Kecewa Yuni Rahayu di Vonis 6 Bulan Penjara, JBMI Demo KJRI Hong Kong

jbmi rhHong Kong, (02/11/2014)- Putusan pengadilan negeri Semarang yang dibacakan kamis sore (30/10/2014) mendapat perhatian dari kalangan BMI di Hong Kong. Koordinator JBMI (Jaringan Buruh Migran Indonesia) Cabut UUPPTKILN No. 39/2004 Hong Kong dan Macau, Eni Lestari mengecam putusan yang tidak adil dan alpanya tanggung jawab perlindungan pemerintah terhadap Yunny Rahayu (37).

“Kami sedih dan marah atas vonis bersalah dan penjara 6 bulan yang dijatuhkan kepada Yunny. Ini sangat tidak adil, tidak manusiawi dan membuktikan negara rela memenjarakan buruh migran demi melindungi kepentingan PJTKI. Yunny adalah bukti korban kemiskinan, keterpaksaan dan sekaligus UUPPTKILN No. 39/2004” jelas Eni Lestari selaku koordinator dalam orasinya.

Yunny Rahayu yang gagal terbang karena harus merawat bapaknya yang sakit parah hingga meninggal, ditangkap dan ditahan Kapolres Semarang sejak 8 Juni 2014 setelah dilaporkan PT. Maharani Tri Utama Mandiri (MTUM) dengan tuduhan “penipuan dan penggelapan” biaya keberangkatan. Awalnya PPPTKIS menyatakan kerugian sebesar Rp. 19.250.000 namun karena tidak ada bukti, akhirnya tuntutan diturunkan menjadi Rp. 6.500.000 didasarkan pada surat serah terima yang pernah ditandatangani Yuny.

Dengan perincian Rp. 4.000.000 untuk uang saku tunai dan Rp. 2.500.000 untuk pembuatan paspor biometrik. “Pemerintah tidak hanya menelantarkan kami diluar negeri tetapi kini juga tidak segan-segan menangkap dan mempidanakan calon/buruh migran yang membela diri dari jeratan PJTKI dan dianggap merugikan PJTKI” lanjut Eni. Eni mengkritisi UUPPTKILN No. 39/2004 menjadi sumber penderitaan buruh migran dan keluarganya. Undang-undang ini menyerahkan urusan perekrutan, penempatan dan pemulangan termasuk perlindungan kepada PJTKI. Dalam undang undang tersebut tidak dijelaskan sanksi berat yang dikenakan jika PJTKI melanggar aturan.

Bukan rahasia lagi jika kepentingan PJTKI adalah meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara. Meski sudah ditegaskan oleh LBH Mawar Sharon sebagai kuasa hukum Yunny di Semarang, bahwa kasus yang menimpa clientnya bersifat perdata yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah atau melalui mediasi Disnaker dengan acuan surat perjanjian penempatan tapi ada upaya pemaksaan agar kasus ini menjadi kasus pidana. “Kami yakin kriminalisasi terhadap Yunny menjadi salah satu cara untuk membungkam suara-suara buruh migran yang kritis mengangkat pelanggaran PJTKI dan aturan pemerintah yang merugikan. Apa yang menimpa Yunny bisa menimpa semua buruh migran” tegas Eni.

Aksi solidaritas pembebasan Yunny dan tuntutan kepada pemerintahan Jokowi-JK agar segera merealisasikan janji-janji perlindungan kepada buruh migran ini diikuti oleh 300 buruh migran anggota JBMI dan dari Bara JP-HK dan Migrant Muslim Progresif (MMP). Acara berjalan dengan teratur pukul 1 hingga pukul 2 siang. (rd2014)

Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s