Opini : Sumpah Pemuda ke 86 dan Tugas Kita Kekinian.

rahmad panjaitanKobarkan Semangat Perjuangan menyongsong Hari Sumpah Pemuda Ke-86 Tahun dan Tolak Rencana Kenaikan BBM dari Rejim Jokowi-JK

Oleh : Rahmad P. Panjaitan (Ketua PP FMN)

“Aku enggan untuk berjumpa dengan anak muda yang hanya mengandalkan titel, keperkasaan, dan kelincahan berdebat. Aku ragu apakah mereka mampu atau sanggup memperbaiki Negara ini – Che Guevara”

Mengobarkan semangat perjuangan pemuda Indonesia adalah sebuah keharusan bagi sejarah pembebasaan rakyat untuk menghancurkan dominasi imperialisme dan feodalisme yang terus mempertahankan keterbelakangan masyarakat Indonesia setengah jajahan dan setengah feudal. Pemuda menjadi bagian rakyat Indonesia yang mempunyai karakter dinamis, mobilitas tinggi, cinta perubahan. Jika didefenisikan berdasarkan UU Kepemudaan No.40 Tahun 2009, kategori usia pemuda dimulai dari 16 – 30 tahun. Sementara berdasarkan data dari Bappenas, jumlah pemuda tahun 2014 mencapai 62,2 juta jiwa. Tentu angka itu sangat tinggi. Di satu sisi, pemuda disebut sebagai tenaga produktif yang mampu membangun negaranya mencapai masyarakat yang sejahtera dan berdaulat. Tentu secara historis sekali pun, pemuda di Indonesia selalu mempunyai peran aktif dalam perkembangan dan perjuangan masyarakat Indonesia. Deklarasi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 telah membuktikan semangat pemuda untuk menyatukan diri dalam melawan penjajahan Kolonial Belanda untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Lahirnya sumpah pemuda, tidak terlepas dari situasi konkrit rakyat Indonesia saat itu. Rakyat Indonesia saat itu dibelenggu kolonial Belanda dengan penindasan yang begitu hebat, baik keterhisapan melalui perampasan hak-hak dasar secara universal maupun personal. Perampasan seluruh sumber daya alam sebagai sumber penghidupannya, keterhisapan tenaga akibat paksaan kerja (Sistem tanam Paksa) dengan siksaan-siksaan secara fisik yang dialami setiap hari selama ratusan tahun di bawah kekuasaan kolonial belanda, membuat tempaan setiap hari yang terakumulasi terus-menerus hingga melahirkan semangat perlawanan yang kuat bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mengobarkan semangat perjuangan pembebasan nasional dari jajahan kolonial.

Sumpah Pemuda sebagai moment kebangkitan pergolakan rakyat di abad 20 yang telah dijajah dan ditindas sejak abad 17 serta menjadi inspirasi bagi revolusi agustus 1945. Sehingga layak memposisikan momentum Sumpah pemuda 1928 menjadi bagian dari sejarah panjang perjuangan rakyat Indonesia melawan penindasan kolonial asing beserta tuan tanah lokal di Indonesia.

Sejarah Sumpah Pemuda dan kondisi Kekinian Pemuda

Sumpah pemuda lahir dari upaya organisasi-organisasi pemuda pergerakan untuk bersatu dalam sebuah wadah yang telah dimulai sejak Kongres Pemuda Pertama 1926 yang diprakarsai Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Namun pada tahun ini, belum ada kesepakatan dalam kerangka memandang tujuan dan cita-cita pemuda dalam membangun semangat persatuan rakyat untuk berjuang melawan kolonial Belanda.

Kemudian tepat pada tanggal 27 Oktober 1928, dilangsungkan kembali Kongres Pemuda II di Jakarta. Kongres ini sama halnya diprakarsai oleh PPPI, yang keanggotaannya kebanyakan mahasiswa sekolah hukum dan beberapa mahasiswa kedokteran di Batavia. Kongres ini dihadiri oleh 9 organisasi pemuda yang paling terkemuka pada masa itu, yaitu Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Jong Islamienten, Jong Bataks Bond, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi dan PPPI.

Pada rapat kongres tersebut, yang diadakan Gedung Khatolieke Jongenlingen Bond (KJB), Waterlooplein (sekarang lapangan benteng), dalam sambutan ketua dari PPPI Sugondo menegaskan kongres pemuda ini dapat menanamkan semangat persatuan untuk membawa rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. Acara ini juga dilanjut dengan uraian dari Moehammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan pada pemuda. Menurutnya ada lima persatuan rakyat Indonesia yakni; sejarah, hukum adat, bahasa, pendidikan dan kemauan. Jelas pada saat itu, pemuda telah terparti jiwa nasionalisme untuk membangkitkan semangat persatuan rakyat melawan penindasan dan penghisapan colonial Belanda

Kemudian hari kedua pada kongres pemuda II tanggal 28 oktobe bertempat di Oost Java Bioscoop, seluruh peserta kongres pemuda II menyepakati cita-cita Indonesia yaitu “Tanah air Indonesia, Bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia”. Ini kita kenal dengan Sumpah pemuda yang secara lengkap berisikan;

Pertama:
Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.
Kedoea:
Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.
Ketiga:
Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

Sumpah pemuda ini telah menegaskan kepoloporan dari pemuda sebagai sector dan golongan yang secara konsisten ke depan untuk berjuang bersama rakyat. Masa itu menjadi masa keemasan bagi perkembangan organisasi skala modern yang lahir baik dari golongan pemuda ataupun rakyat Indonesai. Ini merupakan babak lompatan jauh ke depan yang nantinya akan meraih kemerdekaan melalui perjuangan revolusi agustus 1945, walau pada perkembangannya revolusi agustus tersebut mengalami kegagalan dalam membebaskan rakyat dari penindasan dan penghisapan imperialisme dan feodalisme. Namun awal pergerakan Indonesia telah lahir organisasi seperti Boedi Oetomo, Serekat Islam, VSTP, ISDV, yang mendidikan pemuda-pemuda dan rakyat hebat yang berjiwa patriotis dan militan yang kemudian mengembangkan berbagai organisasi pemuda dan rakyat yang ikut serta nantinya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Akan tetapi, sebagaimana yang kita ketahuai tepat pada perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB 1949), kemerdekaan yang diraih melalui revolusi agustus 1945 oleh rakyat, harus mengalami kemunduran dan menjadikan rakyat Indonesia sebagai masyarakat setengah jajahan dan setengah feudal. Indonesia memasuki fase penjajahan baru (neokolonialisme), dimana penyerahan kedaulatan oleh rejim berkuasa kepada imperialisme yang mempertahankan basis social feudal di Indonesia untuk menjalankan kepentingan atas penyediaan bahan dasar, tenaga kerja murah, tempat pemasaraan dan eksport capital bagi imperialisme. Tentu semangat perjuangan pemuda dan rakyat Indonesia untuk merdeka sepenuhnya telah dikhianati. Semangat anti imperialisme dan feodalisme dikubur oleh rejim masa itu, dengan menumbuh-suburkan kembali imperialisme dan feodalisme di dalam negeri. hingga saat masyarakat Indonesia masih berada di bawah dominasi imperialisme dan feodalisme dengan rejim boneka sebagai kaki tangan di dalam negeri.

Akibat keadaan masyarakat Indonesia yang terbelakang, menyebabkan hancurnya masa depan pemuda sebagai tenaga produktif dalam membangun bangsa Indonesia. Rendahnya partisipasi atas pendidikan, menjadi persoalan bagi pemuda dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai keterampilan dalam menggerakkan Indonesia menuju kedaulatan dan kemandirian. Tahun 2014 saja, lulusan dari SMA/Sederat mencapai angka 2,7 juta. Namun Negara hanya mampu menyediakan bangku perguruan tinggi sekitar 133. 406 orang (PTN). Angka penerimaan kuliah yang sangat kecil dibanding jumlah kelulusan. Ini akibat mahalnya biaya pendidikan sebagai dampak dari kebijakan komersialisasi di dunia pendidikan, yang semakin membuat rendahnya akses rakyat atas pendidikan. Demikian pula angka pengangguran pemuda yang sangat tinggi yaitu mencapai 16,7 juta dari 62,2 juta total pemuda di Indonesia. Sedangkan pengganguran yang berasal dari lulusan perguruan tinggi mencapai 700 rb orang.

Cita-cita semangat sumpah pemuda semakin jauh dewasa ini. Kaum tani dan klas buruh sebagai komposisi utama di Indonesia harus mengalami perampasan tanah dan upah yang membuat penghidupan rakyat semakin sengsara. Keadaan ini semakin diperburuk dengan seluruh agenda-agenda kebijakan yang dijalankan oleh rejim untuk tetap menghisap rakyat Indonesia demi memberikan keuntangan semata bagi tuannya imperialisme AS. Sumpah pemuda yang meng-ikrarkan bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu, menjadi kertas sakti menjadi simbolis upacara semata dari tahun ke tahun dengan semangat nasionalisme sempit namun pemerintahan berkuasa tetap melayani kepentingan tuannya, imperialisme dan feodalisme di Indonesia.

Momentum Sumpah Pemuda ke-86 dengan Pergantian Rejim Jokowi-JK

Selama 10 Tahun SBY berkuasa telah menindas dan menghisap rakyat Indonesia. SBY menujukkan sebagai rejim boneka yang setia dan patuh kepada imperialisme AS untuk merampas seluruh hak-hak demokratis rakyat demi kepentingan imperialisme AS. Di tengah krisis imperialisme AS, SBY pada pemerintahan jilid II semakin menunjukkan watak reaksionernya sebagai rejim boneka untuk mengarahkan seluruh pembangunan nasional yang memberikan keuntungan bagi Imperialisme AS. Demokrasi palsu yang dibangun adalah skema pembodohan dari megaproyek imperialisme AS sebagai system pemerintahan kamuflase pasca otoritarian dari pemerintahan orde baru. Dengan demokrasi palsunya tersebut, bertujuan untuk meredam amarah rakyat yang ditindas oleh SBY dan seakan-akan membangun sebuah pemerintahan yang bersih, transparan dan akutabel, dan partisipan. Namun demokrasi palsu yang dibangun adalah skema dan ilusi untuk meninabobokan rakyat dari penindasan dan penghisapan yang dilakukan SBY beserta borjuasi besar komprador, tuan tanah besar dan kapitalis birokrat yang melayani kepentingan tuannya imperialisme AS.

Pada 20 Oktober 2014, menjadi sebuah awal pergantian rejim dari SBY-Boediono ke rejim baru Jokowi-JK. Rejim baru Jokowi-JK dianggap sebagai presiden populis yang disebut-sebut sebagai ratu adil atau satria pinigit yang dapat mengubah nasib rakyat Indonesia. Jokowi ingin melahirkan sebuah sistem gaya pemerintahan yang “bersandar dari rakyat”. Ini adalah sebuah ilusi yang mendalam yang dilahirkan oleh Jokowi-JK terhadap rakyat Indonesia,. Kita tahu Jokowi-Jk hanya rejim yang berkedok nasionalis dengan mengerahkan seluruh kekuatan pendukungnya (termaksud kaum intelektuil teknorat) untuk tampil seolah-olah menjadi presiden yang merakyat. Bahkan menurut pandangan kita, bahwa Jokowi-JK tidak sedikit sama apabila dibandingkan dengan rejim nasionalis Soekarno. Karena terbukti, Jokowi tidak pernah berbicara anti imperialis. Namun malah setelah pelantikannya, Jokowi bertemu dengan menlu AS John Kerry dan Jokowi menunjukkan kebonekaannya dengan mengundang secara formil imperialisme AS untuk menanamkan investasinya di bidang industri dan infrastuktur di Indonesia. Jelas, Jokowi hanya meneruskan demokrasi palsu SBY dengan menyebar benih-benih ilusi yang dalam atas perubahan terhadap rakyat Indonesia.

Terpilihnya Jokowi-JK sebagai Presiden ke-7, tidak akan memberikan perubahan secara mendasar bagi rakyat Indonesia. Berbagai agenda perubahan yang disiapkan oleh Jokowi-JK melalui visi, misi dan programnya dengan revolusi mental di dunia pendidikan untuk membentuk nilai-nilai dan dan karakter kebangsaan adalah omong kosong saja. Karena dalam revolusi mentalnya, tidak akan mengubah orientasi pendidikan di Indonesia yang akan mengabdi kepada imperialisme dan feodalisme. Demikian, pendidikan di Indonesia akan tetap menjadi instrument kebudayaan sebagai legitimasi untuk melanggengkan kepentingan imperialisme AS dan feodalisme di Indonesia.

Sama halnya dengan program reforma agraria palsu Jokowi. Ia akan tetap merampas tanah rakyat dengan program pertanian keluarga namun di bawah kendali perkebunan dan perusahaan. Selain itu, akan tetap mengembangkan petani plasma yang tetap bergantung dan memberikan keuntungan bagi perkebunan. Petani-petani akan terlilit utang pula untuk mempertahankan proses kerjanya dengan peran bank-bank petani yang dibentuk oleh Jokowi. Bahkan dengan reaksionernya Jokowi akan melanjutkan pembangunan nasional melalui MP3EI (atau diubah namanya nanti), untuk tetap memasifkan perampasan tanah dan upah rakyat. Kemudian program pembaruan reforma agraria palsu dari Jokowi-JK Nampak akan semakin terbantahkan karena dirinya akan merampas tanah dengan pembangunan tol 3000 KM yang tidak ada bedanya dengan Jalan raya Pos semasa Deandles.

Politik upah murah akan tetap dijalankan oleh Jokowi. Bahkan Jokowi akan berencana untuk mengatur kenaikan upah sekali dalam dua tahun. Ini adalah sebuah kebijakan yang anti terhadap kesejahteraan buruh dan keluarganya.

Dan ke depan Jokowi-JK akan tetap mengandalkan pembangunan nasional yang bersandar pada investasi dan   impeutang kepada imperialisme AS beserta sekutunya. Jokowi juga akan tetap menjalankan kerjasama bilateral komprehensif Indonesia-USA, Indonesia-UE, Indonesia-Cina serta mempertahankan FTA dan MEA 2015. Jokowi juga akan tetap menjadikan lembaga-lembaga internasional (instrument imperialisme AS; WTO, IMF, Word Bank, ADB) sebagai panutan dalam perdagangan dan mendapatkan suntikan dana (utang, investasi).

Oleh karena itu, di tengah ilusi yang sedang dijalankan oleh rejim Jokowi-JK, FMN harus mampu dengan komprehensif dan objektif untuk membedah dan selanjutnya membongkar seluruh program dan kebijakan Jokowi-JK yang sudah pasti anti rakyat dan tentu akan mengabdi kepada tuannya imperialisme AS. Karena rejim Jokowi hanyalah pemerintahan baru yang meneruskan demokrasi palsu SBY untuk tetap melanggengkan dan mengamankan Indonesia sebagai Negara Setengah jajahan dan setengah feudal di bawah cengkraman imperialisme dan feodalisme. Maka, tugas ke depan FMN akan lebih besar lagi untuk dapat membongkar seluruh ilusi dan manipulasi yang dilahirkan oleh rejim Jokowi-JK dengan propaganda, pendidikan-pendidikan, kampanye, rekrutmen dan memperbesar kekuatan rakyat untuk melawan rejim yang berkedok populis dan sok nasionalis.

Tolak Rencana Kenaikan BBM

Di tengah carut-marutnya penyusunan kabinet Jokowi-JK yang berulang kali gagal mengumumkan, bukanlah semata-mata akibat calon-calon menteri yang ditunjuk terduga kasus korupsi dan pelanggar HAM. Karena bagi kita, siapa pun yang menjadi menteri-menteri dalam kabinet Jokowi-JK nanti, pasti juga akan berasal dari birokrat-birokrat pemerintahan negara dan birokrat kampus yang korup dan pengekang HAM. Namun penundaan tersebut lebih diakibatkan tarik-menarik dari partai-partai beserta klik pendukung Jokowi-JK untuk mendapatkan jatah kursi menteri. Tapi, Jokowi-JK berusaha membungkus ini dengan mencipkan sebuah kesan bahwa dirinya sangat selektif dalam menentukan kursi menteri di kabinetnya. Ini lagi-lagi adalah sebuah ilusi dan manipulasi yang sesungguhnya sudah biasa dipertontonkan rejim ke rejim yang berkuasa di Indonesia. Dan paling celaka, di tengah-tengah pusat perhatian masyarakat tertuju pada isu penyusunan kabinet yang digulirkan oleh Jokowi-JK, dengan liciknya Jokowi-JK telah bersiap-siap menaikkan BBM pada awal November 2014 ini.

Rencana kenaikan BBM sebenarnya telah diwacanakan sebelum Jokowi-JK dilantik. Untuk merealisasikannya, rencana kenaikan BBM akan dilaksanakan pada awal November tahun ini. Ini adalah salah-satu kebijakan yang anti rakyat dengan mencabut subsidi dan menaikkan BBM. Padahal dalam konstitusioanal kita, subsidi merupakan fasilitas pelayanan umum (pasal 34 ayat 3) yang harus diberikan pemerintah kepada rakyatnya.

Dengan alasan defisit APBN tahun 2014 dijadikan sebagai alasan utama. Alasan ini merupakan apologi klasik yang selalu dipakai oleh semasa SBY berkuasa dalam menaikkan BBM. Bahkan PDI P sebagai partai oposisi semasa SBY berkuasa, jelas-jelas selalu menolak kenaikan BBM dengan alasan defisit anggaran dari SBY. Namun sekarang Presiden Jokowi, malah menggunakan dalih yang sama seperti SBY dalam menaikkan BBM dengan alasan defisit anggaran 2014 dan pengalihan subsidi. Dalam hal ini, SBY dan Jokowi mempunyai watak yang sama dalam menaikkan BBM. Dan untuk mencegah dampak lonjakan kebutuhan pokok di pasar akibat inflasi dari kenaikan BBM nanti, Jokowi telah menyiapkan kompensasi pada orang miskin di Indonesia sebesar Rp. 150.000,- /bulan selama 2-3 bulan untuk 20 keluarga miskin di Indonesia. Kompensasi ini sama pula dengan konsep BLT yang pernah dijalankan semasa SBY.

Alasan lain menaikkan BBM adalah akibat kenaikan BBM dunia. Padahal kita tahu jelas-jelas bahwa 1 Tahun ini harga minyak dunia berada pada level bawah. Artinya alasan ini tidak ilmiah jika tetap digunakan Jokowi untuk menipu rakyat demi mencabut subsidi BBM. Tapi, kenaikan BBM hanya memberikan keuntungan kepada perusahaan-perusahaan eksplorasi dan ekploitasi minyak milik imperialisme AS. Indonesia mengikuti harga minyak dunia juga karena ketergantungan impor minyak akibat minyak Indonesia yang dikuasai 88% oleh asing khususnya perusahaan minyak milik imperialisme AS. Inilah yang mejadi Akar masalah kenaikan BBM di Indonesia, bukan karena defisit, pengalihan subsidi atau harga minyak dunia. Namun kenaikan BBM di Indonesia akibat terjadinya monopoli atas sumber-sumber minyak di Indonesia oleh kapitalisme monopoli internasional khususnya AS.

Di Indonesia dengan 84 kontraktor Migas yang dikategorikan ke dalam 3 kelompok, (1)Super Major yang terdiri dari Exxon Mobile, Total Fina Elf, BP Amoco Arco, dan Texaco ternyata menguasai cadangan minyak 70% dan gas 80% Indonesia. (2) Major yang terdiri dari Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex, dan Japex telah menguasai cadangan minyak 18% dan gas 15%. Dan (3) Perusahaan pertamina  menguasai cadangan minyak 12% dan gas 5%

Kebijakan liberalisasi terhadap minyak dan gas di Indonesia diatur dalam UU. No. 22 Tahun 2001. UU tersebut tidak menjadikan minyak sebagai komoditas strategis yang memprioritaskan kebutuhan domestik, akan tetapi didorong sebagai komoditas pasar internasional yang dikuasai oleh perusahan-perusahaan kapitalisme monopoli internasional.

Kementerian ESDM menyebutkan bahwa kilang minyak di Indonesia mampu memproduksi minyak per hari sebesar 820.000 bph. Sedangkan kebutuhan minyak di Indonesia per hari sekitar 1,25 juta bph. Artinya terdapat defisit minyak per hari sekitar 430.000 bph. Namun, disini akan semakin terang bagaimana hubungan defisit minyak sebagai dampak penguasaan imperialis atas minyak di Indonesia. Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan minyak di Indonesia yang hanya 12 % menguasai ladang minyak mampu memproduksi sekitar 254.570 bph per hari. Jadi, apabila ditambah dengan produksi ladang minyak Indonesia yang dikuasai oleh asing 88%, tentu angka kebutuhan minyak per hari Indonesia 1,25 juta bph akan terpenuhi atau bahkan lebih besar lagi. Inilah yang kita sebut tadi bahwa defisit minyak di Indonesia bukan karena ketidaksanggupan ladang minyak Indonesia memenuhi kebutuhan domestik, namun karena adanya monopoli minyak Indonesia oleh imperialisme khususnya AS yang dilanggengkan hingga rejim Jokowi-JK saat ini. Belum lagi kita akan berbicara bahwa sumber energy (minyak) terbarukan dari nabati yang dilolah dari kepala sawit yang dapat menghasilkan minyak di Indonesia. Kemudian rencana kenaikan BBM sebesar Rp. 3000,- sehingga bensin nantinya menjadi Rp. 9.500,-/liter sungguh-sungguh keterlaluan. Dengan harga bensin saat ini Rp. 6.500 per liter, pemerintah sesungguhnya hanya mensubsidi 1.500-2.000/ liter. Artinya dengan kenaikan Rp. 3.000,- pemerintah akan untung besar dan sebuah manipulasi menjadikan defisit anggaran sebagai alasan mencabut subsidi BBM.

Jadi, semakin jelas bahwa kenaikan BBM merupakan kebijakan anti rakyat dan semata-mata memberikan keuntungan bagi perusahaan minyak imperialisme AS, yang semakin mencekik rakyat Indonesia.

Dalam momentum Hari Sumpah Pemuda ke-86 ini mari Kobarkan Semangat Perjuangan menyongsong Hari Sumpah Pemuda Ke-86 Tahun dan Tolak Rencana Kenaikan BBM dari Rejim Jokowi-JK.

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s