-prinsip Mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial dan Panduan OECD tentang Perusahaan Multinasional, tidak memberikan hak untuk merundingkan upah dan skala upah pada pekerjanya dan mencantumkannya dalam  PKB. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 17 Tahun 2005, jelas-jelas menyebutkan bahwa upah ditetapkan atas kesepakatan antara buruh dan perusahaan.  Namun selam ini Upah buruh menjadi hak prerogratif dan telah ditetpkan secara sepihak oleh pihak perusahaan dengan alas an yang tidak jelas. Hal ini merupakan bentuk perlawanan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

Selain itu, PT NESTLE Panjang juga memberlakukan sistem outsourcing kepada buruh pada bagian pengepakan dan tenaga mesin dimana mereka adalah merupakan tenaga kerja pokok yang menjalankan pekerjaannya secara terus-menerus di dalam proses produksi. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, system outsourcing hanya dapat berlaku untuk petugas keamanan, petugas kebersihan, dan petugas kantin yang sifat pekerjaannya sebagai pendukung proses produksi atau pekerjaan yang hanya bersifat sementara saja. Artinya Outsourcing tidak boleh  diterapkan   untuk pekerja yang berhubungan dengan    produksi.

Melihat kondisi yang dialami oleh buruh PT NESTLE tersebut, maka dengan ini kami dari Front Perjuangan Rakyat (FPR)  mengecam tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Managemen PT. NESTLE terhadap buruhnya dan menyatakan sikap:

  1. Menuntut kepada pihak Managemen PT NESTLE Indonesia untuk bersedia melakukan pembahasan masalah upah didalam perundingan PKB.
  2. Mengangkat pekerja/Buruh outsourcing yang bekerja pada bagian pengepakan dan bagian mesin menjadi buruh tetap.
  3. Berikan hak berunding dan kebebasan beserikat kepada Buruh PT NESTLE.
  4. Mendesak pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap managemen PT NESTLE yang telah terbukti melakukan pelanggaran.
  5. Mendukung sepenuhnya usaha-usaha dan perjuangan yang dilakukan oleh SERIKAT BURUH NESTLE INDONESIA PANJANG (SBNIP) untuk mendapatkan hak-haknya.
  6. Apabila pihak perusahaan tetap bersikeras dengan sikapnya maka kami dengan terpaksa akan menyampaikan permasalahan ini kepada masyarakat seluas-luasnya baik melalui media massa cetak maupun elektronik.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan agar mendapatkan perhatian

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Rudi HB Daman

Koordinator

Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to PERYATAAN SIKAP ATAS PELANGGARAN HAK BERUNDING DAN KEBEBASAN BESERIKAT BAGI BURUH YANG DILAKUKAN OLEH MANAGEMEN PT. NESTLE INDONESIA

  1. enhal says:

    hanya satu kata untuk mereka.. GO TO HELL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s