SPHP SulTeng Mendesak PLN Harus Segera Diaudit

Palu – (Selasa, 28 Juli 2009). Media Alkhairat

Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP) Sulteng, meminta agar Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Palu harus segerah diaudit, terkait pemadaman Listrik di Kota Palu.Ketua SPHP Sulteng, Muhammad Nuzul, senin (27/7) mengatakan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) selalu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang secara hokum memegang penuh hak monopoli penyedia hubungan energy listrik bagi masyarakat, tidak pernah trasparan dengan mengungkapkan persoalan sebenarnya terjadinya pemadaman ini.


Nuzul menambahkan, PLN harus berani mengungkapkan kepada masyarakat persoalan sebenarnya yang dihadapinya, PLN tidak bisa seenaknya melakukan pemadaman bergilir, dan selalu beralasan bahwa tengah terjadi perbaikan mesin PLTD saja.

“Misalnya asyarakat tidak pernah mengetahui, jika benar PLN melakukan maintenance perawatan atau pengganti spare part mesin, asli atau palsu barang tersebut. Masyarakat tidak tahu, darimana dibeli, bagaimana pembelian spare part itu, dan banyak lagi yang seharusnya di jelaskan PLN kepada masyarakat, yang nyata-nyata telah banyak di rugikan dengan adanya pemadaman bergilir ini, baik dari segi ekonomis maupun materi,” jelasnya.

Nuzul menegaskan, aparat hokum harus segerah melakukan pemeriksaan terhadap BUMN ini. Selain terkesan banyanya kejanggalan. PLN juga mengharuskan pelanggan terus membayar tagihan rekening pemakaian. Dan bahkan tidak segan-segan memutus aliran listrik di rumah pelanggan jika terjadi penunggakan pembayaran. Dia menambahkan, seharusnya dengan kehadiran PLTU, secara Institusi dapat meringankan tanggung jawab pihak PLN tersebut, namun yang terjadi justru sebaliknya, PLN justru kian terlihat tak mampu memenuhi kebutuhan listrik warga kota palu.

“Masyarakat tidak pernah mengetahui, berapa pemakaian bahan bakar yang di butuhkan, berapa pemasukan dari pelanggan dan di kemanakan penggunaannya. Hal tersebut harus di ungkap kepada public secara terbuka dan trasparan karena PLN selain menggunakan biaya dari kas APBN, juga mendapat masukan anggaran dari pelanggan setiap bulannya. Tetapi alasan klasik yang sering di sampaikan kepada warga bahwa pihak mereka (PLN) selalu mengalami kerugian. Untuk itulah menurut kami, PLN harus segera diaudit dan di periksa seluruhnya mulai dari system akuntansi, manajemen dan operasionalnya. Kalau perlu aparat penegak hukum bekerjasama dalam satu tim, mulai dari polisi, jaksa bahkan BPK untuk segerah memeriksa dan mengaudit PLN,” tegas Ketua SPHP tersebut. Sementara itu, Ningsih seorang warga masyarakat palu mengaku karena sering terjadi pemadaman listrik mengakibatkan nasi yang di simpan dalam pemanas lebih cepat basi dan berbau. “Kayaknya rusak juga pemanas saya ini, soalnya sering mati mendadak” kata Ningsih, yang juga pemilik salah satu warung nasi di Kelurahan Talise.(joko)

Salam

Nuzul Libulembah

Ketua SPHP Sulteng

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s