FPR Datangi MK dan Istana PresidenTuntut Cabut UU PILKADA

MK4Jakarta, 9/10/14. Ratusan massa aksi dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) kembali menggelar aksi damai menuntut kepada pemerintah untuk membatalkan UU PILKADA, yang telah disahkan oleh DPR RI tanggal 26 September lalu. Aksi yang diikuti oleh perwakilan berbagai organisasi yang tergabung dalam FPR tersebut berlansung damai, sejak pukul 10.00-12.30 WIB, dimulai dari Bundaran Indosat (Monumen Patung Kuda) kemudian berjalan menuju kantor Mahkamah Kontitusi (MK) dan Istana Negara.

Sepanjang Aksi berlansung, Ade Irawan selaku kordinator lapangan tak henti mengajak massanya menyerukan yel-yel “Cabut UU PILKADA sekarang juga!”. Kebijakan ini (Red. UU PILKADA) adalah Udang-undang anti demokrasi, perampas hak politik rakyat, tegasnya saat membuka aksi di depan kantor Mahkamah Konstitusi.

Rudi HB. Daman (Kordinator Front Perjuangan Rakyat (FPR), menyampaikan bahwa pemilihan langsung “one man-one vote” atau setiap orang memiliki hak pilih secara langsung, yang selama ini sudah dilakukan oleh rakyat Indonesia bukanlah hasil pemberian Imperialis dan kaki tangannya, akan tetapi merupakan capaian perjuangan panjang rakyat Indonesia melalui gerakan reformasi 1998, yakni gerakan rakyat untuk mewujudkan demokrasi dan merebut kedaulatannya. Sebab dengan demikian, rakyat memiliki sedikit ruang kebebasan yang dapat dikembangkan terus-menerus sebagai jaminan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan.

Rudi Menambahkan, Pemilihan secara langsung telah memberi pondasi akan terbangunnya demokrasi di Indonesia, dimana rakyat mendapatkan hak untuk menilai dan kemudian menentukan pilihan siapa kepala pemerintahnya. Karenanya, Negara melalui pemerintah bertanggungjawab memberikan hak politik rakyatnya, dalam berpartisipasi memilih kepala daerahnya. Akan tetapi dengan disyahkannya UU Pilkada yang menetapkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, maka pemerintah telah merampas hak politik rakyat, dan telah melukai perasaan rakyat Indonesia, Tegasnya.

Rudi Melanjutkan, FPR mengetahui bahwa mayoritas rakyat Indonesia menginginkan Pilkada secara langsung, dan tidak ingin hak konstitusionalnya dirampas oleh Negara. Maka atas dasar itulah FPR mendukung penuh keinginan dan aspirasi rakyat yang menghendaki pilkada secara langsung, serta berjuang bersama-sama rakyat untuk menghentikan perampasan hak politik rakyat dengan melawan dan menolak pilkada tidak langsung.

Senada dengan hal tersebut, Moh. Ali (Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria/AGRA) juga menyampaikan dalam orasinya bahwa, UU Pilkada yang baru disahkan merupakan teragedi bagi rakyat Indonesia pada umumnya dan, kaum tani khususnya sebagai kaum mayoritas penduduk negeri ini.

Terampasnya hak politik Rakyat melalui UU PILKADA ini, (Sambung Ali) adalah ancaman nyata akan hilangnya kedaulatan kaum tani dalam menguasai dan mengelola tanahnya. Bahkan kebebasan dalam melakukan produksi, baik dalam menentukan komoditas maupun akses atas sarana produksi pertanian lainnya, akan semakin jauh untuk dapat diraihnya, jelas Ali.

Harry Sandy Ame (Sekjend. FPR), Sebelum membaca pernyataan sikap, dalam Orasinya didepan Istana menyatakan, bahwa “Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai rezim yang berkuasa saat ini adalah orang yang paling bertanggungjawab atas diberlakukannya UU Pilkada dan perampasan hak demokratis politik rakyat. Kebijakan tersebut secara lansung telah menambah catatan buruk dan kegagalan pemerintahan SBY dalam menegakkan demokrasi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, Pungkasnya.

Lebih lanjut Sandy menjelaskan, bahwa seluruh kenyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa hingga akhir kekuasaannya, SBY tetap berusaha memastikan agar kekuasaan Negara tetap berada ditangan kelompok dan golongannya yang terbukti gagal mensejahterakan rakyat. Jadi, setiap usaha yang dilakukan pemerintah SBY bersama partai-partai pendukungnya, yang mencoba mempolitisir kebijakan tersebut, tak ubahnya sandiwara pencitraan untuk mengelabui rakyat semata.

Kecaman dan protes keras sebagai respon politik rakyat yang semakin meluas, merupakan bukti bahwa rakyat samasekali tidak sudi hak politik dan kebebasannya dirampas. Bahkan permohonan maaf dan penerbitan Perpu No. 1 dan 23 tahun 2014 oleh SBY, tidak lain hanya tipu muslihat untuk menghindar dari kecaman dan meredam amarah rakyat, kemudian segera berlindung dibalik Parlemen (DPR-MPR) sebagai tamengnya yang dikuasai oleh Partai dan Koalisinya.

Aksi FPR ini ditutup didepan Istana Negara pada pukul 12.30 wib, dengan membacakan pernyataan sikap bersama yang di bacakan oleh Sekjend FPR. Dalam penutupnya FPR menyerukan kepada seluruh organisasi yang tergabung dalam FPR dan FPR di berbagai kota untuk terus melakukan konsolidasi, edukasi dan propaganda massa serta memperluas aliansi di kalangan rakyat dan berbagai macam organsiasi untuk sama-sama kembali turun kejalan pada tanggal 20 Oktober 2014 bertepatan dengan hari dan tangggal pelantikan Presiden terpilih Jokowi dan Jusuf Kalla. (red2014)#

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s