Pembangunan Gedung Baru DPR, Cermin Wakil Anti Rakyat.

Maket gedung baru DPR-RI sebagai pengganti gedung yang lama

Maket gedung baru DPR-RI sebagai pengganti gedung yang lama

Rencana pembangunan gedung baru untuk komplek kerja wakil rakyat (DPR) Republik Indonesia terus bergulir, berbagai alasan dikemukakan untuk memuluskan rencana tersebut. Mulai dari gedung lama yang sudah miring dan tidak layak lagi, kemudian gedung lama yang sudah kepenuhan hingga alasan untuk meningkatkan kinerja anggota DPR dengan gedung baru. Entah apa korelasinya kinerja anggota DPR yang naik jika mempunyai gedung baru, yang jelas idealnya  DPR adalah wakil rakyat yang memang duduk di kantor DPR karena pengabdian dan pelayanan terhadap bangsa dan negara.

Rencananya gedung baru DPR akan berdiri setinggi 36 lantai, dengan luas ruangan untuk masing – masing anggota DPR seluas 111,1 meter persegi, dengan biaya Rp 7,2 Juta permeter atau satu ruangan kantor untuk anggota DPR menelan biaya kurang lebih Rp 800 juta. Ruangan sebesar itu rencananya akan diperuntukan bagi satu orang anggota DPR bersama satu orang sekretaris pribadi dan empat orang staff ahli. Selain itu kantor baru anggota DPR tersebut rencananya akan dilengkapi aneka fasilitas mewah seperti gym center, kolam renang hingga spa.
Atas rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut, Direktur Institut for National and Democratic Studies (INDIES) Oki Firman Febrian menyatakan keprihatinannya dan mengharapkan agar DPR segera menghentikannya.
“Jika benar pembangunan gedung DPR akan tetap dilaksanakan, maka negara ini memang tidak memiliki institusi pemerintah yang mampu memperjuangkan kesejahteraan rakyat, sekedar membandingkan bahwa anggaran untuk perumahan rakyat tahun 2011 hanya Rp 5 – 10 juta untuk 25 Ribu keluarga miskin atau total anggaran Rp 187, 55 Miliar dari pemerintah kalah jauh dengan anggaran untuk gedung DPR” ujar Oki.
Oki juga menambahkan, ditengah realitas rakyat saat ini maka pembangunan gedung baru tersebut menunjukan bahwa DPR saat ini sudah menjadi insitusi yang anti rakyat, hal ini menguat jika dilihat kinerja anggota DPR yang sampai saat ini tidak menunjukan prestasi yang baik. Bahkan kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR semakin membenamkan citra DPR sebagai sarang koruptor.
Sementara itu Rudi HB Daman, dari Front Perjuangan Rakyat (FPR), menyatakan bahwa pembangunan gedung DPR mencerminkan bahwa secara kualitas anggota DPR memang tidak memiliki kepekaan terhadap rakyat.  Karena secara kualitas anggota DPR akan dapat diukur bagaimana mereka mampu menjadikan parlemen menjadi intitusi yang kuat dalam memperjuangankan hak rakyat serta mendorong eksekutif untuk lebih peka terhadap aspirasi rakyat.
Koordinator FPR ini, juga mengungkapkan rasa pesimis terjadi perubahan rencana pembangunan gedung baru DPR, persoalan politik dan tarik ulur kepentingan sangat mempengaruhi kebijakan tersebut.” Politik transaksional sangat  mungkin terjadi di parlemen, sering terjadi kasus atau isu yang mengemuka di Indonesia kemudian menjadi panas dan mengambang di parlemen, perlahan – lahan redup dan hilang tanpa penyelesaian yan jelas, saat itu rakyat mungkin sudah jenuh karena setiap hari melihat tarik –tarikan parlemen di media massa, seperti pada kasus century” tandas Rudi lagi.
Ditambah kuatnya pengaruh SBY dengan gerbongnya partai Demokratnya di parlemen yang juga memiliki persentase terbesar, maka pengusung pembangunan gedung baru DPR rasanya akan tetap berjalan mulus.
“makanya di parlemen kita sering melihat sikap partai yang berubah – ubah tanpa bisa kita duga, karena lebih banyak kepentingan politik partai dan golongannnya yang bermain di bandingkan kepentingan sosial ekonomi rakyat” ujar Rudi, disela – sela diskusi di kantor INDIES, Rawamangun.
Sedangkan Oki mengungkapkan rasa pesimis akan lahir kebijakan dan sikap parlemen yang memihak pada rakyat jika kondisinya seperti sekarang, apalagi melihat partai yang menyatakan oposan ternyata tidak memiliki semangat seperti sejatinya oposisi. “ketika parlemen lemah, maka kekuatan eksekutif akan terlihat seperti sekarang dan tanpa kontrol parlemen, kesewenangan eksekutif bisa terus terjadi seperti hari ini” pungkas Oki Firman.
Terakhir, direktur INDIES ini mengungkapkan bahwa jika ingin menciptakan lanmark Indonesia, maka bangunlah di atas kesejahteraan rakyat, jangan membangun hanya sekedar untuk make up atau fenomena gedung mewah dan tinggi semata, karena sekarang sudah tidak jaman lagi pola pembangunan developmentalisme yang hanya mengandalkan pembanguna fisik semata.

Front Perjuangan Rakyat : GSBI, AGRA, LPB, ATKI, FMN, Indies, SB Bangkit, PMKRI, CGM – UBK, Migrant Care, SB API, PBHI.

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s