Pernyataan Sikap FPR Pada Aksi Tanggal 9 Oktober 2014 Tolak UU Pilkada

1016553_10204513398572418_6684171001354671564_nCABUT UU PILKADA SEKARANG JUGA!!!
Hentikan Perampasan Hak Politik Rakyat, Tolak dan Lawan Pilkada Tidak Langsung!
SBY-Budiono Rezim Anti Rakyat dan Anti Demokrasi dalang pengesahan UU PILKADA!

Front Perjuangan Rakyat (FPR) berpandangan bahwa pemilihan langsung adalah “one man-one vote” atau setiap orang memiliki hak pilih secara langsung bukanlah hasil pemberian Imperialis dan kaki tangannya, akan tetapi merupakan capaian perjuangan panjang rakyat Indonesia untuk mewujudkan demokrasi. Pemilihan secara langsung memberi hak demokrasi kepada rakyat untuk menilai dan kemudian menentukan pilihan siapa kepala pemerintahnya. Dengan sistem pemilihan secara langsung, rakyat diberi ruang partisipasi yang besar untuk menentukan pemimpinnya yang akan dipilih.

Pilkada langsung adalah merupakan sebuah capaian perjuangan rakyat melalui gerakan reformasi 1998, yakni gerakan rakyat untuk mewujudkan demokrasi dan merebut kedaulatannya. Sebab dengan demikian, rakyat memiliki sedikit ruang kebebasan yang dapat dikembangkan terus-menerus sebagai jaminan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan.

Negara melalui pemerintah seharusnya memiliki tanggung jawab dalam memberikan hak politik rakyatnya dalam berpartisipasi memilih kepala daerahnya. Akan tetapi dengan disyahkannya UU Pilkada yang menetapkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, maka pemerintah telah merampas hak politik rakyat, dan telah melukai perasaan rakyat Indonesia.

Front Perjuangan Rakyat (FPR) mengetahui bahwa mayoritas rakyat Indonesia menginginkan Pilkada secara langsung, dan tidak ingin hak konstitusionalnya dalam memilih kepala daerahnya secara langsung dirampas oleh Negara. Maka atas dasar itulah Front Perjuangan Rakyat (FPR) mendukung penuh keinginan dan aspirasi rakyat yang menghendaki pilkada secara langsung serta berjuang bersama-sama rakyat untuk menghentikan perampasan hak politik rakyat dengan melawan dan menolak pilkada tidak langsung.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai rezim yang berkuasa saat ini adalah orang yang paling bertanggungjawab. Kebijakan tersebut secara lansung telah menambah catatan buruk dan kegagalan pemerintahannya dalam menegakkan demokrasi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Lebih jauh lagi, hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa hingga menjelang akhir kekuasaannya, SBY tetap berusaha memastikan agar kekuasaan Negara tetap berada ditangan kelompok dan golongannya yang terbukti gagal mensejahterakan rakyat.

Front Perjuangan Rakyat (FPR) menilai bahwa setiap usaha yang dilakukan pemerintah SBY bersama partai-partai pendukungnya, yang mencoba mempolitisir kebijakan tersebut, tak ubahnya sandiwara pencitraan untuk mengelabui rakyat semata. Akan tetapi kecaman dan protes keras sebagai respon politik rakyat yang semakin meluas baik didalam maupun diluar negeri, merupakan bukti nyata bahwa rakyat sama sekali tidak sudi hak politik dan kebebasannya dirampas. Permohonan maaf dan penerbitan Perpu No. 1 dan 23 tahun 2014 oleh SBY, tidak lain hanya tipu muslihat untuk menghidar dari kecaman dan meredam amarah rakyat, kemudian segera berlindung dibalik Parlemen (DPR-MPR) sebagai tamengnya yang dikuasai oleh Partai dan Koalisinya.

Berdasarkan pada Uraian diatas, maka Front Perjuangan Rakyat (FPR) Menyatakan Sikap: Hentikan Perampasan Hak Politik Rakyat melalui UU PILKADA! Dan Mengecam sandiwara busuk SBY demi memuluskan usaha perampasannya atas kekuasaan Negara agar tetap berada ditangan kelompok dan golongannya! Bersama ini, Front Perjuangan Rakyat juga Menuntut:
1. Cabut Undang-undang pemilihan Kepala Daerah (UU PILKADA) oleh DPRD!
2. Hentikan Perampasan Hak Politik dan Demokratis Rakyat!
3. Hentikan kriminalisasi dan tindak kekerasan terhadap Rakyat!
4. Hentikan pemberangusan serikat dan pelarangan berorganisasi dan mengeluarkan pendapat bagi seluruh rakyat Indonesia!

Jakarta, 09 Oktober 2014

Hormat kami
Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Rudi HB Daman
Koordinator Umum

Contak Person:
Roedi HB Daman : +6281213172878
Irhas Ahmadi : +6281317509229

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s