Peringati MayDay dengan Persatuan Buruh dan Tani melawan Rejim anti Rakyat SBY-Boediono! HENTIKAN PERAMPASAN UPAH, TANAH dan KERJA!

Pada 1 Mei 2010 nanti, seluruh klas buruh dan rakyat pekerja di seluruh dunia termasuk di Indonesia sudah dipastikan akan merayakan satu peristiwa bersejarah dalam tradisi berjuang yang sengit terhadap klas penghisap dan penindas. Peristiwa itu adalah perayaan Hari Buruh se-Dunia, yang selalu di peringati secara meriah melalui berbagai aksi protes dalam bentuk demonstrasi, seminar, rapat-rapat akbar, diskusi terbuka serta dalam berbagai ragam aktivitas lainnya yang serupa. Tujuan umum dari keseluruhan kegiatan politik ini dimanapun di berbagai belahan dunia adalah sama, yaitu ingin memperjuangkan hak-hak dasar ekonomi, sosial maupun politik yang selama ini dirampas dan dicampakkan oleh kaum borjuasi dan oleh banyak rezim reaksioner di berbagai negeri, terutama di negeri-negeri jajahan, setengah jajahan dan bergantung.

Peringatan ini sendiri pada situasi sekarang memiliki arti yang istimewa dan strategis. Keistimewaan ini terletak pada bahwa pada saat perayaan itu akan dilangsungkan, dunia dan sistem ekonomi kapitalisme monopoli internasional (globalisasi imperialisme) sedang mengalami krisis yang luar biasa dan membawa dampak sangat buruk terhadap kehidupan klas buruh, klas pekerja, kaum tani, serta terhadap berbagai golongan rakyat tertindas lainnya baik di negeri-negeri imperialisme itu sendiri seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa maupun di negeri-negeri jajahan, setengah jajahan-setengah feodal, dan negeri-negeri bergantung lainnya. Krisis umum imperialisme yang ditandai oleh krisis finansial (keuangan) dengan ambruknya banyak bank milik imperialisme maupun berbagai lembaga keuangan lainnya, lebih lanjut telah menyebabkan banyak industri, seperti otomotif, teknologi tinggi, elektronik, tekstil dan produk tekstil, serta sektor jasa dan keuangan mengalami pukulan. Banyak dari industri yang dimaksud tersebut dipaksa mengurangi produksi, bahkan banyak yang telah jatuh bangkrut. Tentu saja, pihak yang paling menanggung beban atas krisis ini adalah klas buruh dan klas pekerja lainnya.

Krisis umum yang sedang menghebat ini juga menunjukkan bahwa sistem kapitalisme monopoli internasional semakin terkuak secara terang mengenai kerapuhan sistemnya dan kebusukannya. Sistem yang telah usang ini sepanjang sejarahnya terus menghambat kemajuan kekuatan produktif dan telah menyebabkan keterbelakangan yang demikian hebat bagi kekuatan produktif yang ada. Klas buruh,   kaum tani dan rakyat tertindas lainnya terus dibelenggu dan didesak sampai tidak ada tempat lagi untuk mengembangkan kehidupannya.

Bahkan pada situasi krisis saat ini, klas buruh, klas pekerja (termasuk kaum tani) serta golongan rakyat lainnya semakin ditekan dan kaum imperialisme dunia maupun rezim reaksioner dalam negeri melalui berbagai langkah ekonomi dan politiknya untuk menyelamatkan dirinya dari terpaan krisis justru melempar beban krisis itu ke pundak para kalas buruh, klas pekerja (termasuk kaum tani) dan kepada seluruh rakyat tertindas lainnya. Dengan demikian, situasi ini pasti akan menciptakan syarat-syarat yang lebih matang bagi perjuangan yang sengit antara klas buruh, kaum tani dan golongan rakyat tertindas lainnya melawan imperialisme, feodalisme dan para kapitalisme birokrat di berbagai negeri setengah jajahan dan setengah feodal, tak terkecuali di Indonesia.

Untuk itu peringatan momentum May Day di Indonesia hendaknya tidak hanya mencerminkan perjuangan dari kelas buruh semata, tetapi lebih dari itu adalah perjuangan yang seharusnya dilakukan oleh seluruh rakyat tertindas di Indonesia, dengan aliansi dasar klas buruh dan kaum tani. Kita melihat penindasan yang begitu hebat dialami oleh rakyat saat ini adalah akibat dari bercokolnya kekuatan Imperialisme asing di Indonesia yang masuk dan kokoh berdiri atas bantuan para pembantunya para borjuasi besar komprador yang saat ini di bawah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono (SBY – Budiono). Sebagai bawahan atau boneka Imperialis tentu SBY-Budiono harus menuruti segala kehendak tuan  Imperialisnya yaitu AS. Di bawah rejim penghamba Imperialis inilah rakyat Indonesia terus dihimpit dengan berbagai penghisapan dan penindasan, berbagai cara digunakan untuk menyenangkan tuan Imperialisnya, kita memahami bahwa Imperialisme sangat bernafsu pada kekayaan yang dimiliki Indonesia, mulai dari bahan tambang, sumber bahan mentah untuk Industri sampai pada jumlah penduduk yang sangat cocok untuk pasar bahkan untuk penyedia tenaga kerja/buruh.

Selain borjuasi besar komprador dan kapitalis birokrat, Imperialisme juga menggunakan sisa – sisa sampah feodalisme yang saat ini masih bercokol di Indonesia yang dimanifestasikan pada tuan – tuan tanah lokal, seperti Jusuf Kalla, atau PTPN dan Perhutani. Lewat kolaborasi tiga poros utama (komprador-kapitalis birokrat-tuan tanah) di bawah kepemimpinan SBY-Budiono inilah Imperialisme dengan leluasa menggerakkan roda penindasannya terhadap rakyat di Indonesia. Petani disingkirkan dari tanah-tanahnya, jutaan petani hidup dalam kemiskinan. Padahal Indonesia selama ini dikatakan sebagai Negara agraris, tetapi dalam kenyataannya tanah di Indonesia sama sekali tidak mampu menghidupi rakyatnya sendiri.

Dalam sejarah Negara agraris ini, Indonesia mampu satu kali swasembada pangan yaitu di tahun 1986. Selain tahun 1986, Indonesia hanyalah Negara pengimpor bahan pangan yang tiap tahun kian meningkat jumlah impornya. Saat ini di pulau Jawa yang merupakan basis utama penghasil beras di Indonesia petani rata-rata hanya memiliki tanah di bawah 0,5 hektar pada tahun 2003, sebagian besar petani sekarang menjadi buruh tani.

Atas keadaan ini SBY-Budiono lebih memilih memperluas tanah untuk perkebunan dan pembangunan industri dari pada harus memberikan tanah untuk kaum tani yang pada hakekatnya untuk kesejahteraan dan pembangunan industri nasional. Kebijakan SBY-Budionoi justru tidak sedikitpun bisa memberikan harapan untuk petani hidup sejahtera. Justru kebijakan yang dikeluarkan rejim semakin menindas dan menghimpit penghidupan petani.  Perampasan tanah (land grabbing) kian sering terjadi bahkan seringkali disertai dengan cara-cara keras, seperti intimidasi, penangkapan bahkan menembak petani pun seringkali dilakukan. Berbagai jenis produk perundang-undangan seperti Perpres No 20 tahun 2003 tentang tanah untuk kepentingan publik seringkali  dijadikan alasan untuk merampas tanah petani. Di tengah perampasan tanah petani oleh Negara, petani juga dihadapkan pada persoalan pertanian lainnya seperti subsidi bagi sektor pertanian yang dicabut oleh Negara. Hal ini mengakibatkan melambungnya harga kebutuhan bagi pertanian seperti bibit, pupuk dan pestisida, karena tidak diimbangi dengan perlindungan (proteksi) pemerintah untuk hasil pertanian. Akhirnya petani harus berhadapan dengan begitu banyak persoalan, mulai persoalan kepemilikan tanah, rendahnya upah untuk buruh tani, mahalnya biaya kebutuhan untuk pertanian, rendahnya harga produksi pertanian, belum lagi petani harus berhadapan dengan tengkulak dan tukang ijon.

Untuk itu brosur ini ditujukan untuk menyambut peringatan Hari Buruh se-Dunia yang jatuh pada SABTU tanggal 1 MEI 2010. Peranan dari brosur ini adalah pengantar bagi kita semua, kaum buruh dan seluruh rakyat tertindas Indonesia akan makna perjuangan kaum buruh pada tahun 1886, yang menuntut diberlakukannya ketentuan 8 jam kerja perhari. Tuntutan ini tidak semata berarti berkurangnya jam kerja buruh, melainkan memiliki makna berakhirnya gurita perbudakan dan sisa-sisa penghambaan dalam hubungan antar manusia yang didasarkan pada kewajiban kerja untuk memperoleh imbalan upah. Berakhirnya perbudakan dan penghambaan adalah era baru bagi perjuangan kemanusiaan bagi klas yang paling maju, paling modern, dan paling memiliki hari depan.

Perjuangan kaum buruh memang belum akan berhenti. Era baru ketika kemanusiaan dan keadilan menjadi semangat yang mengikat seluruh saling-hubungan antar manusia memang harus terus dibangun dan diperjuangkan. Kini, tidak hanya di Indonesia, kaum buruh di seluruh dunia, berhadapan dengan meningkatnya penghisapan dan penindasan imperialisme yang mengancam hak atas hidup dan penghidupan.

Imperialisme telah menebarkan serangan yang berlapis dari berbagai lapangan kehidupan kaum buruh ; pemecatan hubungan kerja (PHK), memaksakan beban pekerjaan yang jauh lebih tinggi tanpa jaminan keselamatan yang memadai, menekan/menindas dan mengurangi upah, menghancurkan kebebasan berserikat, Undang-undang perburuhan yang diskriminatif dan menindas buruh. Semua itu telah menciptakan suasana sosial yang diskriminatif, di mana kaum buruh dihisap secara ekonomi, ditundukkan secara politik, dan diasingkan secara budaya.

Tentu, semua itu harus diakhiri! Kaum buruh dan segenap rakyat tertindas harus bersatu; menebar benih perlawanan, memelihara semangat perjuangan, untuk menuai kemenangan-kemenangan untuk membangun tatanan baru. Tatanan yang mengedepankan kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan di muka bumi.

Dengan pendirian itu, Front Perjuangan Rakyat (FPR) berpandangan untuk mengukuhkan dan menggali kembali semangat 1 Mei, menghadirkannya dalam suasana perjuangan kekinian, untuk menjadi bekal perjuangan di masa datang.

Sekilas Tentang Sejarah SATU MEI (May Day)

Peristiwa besar yang melahirkan hari Buruh Internasional (MAY-DAY) diawali dengan adanya demonstrasi kaum buruh di Amerika Serikat pada tahun 1886, yang mengusung tuntutan pemberlakuan delapan jam kerja. Tuntutan ini terkait dengan kondisi saat itu, ketika kaum buruh dipaksa bekerja selama 12 sampai 16 jam per hari. Demonstrasi besar yang berlangsung sejak April 1886 pada awalnya didukung oleh sekitar 250 ribu buruh dan dalam jangka dua minggu dukungan membesar menjadi sekitar 350 ribu buruh. Kota Chicago adalah jantung kebangkitan gerakan pada waktu itu yang diikuti oleh sekitar 90 ribu buruh. Di New York, demonstrasi yang sama diikuti oleh sekitar 10 ribu buruh, di Detroit diikuti 11 ribu buruh. Demonstrasi pun menjalar ke berbagai kota seperti Louisville dan di Baltimore demonstrasi mempersatukan buruh berkulit putih dan hitam. Higga kemudian pada tanggal 1 Mei 1886, demonstrasi yang menjalar dari Maine ke Texas, dan dari New Jersey ke Alabama yang diikuti setengah juta buruh di negeri tersebut. Perkembangan dan meluasnya demonstrasi tersebut memancing reaksi yang juga besar dari kalangan pengusaha dan pejabat pemerintahan setempat saat itu. Melalui Chicago’s Commercial Club, mengeluarkan dana sekitar US$2.000 untuk membeli peralatan senjata mesin guna menghadapi demonstrasi.

Demonstrasi damai menuntut pengurangan jam kerja itu pun berakhir dengan kerusuhan dan menelan korban. Dimana ketikan sekitar 180 polisi melakukan penghadangan terhadap para demonstran dan memerintahkan agar membubarkan diri. Provokasi terjadi ketika sebuah bom meledak di dekat barisan polisi. Polisi pun membabi-buta menembaki buruh yang berdemonstrasi. Akibatnya korban pun jatuh dari pihak buruh pada tanggal 3 Mei 1886, empat orang buruh tewas dan puluhan lainnya terluka. Dengan tuduhan terlibat dalam pemboman delapan orang aktivis buruh ditangkap dan dipenjarakan. Setelah kejadian berdarah tersebut polispuni menerapkan larangan terhadap buruh untuk melakukan demonstrasi. Namun kaum buruh tidak begitu saja menyerah. Pada tahun 1888 para buruh kembali melakukan aksi dengan mengusung tututan sama. Rangkaian demonstrasi yang terjadi pada saat itu, tidak hanya terjadi di Amerika Serikat. Bahkan menurut Rosa Luxemburg (1894), demonstrasi menuntut pengurangan jam kerja menjadi 8 jam perhari tersebut sebenarnya diinsipirasi oleh demonstrasi serupa yang terjadi sebelumnya di Australia pada tahun 1856. Tuntutan pengurangan jam kerja juga singgah di Eropa. Saat itu, gerakan buruh di Eropa tengah menguat.

Tentu saja, fenomena ini semakin mengentalkan kesatuan dalam gerakan buruh se-dunia dalam satu perjuangan. Peristiwa monumental yang menjadi puncak dari persatuan gerakan buruh dunia adalah penyelenggaraan Kongres Buruh Internasional tahun 1889. Kongres yang dihadiri ratusan delegasi dari berbagai negeri pada waktu itu kemudian memutuskan delapan jam kerja per hari menjadi tuntutan utama kaum buruh seluruh dunia. Selain itu, Kongres juga menyambut usulan delegasi buruh dari Amerika Serikat yang menyerukan pemogokan umum 1 Mei 1890 guna menuntut pengurangan jam kerja dan menjadikan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh se-Dunia. Delapan jam/hari atau 40 jam/minggu (lima hari kerja) telah ditetapkan menjadi standar perburuhan internasional oleh ILO melalui Konvensi ILO no. 01 tahun 1919 dan Konvensi no. 47 tahun 1935. Khususnya untuk konvensi no. 47 tahun 1935.

Ditetapkannya konvensi tersebut merupakan suatu pengakuan Internasional yang secara tidak langsung meruspakan buah dari perjuangan kaum buruh se-dunia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Penetapan 8 jam kerja per hari sebagai salah satu ketentuan pokok dalam hubungan industrial perburuhan adalah penanda berakhirnya bentuk-bentuk kerja-paksa dan perbudakan yang bersembunyi di balik hubungan industrial. Selain itu, perjuangan kaum buruh di AS yang kemudian diikuti oleh gelombang kebangkitan gerakan buruh di negeri-negeri lainnya, juga telah memberikan inspirasi kepada golongan klas pekerja dan rakyat tertindas lainnya untuk bangkit berlawan. Oleh karenanya, kemenangan hari buruh yang diperingati setiap tanggal 1 Mei dalam setiap tahunnya tersebut sesungguhnya juga milik seluruh rakyat tertindas di semua negeri.

Di Indonesia SATU Mei disebut juga May Day, dimana pihak pemerintah sendiri pernah mewajibkan peringatan hari tersebut melalui UU No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU Kerja Tahun 1948. Pasal 15 ayat 2 menyebutkan, “Pada tanggal 1 Mei, buruh dibebaskan dari kewajiban bekerja”. Karena alasan politik, rijim Orde Baru kemudian melakukan larangan terhadap peringatan Hari Buruh Internasional. Waktu itu, peringatan 1 Mei selalu diidentikkan dengan tradisi gerakan radikal dan komunisme.  Sejak saat itupula, peringatan 1 Mei tidak pernah diakui oleh pemerintah dan pada tanggal 1 mei klas buruh/pekerja tidak lagi mendapatkan kebebasan dari kewajiban untuk tidak bekerja/libur.

Situasi Umum Dunia dan Perkembangan krisis Imperialisme

Krisis Imperialisme yang berlangsung sejak Tahun 2000 hingga sekarang adalah merupakan perkembangan dari krisis demi krisis yang telah terjadi sebelumnya dan akan terus berlangsung hingga menuju pada pembusukan yang semakin tak ada jalan keluarnya. Krisis yang berlangsung saat ini merupakan krisis yang paling buruk menerpa Imperialisme sejak terjadinya Depresi Ekonomi Besar (Great Depression) yaitu krisis di era akhir 1920-an s/d 1930-an yang menjadi penyebab dari pecahnya Perang Dunia II.

Saat ini rakyat diseluruh dunia berada di tengah situasi mematikan akibat dari kebobrokan sistem kapitalis monopoli dunia (Sistem Imperialisme). Sistem produksi, perdagangan dan pembiayaan yang dikembangkannya membawa daya rusak tidak saja secara ekonomi akan tetapi bagi seluruh segi penghidupan umat manusia di seluruh penjuru negeri. Memusatnya kapital di tangan segelintir kapitalis besar monopoli di negeri imperialis akibat dari produksi massal berteknologi tinggi demi memperoleh keuntungan besar dan menyulut persaingan yang terus-menerus antar kapitalis monopoli telah menciptakan ketimpangann yang tidak akan terpecahkan bahkan dengan kemampuan kaum imperialis memproduksi semurah apa pun dan dengan kemampuan membuka pasar seluas apa pun. Produksi yang berlimpah berhadap-hadapan dengan pengangguran besar-besaran dan kemiskinan yang mutlak mayoritas rakyat di seluruh dunia. Pada akhirnya produksi massal akan dipaksa berhenti sama sekali oleh kemiskinan daya beli mayoritas rakyat yang sangat rendah. Situasi mana yang apabila tidak menemukan penyelesaian jangka pendek akan mendorong imperialis AS bertumpuh sepenuhnya pada kekuatan militer dan genderang keruntuhan tidak terelakkan.  Kelumpuhan produksi di negeri imperialis tergambar dari pertumbuhan ekonomi AS yang hanya tumbuh sekitar 1-2%, Jepang bahkan mencapai level -0,5%, demikian pula dengan negara utama Uni eropa seperti Jerman, Italia, Inggris dan Perancis.

Barang dagangan yang menumpuk karena over-produksi barang-barang bertehnologi tinggi dan persenjataan militer serta kapital yang terancam membusuk karena tidak bisa membiak di negeri imperialis, mendorong kebijakan barbar dari negeri imperialis AS untuk menekan biaya produksi dengan memperkuat monopolinya atas energi dan bahan mentah atau mempertinggi intensitas perampokan super-profit dari negeri setengah jajahan dan setengah feodal. Ini berarti negeri imperialis tetap menggunakan skema lamanya yaitu memindahkan seluruh beban krisis ke negeri jajahan dan setengah jajahannya.

Krisis Imperialisme telah mengakibatkan penghancuran tenaga produktif kaum buruh karena PHK massal, sehingga tentu saja memicu angka pengangguran semakin meningkat dan menurunkan daya beli rakyat telah membawa Jutaan kaum buruh dan rakyat di seluruh dunia hidupnya semakin miskin dan sengsara, kelaparan semakin merebak di penjuru dunia. Sejak Desember 2007 hingga September 2009 saja, jumlah pengangguran di negeri Imperialisme AS meledak dari 7,6 juta orang menjadi 15,1 juta orang (Bureau of Labor Statistics U.S. Department of Labor, News Release: The Employment Situation – September 2009). Di sisi lain, biaya krisis yang sudah dikeluarkan AS menyebabkan defisit terburuk sejak 1945. Sejak pemerintahan Obama dimulai, AS mengalami defisit APBN hingga US$ 1,4 trilyun. Jumlah hutang pemerintah AS pun bertambah US$ 2,75 trilyun sejak Desember 2007. Di Bulan Desember 2007 hutang AS mencapai US$ 9,15 trilyun dan kini sudah menyentuh US$ 11,90 trilyun (treasurydirect.gov). Akibatnya beban pembayaran bunga juga bertambah besar tiga kali lebih banyak dari anggaran pendidikan AS. Kondisi ini menyebakan hegemoni AS di bidang ekonomi kian melemah.

Fakta lain korban terkini dari krisis imperialisme ini adalah diambang bangkrutnya ekonomi Yunani di Zona Eropa, Defisit anggaran Yunani diproyeksikan sebesar 12,7 persen dari produksi domestik bruto (PDB). Angka tersebut jauh di atas ketentuan Uni Eropa yang menegaskan defisit harus berada di bawah 3 persen dari PDB. Kegagalan menangani defisit dan utang tentu akan membawa reaksi pada pasar finansial yang akan meminta pembayaran bunga utang lebih tinggi, terutama dari negara berutang besar seperti Yunani. Kondisi perekonomian di zona Euro pada tahun 2010 ini memang benar-benar terancam mengalami krisis utang. Tanda-tanda bahaya ini sudah berbunyi dan masing-masing pemerintah sudah merencanakan mengendalikan membengkaknya utang.  Sebagai contoh lain Jerman yang terkenal sebagai negara yang disiplin dalam menjaga stabilitas fiskalnya akan mengalami kenaikan utang publik menjadi 78 persen dari PDB tahun ini. Sementara Perancis, negara dengan ekonomi terbesar kedua di zona Euro, utang publiknya mencapai rekor sebesar 75,8 persen dari PDB pada kuartal ketiga 2008. Semenatara Yunani utang publiknya akan mencapai 120 persen dari PDB pada 2010. Kenaikan utang ini merupakan konsekuensi dari pinjaman negara-negara tersebut ketika menghadapi krisis. Dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan masih lemahnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010. Biro statistik Yunani mengumumkan tingkat pengangguran naik menjadi 9,8 persen pada Oktober 2009 dari 9,1 persen satu bulan sebelumnya. Pinjaman pemerintah yang besar-besaran membawa 16 negara pengguna mata uang Euro itu untuk melawan krisis tahun lalu. Tingkat utang sudah hampir melewati batasan yang dipergunakan oleh Uni Eropa menurut Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan. Berdasarkan laporan dari Uni Eropa yang dipublikasikan meningkatnya defisit anggaran dan pertumbuhan yang rendah mendukung semakin tingginya utang publik. Rata-rata utang publik dapat mencapai 84 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2010. Angka itu berarti kenaikan sebesar 18 persen pada 2007, sedangkan batas maksimal utang publik menurut fakta adalah sebesar 60 persen.

Melalui politik dominasi-nya, AS masuk dan mengintervensi pertemuan G20 -forum ekonomi dunia yang terdiri dari 20 negara – untuk terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan dalam forum tersebut. Memaksakan sebuah garis kebijakan agar seluruh hambatan dalam investasi dan perdagangan secepatnya dihilangkan, termasuk melakukan inisiasi lahirnya kawasan-kawasan perdagangan bebas (free trade area), sebagai pasar bagi hasil produksi mereka dalam skala regional.

Intervensi kebijakan yang dilakukan oleh negeri imperialis terhadap negara lain bukanlah satu hal yang baru. Melalui berbagai organisasi internasional yang secara khusus diciptakan, mereka mencoba mendikte politik, perekonomian dan perdagangan dunia. Salah satu mesin yang digunakan untuk menjalankan misi tersebut bernama World Trade Organization (WTO) atau organisasi perdagangan dunia, dengan GATS sebagai salah satu perjanjian yang ada didalamnya.

General Agreement on Trade in Services (GATS) adalah perjanjian yang mengikat kerangka multilateral untuk perdagangan jasa, yang berlaku bagi 148 anggota WTO. Dalam GATS mode 4 dikatakan, “individuals travelling from their own country to supply services in another (e.g . an actress or construction worker), officially known as movement of natural persons”.  GATS mode 4 inilah yang kemudian digunakan oleh negeri-negeri imperialis untuk memobilisasi tenaga produktif dari negara-negara lain, termasuk buruh migrant, dipekerjakan sebagai buruh murah untuk mengisi sektor-sektor produksi yang akan memberikan keuntungan besar bagi imperialism.

Akan tetapi, kepentingan negeri imperialis baik yang dijalankan secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga bentukannya selalu mendapatkan tentangan dari rakyat diseluruh dunia. Tidak ada satupun pertemuan bilateral ataupun multilateral yang melibatkan AS termasuk pertemuan-pertemuan WTO lolos dari gempuran aksi berbagai kelompok anti imperialisme, dan berujung pada kebuntuan tanpa adanya keputusan yang dihasilkan.

Macetnya dialog dalam pertemuan-pertemuan WTO tidak membuat kepentingan negeri-negeri imperialism yang sangat rakus akan kebutuhan bahan mentah, buruh murah serta ekspansi pasar bagi barang hasil produksinya mereda. Melanjutkan kepentingan akan pemenuhan tenaga buruh murah, sebuah dialog tingkat tinggi (high level dialogue) untuk membicarakan migrasi dan pembangunan digagas di New York pada tahun 2006.

Keseriusan negeri-negeri imperialis dalam isu migrasi dan pembangunan ini diwujudkan dalam forum pertemuan bernama Global Forum on Migration dan Development (GFMD) yang diselenggarakan pada bulan Juli 2007 di Brussels, Belgia. Pertemuan kedua digelar di Manila, Phillipina pada tahun 2008, Athena, Yunani tahun 2009 dan rencananya tahun ini GFMD akan diselenggarakan di Meksiko. GFMD sendiri, meskipun bernama forum akan tetapi secara esensi adalah sebuah lembaga yang dibentuk dengan kepentingan tertentu dan beranggotakan perwakilan dari 192 negara yang tergabung di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), termasuk Indonesia didalamnya.

GFMD sendiri lahir atas dorongan keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh dari proses migrasi di dunia. Pertumbuhan buruh migrant yang begitu cepat, dengan angka yang sudah mencapai 205 juta jiwa diseluruh dunia tentu mempunyai dampak ekonomis yang signifikan. Sedikitnya US $ 2,26 trilliun remitan yang dihasilkan dari buruh migrant di seluruh dunia. Angka yang cukup fantastis ditengah kelesuan ekonomi dunia yang terus melambat akibat krisis. Melalui forum ini, negara-negara berkembang sebagai negara pengirim buruh migrant diharapkan mempunyai kontribusi secara ekonomi atau menyumbang devisa bagi negara, sehingga devisa yang dihasilkan tersebut bisa digunakan untuk memperlancar pembayaran hutang dan tentunya menguntungkan bagi negara-negara maju.

Bagi buruh migrant, kehadiran GFMD tidak akan pernah memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi mereka. GFMD selalu menyuarakan bahwa migrasi adalah kesempatan, bukan ancaman, bahwa migrasi akan menjawab kebutuhan tenaga kerja antar negara, bahwa migrasi juga memberikan keuntungan besar bagi negara pengirim buruh migrant karena remitan yang dihasilkan berkontribusi terhadap pembangunan di negara pengirim. Seluruh alasan yang dikemukakan tersebut tidak lebih hanya sebagai lip service belaka, karena dalam kenyataannya GFMD tidak pernah menyentuh sedikitpun bagaimana aspek perlindungan yang seharusnya diberikan selama proses migrasi dilakukan.

Kesempatan dalam hal ini diterjemahkan sebagai kesempatan mengeruk keuntungan secara ekonomis dan harus dikembangkan. Wacana yang berkembang saat ini adalah gagasan untuk mengkonsolidasikan dana remitan ini melalui lembaga-lembaga perbankan, sehingga dana remitan bisa menjadi sumber pembiayaan diberbagai aspek kehidupan. Dalam skema seperti ini, negara-negara maju yang saat ini memimpin konsolidasi dunia perbankan akan kembali memeroleh keuntungan yang besar. Kebutuhan tenaga kerja yang dimaksudkan juga lebih berorientasi pada upaya pemenuhan akan tenaga kerja murah, dan lebih lanjut jika migrasi disebut memberikan keuntungan terhadap pembangunan, maka negara-negara penerima buruh migrant-lah yang mempunyai keuntungan jauh lebih besar dibandingkan dengan negara pengirim. Esensi dari forum ini semakin memperjelas kecenderungan komoditisasi migrasi, dimana buruh migran diposisikan tidak lebih dari sekedar komoditi di sektor jasa yang diperdagangkan secara international

Hingga saat ini, meskipun kontribusi buruh migrant Indonesia sangat besar bagi pemerintah, namun kesejahteraan mereka masih belum diperhatikan secara optimal. Padahal, setiap tahun tidak kurang dari Rp. 100 trilliun jumlah remitan yang dihasilkan oleh buruh migrant Indonesia kepada negara. Pelanggaran terhadap pemotongan upah kerja, tidak adanya hak libur, pelanggaran kontrak kerja, tindakan kekerasan, hanyalah sedikit contoh saja masalah-masalah riil yang dihadapi buruh migrant di luar negeri. Secara lebih dalam, peran pemerintah Indonesia yang ada di negara tujuan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus demikian masih sangat minimal.

Kebijakan migrasi dalam skala internasional sebagaimana dilahirkan dalam GFMD merupakan ancaman serius terhadap kesejahteraan buruh migrant. Forum ini hanya akan melegalkan program kebijakan ekspor buruh murah antar negara. Dengan membuka kesempatan migrasi secara lebih luas, negeri-negeri imperialis dapat menjaga kepentingan mendapatkan buruh murah dari negara-negara terbelakang seluas mungkn. Dengan membuka kesempatan migrasi antar negara secara lebih intensif, mereka juga akan dapat mempertahankan agar buruh migrant senantiasa mendapatkan upah rendah sebagai akibat persaingan tenaga kerja yang membeludak jumlahnya. Tanpa adanya jaminan upah yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, syarat bagi kesejahteraan hidup buruh migrant dan keluarganya juga dipastikan terancam.

Bagi Imperialisme AS dan negeri imperialis lainnya, negeri jajahan dan setengah jajahan yang kaya sumber daya alam, pasar yang melimpah dan tenaga kerja yang sangat murah adalah sumber hidup yang utama dan dewa penyelamat bagi sistem Imperialisme. China, India, Indonesia, Brazil, Vietnam adalah tempat subur bagi perkembangan kapital milik imperialis. Maka tidaklah mengherankan apabila AS dengan licik memanipulasi kedudukan G-20 seolah-olah menggantikan kedudukan monopolistis negeri-negeri imperialis dalam G-8 dalam membuat kebijakan produksi dan perdagangan di seluruh dunia. Dengan memberikan prioritas kepada G-20 selama krisis akut ini berlangsung, agar AS dapat memastikan kepentingannya tidak terancam dan meningkatkan dominasinya di negeri kaya sumber daya alam dan populatif seperti China, India, Indonesia dan Brazil. Seluruh rintangan bagi barang dagangan dan investasi milik perusahaan imperialis AS, dapat mengalir ke negeri setengah jajahan dan setengah feodal tersebut dapat dihilangkan termasuk dari ancaman gerakan perlawanan rakyat yang ingin membebaskan diri dari dominasinya.

Maka secara terang Jalan keluar Imperialisme AS untuk keluar dari krisis adalah dengan memindahkan beban krisis ke negeri-negeri jajahannya, seperti yang telah dilakukan dalam G-20 dan pemberian ilusi kepada rakyat dengan menyokong pertumbuhan ekonomi di negeri-negeri jajahannya. Padahal sebenarnya adalah bagaimana Imperialisme AS semakin masif untuk melakukan perampokan di negeri jajahannya secara legal dengan jalan mendapatkan porsi yang besar dalam bidang politik dan ekonomi.

Sehingga dari krisis yang terjadi ini semakin terus menajamkan kontradiksi yang ada, yaitu kontradiksi antara Imperialisme AS Vs Seluruh rakyat & Bangsa Tertindas dan Terhisap di seluruh dunia, kontradiksi antara Imperialisme AS Vs Negeri Imperialisme lainnya (UE, Jepang, China, Rusia), kontradiksi antara Imperialisme AS Vs Negeri-negeri yang ingin melepaskan diri dari Dominasi Imperialisme AS (Korea Utara, Iran, Kuba, Venesuwela dll) serta kontradiksi Borjuasi Besar Monopoli Vs Proletariat di Negeri Imperialis. Dan adapun yang memimpin dari kontradiksi-kontradiksi yang terjadi ini adalah kontradiksi antara Imperialisme melawan seluruh rakyat dan bangsa tertindas dan terhisap di seluruh dunia.

Sedangkan tentang ekonomi Rusia dan China yang marak di beritakan bahwa ekonominya telah bangkit dan menjadi “penyeimbang” kekuasaan tunggal AS adalah merupakan ilusi dan bualan semata. Sebab bagaimana pun kemajuan ekonomi yang berhasil dicapai oleh kedua negeri eks sosialis tersebut tidak lepas dari hutang dan investasi yang dipasok oleh Imperialis AS. Karena pada kenyataannya barang-barang berharga murah yang berhasil diproduksi oleh China adalah “berkat” import suku cadang utama hingga 50-70% dari AS dan negeri imperialis lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang terus berlangsung di negeri tersebut tidak ada korelasinya dengan kemajuan bangsa China dan Rusia secara ekonomi dan politik melainkan sebaliknya menciptakan kemerosotan yang semakin dalam dan menjauhkan rakyat negeri itu dari kebebasan dan kemajuan baik secara ekonomi maupun politik. Meskipun demikian, pertarungan antar imperialis AS dan UE dalam memperebutkan sumber energi, pasar dan investasi atau ekspor kapital di seluruh belahan dunia tidak pernah mereda. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap negara-negara UE dan Jepang dalam mengamankan kepentingannya sendiri pada saat krisis perbankan melanda Amerika sejak akhir 2007 lalu. Bahkan mereka saat ini terlibat persaingan yang lebih luas.

Akibat dari langkah-langkah serakah dan picik imperialisme dan juga rezim komprador di dalam negeri, Gelombang perlawana anti imperialis AS terus meningkat di seluruh dunia bahkan di negeri imperialis sendiri. Perang agresi dengan dalih melindungi rakyat AS dan menjaga perlindungan dunia dari serangan teroris tidak menjelaskan apa pun selain ke-barbar-an pemerintah borjuasi besar monopoli pimpinan Barrack Obama yang terus menggunakan perang sebagai jalan untuk mempertahankan perekonomian dengan jalan memperkuat kedudukan AS sebagai penjajah terbesar di dunia. Seluruh aspirasi rakyat AS yang diperas dengan pajak dan pemotongan berbagai jaminan sosial bahkan kehilangan pekerjaan dibelakangi secara keseluruhan.

Kemajuan dari perlawanan rakyat di India dan Philipina menjelaskan kepada kita bahwa melemahnya kekuatan imperialisme AS secara umum bukanlah omonong kosong. Semakin banyaknya perlawanan rakyat di berbagai belahan dunia menunjukkan kenyataan bahwa “demokrasi” palsu yang sengaja diciptakan AS dan dipaksakan penerapannya di seluruh dunia untuk menumpulkan perjuangan dan perlawanan rakyat telah gagal. Tidak ada satu pun pertemuan bilateral dan multilateral yang melibatkan AS dan negeri imperialis lainnya lolos dari gempuran front anti-imperialis dunia, termasuk pertemuan “perubahan iklim” yang tengah berlangsung di Kopenhagen Denmark. Sebagaimana yang dilakukan oleh berbagai front anti-imperialis berskala dunia seperti ILPS. Mereka fokus pada isu anti perdagangan bebas, anti perang agresi, dan isu lingkungan hidup di mana negeri imperialis dengan terang-terangan mempertahankan produksi karbon perusaknya demi melestarikan keuntungan dan menawari negeri terbelakang untuk tetap menjaga hutan dan keterbelakangannya dengan sejumlah uang.

Perlawanan lainnya adalah yang selama ini dilakukan oleh sekelompok negeri yang memperkuat barisan anti-Amerika yang terus berkembang di mana Korea Utara dan Kuba berada di front terdepannya. Iran, Venezuela, Sudan, dan Syuria serta berbagai negeri di Afrika terlibat dalam perseteruan terbuka menentang dominasi AS atas negerinya. Mereka telah sukses mengkeroposkan dominasi Imperialisme AS setahap demi setahap meruntuhkan pemerintahan boneka Imperialisme AS dan dari gerakan ini telah membuka mata proletariat di negeri Imperialisme kian sadar untuk mendukung perjuangan pembebasan di negeri-negeri jajahan.

Situasi Umum Nasional dan Perkembangan Krisis dalam Negeri

Negeri Imperialis memindahkan seluruh beban krisis ke negeri berkembang, jajahan dan setengah jajahan seperti Indonesia melalui perampokan super profit dengan menggunakan instrumen utang, investasi, dan perdagangan. Rezim boneka akan memudahkan dan menolong habis-habisan Imperialis untuk mempertahankan sistem kapitalis monopoli keluar dari krisis.

Krisis yang terjadi di negeri-negeri Imperialis tentu sangat berbeda bila di bandingkan dengan krisis yang terjadi didalam negeri. Krisis Imperialisme disebabkan karena terjadinya Over Produksi sehingga terjadi kekacauan dalam proses produksi (stagnasi produksi), dan depresi ekonomi, sedangkan krisis yang terjadi di Indonesia lebih disebabkan karena semakin merosotnya penghidupan rakyat akibat kemiskinan, dan rendahnya daya beli rakyat. Sehingga dapat di simpulkan bahwa krisis adalah suatu keadaan tidak normal yang mengganggu proses kehidupan rakyat. Krisis yang terjadi saat ini adalah krisis menyangkut penghidupan rakyat yang terus merosot akibat tingginya beban ekonomi sehari-hari (mahalnya harga dan rendahnya upah/pendapatan).

Krisis yang terjadi di Indonesia tidak semata-mata kiriman dari luar negeri, tetapi persoalan pokok krisis sesungguhnya terletak di dalam negeri sendiri. Krisis ekonomi terjadi karena rezim berkuasa (pemerintah SBY-Budiono) tidak pernah berupaya memajukan perekonomian bangsa dan mensejahterakan rakyat. Semua kekayaan alam kita dilepaskan kepada kaum kapitalis monopoli asing (Imperialis) yang sangat rakus dan antek-anteknya di dalam negeri yang dikelola untuk keuntungan mereka sendiri. Minyak bumi dan gas alam (migas), batubara, dan berbagai bahan mineral lainnya, hampir seluruhnya dikuasai oleh perusahaan Imperialis dan negara asing yang mengakibatkan rakyat Indonesia justru kekurangan BBM dan mahal harganya, karena rakyat Indonesia harus beli dengan harga mahal dari imperialis dan perusahaan swasta dalam negeri. Akibatnya, harga BBM naik (karena pencabutan subsidi) dan mengakibatkan harga-harga bahan pokok melambung tinggi, tarif dasar listrik semakin mahal, dan biaya produksi terus naik dan rakyat harus mencekik lehernya sendiri. Dan di sahkannya UU No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai tindak lanjut dari UU no. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adalah bukti nyata dari pelayanan rezim boneka pada imperialis untuk mengeksploitasi sumber alam Indonesia yang memberikan segala kemudahan bagi para imperialis (pemodal besar asing/TNCs).

Perampokan sumber bahan mentah telah mengakibatkan jutaan kaum tani kehilangan sumber penghidupan utamanya yaitu tanah. Perampasan tanah dilakukan atas nama kepentingan negara melalui PTPN, Perhutani, perkebunan swasta, HPH dan lembaga militer atau pemerintah sendiri. Tanah-tanah tersebut kemudian ditanami dengan tanaman-tanaman (komoditas) ekspor (sawit, jarak, jagung dan sebagainya), juga digunakan untuk pembangunan waduk, bandara, kompleks latihan militer, objek pariwisata, villa-villa, hingga perumahan-perumahan mewah yang lebih banyak mendatangkan petaka bagi kaum tani dan rakyat secara umum.  Akibatnya, banyak lahan produktif untuk pangan dalam negeri hilang dan rakyat dipaksa mengimpor produk pangan luar negeri yang berujung pada mahalnya harga-harga kebutuhan pokok dan matinya hasil produksi pertanian dalam negeri. Sehingga negeri yang kaya raya subur makmur ini menjadi negeri bergantung atas produk-produk asing milik imperialis. Produk asing beredar luas di pasar dalam negeri mulai dari bahan baku, beras, jagung, gula, telur, daging, susu, garmen, tekstil, sepatu, pakaian, elektronik, dan lain sebagainya. Produk-produk asing leluasa beroperasi karena pemerintah memberikan keringanan tarif dan pajak sampai dengan 0% bahkan disubsidi. Akhirnya, produksi dalam negeri mati perlahan-lahan karena kalah bersaing dengan produk asing. Jadinya, industri kecil dan menengah banyak gulung tikar dan menambah deretan jumlah pengangguran (akibat PHK) dan kemiskinan di Indonesia. Sepanjang tahun 2009 saja jumlah buruh yang di PHK dan dirumahkan berdasarkan data resmi dari Departemen Tenaga Kerja adalah mencapai 100.000 orang, jumlah ini tentu saja akan jauh lebih besar lagi jika ditambah dengan PHK yang terselubung (tidak terdaftar). Tahun ini (2010) diperkirakan PHK akan terjadi lebih “buas” lagi. Akibat dari diberlakukannya C-AFTA. Sebab sebelum  era perdagangan bebas ASEAN-China diberlakukan pun, Indonesia sudah tak berdaya menghadapi gempuran barang impor dari China.

Neraca perdagangan Indonesia dengan China juga berrapor merah dalam lima tahun terakhir. Impor dari China lebih besar daripada ekspor kita ke ‘Negeri Tirai Bambu’ itu. Pada 2005, selisih antara impor dan ekspor ke China sebesar US$0,59 miliar. Namun, pada 2008, selisihnya membengkak karena impor kita dari China lebih besar US$7,16 miliar ketimbang ekspor. Kegagapan menjadi kian lengkap setelah pemerintah pun belum memiliki strategi besar menyongsong perdagangan bebas dengan China itu. Padahal, FTA ASEAN-China sudah disepakati sejak 2001. Itu berarti dalam kurun delapan tahun nyaris tidak ada satupun yang diperbuat pemerintah untuk mempersiapkan benteng bagi produk domestik. Akibatnya, perdagangan bebas dengan China seolah-olah datang secara tiba-tiba. Banyak instrumen teknis yang kedodoran dalam menghadapi serbuan produk China. Sementara China sudah sangat mempersiapkan diri untuk menghadapi era perdagangan bebas yang tidak terelakkan lagi. Berbagai aturan, insentif, keringanan pajak ekspor, dan kucuran kredit yang terus mengalir bagi dunia industri China memperkuat langkah tersebut. Produk China sangat beragam dan murah, mudah diterima di belahan mana pun di bumi ini. Dan Perdagangan antara China dan ASEAN pun naik dari 192,5 miliar dollar AS pada tahun 2008, dan dari 59,6 miliar dollar AS pada tahun 2003. Perdagangan antara China dan ASEAN tahun lalu bernilai 4,3 triliun dollar AS atau setara dengan 13,3 persen volume perdagangan global. Dimana ASEAN dan China secara bertahap telah mengurangi tarif-tarif. Bakal makin kedodoran lagi setelah instrumen tarif yang sebelumnya masih bisa mendampingi instrumen teknis untuk membendung produk China akan tidak ada lagi atau 0%. Sudah begitu, daya saing industri dalam negeri juga amat lemah. Kalangan usaha dalam negeri selama ini berhadapan dengan banyak ketidakpastian, tingginya suku bunga kredit, mahalnya listrik, hingga mengguritanya upeti dari birokrasi. Negeri ini punya gas dan batu bara yang melimpah sebagai penggerak industri, tetapi sebagian besar gas dan batu bara itu diekspor. Pengusaha Imperialis dan komperador yang selama ini menguasai industeri tambang minyak, gas dan batu bara pun sekadar berburu keuntungan melimpah, tapi kemudian tidak pernah membayar royalti dan pajak pada Negara.

Di sahkannya UU No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai tindak lanjut dari UU no. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adalah bukti nyata dari pelayanan rezim boneka pada imperialis untuk mengeksploitasi sumber alam Indonesia yang memberikan segala kemudahan bagi para imperialis (pemodal besar asing/TNCs). KEK adalah kawasan komersial dan/atau industri yang memiliki hak istimewa berkenaan prosedur kepabeanan atau keimigrasian (customs-privileged areas) yaitu ”Daerah Free Trade Zone yang diperbolehkan untuk mengatur perpajakannya sendiri, mengatur pendapatannya untuk digunakan sendiri, berada di luar pabean/imigrasi Republik Indonesia, mempunyai struktur pemerintahan sendiri, maka tidak hanya mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dan PPnBM maupun bea masuk dan cukai namun juga bebas dari pajak lain-lain untuk seluruh barang-barang dan jasa karena semua diatur tanpa campur tangan dari pemerintah pusat”. Secara terang dalam UU KEK ini buruh sangat di rugikan karena hak buruh untuk berserikat menjadi dibatasi sebab satu perusahaan hanya diperbolehkan mendirikan satu serikat buruh, jika dalam satu perusahaan memiliki beberapa serikat buruh maka seluruh serikat tersebut dapat membentuk satu serikat buruh (pasal 46), selanjutnya adalah berlakunya sistem kontrak buruh sehingga tetap tidak ada jaminan kerja yang tetap untuk kaum buruh. Bahkan untuk perusahaan yang melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajagan, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang satu kali paling lama 1 tahun) (pasal 47 ayat 3). Kerugian dan dampak dari KEK ini juga berdampak dalam bidang kehidupan lainya mengingat bahwa Kawasan Ekonomi Khusus sangat berkaitan dengan pengadaan lahan yang tidak sedikit maka akan sangat rawan terjadinya sengketa lahan (perampasan tanah) sampai pada bencana lingkungan hidup.

Dengan jumlah penduduk sebesar 230 juta jiwa, Indonesia adalah ladang subur bagi “tenaga kerja atau buruh” murah”. Upah buruh Indonesia salah satu yang terendah dari daftar 10 negara dengan upah buruh terendah di dunia. Upah buruh murah akan mendatangkan untung lebih besar bagi para pengusaha Imperialis dan komperadornya saja. Itulah kenapa upah buruh Indonesia sangat jauh dari standar kehidupan layak (KHL). Pemerintah SBY-Budiono dan pengusaha-pengusaha besar komprador (penjilat) bersama menindas buruh agar upahnya tetap rendah. Bagi kaum tani miskin dan buruh tani, persoalan upah ini lebih perih lagi dirasakannya. Selain rendah upahnya, mereka juga diperlakukan tak ubahnya budak di atas lahan garapan para tuan tanah, terutama di lahan-lahan milik perkebunan-perkebunan besar. Penguasaan atas sumber-sumber bahan mentah, pasar dan buruh murah untuk keuntungan besar imperialisme dan antek-anteknya di Indonesia, merupakan penyebab utama krisis ekonomi. Ini mampu dijalankan, karena kekuasaan negara dipegang oleh Pemerintah boneka imperialisme dan anti rakyat seperti pemerintahan SBY-Budiono. saat ini. Pemerintahan SBY-Budiono adalah alat dari imperialisme (terutama imperialisme AS) dan antek-anteknya di dalam negeri, yaitu borjuasi (pengusaha/pedagang/kapitalis) besar komprador, tuan tanah dan kapitalis birokrat (pejabat korup).

Fakta 15 rencana prioritas SBY-Budiono selama 100 hari pemerintahannya adalah program aksi untuk menjalankan hasil konsolidasi G-20 yang diotaki oleh imperialis AS dengan target jangka pendek untuk mengatasi krisis mematikan dalam sistem kapitalisme monopoli dunia. Program tersebut juga merupakan program aksi yang untuk mengimplementasikan seluruh regulasi dan kebijakan yang telah dibuat selama pemerintahannya yang pertama. Implementasi itu akan berlangsung dan menambah buruk tiga lapangan utama yang menjadi sandaran hidup rakyat yaitu: lapangan agraria terbelakang dan tambang bahan mentah untuk ekspor; pabrik rakitan milik imperialis serta manufaktur besar milik komprador serta bergantung dari utang luar negeri.

Krisis over produksi dunia imperialis yang sangat akut, mendorong negeri maju menyelamatkan dirinya mereka memindahkan beban krisis tersebut ke pundak rakyat Indonesia dengan berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya di tengah krisis berlangsung. Seluruh klas konservatif di Indonesia bersatu di bawah skema ini sekalipun mereka tersusun atas klik-klik terpecah belah serta memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Mereka menganggap bahwa krisis di Indonesia akan berakhir apabila krisis yang melanda negeri maju dapat diatasi. Karenanya pemerintah SBY-Budiono sebagai rezim yang paling berkuasa saat ini berkomitmen untuk ambil bagian langsung untuk membantu menangani krisis secara langsung melalui skema yang dibuat dalam pertemuan G-20 pimpinan imperialis AS.

Sesuai dengan kepentingan imperialis AS, skema G-20 yang diilusikan menggantikan kedudukan oligarkis negara-negara maju G-8 dalam menentukan kebijakan utama ekonomi dan politik dunia, memberikan garis kebijakan yang tegas agar seluruh hambatan investasi dan perdagangan yang masih ada harus dihapuskan serta mengintensifkan penanganan terhadap segala bentuk radikalisme. SBY menyerah dan mengikuti tanpa daya seluruh skema licik imperialis AS. Ia sangat takut dengan ancaman isolasi AS secara ekonomi dan militer terhadap negeri yang tidak bersedia membentuk Area Perdagangan Bebas Regional serta merasa terkepung dengan tindakan AS membangun kesepakatan bilateral dengan negara-negara tertentu secara ekonomi dan militer. Alhasil Indonesia yang sangat bergantung pada ekspor dan impor dari AS menganggap tidak ada pilihan lain kecuali mendukung skema tersebut. Bahkan SBY dengan tolol membesar-besarkan peranan negeri setengah jajahan dan setengah feodal dalam G-20 untuk mengatasi krisis global serta pernanannya sendiri yang dianggap telah “lebih didengar dan diperhatikan” oleh AS.

Investasi terbesar AS di Indonesia adalah dalam lapangan politik. AS menggelontorkan uang dalam jumlah besar untuk mendukung perubahan kebijakan dan peraturan di lapangan ekonomi, politik, kebudayaan dan militer. Karena itu tidaklah mengherankan pada periode pertama sistem pemerintahan SBY ditandai oleh pembaruan simultan seluruh cetak biru dan regulasi ekonomi, politik, militer dan kebudayaan sesuai dengan agenda imperialis paska jatuhnya Suharto yang gagal dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya, baik Habibie, Abdurrahman Wahid maupun Megawati. Sistem ekonomi dirombak agar memperlancar barang, modal, investasi, repatriasi keuntungan dan transfer pricing milik imperialis tanpa ancaman nasionalisasi. Sistem politik diciptakan sedemikian rupa untuk memperkuat kedudukan pemerintah boneka dan mempermudah imperialis melakukan intervensi politik terhadap badan-badan negara dan pemerintahan. Juga sistem politik demokrasi palsu ini harus dapat menyalurkan dan meredam kemarahan rakyat serta mencegah pertententangan kaum dan segala bentuk radikalisme. Sistem keamanan di perbaharui agar tentara dan kepolisian RI memiliki kemampuan mengamankan seluruh kepentingan dan milik imperialis di Indonesia dan bekerja secara efektif untuk menindas kekuatan rakyat. Pembaruan sistem kebudayaan dilakukan dengan sistematis terutama merombak institusi pendidikan agar dapat mengabdi pada kepentingan imperialis dan klas yang berkuasa. Demikian pula dengan penguasaan teknologi dan aneka ragam kesenian massal.

Pembangunan proyek infrastruktur raksasa dengan alasan menarik investasi asing dan utang sebanyak-banyaknya ke Indonesia adalah agenda utama pemerintah SBY-Budiono saat ini.  Akan tetapi dalam jangka pendek, rezim boneka memiliki agenda sendiri mengenai hal ini. Berjalannya proyek infrastruktur sekalipun tidak mendatangkan manfaat jangka panjang dapat menyelamatkan pemerintahannya untuk sementara waktu terutama dalam menyediakan lapangan kerja dan adanya aktivitas ekonomi sebagai imbal dari stagnasinya produksi non pertanian. Hal yang terakhir sangat penting untuk mempertahankan pencitraan ekonomi makro yang terus mengalami pertumbuhan sekalipun dalam keadaan krisis yang parah.

Penyediaan lahan bagi perkebunan dan pertanian pangan milik tuan tanah, borjuasi komprador dan perusahaan milik imperialis adalah bagian dari program ekonomi yang terpenting. Kemudahan bagi para investor untuk memperoleh tanah dijamin oleh negara bahkan dengan kekuatan senjata. Peningkatan konsesi perkebunan baru terutama sawit dan HTI meningkat hampir 100% selama pemerintahan SBY bahkan pemerintah mempersiapkan secara khusus sistem pembiayaan untuk mempercepat perluasan perkebunan di Indonesia.

Perusahaan-perusahaan milik imperialis dan borjuasi komprador di Indonesia tidak memberikan apa pun bagi kaum buruh kecuali penindasan yang kejam dan barbar serta derajat penghisapan yang semakin tinggi. Dalam bentuknya yang nyata penghisapan itu terutama berwujud dalam upah yang sangat murah dan jam kerja yang sangat panjang. Sementara penindasan yang kejam dan barbar dimanifestasikan dalam bentuk sistem kerja kontrak, Outsorcing, pelarangan berorganisasi dan mogok, PHK dan pencurian hari libur dan cuti. Dalam keadaan krisis yang akut seperti hari ini industri rakitan otomotif dan elektronika, serta industri manufaktur besar milik borjuasi komprador semakin leluasa meningkatkan ekspor bahan bakunya ke Indonesia. Bila sebelumnya ketergantungan bahan baku tertinggi diangka 70% sekarang industri semen dan baja bisa mencapai angka 80% ketergantungannya dari impor bahan baku. Sedangkan elektronika dan otomotif hari ini berkat kebijakan baru SBY bisa masuk hingga 100% built-up.

Aturan dari pemerintah SBY-Budiono mengenai upah rendah dan berbagai aturan perburuhan lainnya adalah sumber utama penghisapan dan penindasan  atas kaum buruh. Tidak berhenti hanya sampai di situ, pemerintah SBY-Budiono juga merampas upah kaum buruh melalui kebijakannya atas harga bahan pokok, transportasi, listrik dan lain sebagainya. Upah kaum buruh Indonesia saat ini hanya mengalami kenaikan rata-rata 10% pada saat kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, listrik, air minum dan transportasi naik berkala hingga 100% dalam waktu yang sangat cepat. Angka pemerintah SBY-Budiono sendiri menunjukkan bahwa upah rill dari buruh Indonesia adalah rata-rata 40-60% dari upah nominalnya. Upah buruh perkebunan dan buruh tani jauh lebih rendah lagi. Waktu kerja perlu rata-rata berada di bawah satu jam. Dalam sebuah perusahaan kayu di Sumatera waktu kerja perlu kaum buruh hanya 0,35 jam jatuh dari satu tahun sebelumnya yang bisa mencapai 0,75 jam. Sementara pengawai negeri dan tentara baru diberikan upah sekitar 1,5-2 jt per orang. Tentu saja pemerintah menggunakan ukuran ekonomi nyata untuk menaikkan upah mereka, karena itu seharusnya upah kaum buruh Indonesia seharusnya setara dengan upah pegawai negeri baru bahkan lebih.

Tidak terelakkan seluruh kebijakan tersebut mendatangkan reaksi dari rakyat secara luas bahkan dari kalangan klas mereka. Kedua jenis pertentangan tersebut dihadapi dengan cara yang berbeda. Terhadap rakyat rezim boneka ini mendahulukan tindakan refresif terutama di pedesaan, pabrik dan kampus. Sementara pertentangan diantara klas yang berkusa, mereka menempuh jalan persuasi dengan menawarkan kedudukan politik dan sumber-sumber finansial.

Kondisi tersebut semakin mempertegas pandangan dan pendirian kita selama ini bahwa negeri Indonesia sampai sekarang masih dalam kedudukan sebagai negeri Setengah Jajahan dan Setengah Feodal. Negeri dibawah dominasi penindasasan dan penghisapan Imperialisme dan Feodalisme melalui pemerintahan boneka dalam negeri yang merupakan rezim borjuasi komperador, Tuan Tanah dan Kapitasis Birokrat. Meraka memiliki watak sejatinya adalah anti demokrasi dan anti rakyat, dan akan menggunakan cara-cara fasis yang represif didalam menghadapi tuntutan-tuntutan rakyatnya, seperti yang akhir-akhir ini terjadi didalam menghadapi aksi-aksi massa menolak kebijakan rezim.

Keadaan Umum Kaum buruh dan Rakyat Indonesia Akibat Krisis Dalam Negeri

Krisis yang berlangsung saat ini akan lebih menambah derita rakyat Indonesia, terutama bagi kaum buruh, kaum tani dan rakyat tertindas lainnya. Dengan dalih mahalnya harga bahan baku, mandeknya ekspor, kenaikan harga BBM, beban pajak atau apa yang disebut biaya siluman, pemerintah (pengusaha besar komperador dan tuan tanah) menyelamatkan dirinya sendiri dengan membiarkan buruh terlantar melalui ancaman PHK luas dan upah yang semakin rendah. Tahun 2008 telah dikeluarkan Peraturan Bersama (PB) 4 menteri yang intinya meminta pengusaha tidak menaikkan upah buruh di atas pertumbuhan ekonomi 6 persen. Jika pertumbuhan ekonomi 6 persen dan upah naik 6 persen, apa gunanya jika inflasi melebih 6 persen. Inflasi artinya antara pendapatan masyarakat tidak mampu menjangkau harga-harga di pasar. Upah 6 persen dan inflasi di atas 6 persen sama saja buruh tidak mendapatkan kenaikan upah, karena upah yang didapatkan telah habis untuk menanggung beban kenaikan harga-harga saat ini serta kebutuhan hidup sehari-hari lainnya.

Pemerintah yang merupakan perwakilan dari klas borjuasi komprador dan tuan tanah menyatakan jika buruh tidak mau PHK harus siap dibayar murah, jika mau upah naik siap-siaplah di PHK. Selama ini pengusaha selalu mempercepat proses PHK untuk mengalihkan status buruh tetap/karyawan ke buruh kontrak & outsourcing. Buruh kontrak dan outsourcing akan lebih menguntungkan pengusaha, karena hanya bayar gaji pokok dan tidak perlu menanggung tunjangan, bonus, pesangon ataupun uang pensiun. Buruh saat ini semakin terancam, karena banyak buruh yang telah di PHK dan dirumahkan. Sepanjang tahun 2009 saja jumlah buruh yang di PHK dan dirumahkan berdasarkan data resmi dari Departemen Tenaga Kerja adalah mencapai 100.000 orang, jumlah ini tentu saja akan jauh lebih besar lagi jika ditambah dengan PHK yang terselubung (tidak terdaftar). Tahun ini (2010) diperkirakan PHK akan terjadi lebih “buas” lagi. Akibat dari diberlakukannya C-AFTA. Sementara pemerintah dan pengusaha terus cuci tangan atas soal ini dengan alasan krisis ekonomi global, bahkan lebih ironis lagi ketika pemerintah dengan kecongkaannya telah memberlakukan pasar bebas hasil kesepakatan dalam C-AFTA, mereka justru mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi dampak dari pemberlakuan C-AFTA.

Upah buruh selama ini juga banyak yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan upah minimum (UMK/UMP) sebagaimana yang dialami oleh buruh buruh di PT. Daelim yang sudah 2 tahun upahnya tidak sesuai dengan UMK, buruh yang bekerja di PT. KMIL juga mengalami hal yang sama, pengusaha dengan licik telah memanipulasi upah sedemikian rupa sehingga upah tahun 2010 bisa dikatakan tidak mengalami kenaikan, begitu pula dengan buruh yang bekerja di PT. Busana Prima Global (PT. BPG), meskipun pengusaha menaikan upah tetapi buruh di paksa harus bekerja lebih keras lagi oleh pengusaha dengan kenaikan target produksi, hal ini memaksa buruh bekerja lebih panjang agar memenuhi target produksi dengan tidak di bayarkan upah lembur. Upah buruh yang semakin rendah dan murah tersebut masih saja di rampas dengan harus membayar pajak penghasilan sebesar 5-6 % akibat dari diberlakukannya PPH21, belum lagi potongan-potongan lainnya yang harus dibayarkan buruh seperti asuransi, Jamsostek dan dana pensiun, di berlakukannya Undang-Undang no. 40 tahun 2004 tentang SJSN dan Rancangan Undang-undang BPJS serta Rancangan Amandemen Undang-Undang JAMSOSTEK adalah merupakan bentuk perampasan upah buruh yang di legalkan, sehingga dapat kita pastikan upah buruh rata-rata tiap bulannya di rampas oleh rezim yang berkuasa hari ini sebesar 9.34% bagi buruh lajang dan 12.24% bagi buruh yang sudah berkeluarga. Dari nilai tersebut jika RUU BPJS dan Amandemen UU-JAMSOSTEK ini di syahkan maka nilai perampasan upah buruh akan mengalami kenaikan sebesar 41,66% bagi buruh lajang dan 45,66% bagi buruh yang sudah berkeluarga. Upah minimum yang berlaku di kota/kabupaten dan provinsi hampir seluruhnya tidak sesuai standar KHL yang telah mereka tentukan. Perhitungan upah juga hanya berdasarkan upah lajang (belum nikah) laki-laki, sementara sebagian besar buruh adalah perempuan dan banyak yang telah berkeluarga. Pemerintah dan pengusaha selalu menuduh tuntutan kenaikan upah buruh sebagai biang terjadinya inflasi. Bukan upah buruh yang sesungguhnya menjadi sumber utama inflasi, tetapi ketidakmampuan pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi riil (produksi barang) seperti sokongan keuangan untuk industri, penyediaan bahan baku dan penataan pasar.

Penderitaan akibat krisis ekonomi juga dialami kaum tani di Indonesia, terutama bagi tani miskin dan buruh tani. Perampasan tanah yang terus meningkat guna perluasan perkebunan besar dan peruntukan tanah lainnya di luar kepentingan kaum tani, membuat kaum tani hidup dengan nafas di ujung tenggorokan. Kaum tani saat ini harus berhadapan dengan mahal dan langkanya pupuk di musim tanam. Jatuhnya harga-harga komoditas pertanian ekspor dan membanjirnya komoditi pertanian impor, mengakibatkan pendapatan petani semakin anjlok karena harganya jatuh dan tersedot habis untuk beban biaya produksi (bibit dan pupuk) yang mahal. Belum lagi soal rendahnya upah buruh tani, tingginya sewa tanah, bagi hasil yang tidak adil, tengkulak dan lilitan utang dari peribaan di pedesaan.

Soal-soal lain juga dihadapi rakyat akibat menajamnya krisis ekonomi. Dimana-mana harga barang kebutuhan pokok melonjak, biaya sekolah semakin tinggi, kesehatan mahal, pengangguran terus membludak, penggusuran menjadi-jadi, meningkatnya jumlah pekerja di luar negeri (TKI/TKW) dimana saat ini tidak kurang ada sekitar 6 juta rakyat Indonesia yang menjadi BMI, prostitusi dan kriminalitas merajalela serta jurang kemiskinan yang terus terbuka lebar. Intinya, krisis ekonomi ini tidak akan memberikan harapan hidup lebih baik bagi kaum buruh dan rakyat tertindas lainnya, selain kemelaratan dan penderitaan yang semakin hebat.

Buruh migrant, sebagaimana layaknya kaum buruh diseluruh negeri mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan atas pekerjaan dan upah yang layak bagi kesejahteraannya. Akan tetapi, seperti kondisi jutaan buruh yang tersebar diseluruh penjuru dunia, buruh migrant masih mengalami berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak-haknya. Kasus-kasus pelanggaran terhadap upah adalah satu dari berbagai banyak masalah yang menimpa buruh migrant Indonesia. Kasus perampasan terhadap upah ini terjadi sejak calon buruh migrant direkrut, ketika mereka berada di training center, saat bekerja di negara penempatan hingga ketika mereka pulang kembali ke tanah air.

Ketika BMI mulai direkrut, mereka tidak diberikan informasi atau keterangan yang lengkap tentang pekerjaan yang akan dijalankan, berapa gaji yang akan mereka terima serta bagaimana hukum yang berlaku di negara penempatan. Dari sini calon BMI mulai menghadapi perampasan, dipaksa untuk menandatangani perjanjian hutang, sebagai biaya pemberangkatan dengan konsekuensi upah mereka ketika bekerja akan dipotong sekian bulan. Tidak jarang, ketika berada di tempat penampungan, calon BMI ini dipekerjakan di keluarga-keluarga tertentu tanpa diberikan upah kerja, atau hanya diberikan sebagian dan sebagian yang lain diminta oleh perusahaan pengerah jasa tenaga kerja tempat dimana calon BMI mendaftar.

Perlakuan yang sama juga terjadi ketika mereka bekerja di luar negeri. Hampir seluruh BMI yang bekerja di luar negeri mengalami potongan gaji di tahun pertama kontrak kerja mereka. Potongan tersebut bervariasi rentang waktunya, ada yang 7 (tujuh) bulan gaji, 8 (delapan) bulan, 12 (duabelas) bulan bahkan ada yang mengalami pemotongan gaji hingga 15 (limabelas) bulan. Ini adalah fakta perampasan upah yang dialami oleh BMI. Perampasan upah dalam bentuk lainnya adalah upah dibawah standar (underpayment) serta pungutan-pungutan liar ketika BMI harus melakukan pengurusan dokumen atau surat-surat kerja seperti perpanjangan passport BMI.

Pengaturan tentang struktur biaya penempatan untuk masing-masing negara penempatan tidak pernah dibuat transparan oleh pemerintah. Hal inilah yang menyebakan calon BMI harus membayar jauh lebih mahal (overcharging) ketika mereka hendak bekerja ke luar negeri.

Negara        Peraturan     Biaya     Potongan     (Rp)
Taiwan     No. 158/D2PTKLN/XII/2004     12,944,500     12-15 bulan     20-30 juta
Malaysia Barat     No. 650/D2PTKLN/XII/2004     3,865,000     3 bulan     5 juta.
Malaysia Timur     No. 651/D2PTKLN/XII/2004     2,500,000     3 bulan     5 juta
Singapura     No. 652/D2PTKLN/XII/2004     5,310,000     7 bulan     15 juta
Hong Kong     No. 186/2008     15.500.000 + USD15     7 bulan     21 juta
Brunei Darussalam (informal)     No. 654/D2PTKLN/XII/2004     4,295,000     3 bulan     6 juta
Brunei Darussalam (formal)     No. 655/D2PTKLN/XII/2004     4,470,000     2 bulan     6 juta
Bahrain     No. 659/D2PTKLN/XII/2004     7,275,000     2 bulan     3 juta
Uni Emirat Arab     No. 767/D2PTKLN/XII/2004     7,275,400     2 bulan     3 juta
Oman     No. 770/D2PTKLN/XII/2004     7,275,000     2 bulan     3 juta
Qatar     No. 771/D2PTKLN/XII/2004     7,275,000     2 bulan     3 juta
Korea Selatan     No. 443/MEN/TKLN VII/2005     8,830,000     n.a

(Tabel 1)

Apabila diperhatikan, aturan yang tertera dalam tabel diatas, seolah menunjukkan bahwa pemerintah telah membuat sebuah aturan baku tentang struktur biaya penempatan. Akan tetapi dalam kenyataannya, BMI mengalami potongan gaji dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jarang sekali ditemukan informasi dari BMI maupun mantan BMI yang hanya mengalami potongan gaji hanya 2-3 bulan. Implementasi peraturan yang tertera diatas masih sangat jauh dari harapan, karena faktanya BMI harus membayar jauh lebih mahal untuk biaya penempatan. Dalam wawancara dengan beberapa BMI di Taiwan ditemukan bahwa mereka harus membayar Rp. 30-40 juta untuk berangkat ke Taiwan dengan potongan gaji 12 bulan, begitupun untuk Korea yang harus membayar hingga Rp. 30 juta sebagai biaya penempatan dengan potongan gaji 8 bulan.

Tidak cukup dengan hal tersebut, ketika pulang ke tanah air BMI masih harus berhadapan dengan pemeras-pemeras handal yang berkeliaran di bandara. Dipaksa untuk masuk melalui terminal khusus TKI, dipaksa membayar biaya angkut barang yang sebenarnya tidak diperlukan, dipaksa membayar angkutan transportasi menuju rumah tinggal dengan harga yang melebihi standar serta dipaksa membayar pengurusan dokumen jika BMI mengalami masalah dalam kepulangannya ke tanah air.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga menjadi masalah serius yang dihadapi oleh BMI. Kehilangan pekerjaan tentu saja merupakan ancaman bagi kesejahteraan BMI dan keluarganya. Data yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar pada Maret 2010, tercatat sedikitnya 19, 429 BMI mengalami kasus PHK sepihak. Angka ini diduga jauh lebih sedikit dari angka PHK yang sesungguhnya dialami oleh BMI, karena sebagian besar BMI tidak mengadukan kasus PHK mereka kepada perwakilan pemerintah RI yang ada di negara penempatan ketika mengalami PHK, sebagai bentuk ketidakpercayaan mereka atas pelayanan buruk yang selama ini diberikan perwakilan RI di negara penempatan.

Pemerintah melalui Menakertrans juga menjelaskan, bahwa saat ini tengah serius mereview beberapa nota kesepahaman (MoU) yang dianggap sudah tidak relevan dengan situasi saat ini terkait perlindungan dan penempatan BMI. Sejauh ini telah ada 10 MoU yang telah ditandatangani oleh pemerintah RI dan Negara penempatan, yaitu; Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Kuwait, Yordania, Uni Emirat Arab, Syria, Libya dan Qatar. Namun, keberadaan MoU ini diyakini tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi BMI mengingat sampai sekarang jumlah pelanggaran yang terjadi terhadp BMI menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya.

Dalam aspek lain, secara mayoritas BMI yang sekarang bekerja di luar negeri apabila dilihat dari asal keluarganya didominasi dari kalangan kaum tani. Semakin berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat dari massifnya perampasan lahan pertanian, ekspansi perusahaan-perusahaan perkebunan besar memaksa kaum tani dan keluarganya kehilangan mata pencaharian hidup sehari-hari. Bekerja menjadi buruh migrant, dengan segala resiko yang mengancam kemudian menjadi sebuah keterpaksaan yang harus ditempuh untuk mempertahankan kehidupan keluarga.

Artinya, menjadi relevan apabila kemudian BMI yang saat ini bekerja di luar negeri juga turut serta dalam kampanye untuk menolak segala bentuk perampasan terhadap upah, tanah dan pekerjaan. Karena dalam kenyataannya BMI juga mengalami pelanggaran atas hal-hal tersebut, khususnya pada aspek perampasan upah yang terjadi dengan sangat sistematis sejak menjadi calon BMI, ketika bekerja diluar negeri hingga mereka kembali ke tanah air.

Kaum buruh saat ini menjadi tumbal utama dari kegagalan pemerintah SBY-Budiono dalam mengatasi krisis ekonomi, dengan dua ancaman besar yaitu PHK luas dan upah semakin rendah. Perampasan Upah dan Kerja (baca; Lembar fakta Front Perjuangan Rakyat Hentikan Perampasan Upah, Kerja, dan Tanah , 28 April 2009). Krisis ekonomi tidak bisa dijadikan alasan bahwa buruh pantas jadi korban. Untuk itu, buruh harus bangkit dan berjuang menuntut “Penghentian PHK massal” dan “ kenaikan Upah yang lebih layak dan adil”.

Kenapa ancaman PHK harus segera di hentikan. Karena, kerja adalah pegangan rakyat Indonesia untuk tetap bisa bertahan hidup dan sebagai warga negara rakyat berhak mendapatkan pekerjaan layak, dimana pemerintah bertanggung jawab atas hal tersebut. Buruh bukanlah faktor yang memperburuk krisis ekonomi, tetapi faktor utamanya adalah kebijakan industri pemerintah yang mengesahkan terjadinya monopoli perusahaan asing atas bahan baku mengakibatkan mahalnya bahan baku, dibukanya perdagangan bebas, kenaikan harga BBM, rendahnya bantuan keuangan untuk industri, murahnya harga produk ekspor, membatasi pasar dalam negeri bagi produksi dalam negeri dan beban pajak yang tinggi terhadap perusahaan nasional.

Jika PHK terjadi, buruh akan kehilangan pekerjaannya, kehilangan pendapatan hidup, beban ekonomi keluarga semakin berat dan kemelaratanlah yang terjadi. Apalagi saat ini PHK ini juga melanda beberapa tenaga kerja Indonesia di luar negeri akan dipulangkan akibat krisis yang juga terjadi di negeri-negeri tujuan TKI tersebut. Artinya negeri ini akan menampung sekian banyak jumlah pengangguran yang luar biasa, menurut data yang ada angka pengangguran sudah hampir mencapai 25 juta jiwa, jumlah ini hampir setara dengan jumlah buruh formal yang hanya berkisar 30 juta jiwa. Sementara pengusaha belum tentu mau menerima buruh baru secara besar, jikapun diterima siap-siaplah untuk dijadikan sebagai tenaga outsourcing dan kontrak yang lebih memberatkan bagi buruh. Jikapun tetap menganggur di tengah kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi, mereka yang perempuan bisa saja melacurkan dirinya dan tindakan-tindakan kriminal lainnya yang terpaksa dilakukan karena tidak ada lagi pilihan untuk bertahan hidup.

Dalam menjawab masalah pengangguran ini, pemerintah seolah tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak punya obat yang mujarab. Biasanya mereka akan membuka program infrastruktur besar-besaran atau proyek-proyek bangunan yang itu sifatnya jangka pendek. Dengan kerja jadi kuli bangunan sekalipun, hanya bisa gali lobang tutup lobang. Jika tidak, pemerintah melakukan transmigrasi untuk memindahkan jumlah pengangguran yang besar di perkotaan besar ke daerah pedalaman untuk pembukaan lahan. Masalahnya, lahan-lahan tersebut biasanya digunakan untuk kepentingan perkebunan, dimana mereka akan diperlakukan layaknya budak sebagai buruh kebun atau buruh tanam. Pembukaan lahan ini juga bisa berdampak pada konflik sesama masyarakat penduduk asli pemilik lahan awal dengan para transmigran. Ini bisa berakibat seperti konflik di Sambas Kalimantan.

Kenapa Upah harus didasarkan pada kebutuhan hidup Layak? Upah didasarkan pada ketentuan standar KHL yang ada bersandar pada suvei kebutuhan harian buruh yang terdiri dari 46 item kebutuhan pokok. Dihadapkan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok–terutama pangan–dan energi (utamanya gas dan solar), komponen ini banyak yang dipotong. Hingga upah yang berlaku saat ini tidaklah sesuai degan standar KHL 100 persen. Itu bisa dilihat meskipun ada pembayaran Upah minimum, tetapi ada pembatasan atau pencabutan tunjangan untuk makan atau transportasi. Lagi-lagi ini terkait dengan kebijakan pemerintah SBY-Budiono yang tetap mempertahankan mahalnya harga-harga komoditas pertanian impor dalam negeri dan kenaikan harga BBM.

Upah yang sangat rendah dan minim tentu sangat berat dalam menanggung kenaikan harga-harga kebutuhan pokok saat ini. Kondisi hidup buruh akan lebih buruk dan bertambahnya beban ekonomi karena ngutang sana-sini guna menutupi kekurangan hidupnya. Kondisi fisik buruh juga terancam, akibat berkurangnya asupan gizi. Buruh harus bekerja dengan waktu kerja lebih panjang (lembur dan shift) untuk meningkatkan target pengusaha, terutama sejak pemadaman listrik bergilir terjadi. Jika target tidak dipenuhi, buruh bisa saja di PHK atau bekerja melebihi jam kerja tanpa upah. Jika dipaksakan, kondisi kesehatan makin menurun, apalagi perlindungan kerja (K3) dan jaminan bagi buruh dan keluarganya (JPK) sangat terbatas, bahkan banyak yang tidak diberikan. Waktu buruh bersama dengan keluarga juga akan semakin sempit, karena waktunya habis untuk bekerja. Inilah yang mengakibatkan pertengkaran di keluarga buruh, anak tidak terurus dengan baik, dan terkadang harus berujung dengan perceraian.

HENTIKAN PERAMPASAN UPAH, TANAH dan KERJA!

Situasi tersebut menjadikan buruh dalam posisi yang sangat tersudutkan dan terpinggirkan ditengah-tengah lingkaran setan yang tidak berpihak kepada buruh, mulai dari para pengusaha yang hanya memikirkan penumpukan laba setinggi-tingginya hingga para pejabat korup anti rakyat yang hanya mementingkan perutnya sendiri. Buruh dipaksa untuk bekerja dengan jam kerja yang semakin panjang tanpa peningkatan kesejahteraannya. Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa segala kebijakan Rezim hari ini dan situasi diatas hanyalah ditujukan untuk kepentingan si tuannya IMPERIALIS agar mendapatkan super profit yang melimpah dengan mendapatkan bahan baku yang murah serta buruh yang murah (dapat bekerja keras dengan upah yang rendah) dan buruh agar tetap bungkam atas segala penindasan dan penghisapan yang diterimanya (buruh yang patuh), bukan ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan buruh.

Krisis ekonomi yang semakin kronis dan menajam akibat dari krisis yang terjadi ditubuh imperialisme yang mana tidak mampu lagi diatasi oleh rezim hari ini, dijawab dengan perlawanan rakyat Indonesia terutamanya kaum Buruh, dengan mengambil bentuk yang beragam, mulai dari penyampaian petisi, hearing, sampai dengan aksi-aksi mobilisasi massa di berbagai kota. Tuntutan pokok buruh yang paling mengemuka saat ini diantaranya adalah sediakan lapangan pekerjaan dengan upah layak, Menolak PHK dalam berbagai bentuk apapun, menuntut perlindungan dan jaminan kebebasan berorganisasi (berserikat), menolak sistem kerja kontrak dan out sorcing yang menindas dan menghisap, penolakan atas di berlakukannya UU Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), perjanjian perdagangan Bebas Cina Asia (CAFTA). Dengan satu tujuan agar kesejahteraan buruh dan keluarga dapat terwujud dengan terciptanya kondisi kerja yang lebih baik dan adil.

Jika dilihat  dari akar masalah, kondisi kongkret yang dialami kaum buruh Indonesia disebabkan oleh adanya dominasi imperialisme melalui rezim SBY-BUDIONO sebagai kaki tangannya. Dominasi inilah yang telah menyebabkan beberapa masalah buruh Indonesia, yaitu:

Upah yang rendah; Upah buruh di Indonesia belum berdasarkan standar  Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sementara tingkat kenaikan harga  dan inflasi melambung tinggi. Pemerintah sangat minim dalam memberikan jaminan perlindungan upah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya.

Kesejahteraan dan jaminan sosial; Negara tidak memberikan jaminan atas kesejahteraan yang layak bagi buruh melainkan melemparkan tanggungjawab masalah ini kepada mekanisme bipartit atau kebijakan perusahaan secara sepihak. Padahal buruh dan rakyat berhak atas pelaksanaan  standar kesejahteraan dan jaminan sosial yang layak oleh negara.

Tidak adanya jaminan kepastian akan kerja, karena diterapkannya (dilegalkan) sistem kerja kontrak dan outsorcing yang dari hari kehari semakin masif disemua jenis industri dan pekerjaan.

Sistem dan kondisi kerja yang buruk ;

Minimnya perlindungan terhadap perempuan pekerja dan meningkatnya pemakaian tenaga kerja anak-anak

Perlindungan yang lemah terhadap buruh migran;

Kebebasan berserikat, berunding dan mogok yang dibatasi;

Kebijakan pemerintah yang anti buruh dan demokrasi;

Dominasi Serikat Buruh Kuning yang menjadi alat pemecah belah Perjuangan Buruh.

Bagi kaum buruh, bekerja dan upah adalah syarat yang tidak bisa diganggu gugat agar bisa tetap hidup. Kaum buruh sebenarnya sadar selama bekerja telah terjadi berbagai ketidakadilan yang dirasakan. Tenaga kerja kaum buruh selalu diperas dan dipaksa pengusaha untuk menghasilkan barang bagi kepentingan masyarakat luas, tetapi itu hanya dihargai dengan upah minim yang memaksa kaum buruh selalu mengencangkan ikat pinggang, walaupun pinggang itu sendiri sudah semakin kecil rasanya. Inilah hukumnya, pengusaha akan terus melipatgandakan keuntungan dari buruh dengan terus menekan upah serendah mungkin disertai kondisi kerja yang buruk. Pengusaha dan buruh tidak akan pernah bisa berdamai. Buruh hanya bisa mendapatkan haknya dengan berjuang. Hanya perjuangan buruh yang bersandar pada perjuangan massa (aksi massa) yang dapat memaksa pengusaha dan pemerintah memenuhi tuntutan buruh. Kaum buruh harus bangkit, harus berorganisasi dan berjuang saat ini untuk mendapatkan hak-haknya yang telah dirampas pengusaha dan pemerintah di balik tameng-tameng krisis ekonomi yang terus berlangsung hingga ini.

Kaum buruh adalah klas pekerja yang secara kongkret terkait erat dengan dominasi imperialisme di Indonesia. Klas inilah yang merupakan klas termaju sekaligus klas yang paling besar menanggung beban krisis imperialisme. Akan tetapi, perjuangan melawan imperialisme adalah perjuangan yang tidak hanya milik klas pekerja. Oleh karenanya, menjadi sangat penting bagi gerakan buruh untuk membangun kerjasama dengan kaum tani sebagai kalangan mayoritas di Indonesia. Perjuangan melawan imperialisme juga merupakan perjuangan kaum tani untuk menghancurkan feodalisme yang menjadi basis sosial dari eksistensi imperialisme di Indonesia.Situasi yang dialami oleh klas buruh Indonesia ini, juga tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh buruh migrant, kaum tani, nelayan, kaum miskin kota, serta golongan rakyat tertindas lainnya, baik pemuda-mahasiswa maupun perempuan. Kaum tani dan masyarakat pedesaan pada umumnya akan semakin terancam oleh monopoli sumber-sumber agraria maupun perampasan tanah, sementara buruh migrant sangat rentang dengan tiadanya perlindugan bahkan ancaman kehilangan pekerjaan. Demikian halnya dengan golongan mahasiswa dan pemuda akan selalu terdesak oleh tingginya biaya pendidikan dan sulitnya lapangan pekerjaan. Kaum miskin kota diancam oleh penggusuran-penggusuran. Singkatnya dalam situasi saat ini, seluruh beban krisis ekonomi dunia akan ditimpakan kepada pundak klas, golongan maupun sector masyarakat yang sesungguhnya selama ini telah menderita (seperti kaum buruh dan kaum tani).

Oleh karenanya, atas dasar beberapa uraian tersebut di atas, dalam kerangka menyambut Hari Buruh se-Dunia (May Day) yang jatuh pada Tanggal 1 Mei 2010 nanti, menjadi relevan dan tentu saja akan memberi arti yang penting bagi klas buruh, kaum tani, nelayan, perempuan, pemuda, mahasiswa, Kaum Miskin Kota, buruh migrant maupun elemen-elemen demokratis lainnya untuk kembali meng-artikulasikan kepentingan rakyat yang telah dipaksa kehilangan bermacam-macam hak sosial-ekonomi maupun hak sipil demokratisnya. Momentum tersebut dapat juga ditempatkan sebagai medan perjuangan seluruh klas, golongan dan sektor yang selama ini dilanggar hak asasinya untuk mengkampanyekan pemenuhan hak-hak social ekonomi maupun hak sipil demokratisnya.

Berkenaan dengan arti penting perayaan tersebut, maka kiranya penting bagi FPR untuk merumuskan langkah-langkah dan kegiatan dalam menyambut momentum tersebut dengan tujuan dan capaian adalah untuk Mengkampanyekan secara luas pada skala nasional berbagai bentuk pelanggaran hak-hak dasar rakyat yang dilakukan oleh negara terhadap klas buruh (termasuk buruh migrant), kaum tani, pemuda, mahasiswa, perempuan, KMK, dan golongan rakyat tertindas lainnya di Indonesia. Pelanggaran hak yang dimaksudkan meliputi hak yang paling esensial, yaitu hak social-ekonomi, politik dan kebudayaan, maupun berbagai tindak kekerasan yang dilegitimasi oleh berbagai kebijakan yang ada, serta Mempertinggi kesadaran/pengetahuan serta mencapai kesatuan tindakan diantara klas-klas dan golongan yang ada dalam masyarakat dalam upaya-upaya mencapai pemenuhan hak-hak dasar demokratisnya.

Maka Hari Buruh se-Dunia di Indonesia selayaknya tidak hanya di peringati secara seremonial semata dan tidak hanya mencerminkan perjuangan dari kaum buruh semata, tetapi harus lebih dari itu, yaitu  perjuangan yang seharusnya dilakukan oleh seluruh rakyat tertindas di Indonesia, dengan aliansi dasar klas buruh dan kaum tani untuk Menghentikan Perampasan Terhadap Upah Kaum Buruh, tehadap Kerja dan Tanah, untuk pemenuhan hak sosial, ekonomi, politik dan budaya seluruh rakyat serta untuk pembebasan seluruh rakyat Indonesia dari belenggu imperialisme dan sisa-sia feodalisme.

Dengan demikian, sekali lagi penting bagi seluruh rakyat pada saat ini, dan juga bagi Front Perjuangan Rakyat sebagai aliansi luas dari organisasi-organisasi massa dan juga organisasi soal serta individu yang berpegang pada persatuan kaum buruh dan tani di bawah kepemimpinan klas buruh yang bergariskan anti imperialism dan anti feodalisme bersama-sama dengan klas, sektor dan golongan rakyat tertindas lainnya berjuang mengangkat tuntutan-tuntutan sosial-ekonominya dan berjuang untuk memblejeti ketidakmampuan Rezim SBY-Budiono dalam mengatasi krisis ekonomi dan seluruh problem rakyat yang ada. Perjuangan ini akan memberi arti penting bagi usaha-usaha secara nasional lebih lanjut dalam perjuangan demokratis nasional, yaitu perjuangan anti imperialisme dan anti feodalisme.

Klas Buruh dan Kaum Tani sebagai Kekuatan Pokok Perubahan

Klas buruh adalah klas yang secara konkret terkait erat dengan dominasi imperialisme di Indonesia. Klas inilah yang merupakan klas termaju sekaligus klas yang paling besar menanggung beban krisis imperialisme. Akan tetapi perjuangan melawan imperialisme adalah perjuangan yang tidak hanya milik klas buruh. Oleh karenanya, menjadi sangat penting bagi gerakan buruh untuk membangun kerjasama dengan kaum tani sebagai kalangan yang mayoritas di Indonesia. Perjuangan melawan imperialisme juga merupakan perjuangan kaum tani untuk menghancurkan feodalisme yang menjadi basis sosial dari eksistensi imperialisme di Indonesia.

Klas buruh dan kaum tani merupakan kekuatan pokok bagi perubahan dalam perjuangan demokratis nasional menghancurkan dominasi imperialisme dan sisa-sisa feodalisme yang termanifestasikan dalam kekuasaan rejim boneka SBY-Budiono saat ini. Jumlah kaum tani Indonesia adalah merupakan mayoritas dari rakyat Indonesia yaitu sekitar 60% dari total populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 230jt jiwa sedangkan kaum buruh hanya berjumlah 20% dari total populasi pendudukan Indonesia (sekitar 45jt) orang. Sehingga, persekutuan atau persatuan klas buruh dan kaum tani dalam mengobarkan perjuangan demokratis nasional adalah keniscayaan yang tidak bisa dielakkan. Kedua kekuataan inilah yang paling merasakan pahit dan pedihnya penindasan imperialisme dan feodalisme. Kedua klas ini pula dalam sejarah perjuangan pembebasan rakyat Indonesia sejak zaman kolonialisme hingga saat ini paling konsisten dalam menuntaskan tugas-tugas sejarah pembebasan rakyat Indonesia. Kedua kekuatan ini pula yang akan menjadi penopang utama bagi reforma agraria sejati dan pembangunan industrialisasi nasional ketika Pemerintahan Demokrasi Nasional telah tegak berdiri di seluruh pelosok negeri ini.

Selain itu yang harus dilakukan adalah Memperkuat Konsolidasi dan Mempererat Kerjasama Kaum Buruh dengan Seluruh Rakyat Tertindas Indonesia Melawan Imperialisme dan Rezim Boneka Dalam Negeri yang Menindas Kaum Buruh dan Rakyat Indonesia. Perjuangan melawan imperialisme adalah perjuangan di dalam negeri yang dilakukan oleh Rakyat–terutama rakyat dari negeri terjajah dan setengah terjajah–melawan klas-klas reaksioner lokal yang selama ini menjadi tulang-punggung dan basis dominasinya. Saat ini, klik yang berkuasa di panggung politik Indonesia adalah klik SBY-Budiono.

Harapan yang dimandatkan kepada klik ini yang sesungguhnya tetap mewakili kepentingan klas tuan-tanah, kapitalis komprador, dan kapitalis-birokrat ini sudah pasti tidak akan pernah menjadi kenyataan. Selama kekuasaannya, kebijakan-kebijakan anti-rakyat sudah menyebar di berbagai bidang. Perubahan yang dijanjikan ternyata bukan perubahan untuk perbaikan, melainkan kerusakan sosial yang semakin hebat.

Hal terpenting yang harus dilakukan di dalam negeri adalah melakukan mobilisasi massa dalam jumlah besar untuk bergabung dan front demokratik yang berhaluan patriotik, yakni front anti-feodalisme dan anti-imperialisme. Front ini bersifat luas dengan melibatkan elemen kelas-kelas progresif dan dipimpin oleh persekutuan klas paling progresif yakni klas buruh dan kaum tani. Klas buruh dan kaum tani merupakan sandaran pokok dalam kerjasama tersebut, yang menjadi segi yang memimpin dan menentukan arah gerak perjuangan.

Tujuan jangka pendek dari penggalangan front ini adalah untuk memencilkan klik paling reaksioner, yakni klik tuan-tanah, komprador, dan kapitalis birokrat yang tengah berkuasa dan menjadi boneka atau kepanjangan tangan imperialisme AS. Tujuan jangka panjangnya adalah melaksanakan demokratisasi dan menancapkan pilar-pilar melakukan pembebasan nasional guna mengakhiri dominasi imperialisme atau kapitalisme monopoli.

Keberhasilan perjuangan melawan imperialisme akan sangat bergantung pada ketepatan kalangan demokratik dan patriotik Indonesia–dengan dasar aliansi klas buruh dan kaum tani–untuk mengusung perjuangan demokratis sebagai jalan satu-satunya meraih kemerdekaan sejati. Di dalam perjuangan ini, perjuangan kaum tani untuk melaksanakan land-reform sebagai cara untuk menghancurkan dominasi feodalisme dan perjuangan klas buruh untuk membangun industrialisasi nasional yang kokoh berada sebagai segi yang menentukan.

Perjuangan demokratis adalah perjuangan yang memiliki karakter luas, menghimpun segenap potensi demokratis massa untuk bersatu padu merebut hak-hak reform sebagai cara untuk menggulingkan imperialisme dan meraih kemerdekaan dan kehidupan yang layak di masa yang akan datang.

Terkait dengan peringatan May Day, sudah sepatutnya peringatan ini menjadi ajang persatuan klas buruh dan kaum tani dengan dukungan luas dari klas/sektor/golongan lainnya yang anti imperialisme dan anti feodalisme untuk semakin tajam mengasah aras perjuangannya terhadap sendi-sendi kekuasaan rejim boneka Amerika dan Anti Rakyat, SBY-Budiono. Krisis ekonomi yang telah banyak memukul penghidupan massa dan menghancurkan harapan hidup rakyat Indonesia, bersumber dari biang kerok besar; rejim SBY-Budiono. Karena itu May Day sepatutnya adalah perjuangan bersama antara klas buruh dengan kaum tani melawan rejim anti rakyat SBY-Budiono.

Tema Aksi
Adapun yang menjadi tema dalam kampanye massa 1 Mei 2010  adalah: “Perkuat Persatuan Klas Buruh dan Kaum Tani Melawan SBY-Budiono Sebagai Rezim Anti Rakyat” “Hentikan Perampasan Upah, Kerja dan Tanah”

Tuntutan Aksi Massa
Adapapun tuntutan aksi yang  harus diusung adalah :

Naikan Upah Sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak !!!

Hentikan PHK dalam Bentuk Apapun !!!

Hapuskan Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing !!!

Berikan Jaminan Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Berorganisasi !!!

Batalkan Pemberlakuan ACFTA !!!

Cabut UU No.39 tahun 2009 tentang KEK !!!

Tolak RUU BPJS dan Rencana Amandemen Undang-Undang JAMSOSTEK !!!

Selain issu pokok tadi berikut adalah tuntutan dalam lainnya diantaranya :

Menuntut penyediaan lapangan pekerjaan dengan upah layak bagi seluruh rakyat Indonesia;

Menuntut Kesehatan gratis bagi anak-anak buruh, buruh tani dan petani miskin serta pendidikan murah bagi seluruh rakyat dengan cara menurunkan biaya SPP sesuai dengan kemampuan kaum buruh dan petani;

Menuntut untuk dibangunnya Industrialisasi nasional yang kuat, mandiri dan mengabdi pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia;

Menuntut di Legalisasi tanah-tanah yang telah diolah dan dimanfaatkan oleh kaum tani, kembalikan tanah-tanah yang dirampas kepada rakyat dan kaum tani, berikan perlindungan dan subsidi atas hasil-hasil pertanian kaum tani dalam negeri serta terhadap sarana-prasarana produksi pertanian, mulai dari pupuk, obat dan benih. Selain itu, juga menuntut pelaksanaan UUPA No.5 tahun 1960 secara murni dan konsekuen serta cabut berbagai perundang-undangan yang bertentangan dengan UUPA No.5 tahun 1960 dan yang bertentangan dengan kepentingan kaum tani Indonesia;

Hentikan Kriminalisasi terhadap buruh dan Aktivis buruh serta kaum tani, Bebaskan tanpa syarat kaum tani dan rakyat lainnya yang ditahan dan menuntut penghentian segala bentuk intimidasi dan teror terhadap seluruh rakyat yang berjuang menuntut hak-hak sosial-ekonomi dan hak-hak sipil demokratisnya. Selain itu, juga menuntut kebebasan berserikat dan berpendapat dimuka umum;

Menuntut penghentian penggusuran terhadap para pedagang dan memberikan kebebasan kepada para pedagang dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Demikian juga kebebasan dan kesamaan hak bagi perempuan di semua lapangan kehidupan;

Menuntut penghapusan segala biaya penempatan yang berlebih (overcharging) yang dibebankan kepada buruh migran Indonesia serta menuntut persamaan hak bagi buruh migran untuk dipandang sebagaimana buruh-buruh lain yang bekerja di sektor-sektor lain;

Menuntut ratifikasi konvensi PBB tahun 1990 tentang  perlindungan bagi Buruh Migran Indonesia dan Keluarga dan menuntut penghapusan seluruh MoU bilateral yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia dengan negara-negara penerima yang tidak mengindahkan perlindungan dan pengakuan hak bagi buruh migran dan keluarganya;

Menuntut dicabutnya UUK No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI dan juga Revisinya, RUU Jamsostek sebagai pengganti UU Jamsostek serta UU No. 39 tahun 2004 tentang  PPTKILN dan Undang-undang No.39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);

Menuntut dihentikannya praktek diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan termasuk praktek-praktek perdagangan anak dan perempuan;

Menuntut dan menolak segala bentuk privatisasi asset-aset/ perusahaan-perusahaan Negara (BUMN);

Menuntut untuk ditangkap, diadili dan disita seluruh harta para koruptor, termasuk menuntut para pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak kaum buruh;

Usut tuntas kasus  korupsi Century dan berbagai macam kasus korupsi lainnya;

Menuntut dan menolak campurtangan IMF, WB, ADB, WTO dan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya terhadap kebijakan ekonomi dan politik Indonesia, termasuk menolak utang luar negeri yang telah menjadi beban rakyat;

Menolak segala bentuk kerjasama yang timpang dengan negara-negara imperialis dan menuntut pemerintah Indonesia untuk keluar dari perjanjian perdagangan bebas baik bilateral seperti JIEPA (dengan Jepang) dan Korea Selatan, regional (ASEAN dengan Australia-Selandia Baru, ASEAN dengan India, dan terakhir ASEAN dengan China/ CAFTA).
Serta tuntutan lainnya yang menjadi masalah sosial ekonomi dan hak-hak demokratis rakyat lainnya.

XI.  Arti Penting Hari Buruh Internasional (Mayday)
Hari buruh internasional (Mayday) mempunyai arti penting bagi seluruh sektor dan golongan dalam masyarakat. Perjuangan tanpa kenal menyerah yang dilakukan jutaan kaum buruh saat itu telah memberikan inspirasi yang tiada terkira. Keteguhan sikap, pengorbanan serta disiplin dalam perjuangan yang bergelora membuahkan hasil yang hingga saat ini dapat dinikmati oleh rakyat di seluruh penjuru dunia.

Salah satu kemenangan besar yang diraih adalah penetapan jam kerja bagi kaum buruh, 8 jam sehari dan 40 jam seminggu (lima hari kerja). Mengakhiri segala bentuk kerja paksa dan perbudakan yang dalam jangka waktu tersebut terselebung dalam kedok hubungan industrial. Kaum buruh tidak lagi harus bekerja dengan jam kerja yang panjang 12-16 jam bahkan bisa mencapai 18 jam sehari, namun cukup bekerja 8 jam sehari dan mempunyai banyak waktu yang lebih banyak bagi keluarga serta mengembangkan kebudayaannya.

Namun apakah perjuangan tersebut cukup dan berhenti? Tentu saja tidak. Saat ini, ditengah situasi krisis, kaum imperialis terus berusaha menggenjot produksi untuk menghasilkan akumulasi keuntungan yang berlipat-lipat. Kaum buruh (termasuk buruh migrant) dan rakyat pekerja lainnya kemudian menjadi korban dari keserakahan kaum imperialis ini. Kaum buruh dipaksa bekerja lebih keras, ditindas dan dihisap tanpa dipedulikan kesejahteraannya.

Upah kerja yang rendah (termasuk yang dialami buruh tani dipedesaan) dan tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, ancaman PHK massal yang datang sewaktu-waktu, jam kerja yang panjang (buruh migrant), larangan untuk berorganisasi atau berserikat kembali mengemuka dan menjadi masalah utama bagi kaum buruh. Semua masalah tersebut tidak lepas dari dominasi kepentingan imperialism atas negeri-negeri setengah jajahan seperti Indonesia. Hal ini diperkuat oleh kedudukan pemerintah yang lebih memilih menjadi rejim boneka, pelayan kepentingan tuan imperialis daripada melayani kepentingan rakyat Indonesia sendiri.

Sehingga, menjadi sebuah keharusan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik kaum buruh termasuk buruh migrant, kaum tani, pemuda dan mahasiswa, perempuan dan seluruh sektor yang ada untuk menggalang persatuan dan menggelorakan perjuangan merebut hak-hak yang selama ini dirampas oleh penguasa. Mengkampanyekan lebih luas, melakukan pemblejetan kepada rejim, bahwa mereka yang saat ini berkuasa adalah akar persoalan bagi jutaan rakyat di Indonesia. Pengalaman perjuangan kaum buruh yang terjadi ratusan tahun silam, penting untuk menjadi inspirasi, pelecut semangat bagi seluruh elemen yang ada sekarang untuk melakukan perjuangan yang lebih baik, secara kuantitas juga kualitas.

Sejarah telah memberikan pelajaran penuh makna, bahwa konsistensi dalam perjuangan, kerja keras yang tak kenal lelah, akan memberikan buah manis terhadap kondisi jutaan rakyat diseluruh negeri. Mayday harus menjadi sebuah momentum, bagi bangkitnya gerakan rakyat, menggemakan aspirasi perjuangan rakyat sekaligus menjadi arena untuk menggelorakan tuntutan rakyat menolak perampasan atas upah, tanah dan pekerjaan.

Penutup
Demikian pandangan dan sikap serta tuntutan perjuangan dalam memperingati May Day 2010, yang menjadi tugas kita untuk menyebarluaskannya ke segala kalangan terutama seluruh rakyat. Dengan ini kami juga menyerukan kepada seluruh klas buruh, serikat-serikat buruh, kaum tani dan serikat-serikat tani,  pemuda mahasiswa, perempuan, miskin kota dan kaum pergerakan di Indonesia untuk lebih memperhebat perjuangan dan persatuan kita di bawah pimpinan dan kekuatan klas buruh dan kaum tani dalam melawan rejim boneka imperialis AS dan anti rakyat, SBY-Budiono yang telah membuat penghidupan rakyat semakin merosot, susah dan miskin.

Kobarkan terus semangat kita pertinggi kerja konsolidasi serta galang terus persatuan rakyat untuk menyongsong SATU MEI dengan gegap gempita, karena hanya ditangan kitalah perubahan ini datang.

Demikian Brosur Propaganda MayDay dan HarDikNas, sebarkan seluas-luasnya.

Klas Buruh Indonesia…Pemimpin Pembebasan !!!
Kaum Tani Indonesia…Sokoguru Pembebasan !!!
Pemuda-Mahasiswa…Bersatu, Berjuang Bersama Rakya t!!!
Perempuan Indonesia…Bangkit Melawan Penindasan !!!
HIDUP RAKYAT INDONESIA…!!!

Imperialisme……Hancurkan !!!
Feodalisme……Musnahkan !!!
Kapitalis Birokrat…..Musuh Rakyat!!

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Peringati MayDay dengan Persatuan Buruh dan Tani melawan Rejim anti Rakyat SBY-Boediono! HENTIKAN PERAMPASAN UPAH, TANAH dan KERJA!

  1. pre-emptive says:

    salute…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s