Peryataan Sikap Front Perjuangan Rakyat (FPR), Mendukung Aksi Protes Petani Kulon Progo

Mengutuk Kekerasan dan Penangkapan Petani Kulon Progo, Usir Tambang Pasir Besi dan Duduki Kembali Tanah  Kaum Tani.

091020terk5_demo-ricuhNaiknya SBY-Budiono Kembali dalam memimpin Republik ini, ternyata sama sekali bukan Solusi menyelesaikan persoalan Rakyat.  Janji untuk mensejahterakan rakyat adalah senjata ampuh untuk mengelabuhi, Kenyataannya hak dasar rakyat tidak pernah dipenuhi oleh pemerintah macam ini. sudah berjibun bukti yang menunjukan wajah bopeng Rejim, tak bisa disangkal lagi bahwa rejim SBY-Boediono Anti terhadap kepentingan Rakyat. Ditetapkanya PB 4 menteri untuk merampas Upah Buruh,  sistim kerja kontrak dan outsourcing untuk memastikan pasar Kerja tetap Flexibel, semakin meletakkan kaum buruh Indonesia pada derita yang berkepanjangan.

Demikian juga dengan  kaum tani,  Penindasan yang berlipat-lipat terus mengancam penghidupanya.  Meluasnya perampasan tanah,  Hasil Produksi yang Murah,  pupuk langka dan mahal, serta penangkapan dan Kriminalisasi terhadap petani yang memepertahankan lahannya, semakin menunjukkan derajat kehidupan kaum tani Indonesia. Pandangan, pendirian dan tindakan rejim SBY sudah jelas bukan mewakili kehendak dan suara rakyat melainkan pada sang tuan Imperialis Amerika yang Mengoperasikan Pengusaha Komprador dan Tuan Tanah.

Perjuangan Kaum Tani Kulonprogo kembali menjadi bukti kereaksioneran SBY,  Aksi damai para petani untuk mepertahankan Tanahnya dan keberlangsungan hidup keluarganya,  ternyata dihadapi dengan pemukulan dan penangkapan. Aksi massa tersebut dilakukan oleh masyarakat dibeberapa desa di Kulonprogo yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulonprogo. Aksi massa yang diikuti oleh ribuan orang ini diarahkan ke gedung DPRD kabupaten Kulonprogo saat terjadi konsultasi mengenai analisa dampak lingkungan pertambangan pasir besi yang melibatkan PT JMI dengan pejabat Pemda Kulonprogo.

Untuk kesekiankalinya Demonstrasi dilakukan untuk menolak penambangan pasir besi, derap-derap massa langsung menuju DPRD dengan meneriakkan yel-yel dan mengacungkan poster yang mengecam upaya pembukaan penambangan pasir besi. Upaya rakyat untuk menentang penambangan pasir besi ternyata mendapat tantangan dari pejabat Pemda Kulonprogo; dalam hal ini wakil bupati Kulonprogo Mulyono. Bahkan Mulyono yang enggan menemui petani tersebut meminta kepada Kepolisian Resort Kulonprogo untuk Membubarkan Aksi Protes tersebut. Aparat kepolisian Kulonprogo kemudian melakukan provokasi dan pukulan bahkan yang meyakitkan aparat mengunakan penembakan peringatan dan meriam air (Water Canon), tindakan brutal tersebut menyebabkan beberapa  ibu-ibu dan orang tua mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke Rumah Sakit. tidak berhenti di situ, aparat secara membabi-buta melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Massa Aksi.

Represifitas dan tindak kekerasan terhadap kaum tani dilakukan oleh aparat kepolisian pada hari Senin 20 Oktober 2009, terkait dengan adanya upaya dari pemerintah daerah Kulonprogo yang memberikan kontrak karya terhadap sejumlah investor termasuk PT Jogja Magasa Iron (PT JMI) untuk membuka pertambangan pasir besi di 14 desa diwilayah kecamatan Galur, Panjatan, Wates dan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Jogjakarta. Tambang tersebut mengancam kelestarian lingkungan serta kehidupan bagi kaum tani dan keluarga yang sangat tergantung kehidupannya atas tanah tersebut. Jika kontrak karya benar-benar dijalankan terhadap tanah seluas 2.987,79 Ha maka bukan hanya kerusakan lingkungan, tapi juga menggusur tanah milik rakyat karena luas tanah tersebut mencakup juga wilayah pertanian dan pemukiman penduduk.

Sesungguhnya hak rakyat  atas tanah  telah tertuang dalam UUD 1945 dan UUPA No. 5 tahun 1960, terutama ketegasan akan penghapusan Monopoli Tanah yang dilakukan perseorangan.  Namun pemerintah dari kepemimpinan Suharto sampai SBY-Budiono secara sengaja terus melanggar amanat UUD 1945 dan UUPA no 5 tahun 1960, hal ini semakin membuktikan kedudukan pemerintah yang tidak berpihak terhadap rakyat. Oleh karena itu, kami dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) yang Merupakan Persatuan Oragnisasi Rakyat menyatakan :

  1. 1. Mengutuk Keras tindakan Represif dan Penangkapan Aparat Kepolisian Resort Kulonprogo Terhadap Aksi Petani Kulonprogo.
  2. 2. Hentikan Proses Penambangan Biji Besi dan Tutup Segala Bentuk Negosiasi Pertambangan di Kulon Progo
  3. 3. Hentikan segala bentuk represifitas dan kriminalisasi dalam Menyelesaikan Persoalan Agraria.
  4. 4. Jalankan Reforma Agraria Sejati, Kembalikan Tanah untuk petani

Dukung sepenuhnya perjuangan kaum tani Kulon Progo, dari perampasan tanah yang dilakukan oleh PT. Jogja Magasa Iron (JMI).  kami juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengobarkan perjuangan massa dan memperkuat persatuan rakyat melawan rejim yang anti rakyat dan anti demokrasi pemerintahan SBY-Boediono.

Demikian pernyataan sikap kami, atas dukungan dan perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih !

Jayalah perjuangan Massa…

Jayalah Rakyat Indonesia….

Jakarta 22 Oktober 2009

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Rudi HB Daman

Koordinator

Front Perjuangan Rakyat (FPR):

GSBI, SBB, OPSI, FSBC, AGRA, ATKI, FMN, PMKRI, SHI, LPB, GRI, KPC, CGM, MIGRAN CARE, PBHI, INFID, INDIES

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s