Siaran Pers PILAR-HK: Agen Hong Kong Melanggar Aturan 10% Komisi Jasa! BMI-HK Launching Kampanye Melawan Praktek Overcharging Agen-agen Hong Kong

img_1439“Bukan hanya PJTKI-PJTKI di Indonesia yang memeras BMI di Hong Kong (HK) dengan biaya penempatan amat tinggi. Bahkan agen-agen Hong Kong, yang memproses kontrak kerja Buruh Migran Indonesia (BMI) pun bersalah telah menarik komisi melebihi dari ketentuan resmi pemerintah HK”.

Hal ini disampaikan oleh Eni Lestari, Koordinator Persatuan BMI Tolak Overcharging (PILAR-HK), sebuah aliansi 23 organisasi BMI di Hong Kong, pada saat launching kampanye melawan pemerasan biaya amat tinggi yang dikenakan oleh agen-agen penempatan di Hong Kong terhadap BMI.

“Kebijakan Hong Kong Employment Agency Administration telah mengatur komisi resmi yang tidak boleh melebihi angka 10% dari gaji satu bulan. Tapi kebanyakan agen-agen ini memungut sampai HK$ 15.000,” Lapor Eni.

Eni menyatakan, bahwa PILAR telah menerima pengaduan dari anggota mereka yang dikenakan biaya sebesar itu ketika memproses kontrak kerja barunya setelah mereka terkena PHK. Dengan alasan tidak finish kontrak dan keharusan meninggalkan Hong Kong, karena aturan 2 minggu visa pemerintah Hong Kong, agen-agen ini memanfaatkan untuk menarik biaya setinggi-tingginya dari BMI dengan menawarkan paket tunggu di Cina, Macau atau Indonesia. Setibanya kembali di Hong Kong, gaji mereka akan dipotong selama 5 bulan berturut-turut sebesar HK$ 3,000. Untuk melunasi biaya tersebut, paspor dan kontrak kerja mereka sementara ditahan oleh agen.

Keluhan juga disampaikan oleh para BMI yang memperpanjang kontrak dengan majikan yang sama atau memproses kontrak baru yang tidak diharuskan meninggalkan Hong Kong juga dikenakan biaya sebanyak HK$ 1,000-HK$ 5,000, dimana tetap melebihi komisi resmi yang seharusnya hanya HK$ 358.

“Kami sudah dikenakan biaya penempatan sebesar HK$21.000 ketika pertama kali datang ke Hong Kong dan harus merelakan gaji kami dipotong selama 5-7 bulan, tapi setelah diluar negeri, kami tetap diperas dengan potongan agen yang seharusnya tidak kami bayar” tambah Eni.

Eni Lestari lebih lanjut  mengatakan bahwa pemerintah Indonesia juga bertanggung jawab atas kesulitan yang dialami oleh para BMI di Hong Kong. Keharusan bagi semua BMI memproses kontrak melalui agen adalah factor yang menyebabkan mereka menjadi sasaran empuk pemerasan para agen Hong Kong. Sampai hari ini, pemerintah Indonesia masih tidak memberikan hak BMI untuk melakukan kontrak mandiri tanpa bantuan agen.

Di tahun 2008 yang lalu, Konsulat Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran, ditujukan kepada agen-agen Hong Kong yang tergabung di APPIH untuk tidak menarik menarik komisi lebih dari 10% dan segera mengembalikan paspor BMI yang mereka tahan, tapi sampai saat ini, kebijakan ini tidak pernah ditindaklanjuti dan pelanggaran-pelanggaran tersebut tetap saja terjadi. Sementara Pemerintah Hong Kong belum melakukan upaya apapun untuk menghentikan pelanggaran ini.

PILAR juga melaporkan tahun kemarin Konsulat Indonesia di Hong Kong mengeluarkan Surat Edaran untuk mengingatkan para agen Hong Kong agar tidak menarik lebih dari 10% dari gaji satu bulan. Namun hal ini tidak pernah dilaksanakan.

Eni Lestari dalam statemennya mendesak pemerintah Hong Kong untuk segera mengambil tindakan dan menghukum agen-agen HK ini yang terbukti telah menarik komisi melebihi ketentuan.

“Pemerintah Hong Kong jangan sampai membiarkan peraturannya dilanggar dan harus lebih pro aktif dalam memberantas praktek-praktek overcharging yang dilakukan oleh agen-agen Hong Kong ini” tegas Eni.

Sebagai permulaan kampanye, kemarin PILAR melakukan launching survey untuk menggalang bukti praktek-praktek pelanggaran biaya yang dilakukan agen-agen Hong Kong. Mereka menargetkan 2.000 responden survey untuk satu bulan dan hasilnya akan dikeluarkan awal Oktober 2009.

Hasil survey tersebut akan diberikan kepada pemerintah Hong Kong dan Indonesia untuk mendesak kedua pemeritahan ini agar segera menghentikan pelanggaran peraturan 10%.

“Kami berjanji akan terus memerangi overcharging di Hong Kong dan tidak akan mengijinkan diri kami diperas terus menerus”.###

Persatuan BMI Tolak Overcharging
(PILAR)
c/o APMM, G/F No2, Jordan Road, Kowloon, HKSAR

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s