Brosur Propaganda Front Perjuangan Rakyat (FPR) dalam Peringatan hari Hak Azasi Manusia 2009

SBY-BOEDIONO REZIM PELANGGAR HAM DAN PERAMPOK UANG RAKYAT!

PENUHI HAK-HAK DASAR RAKYAT!

GERAKAN RAKYAT MENUNTUT UPAH, TANAH DAN KERJA

100 Hari Perlawanan Rakyat Melawan Rejim Boneka Amerika, Anti-Rakyat!

Pengantar

Setiap tanggal 10 Desember , seluruh perhatian dunia tertuju pada satu momentum penting. Satu peristiwa bersejarah ketika 61 tahun yang lalu, tepatnya 10 Desember 1948 sebuah deklarasi universal  dikumandangkan. Deklarasi tersebut meletakkan toggak atas kewajiban setiap Negara di dunia untuk memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar bagi warga negaranya. Deklarasi universal inilah yang kemudian menjadi fondasi yang kokoh bagi usaha perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Bahkan pada setiap tanggal 10 Desember telah ditetapkan sebagai Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia.

Kenyataannya setelah 61 tahun sejak deklarasi disuarakan, pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih terus mengalami grafik yang meningkat. Tahun ini kita memperingati Hari HAM di tengah krisis umum imperialisme yang belum berakhir, dan tidak akan berakhir, yang ditandai dengan semakin merosotnya taraf kehidupan rakyat di seluruh dunia; dirampasnya hak-hak dasar rakyat seperti upah, tingginya jumlah PHK, perampasan tanah untuk kepentingan perkebunan besar asing, penggusuran rumah, pasar, dsb. Sementara perlawanan rakyat yang semakin luas dihadapi dengan represi kekerasan yang menandai bibit-bibit fasisme yang kian subur. Kekerasan, penghilangan atas hak-hak sosial-ekonomi dan politik warga negara semakin intensif dan menginjak-injak hak asasi manusia yang sesungguhnya.

Bailout untuk Bank Century adalah Perampokan Uang Rakyat!

Korupsi Semakin Merusak Penghidupan Rakyat!

Krisis umum imperialisme yang ditandai oleh krisis financial global yang pada saat bersaman juga diringi  oleh krisis pangan dunia dan krisis energi pada perkembangannya saat ini telah pula memukul sektor industri dalam skala dunia termasuk di Indonesia. Beban krisis yang berupa penekanan terhadap tingkat upah (politik upah murah), PHK dan meluasnya pengangguran, perampasan tanah-tanah rakyat (land grabbing), meningkatnya penggusuran di area perkotaan terhadap para pedagang kaki lima, tindak-tindakan anti demokrasi dan kekerasan terhadap rakyat dalam bentuk pengekangan kebebasan berserikat dan berpendapat di muka umum merupakan beban yang dilemparkan ke pundak klas buruh, kaum tani dan rakyat pekerja di seluruh negeri.

Beban krisis tersebut merupakan sebab-sebab yang ditimbulkan oleh imperialism dominasi AS dalam upayanya untuk dapat keluar dari krisis yang menerpanya. Tidak hanya itu, negeri-negeri imperialisme di bawah dominasi imperialisme AS juga menempatkan negeri-negeri jajahan, setengah jajahan dan setengah feodal seperti Indonesia, maupun negeri bergantung laninnya sebagai negeri yang dipaksa untuk menopang krisis di dalam negerinya. Karenanya penghisapan dan penindasan terhadap klas buruh, kaum tani dan klas pekerja lainnya di seluruh negeri semakin hebat dan vulgar. Banyak rezim di dunia yang dengan terang mneyatakan dukungannya dan tak tahu malu menjadi boneka setia mengabdi pada kepentingan negeri-negeri Imperialisme.

Berbagai kebijakan dalam skema globalisasi neo-lioberal yang sesungguhnya merupakan desain kebijakan imperialism di adopsi sebagai kebijakan nasional di banyak negeri. Kebijakan-kebijakan itu diantaranya adalah skema dana talangan (bailout) untuk menyelamatkan para kapitalisme monopoli internasional, stimulus fiskal, penghapusan berbagai proteksi, serta reformasi kebijakan pertanahan untuk memudahkan investasi di sektor agraria, maupun pembangunan  infrastruktur, perluasan kebijakan fleksibilitas perburuhan, outsourcing, PHK massal dengan dalih efisiensi, penetapan politik upah murah, dan berbagai tindakan anti demokrasi  dalam kerangka perang global melawan terorisme.

Demikian juga dengan apa yang dialami oleh kalangan pemuda dan mahasiswa, selain dihadapkan pada sulitnya mencari pekerjaan mereka juga dihadapkan pada system pendidikan yang komersil. Akibatnya, selain pengganguran meluas di kalangan pemuda mereka juga harus menangung beban pendidikan yang mahal dengan orientasi untuk pemenuhan tenaga terampil murah bagi industry imperialisme. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua kebijakan itu sesunguhnya semakin melemparkan rakyat kedalam penderitaan yang semakin akut dan memerikan hati.

Gelombang krisis global yang belum juga berakhir hingga hari ini tentu mempunyai implikasi serius terhadap perekonomian dalam negeri. Sektor financial dalam negeri dan perdagangan tentu akan mengalami kemerosotan yang begitu dalam. Secara nyata, pemerintah Indonesia berani merampas 6,7 trilliun uang rakyat dengan alasan untuk menyelamatkan sebuah lembaga keuangan bernama Bank Century. Saat ini, kasus dana talangan/bailout bank Century ini menguat hingga menjadi hak angket di DPR seiring dengan adanya dugaan penyalahgunaan penggunaan dana tersebut. Terlepas dari isu tersebut, satu hal yang perlu kita kritisi adalah, kenapa dana sebesar itu digunakan hanya untuk menyelamatkan sebuah lembaga yang tidak berguna, dengan mengorbankan begitu banyak kepentingan rakyat. SBY-Boediono lebih memilih menjalankan bailout, di tengah penghidupan rakyat yang semakin merosot.

Padahal cara ini adalah cara usang, yang sedari dulu tidak pernah berhasil. Rejim lebih memilih menyelamatkan para komprador besar pesanan tuannya daripada derita rakyat yang panjang dan dalam.  Secara matematis, dana sebesar itu tentu akan sangat membantu untuk pemulihan perekonomian masyarakat kecil, membuka berbagai lapangan pekerjaan, subsidi pendidikan dan peluang usaha riil lainnya ditengah situasi krisis yang melanda. Skema kebijakan bailout terhadap Bank Century maupun terhadap berbagai lembaga keuangan lainnya ini secara persis dapat dikatakan serupa dengan kebijakan yang diambil oleh Barrack Obama dan pendahulunya JW.Bush. Dimana pada saat krisis, kedua pimpinan negeri Imperialisme AS itu, utamanya JW.Bush menyiapkan dana sebesar 700 Milyar dollar AS untuk menyelamatkan banyak lembaga keuangan di AS yang kolaps dan bangkrut.

Akibat krisis umum imperialism, situasi ekonomi dalam negeri juga terpengaruh dan mengalami kemerosotan. Sebagai gambaran dapat disampaikan bahwa lesunya perdagangan dunia berdampak pada ekspor . Pertumbuhan eskpor barang justru mengalami minus hingga 13,9 persen, serta tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana selama setahun ini pertumbuhan ekonomi nasional hanya bergerak pada kisaran angka 4,3 persen. Sementara, peningkatan utang pemerintah menunjukkan jumlah yang semakin besar, yaitu 16,5 persen dari RAPBN tahun 2010 dialokasikan untuk membayar angsuran bunga hutang. Hampir dua kali lipat bila dibandingkan dengan alokasi yang dianggarkan oleh pemerintah untuk dana bantuan social yang hanya sebesar 9,9 persen.

Inilah kaitan antara strategi maupun usaha-usaha imperialism untuk dapat keluar dari krisisyang menerpanya dengan satu kebijakan dan keadaan ekonomi di dalam negeri. Tentu saja, seluruh usaha imperialisme tersebut akan dapat berjalan jika rezim di berbagai negeri– termasuk rezim SBY-Budiono- karena mereka telah menjadi rezim yang setia menjaga kepentingan dan mengabdi kepada Imperialisme. Dan dari seluruh kebijakan ekonomi maupun tindakan Politik SBY-Budiono nampak terang di hadapan rakyat bahwa seluruhnya mengabdi pada kepentingan imperialisme AS. Karenanya, Imperialisme AS juga akan selalu memberikan dukungannya selama rezim ini tetap setia.

Krisis Imperialisme Dijawab dengan Perampasan Terhadap Hak-Hak Dasar Rakyat Indonesia

Bagi rakyat Indonesia, krisis yang terjadi tentu akan memberikan pukulan telak pada seluruh sendi kehidupan. Selain angka PHK yang sangat tinggi, krisis juga akan berdampak terhadap nasib jutaan kaum tani di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari masih dijadikannya sector agrarian dan energy sebagai penopang ekonomi andalan pemerintah. Akibatnya terjadi perampasan tanah dalam skala besar yang begitu massif dilakukan terutama disektor perkebunan dan pertambangan besar.

Disisi lain, pemerintah Indonesia sendiri masih sangat lemah dalam upayanya menjalankan kewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat. Sebagaimana kita ketahui, negara Indonesia telah memberikan jaminan pemenuhan atas hak-hak dasar warga negaranya seperti tertuang dalam UUD 1945. Dalam konstitusi dengan jelas dikatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan hak-hak dasarnya, baik yang terkait dengan hak sipil politik maupun hak ekonomi social budaya.

Terkait dengan hak sipil politik, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan jaminan atas hak-haknya antara lain;  berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan. Selain itu setiap warga negara juga berhak atas jaminan perlindungan hukum, hak untuk hidup, hak untuk tidak diperbudak, bebas dari perlakuan diskriminatif serta memiliki kesempatan yang sama untuk duduk dalam pemerintahan. Sedangkan dilapangan ekonomi social budaya, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan jaminan atas pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan.

Faktanya, apa yang tertuang dalam konstitusi ternyata tidak cukup untuk menjamin semua hak dasar rakyat tersebut terwujudkan. Dalam berbagai kenyataan, kita masih temukan banyak sekali pengingkaran atas upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar rakyat oleh negara. Kita bisa menengok beberapa contoh yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus pelangaran HAM berat seperti peristiwa G30S, kasus pelanggaran yang terjadi ketika rejim Soeharto berkuasa seperti peristiwa Tanjung Priok, Talangsari, penculikan aktifis pada 1997/1998, tragedi Trisakti dan Semanggi, hingga saat ini masih belum menemukan titik terang arah penyelesaiannya. Pemerintah tidak pernah mencoba upaya yang lebih keras dalam memecahkan persoalan ini.

Hal yang sama terjadi juga dalam kasus-kasus pelanggaran HAM dimasa pemerintahan SBY. Berbagai kasus kekerasan terhadap petani seperti yang terjadi di Rumpin, Bogor, Banyuwangi, Takalar, Tanak Awu Mataram dan berbagai tempat lainnya. Kekerasan ini menjadi bukti nyata bahwa rejim dibawah pemerintahan SBY menyimpan potensi yang sama besar dengan rejim Soeharto dalam hal kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap rakyat Indonesia.

Semakin intensifnya perampasan lahan pertanian oleh perusahaan-perusahaan besar adalah faktor utama penyebab berbagai kasus pelanggaran HAM terhadap petani. Belum lama ini misalnya, seorang Ibu berusia 55 tahun bernama Minah, yang tinggal di Sidoharjo Banyumas harus berjuang menghadapi sidang pengadilan, karena mengambil 3 buah kakao dilahan milik PT. Rumpun Sari Antan. Meskipun sudah meminta maaf dan mengembalikan kakao tersebut Bu Minah masih harus menerima hukuman 1 bulan 15 hari dan 3 bulan masa percobaan yang dijatuhkan oleh pengadilan setempat.

Kita tidak bisa melihat kasus ini sebagai sebuah kasus pidana berupa pencurian semata. Jika kita coba gali lebih dalam, kenapa hal ini terjadi tidak terlepas dari monopoli lahan yang dilakukan oleh PT. Rumpun Sari Antan di daerah tersebut. Hadirnya perusahaan prkebunan ini tentu atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah, baik melalui aturan perundangan yang berlaku dan juga ijin langsung untuk pengelolaan lahan. Akibatnya jelas kemudian, masyarakat sekitar harus terpinggirkan dan kehilangan lahan sebagai sumber mata pencaharian mereka. Kasus ini tidak akan pernah terjadi jika penguasaan lahan tersebut tidak dimonopoli oleh PT RSA yang rakus, yang berusaha mengeruk sumber daya alam sebesar-besarnya untuk menangguk keuntungan bagi kepentingan bisnisnya.

Dalam berbagai aspek terkait dengan hak-hak ekonomi, social dan budaya, masih juga banyak pelanggaran yang terjadi. Tentang pendidikan contohnya, kurang lebih 9,7 warga negara Indonesia masih mengalami buta aksara. Ini menjadi pertanda nyata bahwa pemerintah belum bekerja maksimal dalam mengurus pendidikan bagi masyarakatnya. Anggaran pendidikan yang sangat kecil menjadi salah satu factor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia tertinggal beberapa langkah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia.

Tentu saja, pemerintah punya andil besar dalam kesalahan mengurus sector pendidikan sebagai salah satu hak dasar warga negara. Fakta ini jelas terlihat jika kita melihat kinerja pemerintahan yang berkuasa pada periode sebelumnya. Meskipun UUD 1945 telah mengamanatkan anggaran pendidikan 20% dari total APBN, namun rejim SBY-JK saat itu tidak pernah mau berusaha mewujudkannya. Angka 20% untuk pendidikan baru direalisasikan pada APBN periode 2009. Kebijakan yang lebih bernuansa politis mengingat tahun tersebut adalah momentum menjelang Pemilu 2009 dimana SBY menyatakan siap untuk kembali tampil memimpin Indonesia, sedangkan disisi lain angka 20% ini pada kenyataannya juga tidak pernah terealisasi sebagaimana mestinya.

Di sektor kesehatan, pemerintah pun juga terkesan tidak peduli dengan nasib kesehatan rakyatnya. Dari APBN 2009 yang angkanya mencapai lebih dari 1,000 trilliun, sector kesehatan hanya mendapatkan jatah sekitar 2,8 persen. Angka ini jauh dari standar yang ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia yang seharusnya mencapai angka 15 persen. Masyarakat kalangan bawah tentu yang paling merasakan dampak riil dari kebijakan ini. Pelayanan kesehatan dapat dipastikan tidak akan sanggup dijalankan secara maksimal mengingat anggaran yang begitu terbatas.

Akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu kemudian menjadi terganggu. Meskipun pemerintah coba menerbitkan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, namun dalam kenyataan dilapangan sering kita mendengar dan melihat secara langsung masyarakat kurang mampu yang ditolak oleh pihak rumah sakit karena dianggap tidak mampu membayar jaminan ataupun biaya perawatan yang telah ditetapkan rumah sakit.

Belum lagi jika kita bicara tentang hak atas pekerjaan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada awal tahun 2009, jumlah angka PHK yang dirilis oleh Kadin mencapai angka lebih dari 500,000 orang, jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan angka yang dikeluarkan oleh pemerintah yang hanya 24,700 orang pekerja. Bahkan Kadin memperkirakan angka ini akan bergerak hingga 1,6 juta pekerja sampai akhir tahun 2009. Seharusnya ini menjadi tamparan bagi pemerintah Indonesia, mengingat akan semakin memperbesar jumlah pengangguran di Indonesia. Jika pada tahun 2008 saja jumlah angka pengangguran mencapai 9,39 juta jiwa atau 8,39% dari total angkatan kerja, maka bisa diperkirakan angka ini akan melonjak akibat PHK missal yang terjadi ditahun ini.

Krisis yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan rakyat khususnya kaum buruh tidak mendapatkan kepastian kerja, upah dan jaminan hidup layak yang menjadi hak dasarnya. Rapuhnya industry di Indonesia menyebabkan kebangkrutan, PHK massal, pemotongan upah serta penambahan jam kerja yang panjang bagi buruh. Terhitung sejak Maret 2008 sampai Maret 2009, tercatat 240,000 orang buruh harus terkena PHK. Parahnya, PHK ini terjadi disektor-sektor usaha yang penting dan padat karya, seperti; tekstil dan garmen 100,000 orang, sepatu 14,000 orang, mobil dan komponen 40,000 orang, konstruksi 30,000 orang, kelapa sawit 50,000 orang dan pulp and paper 3,500 orang.

Angka pertumbuhan ekonomi yang bergerak diangka 4,3 persen pada tahun 2009 tentu tidak akan pernah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembukaan lapangan pekerjaan baru di Indonesia. Sebaliknya, laju inflasi yang selalu diatas angka 6 persen akan memberikan implikasi nyata terhadap perampasan upah buruh dan kaum pekerja lainnya. Penetapan kenaikan upah buruh oleh pemerintah yang dilakukan setiap tahunnya juga tanpa pernah mau memperhatikan laju inflasi ini. Sehingga dari hari ke hari, kaum buruh semakin terancam tidak akan dapat hidup dengan layak, kehilangan hak dasarnya untuk memperoleh kesejahteraan yang seharusnya dijamin oleh negara.

SBY-Boediono Harus Bertanggung Jawab

Hingar binger Pemilu yang begitu ramai dipertengahan tahun 2009 telah usai diselenggarakan. Sebuah agenda penuh ilusi digelar ditengah situasi krisis yang telah menghancurkan penghidupan seluruh rakyat Indonesia. Ditengah krisis yang mendera, pemerintah tak segan menggelontorkan dana hingga Rp. 10,4 trilliun hanya untuk menyelenggarakan satu perhelatan bagi legitimasi kekuasaan.

Hasilnya, sebuah rejim baru dengan wajah lama tampil sebagai pemenang DAN SAAT INI duduk MEMERINTAH. Tentu saja belum terhapus dalam ingatan kita berbagai kebijakan yang dikeluarkan SBY-JK ketika memerintah negeri ini pada periode sebelumnya. Kenaikan harga BBM hingga tiga kali yang berakibat naiknya harga kebutuhan bahan pokok, mengesahkan UU No25/2007 tentang Penanaman Modal yang sangat mendukung kepentingan imperialis, menerbitkan Perpres 65/2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan hanyalah sekian contoh dari berbagai kebijakan keji anti rakyat yang pernah dikeluarkan.

Kini, setelah memenangkan pemilu dan berpasangan dengan Boediono sebagai wakil presiden, SBY sudah memulai menyusun langkah baru penghisapan terhadap rakyat Indonesia. Program 100 hari disusun dengan memberikan prioritas terhadap 15 buah program sebagai focus pekerjaan. Namun secara fundamental, dari seluruh program prioritas yang ditetapkan tidak satupun yang membela kepentingan kaum buruh kaum tani , klas pekerja dan seluruh rakyat yang selama ini belum terpenuhi hak-hak dasarnya. Hak-hak dasar rakyat yang paling esensial telah dicampakkan hingga saat ini.

Apabila kita melihat paparan diatas, begitu jelas tergambar bahwa pemerintahan dibawah kepemimpinan SBY mempunyai peran yang sangat signifikan atas pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak dasar rakyat Indonesia. Secara sengaja, rejim SBY enggan menjalankan apa yang telah dimandatkan oleh konstitusi yang menghendaki dipenuhinya hak-hak dasar rakyat Indonesia. Krisis ekonomi yang sedang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia dijadikan alasan pembenar bagi rejim untuk tidak menjalankan amanat pemenuhan hak-hak dasar rakyat tersebut.

Alih-alih berusaha memenuhi dan melindungi hak dasar rakyat Indonesia, SBY-Boediono secara terang-terangan justru melakukan usaha-usaha yang bertolak belakang dengan upaya pemenuhan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh rakyat Indonesia. Tanpa merasa bersalah, SBY-Boediono mengundang kepada seluruh negeri imperialis untuk mau menanamkan investasi di Indonesia diseluruh sector yang sedang berkembang, mulai infrastruktur, pertanian, pertambangan, perdagangan dan investasi, pendidikan serta pertahanan keamanan.

Upaya sistematis ini dilakukan ketika SBY menghadiri pertemuan APEC pada bulan November 2009 di Singapura. Dalam pertemuan tersebut, secara terpisah SBY melakukan pembicaraan khusus dengan Barrack Obama, presiden Amerika Serikat, pimpinan imperialism dunia saat ini. Kenyataan ini semakin memperterang kepada kita semua, kepada siapa sebenarnya keberpihakan rejim SBY-Boediono yang saat ini berkuasa memimpin negeri ini. Mereka hanyalah “boneka” yang begitu patuh terhadap tuan imperialisme, bersedia memberikan apapun yang diminta oleh sang majikan, bahkan dengan menjual sumber daya alam maupun rakyatnya sekalipun.

SBY-Boediono harus bertanggung jawab atas belum terpenuhinya hak-hak dasar rakyat Indonesia. Secara konstitusional, mandate tersebut berada ditangan mereka, sehingga tidak ada alasan apapun bagi mereka untuk tidak menjalankan amanat tersebut.



Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Brosur Propaganda Front Perjuangan Rakyat (FPR) dalam Peringatan hari Hak Azasi Manusia 2009

  1. Guntur says:

    SBY – Boediono, rejim setia pelayan imperialis AS…Musuh Rakyat…Hancurkan!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s