Buruh Migran Geruduk Kantor DEPNAKERTRAS, Desak Erman Suparno Menetapkan Biaya Penempatan yang Transparan, Kuat, Murah dan Adil

IMG_0055Aksi masa yang di lakukan oleh buruh migrant indonesia yang tergabung dalam front perjuangan rakyat (FPR) yang di lakukan pada hari kamis, 27 Augustus 2009 di depan gedung departemen tenaga kerja Indonesia ,yang terdiri dari ATKI, GSBI, AGRA, FMN, INDIES, MIGRAN CARE dan LBH IWORK. Demonstrasi di mulai pada pukul . 09.00 wib sampai pukul 13.00 wib, Dengan iringan dengan orasi politik yang membahana  di tambah dengan yel yel yang Genggap Gempita membuat Relly aksi Semakin Penuh Dengan Semangat.

Aksi ini di lakukan karena menuntut pemenuhan hak-hak buruh migran indonesia dan keluarga nya antara lain adalah tidak di atur dengan tegas tentang biaya penempatan  terhadap buruh migrant, sehingga menciptakaan syarat terbentuk nya penghisapan terhadap mereka. Undang-undang no 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri , pada kenyataan nya lebih banyak menekankan aspek penempatan nya saja, dan tidak memberikan perhatian terhadap aspek perlindungan.

Dalam hal ini BMI adalah pihak yang sangat di rugikan karena ke tidak jelasan tentang pengaturan kebijakan biaya penempatan mereka, di Hongkong meskipun telah di atur melalui SK Dirjen Binapenta pada tahun 2004, namun keputusan ini sama sekali tidak di jalankan, dan saat ini BMI di Hongkong masih di wajibkan membayar HK$21,000 kepada agen penempatan melalui pemotongan gaji selama 7(tujuh) bulan dan di Taiwan BMI yang termasuk dalam katagori informal (pembantu rumah tangga) mereka wajib menyetor antara Rp. 56,000,000. hingga Rp. 74,000,000 melalui setoran tunai sebelum berangkat Rp. 2000,000 sampai Rp. 20,000,000 dan di lanjutkan dengan pemotongan gaji selama 36 bulan kerja

Atas Bentangan Penderitaan Buruh Migran yang mendalam, FPR Mendesak Menteri Erman Suparno Untuk Secara tegas Menetapkan Biaya Penempatan Sesuai dengan Mandat UU PPTKILN. Massa Aksi juga Menuntut ditetapkannya biaya penempatan maksimal 1 bulan gaji,  dan juga meminta  di tetapkan keputusan menteri untuk mengatur biya penempatan di seluruh Negara penempatan, masa aksi pun menginginkan pemerintah menindak tegas agen/PJTKI yang melakukan pemerasan terhadap calon BMI dan para BMI

Dan aksi ini mebuahkan hasil setelah masa aksi mengirim beberapa orang untuk ber negosiasi dengan pihak departemen tenaga kerja Indonesia antara lain adalah ketidak tegasan pemerintah Indonesia dalam prinsip prinsip ,penegasan biaya penempatan yang berlebihan  dan menindak tegas para agen PJTKI  dengan menyatakan “kami akan membahas nya setelah lebaran “. berarti pemerintah kita tidak akan pernah  berpihak kepada buruh migrant indonsia .dengan bukti lebih menguatkan bahwa pemerintahan RI di bawah kepemimpinan rejim SBY, menteri ke tenaga kerjaan Indonesia erman suparno tidak mau menemui massa aksi dan menganggap permasalahan BMI ini hanyalah permsalahan yang tidak pokok

Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Buruh Migran Geruduk Kantor DEPNAKERTRAS, Desak Erman Suparno Menetapkan Biaya Penempatan yang Transparan, Kuat, Murah dan Adil

  1. redaksi says:

    DERITA KAUM BURUH

    Melambung nya harga kebutuhan pokok menjelang ramadhan, membuat nasib buruh semakin kelimpungan. Gaji Rp.800.000-Rp.900.000 per bulan (rata-rata UMK Surabaya) hanya cukup untuk kebutuhan berbuka puasa dan makan sahur. Bayangkan bila buruh sudah berkeluarga dan memiliki anak, Untuk kebutuhan makan sehari-hari aja pas-pasan, belum lagi untuk kebutuhan anak, istri saat lebaran. Semua harga kebutuhan pokok naik hampir 50%, Betapa menderitanya nasib kaum buruh.

    **********

    Meminta kenaikan UMK pada saat-saat ini jelas suatu hal yang mustahil, berdemonstrasi, mogok kerja atau ngeluruk kantor dewan pasti hanya menimbulkan keributan tanpa hasil, atau bisa-bisa malah digebuki Satpol PP.

    THR (Tunjangan Hari Raya) yang selama ini menjadi kado hiburan bagi buruh sengaja di kebiri pemerintah. UU No 14/1969 tentang pemberian THR telah di cabut oleh UU No 13/2003 yang tidak mengatur tentang pemberian THR. Undang-undang yang di buat sama sekali tidak memihak kepantingan kaum buruh. Atas dasar Undang-Undang inilah pengusaha selalu berkelit dalam pemberian THR.

    Sedangkan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, lebih memihak kepentingan investor asing dan Bank Dunia. Landasan formal seluruh aturan perundangan ini memperlemah posisi tawar buruh di bidang upah, kepastian kerja tetap, tunjangan dan hak normatif, hilangnya kesempatan kerja, partisipasi demokratis Dewan Pengupahan, dan konflik hubungan industrial. Pada prinsipnya Undang-Undang ini merupakan kepanjangan dari kapitalisme (pengusaha).

    Selain masalah gaji rendah, pemberian THR, Undang-Undang yang tidak memihak kepentingan kaum buruh, derita kaum buruh seakan bertambah lengkap kala dihadapan pada standar keselamatan kerja yg buruk. Dari data pada tahun 2001 hingga 2008, di Indonesia rata-rata terjadi 50.000 kecalakaan kerja pertahun. Dari data itu, 440 kecelakaan kerja terjadi tiap hari nya, 7 buruh tewas tiap 24jam, dan 43 lainnya cacat. Standar keselamatan kerja di Indonesia paling buruk di kawasan Asia Tenggara.

    Tidak heran jika ada yang menyebut, kaum buruh hanyalah korban dosa terstuktur dari dari kapitalisme global.

    “kesejahteraan kaum buruh Indonesia hanyalah impian kosong belaka”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s