lindungi pekerja bantuan hukum dan pembela HAM

LBH Jakarta hari ini meminta dukungan rekan-rekan untuk melakukan urgent action terhadap Penahanan Tommy Albert Tobing (Pengacara Publik) dan M. Haris Barkah (Assisten Pengacara Publik)  LBH Jakarta, Penahanan Saksi yang masih berusia di bawah umur, Kekerasan terhadap Asfinawati (Direktur) Nurkholis Hidayat dan Kiagus Ahmad BS (para pengacara Publik) yang keseluruhannya dilakukan oleh oleh aparat dan pimpinan POLRES Jakarta Pusat.


Adapun kronologis terjadinya pelanggaran tersebut adalah sebagaimana terlampir.

1.       Bahwa Pada tanggal 27 Juli 2009, pukul 8.00 pagi, Tommy Albert Tobing (Pengacara Publik) dan M. Haris Barkah (Assisten Pengacara Publik)  LBH Jakarta melakukan pendampingan hukum terhadap W (14 Tahun) dan N (21 Tahun) dalam status sebagi saksi dalam kasus Pembunuhan FAHRI.

2.       Bahwa dalam kapasitasnya sebagai saksi, para Pendamping hukum telah meminta kepada Pihak penyidik untuk menghentikan proses BAP jam 11 siang dengan alasan saksi harus sekolah, dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaan. permintaan tersebut di tolak oleh Penyidik dan proses BAP dilanjutkan hingga petang hari.

3.       Bahwa terjadi keributan yang diawali oleh protes Tomy /pembela hukum terhadap proses pemeriksaan yang tidak fair, dan berlanjut dengan penahanan terhadap Tommy dan haris Barkah.

4.       Bahwa Pihak KASAT Reskrim dan Wakasat Reskrim POLRES Jakarta Utara Santoso menahan Tommy dan Barkah tersebut dengan alasan menghalangi pemeriksaan dan pelanggaran terhadap UU Advokat terkait dengan lisensi atau izin advokat dari keduanya.

5.       Bahwa pada tanggal 28 Juli 2009, dini hari, pihak LBH Jakarta yang diwakili Asfinawati, Nurkholis Hidayat dan Kiagus  Ahmad menolak alasan tersebut dan meminta pelepasan keduanya, dan berjanji untuk kooperatif kalaupun esok harinya hendak diperiksa berdasarkan status hukum yang pasti. selain itu, Pihak LBH Jakarta juga meminta pelepasan Saksi W dan N demi hukum.

6.       Bahwa KASAT dan WAKASAT tidak dapat menjelaskan status hukum dari keduanya, menolak membebaskan saksi dan justru mengusir paksa dengan kekerasan terhadap para pengacara public LBH Jakarta yang datang untuk memberikan bantuan hukum terhadap saksi dan Kedua Pengacara Publik LBH Yang di tahan.

7.       Bahwa segera setelah pengusiran Pihak LBH Jakarta melaporkan hal tersebut ke Komisioner KOMPOLNAS dan direspon cepat dengan kedatangan Bapak Pandupraja yang berupaya untuk setidaknya mengelaurkan anak dibawah umur yang ditahan dalam statusnya sebagai saksi. namun upaya Bapak Pandu ditolak oleh pihak Polres Jakarta Utara.

Berdasarkan uraian peristiwa tersebut ada beberapa pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh POLRES Jakarta Utara sebagai berikut:

1.       Penahanan Saksi sebagai Pelanggaran Fair Trial dan Hak-hak saksi dan hak atas bantuan hukum

Penahanan Saksi di bawah umur, sebagai pelanggaran terhadap Konvensi Anak (CRC) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Penahanan terhadap Tommy Albert Tobing dan Haris Barkah tanpa status hukum yang jelas

alasan penahanan pihak POLRES Jakut terkait UU Advokat jelas-jelas minimnya pengetahuan Pihak kepolisian untuk tunduk pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ancaman pidana dalam UU Advokat.

Pengusiran secara paksa terhadap para pembela bantuan Hukum yang hendak memberikan  pendampingan dan bantuan hukum jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hak setiap orang atas bantuan hukum.

2.       Serangan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia (HRD)

kriminalisasi terhadap Tommy Albert Tobing dan Haris Barkah jelas-jelas merupakan serangan dan ancaman terhadap eksistensi pekerja bantuan hukum dan pembela hak asasi manusia

kekerasan fisik terhadap Asfinawati, dan pengacara publik lainnya merupakan serangan terhadap HRD

merupakan pelanggaran terhadap code of conduct peraturan disiplin dan aturan Internal Kepolisian yang baru saja menerbitkan peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi standard dan prinsip-prinsip HAM dalam pelasanaan tugas Kepolisian Republik Indonesia .

Restaria F. Hutabarat
Jakarta Legal Aid Institute (LBH Jakarta)
Jalan Diponegoro No 74 Jakarta 10320, Indonesia
Phone (+6221) 314 55 18, Fax (+6221) 391 23 77
resta_hutabarat@ yahoo.com
Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s