Menuju Post-2015 yang Adil dan Transformatif Agenda Pembangunan: Kampanye Rakyat untuk Pembangunan Berkelanjutan

Hari ini pada  tanggal 22 Jaytkiwalhinuari 2013, WALHI,  IBON International, INDIES,  PCFS bersama  organisasi masyarakat, gerakan sosial dan LSM dari seluruh Indonesia  mengadakan Workshop yang berjudul “Menuju  Agenda pembangunan  Pasca-2015 yang Adil dan Transformatif”.

Adapun kegiatan ini adalah terkait ditetapkannya tahun 2015 sebagai tenggat waktu untuk Millenium Development Goals (MDGs), seperangkat target pembangunan yang telah membingkai prioritas lembaga pembangunan, donor  dan pelaku-pelaku pembangunan lainnya di seluruh dunia sejak tahun 2000. Namun, meskipun kemajuan telah mampu diciptakan di banyak negara, pembangunan tetap tidak seimbang (tidak merata) dan tren buruk yang mengancam untuk membalikkan keadaan bahkan  keuntungan tersebut. Krisis iklim sendiri telah mengancam dan menciptakan kerusakan permanen pada kehidupan manusia yang paling mendasar. Di negara ini, pembangunan memiliki definisi yang berbeda, sebab ribuan petani skala kecil dan masyarakat adat telah kehilangan hidup mereka dalam perjuangan untuk mempertahankan tanah mereka, dan jutaan hektar tanah mereka telah dirampas oleh pemerintah yang bekerjasama dengan perkebunan-perkebunan besar dan perusahaan-perusahaan multinasional. Satu peraturan hukum baru telah dipromosikan dan disahkan oleh dewan perwakilan rakyat (Legistlatif), ditambah dengan tindakan untuk mencegah kebangkitan rakyat.

Team petugas PBB Post-2015 mengusulkan peta jalan (roadmap) menuju agenda pengembangan agenda pembangunan baru PBB pasca-2015. Namun tidak ada partisipasi sejati dari masyarakat sipil dalam roadmap yang dibayangkan saat ini. Upaya-upaya penjangkauan kelompok pembangunan PBB dan bahkan mereka menghidupkan platform masyarakat sipil global yang semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa suara masyarakat sipil “didengarkan” dan dimasukkan kedalam proses PBB. Tetapi tidak ada inisiatif yang bertujuan untuk memastikan partisipasi sejati dari masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan, baik dalam merumuskan strategi pembangunan nasional, kerjasama regional atau pengaturan kerangka kerja pembangunan global post-2015, belum lagi pemantauan dan implementasinya.

Oleh karena itu tantangannya adalah tidak hanya untuk memastikan bahwa warga negara yang berkonsultasi dan didengar dalam proses perumusan agenda pembangunan post-2015. Namun, meningkatkan kapasitas mereka yang terkena dampak langsung dan paling rentan terhadap kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, kerusakan ekologi dan pelanggaran HAM untuk mempengaruhi jika tidak mengatur agenda pembangunan post-2015 di tingkat nasional, regional dan global, berpartisipasi dalam implementasinya, dan mendesak pemerintah dan para pemangku kebijakan lainnya untuk bertanggung jawab atas komitmen mereka.

Dalam menanggapi konteks ini, Organisasi Masyarakat Sipil dan gerakan sosial dari Global South telah  bersatu dan berjanji untuk Kampanye  Rakyat untuk Pembangunan Berkelanjutan (CPGSD). Menurut pernyataan umum CPGSD, pemerintah harus meninggalkan pengaruh model pembangunan saat ini yang menjamin hak dan kebebasan untuk pemenuhan hak dan kebebasan rakyat dan perlindungan lingkungan. Mereka bersumpah untuk memperjuangkan kerangka pembangunan baru yang didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesetaraan, penentuan nasib sendiri, dan keadilan sosial, gender dan ekologis. (Lihat pernyataan umum terlampir).

Para penggagas kampanye ini melibatkan 16 jaringan internasional dan organisasi akar rumput. Diantaranya termasuk WALHI, IBON International, Konfederasi Serikat buruh Internasional (International Trade Union ConfederationITUC), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (Peoples Coalition for Food Sovereignty-PCFS), Koalisi Petani Asia (Asian Peasant’s Coalitions-APC), Asia Pasifik Forum Perempuan, Hukum dan Pembangunan ASIA Pasifik (Asia Pacific Forum on Women, Law and Development-APWLD), Jaringan Komunikasi dan pengembangan Perempuan Afrika (African Women’s Development and Communication NetworkFEMNET), Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Asia Pasifik (Asia Pacific Student  and Youth Association-ASA), Aliansi Buruh Migran Internasional (International Migrants Alliance-IMA), Gerakan Masyarakat Adat untuk Pembebasan dan Kedaulatan (Indigenous People’s Movement for Self-Determination and Liberation-IPMSDL), Jaringan Amerika Latin untuk Utang dan Pembangunan (Latin American Network for Debt and Development-LATINDADD), Koalisi Habitat Internasional, dan banyak lagi lainnya.

sumber : http://walhi.or.id/id/ruang-media/siaran-pers/2972-menuju-post-2015-yang-adil-dan-transformatif-agenda-pembangunan-kampanye-rakyat-untuk-pembangunan-berkelanjutan.html

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s