PERNYATAAN SIKAP FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR) ATAS TINDAKAN REPRESIV DAN PENEMBAKAN PETANI DI JAMBI

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)

Sekertariat: Jl. Mampang XIII No.03 RT 03/RW03 Mampang Prapatan Jakarta Selatan, Email: fpr1mei@gmail.com Kontak Person : Rudi 0818-08974078, Sandy 0819-99431816.


PERNYATAAN SIKAP FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR) ATAS TINDAKAN REPRESIV DAN PENEMBAKAN PETANI DI JAMBI.

Mengutuk dan mengecam keras tindakan brutal dan represiv aparat kepolisian (Brimob Polda Jambi) atas penembakan yang menewaskan saudara Ahmad (45 tahun) seorang Petani Anggota PPJ, dan Menuntut ditegakkannya hukum dengan menindak tegas pelaku penembakan terhadap Anggota PPJ;

HENTIKAN PERAMPASAN UPAH, TANAH DAN KERJA SERTA LAKSANAKAN LAND REFORM SEJATI SEKARANG JUGA.

SALAM DEMOKRASI

Kebijakan rezim SBY dalam melayani kaum Kapitalis Monopoli Asing dan Tuan tanah besar komprador  selalu mengorbankan rakyat. Keadaan ini tak terbantahkan lagi, Hari ini, Senin tanggal 08 November 2010,  dimana kaum tani telah menjadi korbannya dalam konflik agraria dengan PT Wira Karya Sakti (WKS) – anak perusahaan Sinar Mas Group. Dua orang petani Desa Senyerang, Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi ditembak oleh polisi Brimob daerah Jambi pada saat melakukan aksi untuk merebut kembali hak atas tanahnya seluas 7.224 ha yang telah dirampas oleh PT. WKS. Seorang petani yang bernama Ahmad (45 tahun) tewas di tempat dengan luka tembak di bagian kepala, satu orang lainnya mengalami luka tembak di bagian paha sementara lainnya luka-luka.

Berdasarkan Informasi dan kronologis yang FPR terima. Peristiwa penembakan ini dipicu oleh tindakan PT. WKS yang membawa aparat keamanan (Brimob dan security perusahaan) dan berusaha membubarkan secara paksa aksi massa para petani yang pada saat kejadian menggunakan kapal pompong (kapal gethek). Pada jam 13.30 (waktu setempat) aparat kepolisian menembak para petani dengan membabi buta dari atas Kapal yang mereka naiki, tanpa diawali tembakan peringatan terlebih dahulu.

Aksi ribuan petani yang tergabung dalam Persatuan Petani Jambi (PPJ), yang dilakukan dengan cara melarang Kapal Perusahaan PT. WKS untuk melintasi Sungai Pengabuan ini disebabkan hingga saat ini tidak ada itikad baik dari pihak perusahaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Petani menuntut perusahaan untuk mengembalikan tanah yang telah direbut oleh PT. WKS, namun pihak perusahaan tidak pernah merespon tuntutan petani. Kejadian Ini merupakan lanjutan dari kejadian sebelumnya yang terjadi sekitar sebulan lalu, dimana rakyat ketika itu juga direpresi dengan kekerasan ketika sedang mengadakan sholat di masjid di lahan yang menjadi milik kaum tani.

Di samping kasus diatas, masih di propinsi Jambi, dimana saat ini terdapat sekitar 15 ribu pengungsi karena terusir dari tanah garapan kopi-nya di Lembah Masurai Kabupaten  Merangin. Peristiwa ini jelas merupakan salah satu petaka yang dilahirkan dari kebijakan Moratorium Hutan Oslo. Moratorium ini adalah kedok pemerintah SBY untuk memperoleh dana RADD yang tidak seberapa dengan mengorbankan jutaan rakyat Indonesia.  SBY dapat dana, Rakyat Kehilangan Tanah. Bencana ini hanya salah satu dari ribuan kasus lainnya yang segera menyusul dan mengusir jutaan kaum tani yang secara turun-temurun menguasai daerah hutan dan seluruh taman nasional di Indonesia.

Kejadian tersebut menambah panjang bentangan tindakan kekerasan, intimidasi, teror dan kriminalisasi terhadap kaum tani pada masa pemerintahan SBY. Di sisi lain, penghidupan kaum tani juga terus di tindas dan diancam kedaulatan hidupnya dengan berbagai kebijakan yang mempermudah perampasan tanah. Karena berbagai sumber bahan mentah diserahkan sepenuhnya untuk imperialis. Lahan-lahan rakyat di paksa dikonversi menjadi perkebunan perkebunan besar, perampasan tanah mengalami peningkatan pesat yang di monopoli oleh tuan-tuan tanah besar yang berhubungan langsung dengan imperialis. Sehingga tidak heran jika beberapa perusahaan besar seperti PT. Sinar Mas Group, PT. Wilmar Group, PT. Bakrie Group, PT. Smart Group dan perusahaan besar lainnya bisa terus eksis dan terus membesar sebagai agen resmi dari Imperialis.

Dalam Pandangan Front Perjuangan Rakyat (FPR) Soal-soal diatas dapat dipastikan akibat dampak dari situasi krisis umum Imperialisme yang semakin parah dan menuju pada puncak kebangkrutannya. Atas situasi tersebut kelas-kelas yang menggantungkan hidup dari sistem yang  lapuk ini terus menerus berupaya untuk menyelamatkannya, sehingga penderitaan rakyat baik di negara-negara induk kapitalis ataupun negara setengah jajahan dan setengah Feodal seperti Indonesia lebih khusus lagi menimpa dan mendera kaum tani yang tinggal di pedesaan, dengan penghisapan setengah feodalnya melalui monopoli atas tanah.

Monopoli atas tanah dan akibat ekspansi besar-besaran pada areal lahan yang luas demi profit tanpa batas telah mendorong berbagai tindak kekerasan serta perampasan terhadap kaum tani dalam berbagai bentuk, seperti perampasan tanah yang semakin brutal di Pedesaan, penangkapan petani, intimidasi, terror dan bentuk-bentuk kekerasan yang lain seperti pemukulan dan penembakan.

Dari sederet kejadian tersebut semakin membuka kedok rejim SBY sebagai rejim Fasis, rejim yang selalu mereaksi aspirasi sejati rakyat dengan tindakan kekerasan, semakin meyakinkan rakyat bahwa pemerintahan SBY-budiono adalah wakil dari kepentingan Imperialis, yang anti- Rakyat dan anti- Demokrasi. Peranan pemerintahan SBY–Boediono hanyalah sebagai pemerintahan boneka untuk memastikan berjalannya skema imperialis di Indonesia, demi kepentingannya terhadap Barang mentah, tenaga kerja murah dan pasar bagi barang overproduksi imperialisme.

Atas Peristiwa penembakan dan tindakan brutal Polisi Brimob Daerah Jambi yang telah menewaskan 1 orang petani  dan 1 orang luka tembak,kami Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mengutuk dan mengecam keras tindakan brutal dan represiv aparat kepolisian (Brimob Polda Jambi) atas penembakan yang menewaskan saudara Ahmad (45 tahun) seorang Petani Anggota PPJ, dan Menuntut ditegakkannya hukum dengan menindak tegas pelaku penembakan terhadap Anggota PPJ;

2.      Menuntut kepada pemerintaha untuk segera mengHentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, teror, penangkapan dan kriminalisasi terhadap kaum tani;

3.      Menuntut  di Laksanakan reforma Agraria sejati sekarang juga;

4.      Hentikan perampasan Upah, Tanah dan Kerja.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat dan disampaikan kepada semua pihak untuk menjadi perhatian bersama, atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terimakasih.

Jakarta, 08 November 2010

Hormat kami,

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

https://fprsatumei.wordpress.com/

RUDI HB DAMAN

KOORDINATOR

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s