PERNYATAAN SIKAP FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR): Atas Pengumuman Penaikan Harga BBM oleh Presiden Jokowi.

1004414_553140241394477_1825999098_nPERNYATAAN SIKAP FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR): Atas Pengumuman Penaikan Harga BBM oleh Presiden Jokowi.

PENAIKAN HARGA BBM ADALAH KEBIJAKAN SESAT JOKOWI-JK!
“Dominasi Produksi dan Pasar Minyak oleh Imperialisme di Indonesia adalah Penyebab utama Tidak tercukupinya kebutuhan BBM didalam Negeri-Bukan karena Tingginya Kebutuhan Konsumsi ataupun Defisit Anggaran Subsidi!”

Jokowi-JK sebagaimana Rezim boneka lainnya yang pernah berkuasa di Indonesia sangat lihai dan berpengalaman memenangkan Pemilhan Umum (PEMILU), akan tetapi tidak satu pun dari mereka yang memiliki kemauan, kemampuan dan lebih-lebih keberanian MEMENANGKAN masalah pokok rakyat Indonesia atas: “Dominasi Imperialisme, Penghisapan Feodalisme dan Penindasan Kapitalisme Birokrat”.

Diusia pemerintahannya yang masih belum genap satu bulan ini, tampak jelas bahwa Jokowi-JK bahkan dengan licik berusaha membohongi Rakyat dengan menjadikan “Defisit dan pemborosan anggaran APBN” sebagai alasan untuk menaikkan harga BBM.

Alasan penaikan harga BBM seperti yang disampaikan Jokowi melalui pengumuman lansung malam ini, sejatinya adalah pembohongan public semata. Sebab tidak tercukupinya kebutuhan minyak dalam negeri sesungguhnya adalah akibat monopoli produksi minyak dan dominasi distribusi (Pasar dan harga) minyak oleh kapitalisme monopoli (Imperialisme) di Indonesia. Produksi minyak Nasional sebesar 700.000 yang disebutkan pemerintah, sejatinya adalah total akumulasi jatah pembelian minyak mentah pemerintah sebesar masing-masing maksimal 25% dari total eksploitasi inyak mentah oleh setiap perusahaan imperialism yang ada di Indonesia.

Artinya bahwa, dengan ketersediaan minyak (Produksi minyak nasional) yang hanya sebesar 700.000 barrel per-hari, maka Pemerintah harus melakukan import 900.000 barrel per-hari lagi untuk menutupi kebutuhan konsumsi dalam negeri yang sudah mencapai 1,6 juta barrel perhari. Padahal, jika seluruh produksi minyak dalam negeri dikuasai dan dikelola secara mandiri oleh pemerintah, maka dipastikan Indonesia mengalami surplus mencapai 90-100%. Sebagai gambaran bahwa 700.000 barrel per-hari produksi minyak nasional adalah total akumulasi 25% jatah pembelian minyak pemerintah dari Perusahaan imperialism di Indoneisa, maka total seluruh produksinya mencapai 2,8 juta barrel perhari. Artinya, jika kebutuhan konsumsi minyak dalam negeri sebesar 1,6 juta barrel, maka Indonesia telah mendapatkan surplus sebesar 1,2 Juta darrel per-hari.

Kebijakan yang menjadi pilihan Jokowi-JK, yakni menaikkan harga BBM masing-masing untuk Premium mencapai Rp. 2.000 dari harga sebelumnya Rp. 6.500 menjadi Rp. 8.500 dan Solar menjadi Rp. 7.500  jelas-jelas dengan berbagai ancaman lansung akan semakin menjerat Rakyat. Selain akan menyebabkan Rakyat semakin tercekik akibat melambungnya harga kebutuhan pokok (Sandang, Pangan dan, Papan), Pilihan Kebijakan Jokowi-Jk (Menaikkan harga BBM) ini paling utama akan menyebabkan kaum tani semakin terjerat atas kelicikan lintah darat dengan bunga hutang yang berlipat akibat mahalnya biaya produksi pertanian, hingga ancaman perampasan dan monopoli tanah semakin terbuka lebar dan tidak dapat dihindarkan.

Hal serupa-pun tidak bisa diingkari akan semakin keras memukul kaum buruh dengan perampasan upah. Sebab jikapun 30% kenaikan upah yang dituntut oleh Buruh saat ini terealisasi, hal tersebut tidak akan berarti apa-apa dengan “Inflasi” yang mencapai 30% akibat penaikan harga BBM hingga 40%. Hal demikian tentu saja akan kembali menjadi masalah umum bagi seluruh rakyat, dimana angka pengangguran semakin tinggi, hingga menajamnya angka kemiskinan-pun tidak mungkin dapat dihindari.

Berbagai dampak lansung dari kebijakan ini, dipastikan akan menjadi akar berbagai masalah dalam penghidupan rakyat sehari-hari yang akan menyerang seluruh sector tanpa kecuali. Namun demikian, Jokowi-JK lebih memilih menaikkan harga BBM daripada berusaha keras melakukan Land Reform dan Membangun Industri Nasional serta melakukan Nasionalisasi tambang-tambang minyak dan asset-aset Asing lainnya sebagai jalan keluar paling pokok dalam menjawab meningkatnya kebutuhan minyak dalam Negeri.

Dengan demikian, maka rakyat tidak boleh lagi di kambing-hitamkan sebagai penyebab membengkakknya Subsidi BBM dan Defisitnya APBN dengan tuduhan “Konsumtif dan Boros” dalam menggunakan BBM, seperti yang diungkapkan Jokowi secara semena-mena. Dalam waktu yang bersamaan, maka tidak ada dasar apapun yang akan membenarkan penolakan atas “Penting dan Mendesaknya” persatuan Rakyat, untuk mengecam kebijakan penaikan harga BBM saat ini.

Disamping itu, Mengingat Jokowi yang tidak ada bedanya dengan Rezim-rezim penindas sebelumnya, maka rakyat juga harus memperkuat persatuan dan perlawanan menuntut pemenuhan hak ekonomi dan social lainnya, serta bersama-sama membuka “Topeng Jahat Jokowi” dibalik Jargon Nasionalis dan Anti Korupsi  yang dijadikan sebagai pembungkus dan sandaran Popularitasnya selama ini.

Berdasarkan pada pandangan diatas, maka atas keputusan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh Pemerintah kali ini, Front perjuangan Rakyat (FPR) Mengecam Sikap Anti Kritik Jokowi dengan Segenap Jajaran Pemerintahannya. Dengan ini, FPR Menyatakan Sikap: Batalkan Penaikan Harga BBM, Naikkan Upah Buruh dan Kontrol serta Turunkan harga Kebutuhan Pokok rakyat! Bersama ini, FPR juga mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dan bersama-sama menyerukan tuntutan:
1.    Batalkan Penaikan harga BBM!
2.    Cabut UU Migas no. 22/2001, UU no. 11/1967 dan UU Penanaman Modal  no. 25/2007 yang mengabdi pada Imperialis!
3.    Naikan Upah Buruh berdasarkan kebutuhan hidup riil buruh!
4.    Laksanakan Reforma Agraria Sejati!
5.    Kontrol dan Turunkan harga kebutuhan pokok rakyat!
6.    Stop Monompoli Migas Oleh Kapitalis Monopoli Asing, Tolak Investasi yang akan merampok dan mengeruk kekayaan alam Indonesia dan Tolak Hutang Luar Negeri.
7.    Tegakkan HAM dan Demokrasi, wujudkan Kebebasan Berserikat bagi Rakyat!

Jakarta, 17 November 2014

Hormat kami
Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Rudi HB. Daman
Koordinator Umum

Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s