FPR News: Kuliah Umum Hak Asasi Manusia (HAM)-Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Kuliah Umum Hak Asasi Manusia (HAM)-Front Perjuangan Rakyat (FPR)


Kuliah Umum Hak Asasi Manusia (HAM) Menyambut Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional 2010

PEOPLES’ CAMP FOR HUMAN RIGHT

“PEKAN BERSAMA RAKYAT INDONESIA UNTUK PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA”

Hentikan Perampasan Upah, Tanah dan Kerja-Lawan Segala Bentuk Pelanggaran HAM


Pada Hari Rabu, tanggal 8 Desember 2010 Front Perjuangan Rakyat (FPR) telah menyelenggarakan Kuliah Umum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu rangkaian kegiatan menuju puncak Kampanye HAM tanggal 10 Desember Mendatang, dengan menghadirkan pembicara dari berbagai kalangan untuk membongkar Esensi HAM dan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia


Kuliah Umum Hak Asasi Manusia (HAM) Front Perjuangan Rakyat (FPR) telah diselenggarakan dari pukul 09:00 WIB hingga pukul 15:30 WIB (Rabu, 08/12) di Gedung Utama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Kuliah Umum ini dihadiri oleh sedikitnya 60 orang peserta yang berasal dari Anggota Organisasi yang tergabung dalam FPR, Media Massa dan Undangan dari Organisasi-organisasi diluar FPR, Individu dan Massa luas. Dalam Kuliah Umum tentang HAM ini, FPR menghadirkan beberapa narasumber dengan masing-masing sub bahasan.

Ibu Sri Palupi dari The Institute for ECOSOC Rights sebagai Pemateri pertama dalam materi yang disampaikan, Beliau menjelaskan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Buruh Migran Indonesia dan berbagai Kebijakan pemerintah terkait Buruh Migrant.  Secara Gamblang, Ibu Sri Palupi menjelaskan bahwa latar belakang terjadinya kekerasan yang dirasakan oleh Buruh migrant, lebih disebabkan karena tidak adanya perlindungan yang jelas dari Pemerintah serta tidak adanya jaminan Kesehatan, keselamatan maupun kesejahteraan yang jelas bagi Buruh Migrant. Tidak adanya niat dari pemerintah untuk melindungi hak-hak buruh migrant berupa minimnya pengawasan dari pemerintah untuk mencegah adanya penyalur-penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, Tingginya biaya penempatan yang dikenakan terhadap buruh migrant sehingga menyebabkan terjadinya pemotongan yang berlebihan (Pemotongan Gaji selama 8-15 Bulan Kerja) atas gaji buruh Migrant. Dilain sisi, Pemerintah tidak ada upaya yang kongkrit untuk menindak lanjuti penyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh buruh migran. Ibu Sri Palupi juga menjelaskan tentang motivasi rakyat Indonesia untuk bekerja di luar negeri dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan layak bagi rakyat Indonesia.

Narasumber kedua Kuliah Umum HAM-FPR, Bapak Usman Hamid (Kontras) Menyampaikan Materinya tentang “Penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan Keberlangsungan Demokras di Indonesia” dengan penjelasan atas berbagai Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia, Siapa pelanggar HAM dan tentang penegakan HAM di Indonesia. Bapak Usman Hamid menjelaskan bahwa, dari berbagai data kasus pelanggaran HAM di Indonesia, keterlibatan Pemerintah dalam penyelesaiannya masih minim bahkan sangat terbatas. Menurut beliau, minimnya upaya pemerintah dalam penyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia diakibatkan karena pemerintah sendiri tidak memiliki rencana kongkrit, Justeru sering kali upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berhenti pada praktek oligarki politik. Dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memprioritaskan aspek penting dan mendesaknya penegakan HAM di Indonesia, sesungguhnya menunjukkan lemahnya niat dan Politik yang baik “political will” dari pemerintah.

Dalam perspektif ekonomi politik, Bapak Usman Hamid juga menjelaskan bahwa penyebab terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia, Khususnya fenomena yang terjadi secara dominan terkait isu–isu kekerasan, karena bersamaan dengan munculnya krisis ekonomi di Indonesia sebagai dampak dari Krisis global yang terjadi diNeagara Kapitalis saat ini. Ditengah kondisi ekonomi melemah, terdapat gempuran ekonomi global yang sangat besar. Pemerintah tidak punya kekuatan untuk mengatasi itu, sehingga dengan situasi politik yang terbuka memunculkan kelompok- kelompok garis keras.

Narasumber ketiga “Bapak Ahmad SH” dari WALHI (Deputy Regional Indonesia Wilayah Timur WALHI) telah memaparkan tentang “Politik imperialisme dan kerusakan lingkungan di Indonesia. Dalam Penyampaian Materinya, Bapak Ahmad SH Menyatakan bahwa Isu (HENTIKAN PERAMPASAN UPAH, TANAH DAN KERJA) yang secara konsisten di kampanyekan oleh FPR selama ini adalah Isu yang tepat dan sesungguhnya persoalan disektor lingkunganpun tidak terlepas dari dampak tiga persoalan tersebut, terutama dalam Aspek monopoli atas tanah. Latar belakang terjadinya kerusakan lingkungan di Indonesia, disebabkan karena masih meluasnya ketimpangan penguasaan atas tanah dan, secara umum masih terjadi ketimpangan struktur agraria. Hal ini dapat dilihat dari 60-70% lahan di Indonesia dikuasai oleh korporasi dalam negeri maupun luar negeri (Swasta maupun Negara).

Penguasaan agraria yang dilakukan oleh korporasi tersebut berbentuk konsensi perkebunan dan pertambangan. Beliau juga menjelaskan dampak dari penguasaan lahan atau agraria yang terjadi di Indonesia yaitu, menyebabkan rusaknya ekologi akibat pencemaran dari residu ataupun hancurnya ekosistem dan segala spesies yang ada didalamnya. Hilangnya mata pencaharian Rakyat seperti nelayan ataupun petani, selain karena ketimpangan kepemilikan lahan juga karena adanya pencemaran lingkungan, sehingga Rakyat semakin terpenjarakan dalam jurang kemiskinan dan selalu terancam dengan berbagai bentuk kekerasan yang akan dihadapi ketika harus mempertahankan Haknya (Tanah).

Berbicara perampasan tanah yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu agenda penting Imperialisme dalam memenuhi kebutuhan industri mereka. Bapak Ahmad juga memberikan contoh kasus di Papua ada Freeprot, NTB ada Newmount, Aceh ada Exxon dan sebagainya. Tidak ketinggalan pula perusahan dalam negeri yang memberikan suplai bahan mentah seperti Bumi Resources, Antam, Sinarmas Group, Willmart Group, Bakrie Group dan sebagainya. Dua jenis perusahaan inilah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan penguasaan agraria. Dari ketimpangan agraria ini juga tidak dilepaskan oleh peran pemerintah boneka, yakni SBY-Boediono yang memberikan keleluasaan dalam pemberian konsensi pembukaan pertambangan dan perkebunan besar di Indonesia.

Selanjutnya Bapak Rudy HB Daman (Koordinator FPR) sebagai Narasumber terakhir, Beliau menyampaikan Materi tentang “Persoalan pokok yang dihadapi oleh rakyat Indonesia dan peranan organisasi massa dalam penegakan HAM di Indonesia”, Bapak Rudy  menerangkan bahwa Persoalan pokok yang dihadapi Oleh Rakyat Indonesia saat ini adalah peroalan Perampasan atas Upah, Tanah dan Kerja. Manifestasi dari Persoalan tersebut adalah Rendahnya Upah buruh dan pekerja lainnya akibat Politik Upah Murah yang dijalankan oleh Pemerintah, Kemudian semakin meluasnya perampasan atas tanah dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan secara luas bagi Rakyat. Persoalan-persoalan tersebutlah yang kemudian melahirkan berbagai persoalan yang kompleks bagi Rakyat Indonesia, Bahkan dalam berbagai kasus akibat perampasan atas tiga hal tersebut, selalu diikuti dengan berbagai bentuk tindak kekerasan yang harus dihadapi oleh Rakyat dan dalam perkembangannya selalu menyebabkan jatuhnya korban dari pihak Rakyat baik korban dalam bentuk Penangkapan, Penahanan, Pemukulan, bahkan Penembakan yang juga tidak sedikit menyebabkan Rakyat Meninggal dunia. Kasus penembakan Petani di Jambi baru-baru ini adalah contoh yang kongkrit dari Persoalan tersebut, Ungkap Bapak Rudy.

Bapak Rudy juga menjelaskan bahwa kebijakan politik upah murah bagi buruh merupakan konsekuensi yang harus dilakukan oleh perusahaan agar mendapatkan profit (Keuntungan) yang lebih besar dengan mengorbankan kesejahteraan buruh. Beliau juga menjelaskan bahwa, seharusnya upah buruh harus berdasarkan UU yang sesuai dengan KHL, namun pada kenyataan UMR-K jauh dibawah KHL. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa saat ini, Rakyat khusunya disektor perburuhan juga dihadapkan dengan upaya pemberangusan serikat pekerja atau buruh oleh Pengusaha ataupun pemerintah dengan tujuan untuk meminimalisir tekanan dari buruh untuk meminta kesejahteraan.

Bapak Rudhi HB Daman juga menegaskan bahwa, Pemerintah SBY-Boediono harus bertanggung jawab atas kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di Indonesia, Karena hal tersebut disebabkan karena maraknya perampasan upah, tanah dan kerja akibat kebijakannya yang tidak berpihak terhadap rakyat. Untuk itu, beliau pun tidak segan-segan menyatakan sikapnya dan mengajak seluruh Peserta Kuliah umum untuk terus bersama-sama berjuang menuntut “HENTIKAN PERAMPASAN UPAH, TANAH DAN KERJA”.

Selanjutnya setelah masing-masing Narasumber selesai menyampaikan Materinya, Acara Kuliah umum ditutup dengan penyampaian Laporan Ketua  Panitia PEOPLE’S CAM FOR HUMAN RIGHT oleh “Harry Sandy Am” terkait perkembangan Pekerjaan FPR dalam mempersiapakan Kampanye peringatan Hari HAM Internasional baik yang dilakukan FPR Nasional maupun FPR yang ada diberbagai daerah. Sandy menyampaikan bahwa, meski dengan segala keterbatasan yang ada didalam FPR baik keterbatasan dalam Sumberdaya (Tenaga dan Lodistik) maupun keterbatasan lainnya serta berbagai kendala yang ada baik didalam Team (Komite Kerja) ataupun didalam Internal masing-masing Individu Team yang terbentuk, namun berbagai rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan oleh FPR dalam memperingati hari HAM 2010 kali ini sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik dan lancar, tinggal menyiapkan acara puncak kampanye peringatan hari HAM tersebut yaitu KARNAVAL HAM (Demonstrasi Sympatik) pada tanggal 10 Desember nanti, yang bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Internasional.

Sandy juga menyampaikan beberapa perkembangan FPR diberbagai daerah yang juga telah menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan menuju Kampanye puncak, dan target massa aksi yang akan terlibat dalam kampanye Puncak tersebut telah ditetapkan oleh FPR sekitar 80.000 (Delapan Puluh Ribu) Orang yang tersebar diberbagai daerah dan diluar Negeri (Hongkong, Taiwan dan Macau) sebesar 50.000 dan di Nasional 30.000 Orang. #Harry Kusuma#


Hidup Rakyat Indonesia!!

Jayalah Perjuangan Rakyat!!

 

Redaktur: Harry Kusuma

Editor & Publisher: Harry Sandy Ame

Kontributor: Rudy HB. Daman (Front Perjuangan Rakyat )

 

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)

Jalan Cempaka Baru V No 30A RT 001/07 Kelurahan Cempaka Baru, Jakarta Pusat

Kontak Person : Rudi HB Daman +6281808974078, Harry Sandy Ame +6281999431816

Website : https://fprsatumei.wordpress.com, email : fpr1mei@gmail.com

Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s