Pembantaian Ampatuan Meningkatkan Tingkat kebiadaban Politik di Filipina

The wife of a local reporter is led away as he lies on the ground at the scene of the massacre of a political clan, which included several journalists Photograph: Erik De Castro/Reuters

DITERBITKAN 30 November 2009

Impunitas terhadap pembunuhan bermotif politik di Filipina menjadi penyebab klan Ampatuan berani melakukan pembantaian. Jika para pelaku pembantaian ekstra-judisial dan penghilangan paksa terhadap aktivis-aktivis politik it uterus bisa berjalan dengan bebas, barangkali mereka akan berpikir, mereka akan bisa lolos meski telah membunuh lebih dari 100 orang.

Oleh Benjie OLIVEROS, Analisis Politik dari Bulatlat.com

MANILA – Pembantaian Ampatuan yang terjadi 23 November lalu telah mengejutkan negara dan dunia. Hal itu bukan hanya karena keganasan yang menyebabkan hilangnya nyawa 57 orang tidak berdosa, berbagai aksi-aksi biadab, termasuk perkosaan terhadap perempuan, penajisan terhadap tubuh dan pemenggalan kepala terhadap beberapa korban, melainkan juga karena kekejaman yang sungguh memalukan. Bahkan pengacara dan wartawan yang turut dalam rombongan konvoi untuk pencalonan wakil Walikota Datu Esmael “Toto” Buluan dengan maksud menghalangi terjadinya insiden yang tidak diinginkan kepada keluarga, kerabat, serta pendukung Mangudadatu, juga turut dibunuh secara brutal.

Kekerasan pada tingkat lokal seolah menjadi hal yang biasa di Filipina. Terlebih dinasti politik yang berkuasa di tingkat lokal umumnya dipelihara oleh senapan, bajingan, dan emas (guns, goons, and golds). Hal ini tidak mengherankan karena pimpinan dari klan yang berkuasa adalah tuan-tanah besar yang memelihara tentara-tentara swasta untuk menjaga agar kaum tani yang bekerja diatas lahannya dapat selalu dikontrol, untuk merampas tanah dari pemilik lahan kecil, dan untuk digunakan melawan lawan-lawan politiknya dalam masa pemilu. Representatif Abra, Luis “Chito” Bersamin Jr adalah salah seorang korban yang terbunuh di siang hari di depan Gereja Mount Carmel di Quezon City Desember 2006 lalu, hanya lima bulan sebelum pemilu 2007. Mantan Gubernur Abra Vicente Isidro Valera, rival politik Bersamins, adalah tersangka utama dalam kasus pembunuhan tersebut.

Politik tingkat lokal di Filipina senantiasa dipenuhi dengan cerita-cerita kekerasan yang melibatkan klan-klan dan kelompok-kelompok politik yang saling bertentangan. Selama kaum tuan-tanah besar dengan pasukan tentara swastanya mengontrol provinsi, mengerahkan tentara-tentara swastanya dan menggunakannnya untuk melindungi kepentingan-kepentingannya, kekerasan di tingkat lokal tidak akan pernah reda.

Memang, pembantaian Ampatuan menjadi kasus yang paling menonjol karena banyaknya jumlah korban dan karena cara-cara biadab yang digunakan untuk membantai. Para korban sama sekali tidak bersenjata dan tidak semuanya merupakan bagian dari klan keluarga Mangudadatu, rival politik Ampatuan. Korban-korban tidak bersalah seperti pengacara, wartawan dan pejalan kaki itu telah diculik dan dibantai dengan brutal. Pada kenyataannya, jumlah mereka merupakan mayoritas dari para korban yang dibantai.

Sangat sedikit kasus kekerasan politik lokal yang bisa dibandingkan dengan pembantaian Ampatuan dalam konteks keganasan, kebrutalan, dan ketidaktahumaluan. Mungkin hanya Pembantaian Oro Ilocos Este tahun 1970 yang bisa dibandingkan dengan kejadian baru-baru ini. Dalam pembantaian Oro Ilocos, tentara swasta dari Klan Crisologo yang dipimpin Bingbong Crisologo membakar seluruh desa yang menjadi pendukung Klan Singson. Namun ini masih dibawah kekejian yang terjadi dalam Pembantaian Ampatuan.

Dengan seluruh indikasi, pembantaian Ampatuan adalah pembantaian yang telah direncanakan sebelumnya. Para pembantai telah menyiapkan sebuah backhoe dan telah menyiapkan lubang yang akan dijadikan kuburan. Mereka dilaporkan telah menunggu Mangudadato untuk mengambil pendaftaran pencalonan untuk gubernur selama dua hari sebelum kejadian. Bukan sesuatu yang aneh jika pada saat kejadian tidak ada polisi atau anggota Angkatan Bersenjata Filipina yang ada dilapangan untuk mencegah insiden.

Dari seorang wartawan yang selamat dari pembantaian karena harus melakukan beberapa tugas dan tidak dapat pergi dalam rombongan yang terdiri dari tujuh kendaraan melaporkan bahwa polisi dan angkatan bersenjata Filipina sebenarnya telah diberitahu tentang adanya ancaman keselamatan atas nyawa dari orang-orang yang ikut dalam konvoi. Namun, tidak ada yang dilakukan oleh kedua institusi tersebut untuk mencegah kejadian. Parahnya, beberapa pejabat kepolisian setempat justru terlibat dalam pembantaian tersebut.

Bagaimana bisa para pembunuh begitu kurang ajar?

Tersangka pelaku, Walikota Datu Andal Unsay Ampatuan Jr, saudaranya Gubernur Wilayah Otonomi Muslim Mindanao, Zaldi Ampatuan, dan ayahnya Gubernur Maguindanao Andal Ampatuan Sr adalah sekutu dekat Presiden Arroyo. Bahkan, tersangka utama Andal Jr baru saja menghadiri kovensi pencalonan Lakas-CMD Gilbert Teodoro sebagai kandidat Presiden yang didukung Arroyo.

Kedekatan dengan Pemerintahan Arroyo inilah yang menyebabkan klan Ampatuan menjadi begitu kurang ajar. Ingat pula kasus rekaman “Hello Garci”, seorang perempuan yang dipercaya Gloria Macapagal-Arroyo tertangkap tengah berbicara dengan seseorang dari Komisi Pemilihan yang dipercaya merupakan Virgilio Garcillano meminta yang bersangkutan untuk menjamin kemenangannya dengan menambahkan satu juta suara saat bersaing dengan Fernando Poe Jr. Suara dukungan untuk Arroyo berasal dari Mindanao dan Cebu. Seluruh kursi senat dari kelompok pendukung pemerintah menang sepenuhnya di Maguindanao, sementara Fernando Poe—rival Arroyo—diharuskan tidak meraih satu pun suara setidaknya dari tiga kota.

Sebagai tambahan, sejak legitimasi pemerintahan Arroyo semakin dipertanyakan pada tahun 2005, Arroyo sangat mengandalkan sekutu-sekutunya di kongres dan pemerintahan lokal untuk menyelamatkan pemerintahannya. Sejak saat itu, Arroyo telah sangat memanjakan, menyuap, dan melindungi sekutu-sekutunya dari tuduhan kejahatan politik maupun ekonomi di Filipina.

Impunitas terhadap pembunuhan politik di Filipina menyebabkan para pelaku pembantaian memiliki keberanian untuk melakukan kebiadaban serupa. Jika para pembantai terhadap lebih dari seribu korban pembunuhan ekstra yudisial dan penghilangan paksa itu tetap dibiarkan melenggang bebas, barangkali, mereka akan berpikir mereka akan bisa melenggang bebas jika hanya membunuh kurang dari seratus orang.

Keadilan harus diberikan kepada para korban atas tindakan menjijikan namun pemerintah Arroyo terkesan enggan melakukan tindakan hukum terhadap klan Ampatuan, khususnya terhadap Andal Jr. Perlu waktu tiga hari sejak kejadian bagi polisi untuk menahan dan menjadikan klan Ampatuan sebagai tersangka. Karenanya, warga Filipina harus terus dengan gigih dan waspada mendorong tegaknya keadilan bagi korban. Jika tidak, kasus pembantaian ini tidak lagi menjadi berita dan hilang begitu saja seperti debu.

Selama tuan-tuan tanah besar itu memegang kendali tingkat provinsi, politik raja-raja perang dan para panglima kekerasannya akan terus berlangsung. Apa yang diperlihatkan dari pembantaian di Maguindanao sesungguhnya telah mempertinggi tingkat kekerasan dan kebiadaban politik di Filipina.***

 

diterjemahkan dari http://www.bulatlat.com

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s